INILAH.COM, Jakarta - Aksi kekerasan yang terjadi di Mesuji, dan bentrok antara polisi dan warga di Pelabuhan Sape, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), disebabkan oleh lemahnya Undang-Undang mengenai pertanahan dan pertambangan.
Hal tersebut disampaikan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Amir Syamsuddin, usai acara Peringatan Hari HAM Se-Dunia di Kementerian Hukum dan HAM, Jl Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (27/12/2011).
Amir tidak menjelaskan bagaimana sisi lemahnya UU Pertanahan dan Pertambangan yang menyebabkan berbenturannya kepentingan pemilik modal dengan kepentingan masyarakat. Dia hanya mengatakan apa yang terjadi di Mesuji dan Bima merupakan konsekuensi dari kepentingan-kepentingan pemilik modal dengan kepentingan masyarakat umum. Namun
Ia hanya menambahkan bahwa pelanggaran HAM yang terjadi pada pemerintahan SBY tidak seberat pelanggaran HAM pada pemerintahan sebelumnya. "Saya mohon jangan sampai terlalu cepat kita menilai ada suatu pelanggaran berat sebelum faktanya diungkap secara lebih adil dan berimbang," ucapnya. [mvi]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar