BERBUAT BENAR ADALAH KEHARUSAN, BERBUAT TIDAK BENAR ADALAH KETIDAK HARUSAN

Senin, 10 Maret 2014

Broker pengerah massa mulai 'buka lapak' jelang pemilu

MERDEKA.COM. Sebentar lagi pemilihan umum (Pemilu) 2014. Sesuai jadwal tahapan, pemungutan suara bakal digelar pada 9 April. Namun sebelum itu, ada tahapan-tahapan lain harus dilalui oleh partai peserta pemilu, salah satunya tahapan kampanye yang sesuai jadwal digelar mulai 11 Januari sampai 5 April 2014.

Aturan KPU membolehkan partai politik (parpol) berkampanye melalui pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada publik dan pemasangan alat peraga. Sementara untuk pelaksanaan kampanye melalui rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik baru digelar pada 16 Maret hingga 5 April.

Tahapan pemilu itu diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 21 Tahun 2013 tentang Tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2014.

Saat genderang kampanye terbuka ditabuh, parpol pasti membutuhkan dukungan massa besar. Mereka akan menggunakan berbagai cara untuk mengumpulkan massa, termasuk memakai jasa 'broker' atau koordinator pengerah massa bayaran untuk ikut memeriahkan kampanye.

Tidak banyak koordinator massa terang-terangan mengaku. Dari empat sumber yang dimiliki merdeka.com, hanya tiga orang bisa diwawancarai. Mereka kompak mengakui bisnis pengerahan massa memang subur di negeri ini, terutama saat kampanye parpol.

"Itu sudah banyak yang tahu lah, bukan rahasia lagi. Biasanya pengurus-pengurus partai itu yang datang, mencari koordinator warga yang bisa ngumpulin massa," kata Doni (bukan nama sebenarnya), warga Kampung Beting, Jakarta Utara kepada merdeka.com, Kamis (6/3).

Misalnya saat acara 'Apel Siaga' Partai Nasional Demokrat (NasDem) pada 23 Februari 2014. Banyak warga di daerah Kampung Beting menjadi massa bayaran untuk ikut kegiatan partai yang didirikan Surya Paloh itu di Stadion Gelora Bung Karno, di Senayan.

Harga per orang, dia melanjutkan, sebesar Rp 50 ribu. Di antara mereka ada yang datang ramai-ramai mengendarai sepeda motor, ada juga yang diangkut bus.

Jasa massa bayaran ini memang dibutuhkan partai politik saat kampanye. Maka tak heran bila setiap jelang kampanye parpol saat pemilu 5 tahunan, bisnis ini menjadi incaran para penggerak massa.

"Saya istilahnya buka lapak. Sekarang ini kami sudah buka, tinggal menunggu order (dari partai politik). Ini pekerjaan sampingan, buat nambah penghasilan orang-orang yang bekerja serabutan," ujar broker lainnya, Erik yang tidak mau disebut nama.

Ditemui merdeka.com di kantornya di kawasan Pancoran, Erik yang asli warga Bengkulu itu sudah sejak empat tahun lalu merintis lapak bisnis pengerahan massa. "Saya sudah menanam jaringan, mulai mahasiswa sampai jaringan kelompok warga Sumatera, Bengkulu, Lampung, Palembang, yang ada di Jakarta," ujarnya.

Jaringan-jaringan itu tersebar di seluruh wilayah DKI. Dia mengklaim sanggup mengerahkan seribu massa. "Kalau sekadar demo-demo biasa, paling massa yang dikerahkan puluhan. Tapi kalau kampanye, bisa lebih tergantung permintaan, dua ratus, lima ratus, seribu bisa."

Untuk demo-demo biasa, dia melanjutkan, ada yang hanya cukup diberi uang transportasi Rp 30 ribu, ditambah nasi bungkus dan minuman, tidak ada transportasi bus. "Tapi kalau pemilu nanti harganya bisa naik, bisa Rp 75 ribu lebih per orang, tergantung negosiasi," tuturnya.
Sumber: Merdeka.com

Tidak ada komentar: