Kaleidoskop Kebijakan Publik Indonesia 2011

Agus Pambagio - detikNews

Jakarta - Sejak memasuki era demokrasi bersamaan dengan jatuhnya rezim Orde Baru, tampaknya Indonesia masih memerlukan beberapa tahun lagi agar dampak demokratisasi politik dan ekonomi bermanfaat bagi rakyat. Saat ini suasana demokrasi hanya dirasakan oleh kalangan politisi dan sekelompok 'rent seekers' atau pencari rente yang mengambil kesempatan seluas-luasnya demi kepentingan kelompok maupun dirinya sendiri.

Para politisi dengan mudah melakukan manuver-manuver politik di sektor pemerintahan, ekonomi, sosial kemasyarakatan dan sebagainya. Patut diduga mereka dengan mudah menjadi kepanjangan tangan para pencari rente untuk melakukan apapun dengan imbalan yang cukup menggairahkan, meski harus melanggar hukum. Tindakan KPK selama ini tidak lagi mereka takuti.

Buktinya gratifikasi demi grativikasi terus dilakukan oleh politisi, pegawai negeri sipil, dan aparat penegak hukum sekalipun. Akibatnya pembangunan infrastruktur untuk kesejahteraan rakyat nihil karena dananya habis dikorupsi. Namun pembelian apartemen, rumah, emas dan kendaraan senilai milyaran bahkan ratusan milyar rupiah laku keras.�
Peran mereka sebagai politisi, baik yang duduk di legislatif, eksekutif, maupun yang aktif di partai politik bagi masyarakat hampir tidak terasa.

Pembuatan kebijakan yang harusnya mereka lakukan bersama-sama dengan pemerintah demi kemakmuran rakyat, ternyata patut diduga hanya dilakukan demi pesanan para pencari rente tanpa memperhitungkan kepentingan publik sesunguhnya. Idealnya sebuah kebijakan publik dibuat harus untuk membuat penyelenggara negara dapat menjalankan perannya mengelola negara dengan baik. Selain itu membuat pelaku usaha nyaman dan tenang melakukan bisnisnya dan berkompetisi dengan pesaing dari negara lain, serta rakyat dapat hidup sejahtera dan tidak saling melakukan kekerasan seperti yang akhir-akhir ini terjadi di Papua, Maluku, Bima dll.

Kebijakan Publik Sepanjang Tahun 2011

Menurut data BPS dan lembaga riset bergengsi yang ada menyatakan bahwa tahun 2011 daya beli masyarakat meningkat pesat. Pertanyaannya bagaimana ekonomi dan daya beli masyarakat bisa meningkat, jika pertumbuhan pembangunan infrastrukltur di tahun 2011 nyaris tidak ada.

Ekonomi memang tampak meningkat karena korupsi tumbuh pesat di kalangan pengambil kebijakan sehingga berbagai target penjualan apartemen, mobil, paket wisata, saham di pasar uang dan sebagainya tercapai. Dana hasil korupsi seharusnya tidak dapat dianggap sebagai tolok ukur naiknya daya beli masyarakat.�
Pemerintah optimistis bahwa pertumbuhan ekonomi selama tahun 2011 adalah 6,6% (Asian Development Bank).

Namun menurut saya jika angka tersebut tercapai, bukan disebabkan oleh upaya keras pemerintah melalui berbagai kebijakan yang dibuat tetapi sepenuhnya merupakan upaya rakyat secara mandiri, yang terkadang membahayakan konsumen.�
Sebagai contoh untuk memproduksi makanan dan atau minuman, mereka menggunakan bahan tambahan makanan yang bukan untuk pangan.

Tujuannya sederhana, supaya diperoleh keuntungan sebesar-besarnya demi untuk bertahan hidup. Jangan heran jika pangan yang beredar saat ini, khususnya yang dijual pedagang kaki lima, dibuat dari bahan yang membahayakan kesehatan, seperti boraks, formalin, pewarna tekstil, bahan-bahan busuk (ayam, ikan dan daging tiren), dsb.

Di tahun 2011 masih banyak kebijakan publik yang belum diselesaikan terkait dengan pengembangan infrastruktur, seperti kebijakan pembangunan bandara, kebijakan terkait denga pertumbuhan industri kreatif di sektor informasi dan telekomunikasi, kebijakan pangan, kebijakan transportasi masal, kebijakan penghapusan subisdi BBM, kebijakan per gas an untuk energi dan transportasi umum dll.

Kebijakan yang diterbitkan selama tahun 2011 umumnya tidak melalui proses konsultasi publik, jadi dapat dipastikan tidak akan mencapai sasaran secara utuh. Akan banyak menemui penolakan publik yang pada akhirnya akan sulit diterapkan dan tetap tidak dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat secara nyata.

Langkah Cerdas yang Harus Diambil Pemerintah di Tahun 2012

Di tahun 2012, pemerintah harus bekerja lebih keras untuk membuat berbagai kebijakan yang pada akhirnya bertujuan untuk kemakmuran dan ketenangan publik. Partai politik penguasa Senayan harus memberikan dukungan dan pengawasan nyata kepada pemerintah. Jangan hanya melakukan protes yang tidak bermutu dan pada akhirnya bertujuan untuk menjarah proyek-proyek APBN demi biaya politik.

Kedua, segera buat aturan hukum terobosan supaya hambatan pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi dapat dihindari.

Ketiga, selesaikan berbagai kendala antara kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah sehingga berbagai pengelolaan sumber daya alam (SDA) di daerah dapat di optimalkan demi kemakmuran rakyat.