Menteri Keuangan Agus Martowardojo menyatakan, pembagian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2012 diserahkan lebih cepat agar pelaksanaan anggaran dapat dimulai tepat waktu. "Fase pelaksanaan angaran ditandai penyerahan DIPA," kata Agus di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 20 Desember 2011.
Selasa ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyerahkan DIPA tahun anggaran 2012 kepada pimpinan Kementerian/ Lembaga (K/L), dan 33 Gubernur di Istana Negara, Jakarta.
Agus mengungkapkan, APBN 2012 disusun dengan memperhatikan ekonomi makro dan prospek ke depan yang disepakati antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu pertumbuhan ekonomi 6,7 persen, inflasi 5,3 persen, nilai tukar rupiah Rp8.800 per dolar AS, dan tingkat bunga perbendaharaan 6 persen. Dengan asumsi tersebut, belanja negara pada tahun depan ditetapkan Rp1.435 trilun, termasuk alokasi transfer daerah sebesar Rp470 triliun.
Menurut Agus, alokasi itu dibiayai dari penerimaan dalam negeri Rp1.310 trilun dan hibah Rp825 miliar. Sedangkan defisit anggaran sebesar Rp124 triliun ditutup dengan pembiayaan dalam negeri. "Kami telah mengantisipasi dinamikan global melalui instrumen fiskal yang telah disiapkan," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Agus melaporkan, penyerapan angaran 2011 belum berjalan optimal karena terdapat hambatan bersifat struktural dan institusional. Menurut dia, hingga 30 November, realisasi K/ L bila digabungkan baru Rp644,5 triliun atau 71 persen dari pagu anggaran.
Menurut dia, penyerapan anggaran senantiasa cenderung rendah pada awal tahun, kemudian menumpuk di akhir tahun. "Pola ini terus berulang setiap tahun," katanya. "Pola realisasi anggaran ini tidak menggembiarakan," katanya. Menurut Agus, hal itu tak seharusnya terjadi, mengingat anggaran tahun ini telah diterapkan dengan basis kinerja, sehingga K/ L harus fokus terhadap target masing-masing.
Rendahnya serapan anggaran, menurut dia, karena lemahanya perencanaan program dan kegiatan, lemahnya antar unit perencana dan unit pelaksana kegiatan, lemahnya pengadaan barang dan jasa, serta lemahnya pelaksanaan kegiatan. "Dalam pelaksanaan kegiatan sering kali terlambat menunjuk pejabat bendahara," katanya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar