INILAH.COM, Jakarta - Bekas mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus suap di Kementerian Pemuda dan Olahraga.
Demikian disampaikan oleh, Wakil Ketua bidang pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), M Jasin, ketika dihubungi INILAH.COM, di Jakarta, Kamis (30/6/2011).
"Ya benar, sudah ditetapkan," tegas Jasin, ketika dikonfirmasi soal kebenaran status Nazaruddin soal suap Pembangunan wisma atlit SEA Games 2011, di Palembang, Sumatera Selatan.
Sebelumnya, dikabarkan bahwa mantan salah satu pimpinan Partai Demokrat itu yang berad di SIngapura itu sebagai salah satu juru kunci kasus suap tersebut. [mvi]
Kamis, 30 Juni 2011
Asia Dekati dan Tunggu Janji Manis Lagarde
INILAH.COM, Jakarta - Christine Lagarde telah terpilih menjadi bos IMF. Negara-negara berperekonomian cepat di Asia pun mendukung, seraya bertekad mengamankan pos-pos kunci di bawah pimpinannya.
"Lagarde adalah teman dari India," sumber senior pemerintah India kemarin. "Kita tidak bisa mendapatkan kursi Direktur Pelaksana IMF saat ini, tapi setidaknya India bisa mendapat kesepakatan tingkat tinggi di IMF selama masa jabatannya dan kami akan bekerja ke arah itu."
Bank sentral China juga mengatakan dalam sebuah pernyataan singkat, bahwa pihaknya berharap Lagarde akan mendorong reformasi, dan ingin melihat IMF memainkan peran positif dalam mempromosikan stabilitas keuangan global. Selain meningkatkan keterwakilan negara-negara berkembang dalam struktur pemerintahan IMF.
Lagarde mengatakan beberapa fakta selama tur kampanye terakhir di Asia. Dia mengakui bahwa negara-negara seperti China dan India layak meningkatkan hak suara di IMF untuk mencerminkan kekuatan pertumbuhan ekonomi mereka, dan porsi adil di posisi pengambil keputusan utama lembaga tersebut.
Menteri Keuangan Prancis ini akan memulai jabatan lima tahunnya sebagai direktur pelaksana Dana Moneter Internasional pada 5 Juli mendatang, dan Ia akan segera menemukan dirinya tenggelam dalam upaya mencegah default utang Yunani yang dapat memicu krisis internasional. Dia juga diharapkan membuka pintu IMF untuk negara-negara miskin dan berkembang lainnya dan tidak mewarisi tradisi pendahulunya yang hanya fokus pada kepentingan Eropa.
Mengingat banyaknya daftar pekerjaan yang dilakukan, IMF memang tepat menunjuk seorang pimpinan puncak yang cukup mencerminkan pengaruh ekonomi global, dan memimpin melalui proses yang telah disepakati, untuk mengalokasikan kembali hak suara IMF demi memberi porsi lebih bagi pasar negara berkembang.
Lagarde mendapat dukungan dari banyak negara besar di Asia meskipun dia masih melanggengkan pola orang Eropa untuk posisi puncak IMF. Tidak ada kandidat Asia melangkah maju untuk menantang Lagarde dan calon dari Meksiko, Agustin Carstens.
"Lagarde telah lebih berhasil membangun konsensus untuk menjembatani hubungan antara negara maju dan negara berkembang," kata Deputi Gubernur Bank Indonesia Hartadi A. Sarwono.
Asia berharap Lagarde dapat menjadi sosok yang merealisasikan janji untuk memberi kekuasaan lebih bagi pasar negara berkembang. Melanggar tradisi ini mungkin bisa membantu meyakinkan negara-negara Asia bahwa Lagarde serius dalam reformasi IMF, meskipun tidak ada indikasi bahwa ia telah berjanji untuk memberikan peran kedua dalam posisi IMF untuk salah satu negara Asia.
Menteri Keuangan Singapura Tharman Shanmugaratnam, yang juga ketua dewan pelaksana IMF, mengatakan ia telah berbicara dengan Lagarde tentang pentingnya reformasi IMF yang mencerminkan perkembangan keseimbangan dalam perekonomian global dan sistem keuangan."
Bahkan negara-negara yang telah mendukung rival Lagarde, Carstens, menjanjikan dukungan mereka.
Menkeu Australia Wayne Swan mengatakan ia telah bekerja dengan Lagarde di kelompok G20 untuk negara-negara kaya dan berkembang, dan menyambut terpilihnya Lagard. "Kami sangat senang melihat proses ini mencapai konklusi, sehingga institusi penting ini dapat melanjutkan pekerjaannya," ujar Swan.
Selain masalah Asia, Lagarde perlu bersikap diplomatis untuk keputusan-keputusan personil yang sulit. Misalkan terhadap AS, yang telah mempertimbangkan mengajukan seorang pejabat Kementrian Keuangan untuk peran kedua, yang secara tradisional telah diisi Amerika.
Perempuan berusia 55 tahun ini adalah sosok kaum hawa yang berhasil menempati pucuk pimpinan IMF untuk kali pertama. Pada 2010, jumlah perempuan pekerja staf di IMF tercatat 45,5% dan 21,5% diantaranya bertugas di bidang manajerial.
"Lebih dari kemenangan kaum perempuan, kemenangan Lagarde adalah kemenangan bagi Eropa atas negara-negara berkembang," tulis media Portugal, Diario Economico. [mdr]
"Lagarde adalah teman dari India," sumber senior pemerintah India kemarin. "Kita tidak bisa mendapatkan kursi Direktur Pelaksana IMF saat ini, tapi setidaknya India bisa mendapat kesepakatan tingkat tinggi di IMF selama masa jabatannya dan kami akan bekerja ke arah itu."
Bank sentral China juga mengatakan dalam sebuah pernyataan singkat, bahwa pihaknya berharap Lagarde akan mendorong reformasi, dan ingin melihat IMF memainkan peran positif dalam mempromosikan stabilitas keuangan global. Selain meningkatkan keterwakilan negara-negara berkembang dalam struktur pemerintahan IMF.
Lagarde mengatakan beberapa fakta selama tur kampanye terakhir di Asia. Dia mengakui bahwa negara-negara seperti China dan India layak meningkatkan hak suara di IMF untuk mencerminkan kekuatan pertumbuhan ekonomi mereka, dan porsi adil di posisi pengambil keputusan utama lembaga tersebut.
Menteri Keuangan Prancis ini akan memulai jabatan lima tahunnya sebagai direktur pelaksana Dana Moneter Internasional pada 5 Juli mendatang, dan Ia akan segera menemukan dirinya tenggelam dalam upaya mencegah default utang Yunani yang dapat memicu krisis internasional. Dia juga diharapkan membuka pintu IMF untuk negara-negara miskin dan berkembang lainnya dan tidak mewarisi tradisi pendahulunya yang hanya fokus pada kepentingan Eropa.
Mengingat banyaknya daftar pekerjaan yang dilakukan, IMF memang tepat menunjuk seorang pimpinan puncak yang cukup mencerminkan pengaruh ekonomi global, dan memimpin melalui proses yang telah disepakati, untuk mengalokasikan kembali hak suara IMF demi memberi porsi lebih bagi pasar negara berkembang.
Lagarde mendapat dukungan dari banyak negara besar di Asia meskipun dia masih melanggengkan pola orang Eropa untuk posisi puncak IMF. Tidak ada kandidat Asia melangkah maju untuk menantang Lagarde dan calon dari Meksiko, Agustin Carstens.
"Lagarde telah lebih berhasil membangun konsensus untuk menjembatani hubungan antara negara maju dan negara berkembang," kata Deputi Gubernur Bank Indonesia Hartadi A. Sarwono.
Asia berharap Lagarde dapat menjadi sosok yang merealisasikan janji untuk memberi kekuasaan lebih bagi pasar negara berkembang. Melanggar tradisi ini mungkin bisa membantu meyakinkan negara-negara Asia bahwa Lagarde serius dalam reformasi IMF, meskipun tidak ada indikasi bahwa ia telah berjanji untuk memberikan peran kedua dalam posisi IMF untuk salah satu negara Asia.
Menteri Keuangan Singapura Tharman Shanmugaratnam, yang juga ketua dewan pelaksana IMF, mengatakan ia telah berbicara dengan Lagarde tentang pentingnya reformasi IMF yang mencerminkan perkembangan keseimbangan dalam perekonomian global dan sistem keuangan."
Bahkan negara-negara yang telah mendukung rival Lagarde, Carstens, menjanjikan dukungan mereka.
Menkeu Australia Wayne Swan mengatakan ia telah bekerja dengan Lagarde di kelompok G20 untuk negara-negara kaya dan berkembang, dan menyambut terpilihnya Lagard. "Kami sangat senang melihat proses ini mencapai konklusi, sehingga institusi penting ini dapat melanjutkan pekerjaannya," ujar Swan.
Selain masalah Asia, Lagarde perlu bersikap diplomatis untuk keputusan-keputusan personil yang sulit. Misalkan terhadap AS, yang telah mempertimbangkan mengajukan seorang pejabat Kementrian Keuangan untuk peran kedua, yang secara tradisional telah diisi Amerika.
Perempuan berusia 55 tahun ini adalah sosok kaum hawa yang berhasil menempati pucuk pimpinan IMF untuk kali pertama. Pada 2010, jumlah perempuan pekerja staf di IMF tercatat 45,5% dan 21,5% diantaranya bertugas di bidang manajerial.
"Lebih dari kemenangan kaum perempuan, kemenangan Lagarde adalah kemenangan bagi Eropa atas negara-negara berkembang," tulis media Portugal, Diario Economico. [mdr]
Penuhi Panggilan DPR, Nurpati Takkan Serang Balik Mahfud MD
Adi Nugroho - detikNews
Jakarta - Eks anggota KPU, Andi Nurpati hari ini akan memenuhi panggilan Panja Mafia Pemilu DPR. Ia menyatakan siap memberikan penjelasan mengenai dugaan pemalsuan surat MK yang menyeret namanya.
"Insya Allah hadir sesuai undangan jam 14.00 WIB. Saya akan mengklarifikasi semuanya. Bagaimana alurnya, apa yang saya sebagai pribadi alami dan apa yang KPU alami," kata Andi Nurpati kepada detikcom, Kamis (30/6/2011).
Namun, Nurpati tak akan seperti mantan hakim konstitusi, Arsyad Sanusi yang menyerang balik Ketua MK, Mahfud MD. Nurpati hanya akan mengklarifikasi berbagai hal tentang surat palsu MK yang menyeret namanya.
"Saya kira saya agak berbeda (dengan Arsyad-red). Saya akan bicara tentang proses yang dikatakan membuat surat palsu. Apakah betul seperti yang dituduhkan mengenai surat palsu itu. KPU itu tidak tahu mengenai surat palsu. Itu akan saya jelaskan. Itu yang penting," katanya.
Jika Panja menganggap perlu adanya konfrontir dari berbagai pihak yang memberikan keterangan berbeda, Nurpati pun siap melayani. Meski demikian, ia berharap agar kepolisian saja yang menangani masalah ini.
Andi Nurpati kini menjadi Ketua Divisi Komunikasi Publik Partai Demokrat. Kasus yang menyeret namanya ini cenderung tak mendapat pembelaan berarti dari Partai Demokrat. Panja Mafia Pemilu dibentuk dan berjalan mulus tanpa mendapat perlawanan dari partai berlambang bintang mercy itu.
Namun Nurpati membantah jika Partai Demokrat tidak mendukungnya dalam kasus ini. Ia mengaku sudah menemui Ketua Umum PD, Anas Urbaningrum, dan diberikan arahan.
"Karena beliau (Anas) mantan anggota KPU tentu saja paham. Katanya ya sudah dijelaskan saja, kita hadapi saja hal-hal ini," ujarnya.
Jakarta - Eks anggota KPU, Andi Nurpati hari ini akan memenuhi panggilan Panja Mafia Pemilu DPR. Ia menyatakan siap memberikan penjelasan mengenai dugaan pemalsuan surat MK yang menyeret namanya.
"Insya Allah hadir sesuai undangan jam 14.00 WIB. Saya akan mengklarifikasi semuanya. Bagaimana alurnya, apa yang saya sebagai pribadi alami dan apa yang KPU alami," kata Andi Nurpati kepada detikcom, Kamis (30/6/2011).
Namun, Nurpati tak akan seperti mantan hakim konstitusi, Arsyad Sanusi yang menyerang balik Ketua MK, Mahfud MD. Nurpati hanya akan mengklarifikasi berbagai hal tentang surat palsu MK yang menyeret namanya.
"Saya kira saya agak berbeda (dengan Arsyad-red). Saya akan bicara tentang proses yang dikatakan membuat surat palsu. Apakah betul seperti yang dituduhkan mengenai surat palsu itu. KPU itu tidak tahu mengenai surat palsu. Itu akan saya jelaskan. Itu yang penting," katanya.
Jika Panja menganggap perlu adanya konfrontir dari berbagai pihak yang memberikan keterangan berbeda, Nurpati pun siap melayani. Meski demikian, ia berharap agar kepolisian saja yang menangani masalah ini.
Andi Nurpati kini menjadi Ketua Divisi Komunikasi Publik Partai Demokrat. Kasus yang menyeret namanya ini cenderung tak mendapat pembelaan berarti dari Partai Demokrat. Panja Mafia Pemilu dibentuk dan berjalan mulus tanpa mendapat perlawanan dari partai berlambang bintang mercy itu.
Namun Nurpati membantah jika Partai Demokrat tidak mendukungnya dalam kasus ini. Ia mengaku sudah menemui Ketua Umum PD, Anas Urbaningrum, dan diberikan arahan.
"Karena beliau (Anas) mantan anggota KPU tentu saja paham. Katanya ya sudah dijelaskan saja, kita hadapi saja hal-hal ini," ujarnya.
Indonesia Paling Terancam Tubrukan Asteroid
Sebetulnya ada sembilan negara lagi yang juga terancam.
VIVAnews - Bencana tak hanya datang dari Bumi, seperti banjir, gempa, tsunami, atau gunung meletus. Tapi ada juga ancaman malapetaka yang berasal dari luar angkasa: tubrukan asteroid.
Para peneliti dari University of Southampton membuat tabel negara yang diperkirakan akan terkena dampak terburuk dalam peristiwa tubrukan asteroid. Ada dua alasan mengapa negara-negara tersebut masuk "kategori paling terancam". Yakni, potensi banyaknya korban dan kerusakan infrastruktur yang bisa membuat negara itu lumpuh sehingga hampir tak mungkin kembali pulih.
Negara-negara maju mendominasi daftar. Inilah daftar 10 negara paling berisiko: China, Indonesia, India, Jepang, Amerika Serikat, Filipina, Italia, Inggris, Brazil,dan Nigeria.
Namun, bukan berarti negara yang tak masuk daftar berarti bebas sepenuhnya. Swedia, misalnya, negara ini juga berpotensi mengalami kerusakan infrastruktur parah.
Negara yang paling parah mengalami dampak hilangnya populasi penduduk adalah AS, China, Indonesia, India, dan Jepang. Sementara, negara dengan potensi kerusakan infrastruktur terbesar adalah Kanada, AS, Jepang, dan Swedia.
Dari mana kesimpulan ini dihasilkan? Para peneliti menggunakan perangkat lunak (software) yang disebut NEOimpactor, ‘NEO’ adalah singkatan dari Near Earth Object programme.
"Ancaman Bumi ditabrak asteroid telah diterima sebagai ancaman bencana alam terbesar yang dihadapi umat manusia," kata Nick Bailey, ilmuwan University of Southampton yang mengembangkan perangkat lunak NEO, seperti dimuat Daily Mail, Rabu 29 Juni 2011 malam. "Konsekuensi kehilangan populasi manusia dan kerusakan infrastruktur sangat besar."
Ditambahkan dia, sejarah mencatat bencana akibat asteroid. "Hampir 100 tahun lalu, di wilayah terpencil dekat Tunguska menjadi saksi mata bencana saat obyek yang tak seberapa besar (diameter sekitar 50 meter) meledak di udara," kata dia. "Untung saja di sana hanya ada hutan. Jika meledak di London, misalnya, lain ceritanya, segalanya musnah."
Bailey menjelaskan tujuan penelitian yang dilakukan pihaknya adalah untuk memberi peringatan dini -- agar setiap negara -- khususnya yang berisiko tinggi -- melakukan mitigasi. Sementara, menurut DailyGalaxy.com, asteroid berdiameter 12 mil berpotensi memusnahkan kehidupan binatang dan tanaman. Seperti asteroid yang bertanggungjawab memusnahkan populasi dinosaurus 65 juta tahun lalu. Kala itu, asteroid berdiameter 10 mil menghujani Bumi, 25.000 batu dalam satu jam. Kekuatannya 100 megaton, atau sama dengan satu bom Hiroshima untuk semua orang di planet ini.
Pasca megabencana itu, Bumi terhindar dari tragedi serupa karena medan gravitasi Yupiter melindungi Bumi dari paparan batu luar angkasa. (umi)
VIVAnews - Bencana tak hanya datang dari Bumi, seperti banjir, gempa, tsunami, atau gunung meletus. Tapi ada juga ancaman malapetaka yang berasal dari luar angkasa: tubrukan asteroid.
Para peneliti dari University of Southampton membuat tabel negara yang diperkirakan akan terkena dampak terburuk dalam peristiwa tubrukan asteroid. Ada dua alasan mengapa negara-negara tersebut masuk "kategori paling terancam". Yakni, potensi banyaknya korban dan kerusakan infrastruktur yang bisa membuat negara itu lumpuh sehingga hampir tak mungkin kembali pulih.
Negara-negara maju mendominasi daftar. Inilah daftar 10 negara paling berisiko: China, Indonesia, India, Jepang, Amerika Serikat, Filipina, Italia, Inggris, Brazil,dan Nigeria.
Namun, bukan berarti negara yang tak masuk daftar berarti bebas sepenuhnya. Swedia, misalnya, negara ini juga berpotensi mengalami kerusakan infrastruktur parah.
Negara yang paling parah mengalami dampak hilangnya populasi penduduk adalah AS, China, Indonesia, India, dan Jepang. Sementara, negara dengan potensi kerusakan infrastruktur terbesar adalah Kanada, AS, Jepang, dan Swedia.
Dari mana kesimpulan ini dihasilkan? Para peneliti menggunakan perangkat lunak (software) yang disebut NEOimpactor, ‘NEO’ adalah singkatan dari Near Earth Object programme.
"Ancaman Bumi ditabrak asteroid telah diterima sebagai ancaman bencana alam terbesar yang dihadapi umat manusia," kata Nick Bailey, ilmuwan University of Southampton yang mengembangkan perangkat lunak NEO, seperti dimuat Daily Mail, Rabu 29 Juni 2011 malam. "Konsekuensi kehilangan populasi manusia dan kerusakan infrastruktur sangat besar."
Ditambahkan dia, sejarah mencatat bencana akibat asteroid. "Hampir 100 tahun lalu, di wilayah terpencil dekat Tunguska menjadi saksi mata bencana saat obyek yang tak seberapa besar (diameter sekitar 50 meter) meledak di udara," kata dia. "Untung saja di sana hanya ada hutan. Jika meledak di London, misalnya, lain ceritanya, segalanya musnah."
Bailey menjelaskan tujuan penelitian yang dilakukan pihaknya adalah untuk memberi peringatan dini -- agar setiap negara -- khususnya yang berisiko tinggi -- melakukan mitigasi. Sementara, menurut DailyGalaxy.com, asteroid berdiameter 12 mil berpotensi memusnahkan kehidupan binatang dan tanaman. Seperti asteroid yang bertanggungjawab memusnahkan populasi dinosaurus 65 juta tahun lalu. Kala itu, asteroid berdiameter 10 mil menghujani Bumi, 25.000 batu dalam satu jam. Kekuatannya 100 megaton, atau sama dengan satu bom Hiroshima untuk semua orang di planet ini.
Pasca megabencana itu, Bumi terhindar dari tragedi serupa karena medan gravitasi Yupiter melindungi Bumi dari paparan batu luar angkasa. (umi)
PM Prancis Awali Kunjungan Kerja di Indonesia
Lawatan ini dimanfaatkan untuk melakukan penguatan kemitraan strategis kedua negara.
VIVAnews - Perdana Menteri Perancis François Fillon akan melakukan kunjungan kerja ke Indonesia mulai Kamis 30 Juni hingga Sabtu 2 Juli 2011. Kunjungan ini akan membahas hubungan bilateral terutama di bidang kerjasama perdagangan, akademis, dan penelitian.
Kunjungan ini nantinya akan menandatangani sejumlah kesepakatan kerjasama di bidang energi, pariwisata, kebudayaan dan kerjasama akademis. Rencananya François Fillon akan memberikan kuliah umum di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, pada Jumat 1 Juli 2011.
Dalam keterangan Pers Kedutaan Besar Perancis yang diterima VIVAnews.com, lawatan ini dimanfaatkan untuk melakukan penguatan kemitraan strategis kedua negara, mengingat masyarakat Perancis yang menetap di Indonesia, jumlahnya mencapai 3.700 orang.
Kunjungan kerja dan kuliah umum Fillon ini dilakukan sebagai bentuk penguatan hubungan diplomatik kedua negara yang sudah terjalin selama 61 tahun, terutama bidang akademis dan penelitian.
Fillon nantinya akan didampingi beberapa Menteri, yakni Mentri Pendidikan Tinggi dan Riset, Frédéric Mitterrand, Menteri Kebudayaan dan Komunikasi, Pierre Lellouche, Menteri Muda Perdagangan Luar Negeri, Thierry Mariani, serta 30 CEO perusahaan-perusahaan Perancis.
Fillon akan diterima langsung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara untuk melakukan pertemuan bilateral, Jumat 1 Juli 2011. (umi)
VIVAnews - Perdana Menteri Perancis François Fillon akan melakukan kunjungan kerja ke Indonesia mulai Kamis 30 Juni hingga Sabtu 2 Juli 2011. Kunjungan ini akan membahas hubungan bilateral terutama di bidang kerjasama perdagangan, akademis, dan penelitian.
Kunjungan ini nantinya akan menandatangani sejumlah kesepakatan kerjasama di bidang energi, pariwisata, kebudayaan dan kerjasama akademis. Rencananya François Fillon akan memberikan kuliah umum di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, pada Jumat 1 Juli 2011.
Dalam keterangan Pers Kedutaan Besar Perancis yang diterima VIVAnews.com, lawatan ini dimanfaatkan untuk melakukan penguatan kemitraan strategis kedua negara, mengingat masyarakat Perancis yang menetap di Indonesia, jumlahnya mencapai 3.700 orang.
Kunjungan kerja dan kuliah umum Fillon ini dilakukan sebagai bentuk penguatan hubungan diplomatik kedua negara yang sudah terjalin selama 61 tahun, terutama bidang akademis dan penelitian.
Fillon nantinya akan didampingi beberapa Menteri, yakni Mentri Pendidikan Tinggi dan Riset, Frédéric Mitterrand, Menteri Kebudayaan dan Komunikasi, Pierre Lellouche, Menteri Muda Perdagangan Luar Negeri, Thierry Mariani, serta 30 CEO perusahaan-perusahaan Perancis.
Fillon akan diterima langsung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara untuk melakukan pertemuan bilateral, Jumat 1 Juli 2011. (umi)
Alasan Istana Tunjuk Jenderal Pramono Edhie
Pramono Edhie memiliki rekam jejak yang kuat dan merupakan perwira TNI berprestasi.
VIVAnews - Istana membantah terpilihnya Panglima Komando Strategis Cadangan Angkatan Darat Letnan Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat karena hubungan kerabat dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pramono Edhie sudah lulus uji.
"TNI itu mempunyai mekanisme, penilaian, tata cara maupun menguji perwira tingginya untuk setiap jenjang jabatan," kata Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Djoko Suyanto, dalam keterangan kepada VIVAnews.com, Rabu 29 Juni 2011.
Pramono Edhie memiliki rekam jejak yang kuat dan merupakan perwira TNI berprestasi. Selain sudah beberapa kali menjabat posisi penting di TNI, dia juga pernah menjadi salah satu ajudan Presiden RI ke-5, Megawati Soekarnoputri.
Hasil uji dan penilaian kepada adik kandung Ibu Negara itu dinilai tepat untuk menduduki kursi KSAD menggantikan Jenderal George Toisutta yang akan memasuki masa pensiun. Jadi, dipilihnya adik ipar SBY itu bukan semata-mata karena hubungan keluarga.
"Track record-nya, pendidikannya, penugasannya, karakter orangnya, kepemimpinannya dan banyak lagi variabel-variabel penilaiannya," kata Djoko Suyanto yang juga mantan Panglima TNI ini.
Rencananya, Pramono Edhie akan dilantik Kamis besok 30 Juni di Istana. Lulusan Akabri 1980 itu tercatat pernah menjabat Komandan Jenderal Kopassus dan Pangdam Siliwangi. (umi)
VIVAnews - Istana membantah terpilihnya Panglima Komando Strategis Cadangan Angkatan Darat Letnan Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat karena hubungan kerabat dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pramono Edhie sudah lulus uji.
"TNI itu mempunyai mekanisme, penilaian, tata cara maupun menguji perwira tingginya untuk setiap jenjang jabatan," kata Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Djoko Suyanto, dalam keterangan kepada VIVAnews.com, Rabu 29 Juni 2011.
Pramono Edhie memiliki rekam jejak yang kuat dan merupakan perwira TNI berprestasi. Selain sudah beberapa kali menjabat posisi penting di TNI, dia juga pernah menjadi salah satu ajudan Presiden RI ke-5, Megawati Soekarnoputri.
Hasil uji dan penilaian kepada adik kandung Ibu Negara itu dinilai tepat untuk menduduki kursi KSAD menggantikan Jenderal George Toisutta yang akan memasuki masa pensiun. Jadi, dipilihnya adik ipar SBY itu bukan semata-mata karena hubungan keluarga.
"Track record-nya, pendidikannya, penugasannya, karakter orangnya, kepemimpinannya dan banyak lagi variabel-variabel penilaiannya," kata Djoko Suyanto yang juga mantan Panglima TNI ini.
Rencananya, Pramono Edhie akan dilantik Kamis besok 30 Juni di Istana. Lulusan Akabri 1980 itu tercatat pernah menjabat Komandan Jenderal Kopassus dan Pangdam Siliwangi. (umi)
"Kebetulan Saja Jenderal Edhie Ipar SBY"
Hari ini, SBY akan melantik Jenderal Pramono Edhie Wibowo sebagai Kepala Staf TNI AD.
VIVAnews - Teka-teki siapa pengganti Jenderal George Toisutta sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat, akhirnya terjawab. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan melantik adik iparnya, Jenderal Pramono Edhie Wibowo, hari ini, Kamis, 29 Juni 2011.
Wakil Ketua Komisi I DPR Bidang Pertahanan, TB Hasanuddin mengatakan, dtitilik dari rekam jejaknya, adik Ibu Negara Ani Yudhoyono itu adalah pilihan yang paling tepat saat ini. "Pertama, dia itu mantan Danjen Kopasuss, itu tidak bisa sembarang orang. Prajurit TNI belum tentu bisa menjabat posisi itu. Itu kursi yg sangat strategis," kata dia saat dihubungi VIVAnews.com.
Kemudian, tambah politisi PDI Perjuangan ini, jabatan sebagai Pangdam III Siliwangi, juga perlu seleksi khusus. Selain itu, tambah Hasanuddin, "Ajudan presiden Megawati itu terseleksi. Kebetulan saya yang melakukan seleksi Beliau saat itu."
Politisi PDIP itu lantas menceritakan kesannya saat menyeleksi sang jenderal. Kata dia, Pramono Edhie memiliki persyaratan administrasi yang baik. Dia juga mumpuni dalam fungsi-fungsi pengamanan.
"Dia dari pasukan khusus, pasti paham. Skill soal pengamanan sudah sangat terasah," kata TB Hasanuddin. "Dia punya kemampuan itu, security minded."
Bagaimana dengan statusnya sebagai ipar SBY?
TB Hasanuddin mengatakan, "Kebetulan orang membicarakan karena dia adik ipar SBY. Itu juga menjadi kekhawatiran dan itu memang terjadi. Tapi saya harus tetap fair. Dia memang orang yang tepat."
Sebelumnya, pemerintah membantah terpilihnya Jenderal Pramono Edhie semata karena faktor kekerabatannya dengan Presiden SBY. "Dia sudah lulus uji. TNI itu mempunyai mekanisme, penilaian, dan tata cara dalam menguji perwira tingginya untuk setiap jenjang jabatan," kata Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Djoko Suyanto.
Pramono Edhie sebelumnya sudah beberapa kali menduduki posisi penting di TNI. Dia juga tercatat pernah menjadi ajudan Presiden RI ke-5, Megawati Soekarnoputri. "Track record-nya, pendidikannya, penugasannya, karakter orangnya, kepemimpinannya, dan banyak lagi variabel-variabel penilaiannya," kata Djoko yang juga mantan Panglima TNI ini. (kd(
VIVAnews - Teka-teki siapa pengganti Jenderal George Toisutta sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat, akhirnya terjawab. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan melantik adik iparnya, Jenderal Pramono Edhie Wibowo, hari ini, Kamis, 29 Juni 2011.
Wakil Ketua Komisi I DPR Bidang Pertahanan, TB Hasanuddin mengatakan, dtitilik dari rekam jejaknya, adik Ibu Negara Ani Yudhoyono itu adalah pilihan yang paling tepat saat ini. "Pertama, dia itu mantan Danjen Kopasuss, itu tidak bisa sembarang orang. Prajurit TNI belum tentu bisa menjabat posisi itu. Itu kursi yg sangat strategis," kata dia saat dihubungi VIVAnews.com.
Kemudian, tambah politisi PDI Perjuangan ini, jabatan sebagai Pangdam III Siliwangi, juga perlu seleksi khusus. Selain itu, tambah Hasanuddin, "Ajudan presiden Megawati itu terseleksi. Kebetulan saya yang melakukan seleksi Beliau saat itu."
Politisi PDIP itu lantas menceritakan kesannya saat menyeleksi sang jenderal. Kata dia, Pramono Edhie memiliki persyaratan administrasi yang baik. Dia juga mumpuni dalam fungsi-fungsi pengamanan.
"Dia dari pasukan khusus, pasti paham. Skill soal pengamanan sudah sangat terasah," kata TB Hasanuddin. "Dia punya kemampuan itu, security minded."
Bagaimana dengan statusnya sebagai ipar SBY?
TB Hasanuddin mengatakan, "Kebetulan orang membicarakan karena dia adik ipar SBY. Itu juga menjadi kekhawatiran dan itu memang terjadi. Tapi saya harus tetap fair. Dia memang orang yang tepat."
Sebelumnya, pemerintah membantah terpilihnya Jenderal Pramono Edhie semata karena faktor kekerabatannya dengan Presiden SBY. "Dia sudah lulus uji. TNI itu mempunyai mekanisme, penilaian, dan tata cara dalam menguji perwira tingginya untuk setiap jenjang jabatan," kata Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Djoko Suyanto.
Pramono Edhie sebelumnya sudah beberapa kali menduduki posisi penting di TNI. Dia juga tercatat pernah menjadi ajudan Presiden RI ke-5, Megawati Soekarnoputri. "Track record-nya, pendidikannya, penugasannya, karakter orangnya, kepemimpinannya, dan banyak lagi variabel-variabel penilaiannya," kata Djoko yang juga mantan Panglima TNI ini. (kd(
2012, DKI Bangun Tol Dalam Kota Rute Baru
Pembangunan ruas jalan tol ini juga dibagi dalam dua tahap.
VIVAnews - Pembangunan dua ruas tol dalam kota rute Kalideres (Semanan)-Pulogebang segera dimulai pada 2012. Proyek yang ditargetkan rampung 2014 ini diharapkan mampu menjadi alternatif penanganan kemacetan ibukota.
Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, mengatakan pembangunan ini merupakan bagian tahap pertama dari enam ruas tol dalam kota yang rencananya akan dibangun. "Dipilihnya rute itu karena kawasan ini sangat membutuhkan jalan yang memadai dengan daya tampung yang besar," kata Fauzi Bowo di Jakarta, Rabu 29 Juni 2011.
Adapun ruas jalan tol Semanan-Pedongkelan-Sunter-Pulogebang akan dibangun sepanjang 27,7 kilometer dengan total investasi Rp11,1 triliun yang ditargetkan selesai tahun 2014.
Pembangunan ruas jalan tol ini juga dibagi dalam dua tahap, yaitu tahap pertama, akan dilakukan pembangunan ruas jalan tol dalam kota Semanan-Pedongkelan sepanjang enam kilometer. Tahap kedua dilanjutkan pembangunan ruas jalan tol dalam kota Sunter-Pulogebang.
Seperti diketahui proyek pembangunan enam ruas tol dalam kota yang mencakup Kampung Melayu-Kemayoran, Pasar Minggu-Casablanca, Kampung Melayu-Duri Pulo, Pulogebang-Sunter, Ulujami-Tanah Abang, Semanan-Sunter, merupakan bagian dari pemprov mengurangi kepadatan kendaraan. Total panjang ruas jalan yang akan dibangun mencapai 75 km.
Pembangunan enam ruas jalan tol dalam kota yang akan dibangun elevated atau layang sepanjang 67,74 kilometer dengan total investasi senilai Rp 41 triliun.
Sementara itu Deputi Gubernur DKI Bidang Industri, Perdagangan dan Transportasi, Sutanto Soehodho, menerangkan saat ini keenam ruas jalan itu sedang dibuat studi kelayakannya. Studi ini dilakukan untuk melihat akses dan koneksi antar jalan dalam pembangunan enam ruas jalan tol dalam kota tersebut.
"Masih studi kelayakan, kita akan coba elaborasi hasil studi kelayakan, karena pembangunan enam ruas jalan tol dalam kota ini sangat mahal. Ditambah lagi ada bagian-bagian yang harus dilakukan pembebasan tanah," kata Sutanto.
Untuk pembangunan ini, Pemprov DKI Jakarta membentuk konsorsium Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta yaitu PT Jakarta Propertindo dan PT Pembangunan Jaya Grup dengan nama PT Jakarta Tol Road Development (PT JTRD). (umi)
VIVAnews - Pembangunan dua ruas tol dalam kota rute Kalideres (Semanan)-Pulogebang segera dimulai pada 2012. Proyek yang ditargetkan rampung 2014 ini diharapkan mampu menjadi alternatif penanganan kemacetan ibukota.
Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, mengatakan pembangunan ini merupakan bagian tahap pertama dari enam ruas tol dalam kota yang rencananya akan dibangun. "Dipilihnya rute itu karena kawasan ini sangat membutuhkan jalan yang memadai dengan daya tampung yang besar," kata Fauzi Bowo di Jakarta, Rabu 29 Juni 2011.
Adapun ruas jalan tol Semanan-Pedongkelan-Sunter-Pulogebang akan dibangun sepanjang 27,7 kilometer dengan total investasi Rp11,1 triliun yang ditargetkan selesai tahun 2014.
Pembangunan ruas jalan tol ini juga dibagi dalam dua tahap, yaitu tahap pertama, akan dilakukan pembangunan ruas jalan tol dalam kota Semanan-Pedongkelan sepanjang enam kilometer. Tahap kedua dilanjutkan pembangunan ruas jalan tol dalam kota Sunter-Pulogebang.
Seperti diketahui proyek pembangunan enam ruas tol dalam kota yang mencakup Kampung Melayu-Kemayoran, Pasar Minggu-Casablanca, Kampung Melayu-Duri Pulo, Pulogebang-Sunter, Ulujami-Tanah Abang, Semanan-Sunter, merupakan bagian dari pemprov mengurangi kepadatan kendaraan. Total panjang ruas jalan yang akan dibangun mencapai 75 km.
Pembangunan enam ruas jalan tol dalam kota yang akan dibangun elevated atau layang sepanjang 67,74 kilometer dengan total investasi senilai Rp 41 triliun.
Sementara itu Deputi Gubernur DKI Bidang Industri, Perdagangan dan Transportasi, Sutanto Soehodho, menerangkan saat ini keenam ruas jalan itu sedang dibuat studi kelayakannya. Studi ini dilakukan untuk melihat akses dan koneksi antar jalan dalam pembangunan enam ruas jalan tol dalam kota tersebut.
"Masih studi kelayakan, kita akan coba elaborasi hasil studi kelayakan, karena pembangunan enam ruas jalan tol dalam kota ini sangat mahal. Ditambah lagi ada bagian-bagian yang harus dilakukan pembebasan tanah," kata Sutanto.
Untuk pembangunan ini, Pemprov DKI Jakarta membentuk konsorsium Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta yaitu PT Jakarta Propertindo dan PT Pembangunan Jaya Grup dengan nama PT Jakarta Tol Road Development (PT JTRD). (umi)
Muktamar PPP akan Dibuka oleh Presiden SBY
Muktamar akan membahas sejumlah agenda penting terkait Pemilu 2014.
VIVAnews – Partai Persatuan Pembangunan siap menggelar perhelatan akbar. Muktamar VII PPP yang mengagendakan pemilihan ketua umum partai, akan dilaksanakan pada tanggal 3-7 Juli 2011 di Bandung, Jawa Barat. Muktamar itu akan dibuka langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
“Pengurus PPP sudah melakukan audiensi dengan Presiden SBY pada tanggal 21 Juni 2011 kemarin. Beliau bersedia untuk membuka Muktamar PPP,” kata Wasekjen PPP Romahurmuziy, Rabu 29 Juni 2011. Ia menambahkan, Mukmatar akan dibuka pada tanggal 3 Juli pukul 16.00 WIB di Gedung Sasana Budaya Ganesha ITB, Bandung.
Politisi muda yang akrab disapa Romy itu menjelaskan, ada beberapa agenda penting yang dibahas dalam Muktamar, salah satunya soal konsolidasi internal partai terkait Pemilu 2014 mendatang. Untuk menyambut pemilu yang tinggal tiga tahun lagi, PPP sepakat untuk mengubah AD/ART partai.
Dalam AD/ART yang baru, papar Romy, akan ada penambahan jumlah Dewan Pengurus Pusat PPP secara signifikan. “Jumlah Wakil Ketua Umum sekurang-kurangnya dua orang, untuk mengurusi bidang eksternal dan internal partai,” kata Romy. Saat ini, Wakil Ketua Umum Partai hanya dijabat oleh satu orang, yakni Chozin Chumaedy.
“Jumlah total pengurus DPP yang saat ini 37 orang, akan menjadi 55 orang,” ujar dia. Selain pengurus DPP, pengurus Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Cabang di daerah-daerah pun akan mengalami penambahan.
“Kami juga siap menampung partai-partai berazas Islam lain yang tidak lolos ambang parlemen,” tandas Romy. Oleh karena itu, jelasnya, Muktamar PPP kali ini bertema ‘Rumah Besar Umat Islam.’ Untuk menampung partai-partai yang tak lolos ambang parlemen atau verifikasi parpol itulah, jumlah pengurus PPP ditambah. (umi)
VIVAnews – Partai Persatuan Pembangunan siap menggelar perhelatan akbar. Muktamar VII PPP yang mengagendakan pemilihan ketua umum partai, akan dilaksanakan pada tanggal 3-7 Juli 2011 di Bandung, Jawa Barat. Muktamar itu akan dibuka langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
“Pengurus PPP sudah melakukan audiensi dengan Presiden SBY pada tanggal 21 Juni 2011 kemarin. Beliau bersedia untuk membuka Muktamar PPP,” kata Wasekjen PPP Romahurmuziy, Rabu 29 Juni 2011. Ia menambahkan, Mukmatar akan dibuka pada tanggal 3 Juli pukul 16.00 WIB di Gedung Sasana Budaya Ganesha ITB, Bandung.
Politisi muda yang akrab disapa Romy itu menjelaskan, ada beberapa agenda penting yang dibahas dalam Muktamar, salah satunya soal konsolidasi internal partai terkait Pemilu 2014 mendatang. Untuk menyambut pemilu yang tinggal tiga tahun lagi, PPP sepakat untuk mengubah AD/ART partai.
Dalam AD/ART yang baru, papar Romy, akan ada penambahan jumlah Dewan Pengurus Pusat PPP secara signifikan. “Jumlah Wakil Ketua Umum sekurang-kurangnya dua orang, untuk mengurusi bidang eksternal dan internal partai,” kata Romy. Saat ini, Wakil Ketua Umum Partai hanya dijabat oleh satu orang, yakni Chozin Chumaedy.
“Jumlah total pengurus DPP yang saat ini 37 orang, akan menjadi 55 orang,” ujar dia. Selain pengurus DPP, pengurus Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Cabang di daerah-daerah pun akan mengalami penambahan.
“Kami juga siap menampung partai-partai berazas Islam lain yang tidak lolos ambang parlemen,” tandas Romy. Oleh karena itu, jelasnya, Muktamar PPP kali ini bertema ‘Rumah Besar Umat Islam.’ Untuk menampung partai-partai yang tak lolos ambang parlemen atau verifikasi parpol itulah, jumlah pengurus PPP ditambah. (umi)
Rabu, 29 Juni 2011
Puluhan WNI Diterbangkan Kembali ke Mesir
Mereka akan melanjutkan kembali kuliah berbagai universitas di Mesir.
VIVAnews - Satuan Tugas Penanganan Warga Negara Indonesia di Mesir telah memulangkan kembali 25 WNI ke Mesir. Ini merupakan rombongan besar terakhir dalam tahap pengembalian WNI yang dievakuasi akibat krisis yang terjadi di Mesir pada Januari lalu.
Penjelasan itu disampaikan dalam keterangan tertulis Satuan Tugas Penanganan Warga Negara Indonesia di Mesir, Rabu 29 Juni 2011. Pemulangan terakhir ke Mesir dilakukan pada 28 Juni 2011 sekitar pukul 19.00 WIB. Pelepasan WNI ke Mesir itu dilakukan Wakil Ketua Satgas, Marsekal Madya Sukirno KS.
Hingga saat ini Satgas Penanganan WNI telah mengembalikan 1.854 WNI kembali ke Mesir dari 2.432 WNI yang dievakuasi. Dengan perkembangan di Mesir yang membaik, Indonesia memutuskan mengakhiri proses evakuasi WNI di Mesir.
Bahkan, pemerintah Indonesia telah mulai memulangkan kembali WNI ke Mesir, khususnya para mahasiswa sejak awal Maret 2011.
Para mahasiswa yang telah dipulangkan ke Mesir kembali melanjutkan perkuliahan mereka di berbagai perguruan tinggi di Mesir, seperti Universitas Al Azhar. Proses pemulangan kembali para WNI ke Mesir telah dikoordinir oleh Satgas dan melalui pembentukan Posko Gabungan yang terdiri dari Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Agama dan Kantor Imigrasi.
Sejak Satgas dibentuk oleh Presiden RI pada 31 Januari 2011 lalu, Satgas Penanganan WNI di Mesir telah mengembalikan 1.854 dari 2.432 WNI yang dievakuasi. Pelaksanaan tugas Satgas itu sendiri dapat terlaksana dengan baik berkat dukungan, koordinasi dan sinergi antar Kementerian atau lembaga dan BUMN terkait.
Mengingat bahwa hampir seluruh WNI telah dikembalikan ke Mesir, maka Satgas Penanganan WNI di Mesir yang sifatnya Ad Hoc juga akan selesai masa tugasnya. Langkah-langkah ini seiring dengan tuntasnya pengembalian seluruh WNI ke Mesir sebagaimana yang diamanatkan oleh Inpres No.3 tahun 2011. (umi)
VIVAnews - Satuan Tugas Penanganan Warga Negara Indonesia di Mesir telah memulangkan kembali 25 WNI ke Mesir. Ini merupakan rombongan besar terakhir dalam tahap pengembalian WNI yang dievakuasi akibat krisis yang terjadi di Mesir pada Januari lalu.
Penjelasan itu disampaikan dalam keterangan tertulis Satuan Tugas Penanganan Warga Negara Indonesia di Mesir, Rabu 29 Juni 2011. Pemulangan terakhir ke Mesir dilakukan pada 28 Juni 2011 sekitar pukul 19.00 WIB. Pelepasan WNI ke Mesir itu dilakukan Wakil Ketua Satgas, Marsekal Madya Sukirno KS.
Hingga saat ini Satgas Penanganan WNI telah mengembalikan 1.854 WNI kembali ke Mesir dari 2.432 WNI yang dievakuasi. Dengan perkembangan di Mesir yang membaik, Indonesia memutuskan mengakhiri proses evakuasi WNI di Mesir.
Bahkan, pemerintah Indonesia telah mulai memulangkan kembali WNI ke Mesir, khususnya para mahasiswa sejak awal Maret 2011.
Para mahasiswa yang telah dipulangkan ke Mesir kembali melanjutkan perkuliahan mereka di berbagai perguruan tinggi di Mesir, seperti Universitas Al Azhar. Proses pemulangan kembali para WNI ke Mesir telah dikoordinir oleh Satgas dan melalui pembentukan Posko Gabungan yang terdiri dari Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Agama dan Kantor Imigrasi.
Sejak Satgas dibentuk oleh Presiden RI pada 31 Januari 2011 lalu, Satgas Penanganan WNI di Mesir telah mengembalikan 1.854 dari 2.432 WNI yang dievakuasi. Pelaksanaan tugas Satgas itu sendiri dapat terlaksana dengan baik berkat dukungan, koordinasi dan sinergi antar Kementerian atau lembaga dan BUMN terkait.
Mengingat bahwa hampir seluruh WNI telah dikembalikan ke Mesir, maka Satgas Penanganan WNI di Mesir yang sifatnya Ad Hoc juga akan selesai masa tugasnya. Langkah-langkah ini seiring dengan tuntasnya pengembalian seluruh WNI ke Mesir sebagaimana yang diamanatkan oleh Inpres No.3 tahun 2011. (umi)
Mabes Polri Ungkap Sabu Senilai Rp3 Miliar
Pekanbaru (ANTARA News) - Tim Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Mabes Polri mengungkap jaringan peredaran narkoba internasional dengan mengamankan barang bukti berupa 1,5 kilogram sabu-sabu senilai Rp3 miliar.
"Pengungkapan kasus pada salah satu hotel berbintang di Pekanbaru yang dilakukan hari ini, berawal dari pengembangan tertangkapnya seorang warga Afrika, Mr T pada 9 Juni 2011 di Jakarta," ujar Kapolda Riau, Brigjen Pol Suedi Husein, dalam jumpa pers di Pekanbaru, Rabu malam.
Dari pengembangan itu, terungkap bahwa akan ada pengiriman barang jenis sabu-sabu yang masuk melalui Pekanbaru sehingga tim Bareskrim Mabes Polri langsung melakukan pengembangan kasus untuk mengungkap peredaran narkoba itu.
Penggerebekan yang dilakukan di kamar 302, Hotel Dyan Graha, Jalan Gatot Subroto, Pekanbaru, Rabu (29/6) mulai dari pukul 10.00-17.00WIB.
Polisi mengamankan barang bukti sabu-sabu seberat 1,5 kilogram, alat timbang, delapan unit telepon genggam, serta dua paspor yang salah satu diantaranya paspor warga negara Malaysia.
Polisi juga mengamankan enam tersangka masing-masing berinisial AD umur 48 tahun warga Malaysia, kemudian KH 28 tahun Warga Negara Indonesia (WNI), ZN 37 tahun WNI, RD 37 tahun WNI, ZK 31 tahun WNI, dan ZK 31 tahun WNI.
Kemudian dari pengembangan kasus itu, polisi juga menahan dua orang warga Kabupaten Siak, Riau, yang bekerja di perusahaan kapal penumpang Ocean masing-masing DD 49 tahun WNI dan AM 53 tahun WNI berikut uang senilai Rp10 juta.
"Kedua warga itu ditahan karena turut serta meloloskan sabu dari pemeriksaan petugas di Pelabuhan Sungai Apit, Siak," jelas Kapolda.
Kasubdit II Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Mabes Polri, Kombes Pol Siswandi, mengatakan, para tersangka yang ditangkap tersebut memiliki jaringan internasional peredaran narkoba Afrika dan Asia.
"Mereka ini merupakan bagian dari sindikat narkoba yang ada di Afrika dan Asia, dan sabu-sabu itu masuk ke Indonesia setelah sempat transit di Johor, Malaysia," ujarnya.
"Pengungkapan kasus pada salah satu hotel berbintang di Pekanbaru yang dilakukan hari ini, berawal dari pengembangan tertangkapnya seorang warga Afrika, Mr T pada 9 Juni 2011 di Jakarta," ujar Kapolda Riau, Brigjen Pol Suedi Husein, dalam jumpa pers di Pekanbaru, Rabu malam.
Dari pengembangan itu, terungkap bahwa akan ada pengiriman barang jenis sabu-sabu yang masuk melalui Pekanbaru sehingga tim Bareskrim Mabes Polri langsung melakukan pengembangan kasus untuk mengungkap peredaran narkoba itu.
Penggerebekan yang dilakukan di kamar 302, Hotel Dyan Graha, Jalan Gatot Subroto, Pekanbaru, Rabu (29/6) mulai dari pukul 10.00-17.00WIB.
Polisi mengamankan barang bukti sabu-sabu seberat 1,5 kilogram, alat timbang, delapan unit telepon genggam, serta dua paspor yang salah satu diantaranya paspor warga negara Malaysia.
Polisi juga mengamankan enam tersangka masing-masing berinisial AD umur 48 tahun warga Malaysia, kemudian KH 28 tahun Warga Negara Indonesia (WNI), ZN 37 tahun WNI, RD 37 tahun WNI, ZK 31 tahun WNI, dan ZK 31 tahun WNI.
Kemudian dari pengembangan kasus itu, polisi juga menahan dua orang warga Kabupaten Siak, Riau, yang bekerja di perusahaan kapal penumpang Ocean masing-masing DD 49 tahun WNI dan AM 53 tahun WNI berikut uang senilai Rp10 juta.
"Kedua warga itu ditahan karena turut serta meloloskan sabu dari pemeriksaan petugas di Pelabuhan Sungai Apit, Siak," jelas Kapolda.
Kasubdit II Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Mabes Polri, Kombes Pol Siswandi, mengatakan, para tersangka yang ditangkap tersebut memiliki jaringan internasional peredaran narkoba Afrika dan Asia.
"Mereka ini merupakan bagian dari sindikat narkoba yang ada di Afrika dan Asia, dan sabu-sabu itu masuk ke Indonesia setelah sempat transit di Johor, Malaysia," ujarnya.
BMKG : Asap Bisa Sampai Malaysia dan Singapura
Dumai (ANTARA News) - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Provinsi Riau menyatakan asap sisa kebakaran hutan dan lahan yang melanda wilayah Sumatra berpotensi terbawa angin sampai ke negara tetangga Malaysia dan Singapura.
Analis Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Riau Warih Puji Lestari, Rabu, mengatakan arah angin saat ini cenderung bergerak dari tenggara dan barat daya Sumatra dengan kecepatan berkisar lima hingga 15 kilometer per jam.
"Kondisi itu sangat memungkinkan asap sisa kebakaran yang terjadi di lahan dan hutan Sumatra seperti Jambi, Sumatra Selatan dan Riau `terbang` ke Malaysia dan Singapura," katanya.
Ia mengatakan, angin yang menerbangkan asap ke Malaysia dan Singapura itu juga didukung kondisi cuaca terik atau panas yang diprediksi masih akan terus melanda wilayah Sumatra, terutama Riau yang saat ini terdeteksi memiliki 28 titik api.
"Potensi bertambahnya titik kebakaran hutan dan lahan juga sangat tinggi, dan jika dalam sehari kecepatan angin berada di atas 15 kilometer per jam, terbangnya asap ke Malaysia dan Singapura akan lebih cepat," ujarnya.
Namun menurut Warih jika sewaktu-wakti arah angin berubah dan kecepatan tidak menentu, asap sisa kebakaran hutan dan lahan lebih cenderung berputar di wilayah Sumatra.
"Kemungkinan terburuk masih berpotensi, karena dalam beberapa hari ke depan Sumatra khususnya Riau masih kurang hujan," katanya.
Pantauan satelit cuaca yang dioperasikan "National Oceanic Atmospheric Agency" (NOAA) Amerika Serikat di Sumatra terdapat sebanyak 36 titik api yang tersebar di beberapa wilayah langganan kebakaran hutan dan lahan, meliputi Provinsi Jambi sebanyak tiga titik api, Sumatra Selatan empat, dan Sumatra Barat satu titik.
"Sementara Provinsi Riau dengan sebaran terbanyak, yakni 28 titik api," katanya.
Asap sisa kebakaran hutan tersebut saat ini telah menyelimuti sebagian wilayah di Riau, seperti Kota Dumai dan Kabupaten Rokan Hilir. (*)
Analis Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Riau Warih Puji Lestari, Rabu, mengatakan arah angin saat ini cenderung bergerak dari tenggara dan barat daya Sumatra dengan kecepatan berkisar lima hingga 15 kilometer per jam.
"Kondisi itu sangat memungkinkan asap sisa kebakaran yang terjadi di lahan dan hutan Sumatra seperti Jambi, Sumatra Selatan dan Riau `terbang` ke Malaysia dan Singapura," katanya.
Ia mengatakan, angin yang menerbangkan asap ke Malaysia dan Singapura itu juga didukung kondisi cuaca terik atau panas yang diprediksi masih akan terus melanda wilayah Sumatra, terutama Riau yang saat ini terdeteksi memiliki 28 titik api.
"Potensi bertambahnya titik kebakaran hutan dan lahan juga sangat tinggi, dan jika dalam sehari kecepatan angin berada di atas 15 kilometer per jam, terbangnya asap ke Malaysia dan Singapura akan lebih cepat," ujarnya.
Namun menurut Warih jika sewaktu-wakti arah angin berubah dan kecepatan tidak menentu, asap sisa kebakaran hutan dan lahan lebih cenderung berputar di wilayah Sumatra.
"Kemungkinan terburuk masih berpotensi, karena dalam beberapa hari ke depan Sumatra khususnya Riau masih kurang hujan," katanya.
Pantauan satelit cuaca yang dioperasikan "National Oceanic Atmospheric Agency" (NOAA) Amerika Serikat di Sumatra terdapat sebanyak 36 titik api yang tersebar di beberapa wilayah langganan kebakaran hutan dan lahan, meliputi Provinsi Jambi sebanyak tiga titik api, Sumatra Selatan empat, dan Sumatra Barat satu titik.
"Sementara Provinsi Riau dengan sebaran terbanyak, yakni 28 titik api," katanya.
Asap sisa kebakaran hutan tersebut saat ini telah menyelimuti sebagian wilayah di Riau, seperti Kota Dumai dan Kabupaten Rokan Hilir. (*)
Letjen TNI Pramono Edhie Kasad Baru
Jakarta (ANTARA News) - Letjen TNI Pramono Edhie Wibowo diputuskan sebagai pengganti Jenderal TNI George Toisutta sebagai Kepala Staf Angkatan Darat.
Ketika dikonfirmasi Mensesneg Sudi Silalahi di Jakarta, Rabu, mengatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menunjuk Letjen TNI Pramono Edhie Wibowo yang selama ini menjabat Panglima Kostrad, sebagai Kasad pada Selasa (28/6).
Pramono Edhie merupakan salah satu calon terkuat menggantikan George Toisutta.
Putra mantan Komandan Resimen Pasukan Khusus Angkatan Darat (RPKAD, kini Kopassus), Sarwo Edhie Wibowo (almarhum), yang juga adik Ibu Negara Hj. Ani Susilo Susilo Bambang Yudhoyono itu dinilai mumpuni menduduki kursi nomor satu di matra darat.
Ia pernah menjabat sebagai ajudan presiden pada era Megawati Soekarnoputri.
Pramono juga pernah menjabat sebagai Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus) pada 2008-2009.
Lulusan terbaik Akademi Militer angkatan 1980 itu juga sempat menduduki posisi Pangdam Siliwangi di Jawa Barat pada 2009 sebelum menjabat sebagai Pangkostrad pada 2010.
Berdasarkan keterangan resmi Markas Besar Kostrad Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan melantik Letjen TNI Pramono Edhie Wibowo sebagai Kasad pada Kamis (30/6).
Usai dilantik Presiden akan dilakukan serah terima jabatan Kepala Staf Angkatan Darat pada Kamis (7/7) di Markas Besar TNI Angkatan Darat.(*)
Ketika dikonfirmasi Mensesneg Sudi Silalahi di Jakarta, Rabu, mengatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menunjuk Letjen TNI Pramono Edhie Wibowo yang selama ini menjabat Panglima Kostrad, sebagai Kasad pada Selasa (28/6).
Pramono Edhie merupakan salah satu calon terkuat menggantikan George Toisutta.
Putra mantan Komandan Resimen Pasukan Khusus Angkatan Darat (RPKAD, kini Kopassus), Sarwo Edhie Wibowo (almarhum), yang juga adik Ibu Negara Hj. Ani Susilo Susilo Bambang Yudhoyono itu dinilai mumpuni menduduki kursi nomor satu di matra darat.
Ia pernah menjabat sebagai ajudan presiden pada era Megawati Soekarnoputri.
Pramono juga pernah menjabat sebagai Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus) pada 2008-2009.
Lulusan terbaik Akademi Militer angkatan 1980 itu juga sempat menduduki posisi Pangdam Siliwangi di Jawa Barat pada 2009 sebelum menjabat sebagai Pangkostrad pada 2010.
Berdasarkan keterangan resmi Markas Besar Kostrad Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan melantik Letjen TNI Pramono Edhie Wibowo sebagai Kasad pada Kamis (30/6).
Usai dilantik Presiden akan dilakukan serah terima jabatan Kepala Staf Angkatan Darat pada Kamis (7/7) di Markas Besar TNI Angkatan Darat.(*)
Wacana Fatwa Haram BBM Premium Perlu Dikaji
Bangkalan (ANTARA News) - Pengasuh pondok pesantren Tebuireng, Jombang, KH Salahuddin Wahid, meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) agar mengkaji terlebih dulu wacana fatwa haram BBM bersubsidi bagi masyarakat mampu.
"Fatwa haram BBM premium (bersubsidi) akan memicu polemik di masyarakat maka MUI perlu mengkaji sebelum difatwakan," kata KH Salahuddin Wahid, saat menghadiri acara pengajian di ponpes Darussalam, Desa Langkap, Kecamatan Burneh, Bangkalan, Madura, Rabu.
Menurut Gus Solah, sapaan akrab KH Salahuddin Wahid, sebuah fatwa yang bakal dikeluarkan MUI terhadap suatu persoalan harus melalui pertimbangan yang matang. Sebab, jika tidak melalui pengkajian dikawatirkan fatwa tersebut tidak akan berlaku efektif.
Rencana fatwa haram BBM bersubsidi untuk kalangan masyarakat mampu harus melalui pendapat dan keinginan dari masyarakat. Walaupun setiap fatwa MUI berlandaskan hukum Islam.
"Supaya fatwa tersebut tidak kontraproduktif dengan keinginan masyarakat," ucap adik Mantan Presiden KH Abdurrahman Wahid ini, menjelaskan.
Majelis Ulama Indonesia sebelumnya mewacanakan penerapan fatwa haram bagi masyarakat mampu yang tetap saja membeli BBM jenis premium dengan alasan itu khusus untuk orang yang tidak mampu.
Wacana penerapan fakta haram ini dengan pertimbangan bahwa jika orang mampu menggunakan jatah orang yang tidak mampu, maka hal itu masuk kategori "dholim", dan itu dilarang oleh ajaran agama Islam.
Sementara, pemerintah sendiri telah menetapkan bahwa BBM bersubsidi hanya bagi orang yang tidak mampu, sedangkan yang mampu ialah BBM nonsubsidi (Pertamax).
Menurut KH Salahuddin Wahid, logika pemikiran seperti itu sebenarnya sudah tepat menurut hukum Islam, namun pertimbangan yang matang dan efektifitas penerapan di lapangan perlu juga menjadi perhatian MUI.
Selain tentang fatwa haram BBM bersubsidi bagi kalangan masyarakat mampu, fatwa lain yang rencanakan akan dibahas dan kini mulai diwacanakan kepada masyarakat oleh MUI ialah fatwa haram bagi pengiriman TKI perempuan.(*)
"Fatwa haram BBM premium (bersubsidi) akan memicu polemik di masyarakat maka MUI perlu mengkaji sebelum difatwakan," kata KH Salahuddin Wahid, saat menghadiri acara pengajian di ponpes Darussalam, Desa Langkap, Kecamatan Burneh, Bangkalan, Madura, Rabu.
Menurut Gus Solah, sapaan akrab KH Salahuddin Wahid, sebuah fatwa yang bakal dikeluarkan MUI terhadap suatu persoalan harus melalui pertimbangan yang matang. Sebab, jika tidak melalui pengkajian dikawatirkan fatwa tersebut tidak akan berlaku efektif.
Rencana fatwa haram BBM bersubsidi untuk kalangan masyarakat mampu harus melalui pendapat dan keinginan dari masyarakat. Walaupun setiap fatwa MUI berlandaskan hukum Islam.
"Supaya fatwa tersebut tidak kontraproduktif dengan keinginan masyarakat," ucap adik Mantan Presiden KH Abdurrahman Wahid ini, menjelaskan.
Majelis Ulama Indonesia sebelumnya mewacanakan penerapan fatwa haram bagi masyarakat mampu yang tetap saja membeli BBM jenis premium dengan alasan itu khusus untuk orang yang tidak mampu.
Wacana penerapan fakta haram ini dengan pertimbangan bahwa jika orang mampu menggunakan jatah orang yang tidak mampu, maka hal itu masuk kategori "dholim", dan itu dilarang oleh ajaran agama Islam.
Sementara, pemerintah sendiri telah menetapkan bahwa BBM bersubsidi hanya bagi orang yang tidak mampu, sedangkan yang mampu ialah BBM nonsubsidi (Pertamax).
Menurut KH Salahuddin Wahid, logika pemikiran seperti itu sebenarnya sudah tepat menurut hukum Islam, namun pertimbangan yang matang dan efektifitas penerapan di lapangan perlu juga menjadi perhatian MUI.
Selain tentang fatwa haram BBM bersubsidi bagi kalangan masyarakat mampu, fatwa lain yang rencanakan akan dibahas dan kini mulai diwacanakan kepada masyarakat oleh MUI ialah fatwa haram bagi pengiriman TKI perempuan.(*)
Ryaas: Aceh Tidak Perlu Berjihad Qanun Pilkada
Banda Aceh (ANTARA News) - Pakar ilmu pemerintahan Prof Dr M Ryaas Rasyid MA menyatakan, masyarakat Aceh tidak perlu berjihad atau berjuang keras untuk mempertahankan Qanun atau Perda yang menolak adanya calon perseorangan ikut serta dalam pemilihan kepala daerah.
"Konsekuensi politiknya saya percaya Aceh tidak mau `berjihad` mempertahankan Qanun Pilkada yang tidak memasukkan dan memperbolehkan calon kepala daerah maju melalui jalur independen itu," katanya di Banda Aceh, Rabu.
Hal itu disampaikan menanggapi penolakan DPRA terhadap calon dari independen yang akan maju dalam Pilkada Aceh untuk memilih gubernur/wakil gubernur dan bupati/wali kota dan para wakilnya.
Karena, tambah dia, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperbolehkan calon independen pada Pilkada Aceh itu sudah mengikat dan tidak ada aturan lain yang bisa mengalahkannya, termasuk produk Qanun dari DPRA.
"Saya juga melihat adanya voting dalam sidang paripurna di DPRA yang melahirkan putusan mayoritas suara menolak majunya calon dari jalur peseorangan itu hanya ingin menunjukkan bahwa saya gagah," katanya menjelaskan.
Karena, tambahnya, tidak ada dari pihak lain di luar melakukan voting terhadap putusan MK. Dalam undang undang disebutkan bahwa semua putusan MK itu semua final dan mengikat.
"Apapun keputusan MK itu tidak ada banding, dan semuanya bersifat mengikat. Artinya, kalau ada aturan lain dibawah putusan MK itu bukan cacat tapi batal karena hukum," tegas Ryaas Rasyid.
Oleh karena itu, ia menyatakan proses Pilkada Aceh tetap bisa berjalan dengan penyertaan calon dari jalur independen sesuai dengan putusan MK tersebut meski DPRA menolaknya.
Ketika ditanya bagaimana jika DPRA menolak calon dari independen menyampaikan visi dan misi sebagai salah satu tahapan proses Pilkada, ia menyatakan legislatif tidak boleh menghalang-halangi hak rakyat dalam berdemokrasi.
"Pilkada itu adalah `rezim` dari pemilu dan semuanya ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU/KIP). Penyampaian visi dan misi di sidang paripurna itu memang sebuah tantangan bagi KIP/KPU karenanya hal tersebut harus diyakinkan bahwa itu kepentingan untuk menyelamatkan demokrasi di Aceh," katanya.
Kemudian, apakah ada pihak yang rela jika Pilkada di Aceh tertunda gara-gara DPRA mempertahankan putusannya menolak jalur dari peseorangan, kata dia menjelaskan.
Untuk itu, Ryaas Rasyid mengimbau para pihak agar berjiwa besar guna meningkatkan demokrasi di Aceh, dan terapkan hukum secara konsisten sehingga tidak ada yang menjadikan Aceh sebagai contoh yang menolak putusan hukum tertinggi (MK).(*)
(T.A042/M019)
"Konsekuensi politiknya saya percaya Aceh tidak mau `berjihad` mempertahankan Qanun Pilkada yang tidak memasukkan dan memperbolehkan calon kepala daerah maju melalui jalur independen itu," katanya di Banda Aceh, Rabu.
Hal itu disampaikan menanggapi penolakan DPRA terhadap calon dari independen yang akan maju dalam Pilkada Aceh untuk memilih gubernur/wakil gubernur dan bupati/wali kota dan para wakilnya.
Karena, tambah dia, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperbolehkan calon independen pada Pilkada Aceh itu sudah mengikat dan tidak ada aturan lain yang bisa mengalahkannya, termasuk produk Qanun dari DPRA.
"Saya juga melihat adanya voting dalam sidang paripurna di DPRA yang melahirkan putusan mayoritas suara menolak majunya calon dari jalur peseorangan itu hanya ingin menunjukkan bahwa saya gagah," katanya menjelaskan.
Karena, tambahnya, tidak ada dari pihak lain di luar melakukan voting terhadap putusan MK. Dalam undang undang disebutkan bahwa semua putusan MK itu semua final dan mengikat.
"Apapun keputusan MK itu tidak ada banding, dan semuanya bersifat mengikat. Artinya, kalau ada aturan lain dibawah putusan MK itu bukan cacat tapi batal karena hukum," tegas Ryaas Rasyid.
Oleh karena itu, ia menyatakan proses Pilkada Aceh tetap bisa berjalan dengan penyertaan calon dari jalur independen sesuai dengan putusan MK tersebut meski DPRA menolaknya.
Ketika ditanya bagaimana jika DPRA menolak calon dari independen menyampaikan visi dan misi sebagai salah satu tahapan proses Pilkada, ia menyatakan legislatif tidak boleh menghalang-halangi hak rakyat dalam berdemokrasi.
"Pilkada itu adalah `rezim` dari pemilu dan semuanya ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU/KIP). Penyampaian visi dan misi di sidang paripurna itu memang sebuah tantangan bagi KIP/KPU karenanya hal tersebut harus diyakinkan bahwa itu kepentingan untuk menyelamatkan demokrasi di Aceh," katanya.
Kemudian, apakah ada pihak yang rela jika Pilkada di Aceh tertunda gara-gara DPRA mempertahankan putusannya menolak jalur dari peseorangan, kata dia menjelaskan.
Untuk itu, Ryaas Rasyid mengimbau para pihak agar berjiwa besar guna meningkatkan demokrasi di Aceh, dan terapkan hukum secara konsisten sehingga tidak ada yang menjadikan Aceh sebagai contoh yang menolak putusan hukum tertinggi (MK).(*)
(T.A042/M019)
Emron: Rangkap Jabatan Wajib Hukumnya Buat PPP
Jakarta (ANTARA News) - Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Emron Pangkapi menyatakan, bagi PPP, rangkap jabatan adalah wajib, apakah sebagai menteri ataukah sebagai presiden.
"Wajib hukumnya rangkap jabatan untuk membesarkan partai karena akan lebih berguna," kata Emron di kantor DPP PPP, Jalan Diponegoro, Jakarta, Rabu.
Dalam Muktamar VII di Bandung pekan depan, diusulkan untuk menambah jumlah wakil ketua umum PPP.
"Memang ini masih wacana, tapi usulan penambahan jumlah wakil ketua umum lebih dari satu orang. Tujuannya adalah untuk membesarkan partai dengan terus menerus melakukan konsultasi dan konsolidasi dari pusat dan daerah hingga ranting," kata Emron.
Sedangkan untuk pengurus DPP PPP nantinya diperkirakan antara 40-50 orang.
"Pengurus harian 40 orang dan sebanyak-banyaknya 50 orang," tambahnya.
Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal PPP Romahurmuziy atau Romi mengatakan, saat ini calon ketua umum PPP sebanyak empat orang, Suryadharma Ali, Ahmad Muqoam, Ahmad Yani dan Muchdi Purwoprandjono.
"Muchdi Pr secara konstitusi memiliki ganjalan. Sebab untuk menjadi calon ketua umum PPP, sekurang-kurangnya harus sudah lima tahun menjadi pengurus DPP PPP," kata Romi.(*)
(zul)
"Wajib hukumnya rangkap jabatan untuk membesarkan partai karena akan lebih berguna," kata Emron di kantor DPP PPP, Jalan Diponegoro, Jakarta, Rabu.
Dalam Muktamar VII di Bandung pekan depan, diusulkan untuk menambah jumlah wakil ketua umum PPP.
"Memang ini masih wacana, tapi usulan penambahan jumlah wakil ketua umum lebih dari satu orang. Tujuannya adalah untuk membesarkan partai dengan terus menerus melakukan konsultasi dan konsolidasi dari pusat dan daerah hingga ranting," kata Emron.
Sedangkan untuk pengurus DPP PPP nantinya diperkirakan antara 40-50 orang.
"Pengurus harian 40 orang dan sebanyak-banyaknya 50 orang," tambahnya.
Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal PPP Romahurmuziy atau Romi mengatakan, saat ini calon ketua umum PPP sebanyak empat orang, Suryadharma Ali, Ahmad Muqoam, Ahmad Yani dan Muchdi Purwoprandjono.
"Muchdi Pr secara konstitusi memiliki ganjalan. Sebab untuk menjadi calon ketua umum PPP, sekurang-kurangnya harus sudah lima tahun menjadi pengurus DPP PPP," kata Romi.(*)
(zul)
KRI Dewaruci Bersiap Keliling Sebagian Asia
Jakarta (ANTARA News) - Komandan Kapal latih tiang tinggi KRI Dewaruci TNI Angkatan Laut Letkol Laut (P) Suharto, mengatakan kapal latih taruna matra laut itu telah bersiap untuk melakukan muhibah ke sebagian wilayah Asia mulai 5 Juli.
"Persiapan sudah mendekati akhir. Tinggal berangkat nanti pada 5 Juli 2011," katanya, kepada ANTARA di Jakarta, Rabu.
Letkol Suharto mengatakan, dalam muhibahnya kali ini KRI Dewaruci dioperasikan sebanyak 88 ABK dan membawa 84 kadet Akademi Angkatan Laut (AAL) Tingkat III Angkatan 58 serta lima perwira AAL.
Suharto mengemukakan, KRI Dewaruci akan berangkat dari Dermaga Ujung Komando Armada RI Kawasan Timur TNI Angkatan Laut, Surabaya menuju pelabuhan Bitung, Manado.
"Setelah tiga hari berada di Bitung, Manado KRI Dewaruci akan bertolak ke Pelabuhan Manila, Filipina. Dan setelah berada di tiga hari di Manila, kapal bergerak menuju Guangzhou, China," katanya.
Suharto menambahkan, dari China kapal akan bertolak ke Bangkok, Thailand, dan setelah bersandar selama tiga hari kapal menuju Batam untuk kembali ke Surabaya. Kapal dijadwalkan tiba pada 26 Agustus 2011.
Ia mengakui dibandingkan muhibah pada tahun-tahun sebelumnya muhibah Dewaruci kali ini merupakan perjalanan tersingkat yakni sekitar 52 hari dengan total jarak tempuh sekitar 7.000 mil laut.
Dalam pelayarannya, selain menjalankan latihan dan praktik berlayar, para kadet dan anak buah kapal (ABK) juga bertugas menjadi duta budaya dan wisata serta duta diplomasi internasional.
"Terkait misi itu, selama singgah di beberapa kota di dua negara itu kami melakukan kunjungan kehormatan kepada pejabat militer seperti kepala staf angkatan laut setempat dan pejabat sipil seperti gubernur atau walikota," ungkapnya.
Selain itu, KRI Dewaruci yang merupakan satu-satunya kapal layar tiang tinggi kelas Barquentine itu juga akan melakukan "open ship" bagi masyarakat setempat dan melakukan kirab.(*)
"Persiapan sudah mendekati akhir. Tinggal berangkat nanti pada 5 Juli 2011," katanya, kepada ANTARA di Jakarta, Rabu.
Letkol Suharto mengatakan, dalam muhibahnya kali ini KRI Dewaruci dioperasikan sebanyak 88 ABK dan membawa 84 kadet Akademi Angkatan Laut (AAL) Tingkat III Angkatan 58 serta lima perwira AAL.
Suharto mengemukakan, KRI Dewaruci akan berangkat dari Dermaga Ujung Komando Armada RI Kawasan Timur TNI Angkatan Laut, Surabaya menuju pelabuhan Bitung, Manado.
"Setelah tiga hari berada di Bitung, Manado KRI Dewaruci akan bertolak ke Pelabuhan Manila, Filipina. Dan setelah berada di tiga hari di Manila, kapal bergerak menuju Guangzhou, China," katanya.
Suharto menambahkan, dari China kapal akan bertolak ke Bangkok, Thailand, dan setelah bersandar selama tiga hari kapal menuju Batam untuk kembali ke Surabaya. Kapal dijadwalkan tiba pada 26 Agustus 2011.
Ia mengakui dibandingkan muhibah pada tahun-tahun sebelumnya muhibah Dewaruci kali ini merupakan perjalanan tersingkat yakni sekitar 52 hari dengan total jarak tempuh sekitar 7.000 mil laut.
Dalam pelayarannya, selain menjalankan latihan dan praktik berlayar, para kadet dan anak buah kapal (ABK) juga bertugas menjadi duta budaya dan wisata serta duta diplomasi internasional.
"Terkait misi itu, selama singgah di beberapa kota di dua negara itu kami melakukan kunjungan kehormatan kepada pejabat militer seperti kepala staf angkatan laut setempat dan pejabat sipil seperti gubernur atau walikota," ungkapnya.
Selain itu, KRI Dewaruci yang merupakan satu-satunya kapal layar tiang tinggi kelas Barquentine itu juga akan melakukan "open ship" bagi masyarakat setempat dan melakukan kirab.(*)
Polri: Belum Ada Tersangka Kasus Surat Palsu MK
NILAH.COM, Jakarta - Meski telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), namun Polri menegaskan belum ada satu orang pun yang akan dijadikan tersangka dalam kasus pembuatan surat palsu Mahkamah Konstitusi.“Belum ada penetapan,” ucap Kabag Penum Polri Kombes Boy Rafli Amar, saat dihubungi wartawan pada Rabu (29/6/2011). Kabag Penum menambahkan hingga saat ini sendiri proses pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait kasus tersebut belum selesai. “Pemeriksaan saksi juga belum selesai. Masih ada beberapa saksi yang perlu diperiksa,” jelas Boy.
Meski membenarkan jika SPDP sudah dikirim ke Kejaksaan Agung pada Selasa (28/6/2011) pagi, namun dalam SPDP tersebut belum dicantumkan siapa orang yang menjadi tersangka kasus ini.
“Belum ada, tidak harus ada tersangka (di SPDP). Nanti setelah pemeriksaan saksi-saksi akan kelihatan siapa tersangkanya. Pemeriksaan saksi kan untuk mencari tersangka,” tambah Boy menjelaskan.
Sebelumnya Polri telah mengirimkan SPDP untuk kasus pembuatan surat palsu MK. Pengiriman SPDP ini juga sebagai tanda meningkatnya proses penangganan kasus ini dari penyelidikan ke penyidikan. Hingga saat ini sudah ada 19 orang saksi yang diperiksa oleh Polri terkait kasus ini.
Meski membenarkan jika SPDP sudah dikirim ke Kejaksaan Agung pada Selasa (28/6/2011) pagi, namun dalam SPDP tersebut belum dicantumkan siapa orang yang menjadi tersangka kasus ini.
“Belum ada, tidak harus ada tersangka (di SPDP). Nanti setelah pemeriksaan saksi-saksi akan kelihatan siapa tersangkanya. Pemeriksaan saksi kan untuk mencari tersangka,” tambah Boy menjelaskan.
Sebelumnya Polri telah mengirimkan SPDP untuk kasus pembuatan surat palsu MK. Pengiriman SPDP ini juga sebagai tanda meningkatnya proses penangganan kasus ini dari penyelidikan ke penyidikan. Hingga saat ini sudah ada 19 orang saksi yang diperiksa oleh Polri terkait kasus ini.
Mengintip Calon Kabareskrim Pilihan Kapolri
INILAH.COM, Jakarta - Kabareskrim Komjen Ito Sumardi akan memasuki masa pensiun beberapa hari lagi, sampai saat ini masih belum jelas siapa yang akan jadi penggantinya.
Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras), Haris Azhar berharap, pengganti Ito adalah sosok polisi bersih yang tak memiliki bisnis apapun. "Calon Kabareskrim harus memiliki kredibiltas independensi yang benar. Dan jangan dilihat dari loyalitasnya," katanya di Kantor Kontras, Jakarta Pusat, Rabu (29/6).
Selain punya catatan prestasi yang bagus, calon Kabareskrim juga tidak boleh terlibat tindak pidana serta tidak memiliki jaringan bisnis atau politik dengan siapapun. "Karena polisi adalah ujung tombak penegak hukum, jadi harus memberikan keadilan di tengah masyarakat."
Terkait hal ini, Dosen Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK),
Bambang Widodo Umar menjelaskan kriteria untuk menjadi Kabareskrim
adalah orang yang harus paham di bidang reserse. Karena seorang
pimpinan reserse harus menguasai jaringan-jaringan mafia di Indonesia.
Sejumlah nama perwira tinggi Polri digadang sebagai Kabareskrim Polri, yakni Kapolda Metro Jaya Sutarman, Korsahli Kapolri Inspektur Jenderal Badrodin Haiti, Kapolda Bali Inspektur Jenderal Hadiatmoko, dan Kapolda Aceh Inspektur Jenderal Iskandar Hasan. [mah]
Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras), Haris Azhar berharap, pengganti Ito adalah sosok polisi bersih yang tak memiliki bisnis apapun. "Calon Kabareskrim harus memiliki kredibiltas independensi yang benar. Dan jangan dilihat dari loyalitasnya," katanya di Kantor Kontras, Jakarta Pusat, Rabu (29/6).
Selain punya catatan prestasi yang bagus, calon Kabareskrim juga tidak boleh terlibat tindak pidana serta tidak memiliki jaringan bisnis atau politik dengan siapapun. "Karena polisi adalah ujung tombak penegak hukum, jadi harus memberikan keadilan di tengah masyarakat."
Terkait hal ini, Dosen Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK),
Bambang Widodo Umar menjelaskan kriteria untuk menjadi Kabareskrim
adalah orang yang harus paham di bidang reserse. Karena seorang
pimpinan reserse harus menguasai jaringan-jaringan mafia di Indonesia.
Sejumlah nama perwira tinggi Polri digadang sebagai Kabareskrim Polri, yakni Kapolda Metro Jaya Sutarman, Korsahli Kapolri Inspektur Jenderal Badrodin Haiti, Kapolda Bali Inspektur Jenderal Hadiatmoko, dan Kapolda Aceh Inspektur Jenderal Iskandar Hasan. [mah]
Mahfud MD Vs Arsyad Sanusi Pertarungan Para Pendekar Konstitusi
INILAH.COM, Jakarta - Hakim lembaga Mahkamah Kontitusi (MK) diminta untuk lebih bersikap negarawan dalam menyikapi kasus yang tengah terjadi. Hal ini terkait perseteruan antara MK dengan mantan hakim MK Arsyad Sanusi dalam kasus dugaan pemalsuan surat palsu.
"Saya berharap ke depan para hakim yang mulia lebih bersikap negarawan dan menyelesaikan konflik dengan cara yang lebih bijaksana," ujar Wakil Ketua Komisi III DPR, Tjatur Sapto Edy kepada INILAH.COM, Jakarta. Rabu (29/6/2011).
Menurut Wakil Ketua Komisi yang bermitra dengan MK ini, kalau ada indikasi pidana maka sebaiknya segera disampaikan kepada aparat penegak hukum. "Jangan nama baik MK menjadi runtuh tercoreng oleh pertikaian para hakimnya."
Seperti yang diberitakan sebelumnya, dalam rapat Panitia Kerja (panja) Mafia Pemilu Komisi II DPR, hasil investigasi MK menyebutkan bahwa staf MK, Masyuri Hasan datang ke rumah mantan Hakim MK Arsyad Sanusi.
Masyuri datang setelah menerima telepon dari Neshawati, putri Arsyad. Diduga surat palsu MK dibuat di rumah Arsyad, sebab di sana juga ada calon legislatif dari Partai Hanura di Pemilu 2009, Dewi Yasin Limpo.
Arsyad membantah semua pernyataan dari MK yang diperoleh dari tim investigasi. Dia juga mengaku tidak mengetahui pembentukan tim investigasi untuk membongkar dugaan suap hakim MK yang diungkap Refly Harun. Dia mengatakan Mahfud tidak mengerti tentang pembuatan surat MK dan hanya sekedar mencari popularitas. [mah]
"Saya berharap ke depan para hakim yang mulia lebih bersikap negarawan dan menyelesaikan konflik dengan cara yang lebih bijaksana," ujar Wakil Ketua Komisi III DPR, Tjatur Sapto Edy kepada INILAH.COM, Jakarta. Rabu (29/6/2011).
Menurut Wakil Ketua Komisi yang bermitra dengan MK ini, kalau ada indikasi pidana maka sebaiknya segera disampaikan kepada aparat penegak hukum. "Jangan nama baik MK menjadi runtuh tercoreng oleh pertikaian para hakimnya."
Seperti yang diberitakan sebelumnya, dalam rapat Panitia Kerja (panja) Mafia Pemilu Komisi II DPR, hasil investigasi MK menyebutkan bahwa staf MK, Masyuri Hasan datang ke rumah mantan Hakim MK Arsyad Sanusi.
Masyuri datang setelah menerima telepon dari Neshawati, putri Arsyad. Diduga surat palsu MK dibuat di rumah Arsyad, sebab di sana juga ada calon legislatif dari Partai Hanura di Pemilu 2009, Dewi Yasin Limpo.
Arsyad membantah semua pernyataan dari MK yang diperoleh dari tim investigasi. Dia juga mengaku tidak mengetahui pembentukan tim investigasi untuk membongkar dugaan suap hakim MK yang diungkap Refly Harun. Dia mengatakan Mahfud tidak mengerti tentang pembuatan surat MK dan hanya sekedar mencari popularitas. [mah]
Komisi I DPR: Pramono Edhie Layak Jadi KSAD
NILAH.COM, Jakarta - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Demokrat Max Sopacua menilai Letjen TNI Pramono Edhie Wibowo layak menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).
Pramono layak menjadi KSAD bukan dikarenakan dia adalah ipar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melainkan karena rekam jejak kariernya tentara profesional. "Dia TNI sudah komplit, prajurit komplit pengalaman," kata Max Sopacua saat berbincang dengan INILAH.COM, Rabu (29/6/2011).
Menurut Max, jabatan sebagai KSAD untuk Pramono Edhie sangatlah pas dan tepat. Karena Pramono Edhie sudah melalui tahapan-tahapan sebagai tentara.
Pramono Edhie, lanjut Max pernah menjabat Danjen Kopassus dan Pangdam III Siliwangi dan Panglima Komando Strategi dan Cadangan TNI AD (Pangkostrad). "Tapi ini bukan karena dia ipar SBY, tapi dia komplit," tegasnya.
Jadi, sambung Max, tidak salah jika Pramono Edhie menjadi KSAD. [mvi]
Pramono layak menjadi KSAD bukan dikarenakan dia adalah ipar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melainkan karena rekam jejak kariernya tentara profesional. "Dia TNI sudah komplit, prajurit komplit pengalaman," kata Max Sopacua saat berbincang dengan INILAH.COM, Rabu (29/6/2011).
Menurut Max, jabatan sebagai KSAD untuk Pramono Edhie sangatlah pas dan tepat. Karena Pramono Edhie sudah melalui tahapan-tahapan sebagai tentara.
Pramono Edhie, lanjut Max pernah menjabat Danjen Kopassus dan Pangdam III Siliwangi dan Panglima Komando Strategi dan Cadangan TNI AD (Pangkostrad). "Tapi ini bukan karena dia ipar SBY, tapi dia komplit," tegasnya.
Jadi, sambung Max, tidak salah jika Pramono Edhie menjadi KSAD. [mvi]
Jimly Minta Mahfud dan Arsyad Debat di Pengadilan, Jangan di TV
Egir Rivki - detikNews
Jakarta - Mantan Ketua MK Jimly Asshidiqqie, meminta Ketua MK Mahfud MD dan mantan hakim MK Arsyad Sanusi, berhenti berpolemik di media. Jimly pun menyarankan agar perdebatan ini dipindah saja ke pengadilan.
"Sebaiknya Mahfud stop bicara, masalah ini kan sudah masuk ranah pidana, biar polisi saja yang mengurus," ujar Jimly, usai konferensi pers "Komunitas Asia Pasifik Untuk Palestina," di Jakarta Convention Centre, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (29/6/2011).
Mantan Ketua MK periode 2003-2008 ini meminta agar masalah perseteruan ini dituntaskan lewat pengadilan, bukan di media massa. "Nanti di pengadilan, ada tanya jawab, ada bela membela, ada pro kontra, nanti di situ semuanya bisa diperdebatkan. Jangan di televisi, itu tidak elok, tidak menyelesaikan," terangnya.
Lanjut lagi, Jimly juga meminta agar pihak kepolisian mengusut tuntas masalah surat palsu MK, yang menuai polemik antara Mahfud dan Arsyad.
"Kalau polisi tidak memproses kasus ini, polisi yang salah. Jadi saya harap agar pihak kepolisian harus menetapkan tersangka," tegas Jimly.
Jakarta - Mantan Ketua MK Jimly Asshidiqqie, meminta Ketua MK Mahfud MD dan mantan hakim MK Arsyad Sanusi, berhenti berpolemik di media. Jimly pun menyarankan agar perdebatan ini dipindah saja ke pengadilan.
"Sebaiknya Mahfud stop bicara, masalah ini kan sudah masuk ranah pidana, biar polisi saja yang mengurus," ujar Jimly, usai konferensi pers "Komunitas Asia Pasifik Untuk Palestina," di Jakarta Convention Centre, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (29/6/2011).
Mantan Ketua MK periode 2003-2008 ini meminta agar masalah perseteruan ini dituntaskan lewat pengadilan, bukan di media massa. "Nanti di pengadilan, ada tanya jawab, ada bela membela, ada pro kontra, nanti di situ semuanya bisa diperdebatkan. Jangan di televisi, itu tidak elok, tidak menyelesaikan," terangnya.
Lanjut lagi, Jimly juga meminta agar pihak kepolisian mengusut tuntas masalah surat palsu MK, yang menuai polemik antara Mahfud dan Arsyad.
"Kalau polisi tidak memproses kasus ini, polisi yang salah. Jadi saya harap agar pihak kepolisian harus menetapkan tersangka," tegas Jimly.
DPD Persilakan KPK Periksa Proyek Pembangunan Kantor Baru
Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Jakarta - Ketua DPR Marzuki Alie menyebut adanya dugaan mark-up dalam pembangunan kantor baru anggota DPD seharga Rp 823 milyar. DPD pun siap diperiksa KPK seputar proyek raksasa di 33 provinsi tersebut.
"DPD sudah sejak periode pertama ada MoU dengan KPK untuk memberikan masukan korupsi daerah dan bisa memantau prosesnya dipantau jadi tidak ada problem di situ sama sekali. Kalau KPK mau masuk kami persilakan," ujar Wakil Ketua DPD, Laode Ida.
Hal ini disampaikan Laode dalam konferensi pers di Gedung DPD, Senayan, Jakarta, Selasa (28/6/2011).
Pandangan senada disampaikan Sekjen DPD, Siti Nurbaya. Siti sebagai pelaksana mega proyek DPD ini menjamin tak akan ada markup anggaran pembangunan kantor baru anggota DPD.
"Kalau saya berani menjamin. Karena DPD di pemeriksaan BPK itu tertinggi untuk hasilnya yakni wajar tanpa pengecualian," tutur Siti.
Ia menuturkan DPD selalu bersama Setjen DPD dalam segala hal. Termasuk merencanakan pembangunan kantor baru DPD secara komprehensif.
"Anggota DPD seratus persen sudah menyerahkan LHKPN dan teman-teman mengikuti dengan baik. Saya kira itu bisa menjamin, dan kita selalu bekerja bersama dalam satu gedung," tandasnya.
Jakarta - Ketua DPR Marzuki Alie menyebut adanya dugaan mark-up dalam pembangunan kantor baru anggota DPD seharga Rp 823 milyar. DPD pun siap diperiksa KPK seputar proyek raksasa di 33 provinsi tersebut.
"DPD sudah sejak periode pertama ada MoU dengan KPK untuk memberikan masukan korupsi daerah dan bisa memantau prosesnya dipantau jadi tidak ada problem di situ sama sekali. Kalau KPK mau masuk kami persilakan," ujar Wakil Ketua DPD, Laode Ida.
Hal ini disampaikan Laode dalam konferensi pers di Gedung DPD, Senayan, Jakarta, Selasa (28/6/2011).
Pandangan senada disampaikan Sekjen DPD, Siti Nurbaya. Siti sebagai pelaksana mega proyek DPD ini menjamin tak akan ada markup anggaran pembangunan kantor baru anggota DPD.
"Kalau saya berani menjamin. Karena DPD di pemeriksaan BPK itu tertinggi untuk hasilnya yakni wajar tanpa pengecualian," tutur Siti.
Ia menuturkan DPD selalu bersama Setjen DPD dalam segala hal. Termasuk merencanakan pembangunan kantor baru DPD secara komprehensif.
"Anggota DPD seratus persen sudah menyerahkan LHKPN dan teman-teman mengikuti dengan baik. Saya kira itu bisa menjamin, dan kita selalu bekerja bersama dalam satu gedung," tandasnya.
Lakukan Pungli di Jembatan Siak, Oknum Dishub Ditangkap Polisi
Chaidir Anwar Tanjung - detikNews
Siak - Oknum Dinas Perhubungan (Dishub) Kab Siak, Riau tertangkap basah melakukan pungli di jembatan Sungai Siak. Kini PNS tersebut dijebloskan ke tahanan.
Kasat Reskrim Polres Siak, AKP Ardinal Efendi mengungkapkan hal itu saat dikonfirmasi detikcom, Rabu (29/6/2011). Menurut Kasat Reskrim, oknum Dishub bernama Rudianto (22) tertangkap basah saat melakukan pungli di jembatan yang terbentang di Sungai Siak.
Jembatan itu diberi nama Sultan Syarif Hasyim itu dibangun menghubungkan Desa Perawang ke Desa Maredan. Jembatan yang baru dipergunakan dalam setahun terakhir ini hanya berkemampuan 8 ton.
"Kondisi keterbatasan ini yang dimanfaatkan oknum Dishub Siak untuk melakukan pungli. Mereka yang pasang rambu-rambu kendaraan hanya boleh melintas dengan tonase 8 ton. Namun mereka sendiri yang melakukan pungli," kata Ardinal.
Masih menurut Kasat Reskrim Polres Siak itu, laporan masyarakat soal pungli sudah lama diterima pihak kepolisian. Malah polisi sudah pernah menasehati jajaran Dishub termasuk Rudianto yang kini statusnya tersangka, agar menghentikan praktek pungli tersebut. Tapi rupanya nasehat polisi tidak pernah digubris.
"Kamarin kita melihat ada truk jenis tronton pengangkut minyak sawit bermuatan lebih dari 8 ton bisa melintas. Ketika kita tanyakan ke supirnya, mengaku sudah bayar uang damai Rp 55.000. Sebelumnya oknum Dishub minta Rp 100 ribu," kata Ardinal.
Masih menurut Ardinal, pratek pungli ini terus menerus dilakukan oknum Dishub jajaran Pemkab Siak. Sasaran PNS Dishub ini adalah jenis truk yang akan melintas di jembatan dengan melebihi tonase. Bila tidak membayar, maka truk dilarang melintas. Namun apabila membayar uang damai, truk melebihi tonase bisa melintas.
"Dari pengakuan tersangka, mereka melakukan itu atas perintah Komandan Regunya. Ada 8 PNS Dishub yang bertugas silih berganti di jembatan tersebut. Hasil pungli, selain buat uang masuk pribadi, juga setor ke komandan regunya," kata Ardinal.
Karena itu, kata Ardinal, dalam kasus pungli ini tidak tertutup kemungkinan bakal ada tersangka lainnya. Pihak kepolisian terus mengembangkan kasus tersebut.
"Tersangka sudah mengakui perbuatannya atas perintah komandannya. Karena itu kita akan kembangkan lagi untuk memintai keterangan Dishub yang bertugas di jembatan tersebut. Tidak tertutup kemungkinan akan ada tersangka lainnya," kata Ardinal.
Siak - Oknum Dinas Perhubungan (Dishub) Kab Siak, Riau tertangkap basah melakukan pungli di jembatan Sungai Siak. Kini PNS tersebut dijebloskan ke tahanan.
Kasat Reskrim Polres Siak, AKP Ardinal Efendi mengungkapkan hal itu saat dikonfirmasi detikcom, Rabu (29/6/2011). Menurut Kasat Reskrim, oknum Dishub bernama Rudianto (22) tertangkap basah saat melakukan pungli di jembatan yang terbentang di Sungai Siak.
Jembatan itu diberi nama Sultan Syarif Hasyim itu dibangun menghubungkan Desa Perawang ke Desa Maredan. Jembatan yang baru dipergunakan dalam setahun terakhir ini hanya berkemampuan 8 ton.
"Kondisi keterbatasan ini yang dimanfaatkan oknum Dishub Siak untuk melakukan pungli. Mereka yang pasang rambu-rambu kendaraan hanya boleh melintas dengan tonase 8 ton. Namun mereka sendiri yang melakukan pungli," kata Ardinal.
Masih menurut Kasat Reskrim Polres Siak itu, laporan masyarakat soal pungli sudah lama diterima pihak kepolisian. Malah polisi sudah pernah menasehati jajaran Dishub termasuk Rudianto yang kini statusnya tersangka, agar menghentikan praktek pungli tersebut. Tapi rupanya nasehat polisi tidak pernah digubris.
"Kamarin kita melihat ada truk jenis tronton pengangkut minyak sawit bermuatan lebih dari 8 ton bisa melintas. Ketika kita tanyakan ke supirnya, mengaku sudah bayar uang damai Rp 55.000. Sebelumnya oknum Dishub minta Rp 100 ribu," kata Ardinal.
Masih menurut Ardinal, pratek pungli ini terus menerus dilakukan oknum Dishub jajaran Pemkab Siak. Sasaran PNS Dishub ini adalah jenis truk yang akan melintas di jembatan dengan melebihi tonase. Bila tidak membayar, maka truk dilarang melintas. Namun apabila membayar uang damai, truk melebihi tonase bisa melintas.
"Dari pengakuan tersangka, mereka melakukan itu atas perintah Komandan Regunya. Ada 8 PNS Dishub yang bertugas silih berganti di jembatan tersebut. Hasil pungli, selain buat uang masuk pribadi, juga setor ke komandan regunya," kata Ardinal.
Karena itu, kata Ardinal, dalam kasus pungli ini tidak tertutup kemungkinan bakal ada tersangka lainnya. Pihak kepolisian terus mengembangkan kasus tersebut.
"Tersangka sudah mengakui perbuatannya atas perintah komandannya. Karena itu kita akan kembangkan lagi untuk memintai keterangan Dishub yang bertugas di jembatan tersebut. Tidak tertutup kemungkinan akan ada tersangka lainnya," kata Ardinal.
Mensesneg: Siapapun Presidennya, Pramono Pasti Jadi KSAD
Hery Winarno - detikNews
Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memutuskan untuk memilih Letjen TNI Pramono Edhie Wibowo sebagai KSAD menggantikan Jenderal George Toisutta. Namun istana membantah ada nepotisme dalam pemilihan Pramono yang juga adik ipar SBY itu.
"Itu tidak benar, Pramono dipilih karena prestasi, jenjang karir dan track record yang bagus," ujar Mensesneg Sudi Silalahi saat berbincang dengan detikcom, Rabu (29/6/2011).
Menurut Sudi, ketika menerima usulan Panglima TNI terkait pengganti Jenderal George Toisutta, Presiden SBY tidak serta merta menyetujui usulan agar Pramono menjadi KSAD. SBY terlebih dulu melakukan kroscek prestasi iparnya itu.
"Saya yang ditugaskan mengecek, dan memang secara prestasi, track record dan jenjang karir, Pramono itu memenuhi kualifikasi menjadi KSAD. Dia masuk Kopassus dari awal sampai menduduki jabatan tertinggi di situ, jadi siapapun presidennya Pramono pasti jadi KSAD," terangnya.
Pemilihan Pramono sebagai KSAD menurut Sudi murni karena prestasi dan rekam jejak yang bersangkutan saat meniti karir di TNI. "Pak Erwin Sujono juga ipar SBY, dia pernah jadi Kasum, Pangkostrad tapi dulu dia tidak diusulakn jadi KSAD. Pemilihan Pramono benar-benar karena prestasi dan track recordnya," imbuhnya.
Letjen Pramono Edhie Wibowo merupakan Alumnus Akademi Militer tahun 1981. Dia lahir tanggal 5 Mei 1955. Pramono pernah menjabat sebagai Danjen Kopassus dan Pangdam III Siliwangi. Pramono merupakan ipar Presiden SBY.
Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memutuskan untuk memilih Letjen TNI Pramono Edhie Wibowo sebagai KSAD menggantikan Jenderal George Toisutta. Namun istana membantah ada nepotisme dalam pemilihan Pramono yang juga adik ipar SBY itu.
"Itu tidak benar, Pramono dipilih karena prestasi, jenjang karir dan track record yang bagus," ujar Mensesneg Sudi Silalahi saat berbincang dengan detikcom, Rabu (29/6/2011).
Menurut Sudi, ketika menerima usulan Panglima TNI terkait pengganti Jenderal George Toisutta, Presiden SBY tidak serta merta menyetujui usulan agar Pramono menjadi KSAD. SBY terlebih dulu melakukan kroscek prestasi iparnya itu.
"Saya yang ditugaskan mengecek, dan memang secara prestasi, track record dan jenjang karir, Pramono itu memenuhi kualifikasi menjadi KSAD. Dia masuk Kopassus dari awal sampai menduduki jabatan tertinggi di situ, jadi siapapun presidennya Pramono pasti jadi KSAD," terangnya.
Pemilihan Pramono sebagai KSAD menurut Sudi murni karena prestasi dan rekam jejak yang bersangkutan saat meniti karir di TNI. "Pak Erwin Sujono juga ipar SBY, dia pernah jadi Kasum, Pangkostrad tapi dulu dia tidak diusulakn jadi KSAD. Pemilihan Pramono benar-benar karena prestasi dan track recordnya," imbuhnya.
Letjen Pramono Edhie Wibowo merupakan Alumnus Akademi Militer tahun 1981. Dia lahir tanggal 5 Mei 1955. Pramono pernah menjabat sebagai Danjen Kopassus dan Pangdam III Siliwangi. Pramono merupakan ipar Presiden SBY.
Diserang Arsyad, Mahfud MD Tertawa
Arsyad menyebut Mahfud melanggar kode etik jabatan. Tapi Mahfud malah tertawa.
VIVAnews – Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menanggapi santai serangan mantan Hakim MK Arsyad Sanusi kepada dirinya di hadapan Panitia Kerja Mafia Pemilu Komisi II DPR, Selasa 28 Juni 2011 kemarin. Arsyad mengatakan Mahfud telah melanggar kode etik karena pernah bertemu Bambang Widjojanto dan Bibit Samad Rianto yang dulu sedang berpekara.
Arsyad bahkan membawa bukti-bukti pertemuan antara Mahfud dengan Bambang dan Bibit. Bukti pertemuan tersebut diperoleh Arsyad dari Ari Wibowo, mantan ajudan Mahfud MD yang juga anggota polisi, dan Marhadi, penjaga keamanan rumah Mahfud MD. Ajudan Mahfud MD memberi kode majikannya dengan sebutan ‘Merdeka 1.’
“Saya menunggu-nunggu, katanya Pak Arsyad mau membongkar borok-borok di MK. Ternyata boroknya hanya pertemuan saya dengan Bibit dan Bambang Widjojanto, hahaha,” kata Mahfud kepada VIVAnews, Rabu, 29 Juni 2011.
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Bibit Samad Rianto dan pengacaranya, Bambang Widjojanto, kata Arsyad saat itu sedang berpekara. Padahal, ujar dia, hakim dilarang untuk bertemu pihak yang sedang berpekara.
Menurut Arsyad, saat itu Bibit dan pimpinan KPK lainnya, Chandra M Hamzah, sedang mengajukan gugatan uji materiil Undang-undang KPK pada 13 Oktober 2001. Sementara pertemuan dengan Mahfud, kata Arsyad, dilakukan pada tanggal 20 Oktober 2010.
VIVAnews – Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menanggapi santai serangan mantan Hakim MK Arsyad Sanusi kepada dirinya di hadapan Panitia Kerja Mafia Pemilu Komisi II DPR, Selasa 28 Juni 2011 kemarin. Arsyad mengatakan Mahfud telah melanggar kode etik karena pernah bertemu Bambang Widjojanto dan Bibit Samad Rianto yang dulu sedang berpekara.
Arsyad bahkan membawa bukti-bukti pertemuan antara Mahfud dengan Bambang dan Bibit. Bukti pertemuan tersebut diperoleh Arsyad dari Ari Wibowo, mantan ajudan Mahfud MD yang juga anggota polisi, dan Marhadi, penjaga keamanan rumah Mahfud MD. Ajudan Mahfud MD memberi kode majikannya dengan sebutan ‘Merdeka 1.’
“Saya menunggu-nunggu, katanya Pak Arsyad mau membongkar borok-borok di MK. Ternyata boroknya hanya pertemuan saya dengan Bibit dan Bambang Widjojanto, hahaha,” kata Mahfud kepada VIVAnews, Rabu, 29 Juni 2011.
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Bibit Samad Rianto dan pengacaranya, Bambang Widjojanto, kata Arsyad saat itu sedang berpekara. Padahal, ujar dia, hakim dilarang untuk bertemu pihak yang sedang berpekara.
Menurut Arsyad, saat itu Bibit dan pimpinan KPK lainnya, Chandra M Hamzah, sedang mengajukan gugatan uji materiil Undang-undang KPK pada 13 Oktober 2001. Sementara pertemuan dengan Mahfud, kata Arsyad, dilakukan pada tanggal 20 Oktober 2010.
PKS: Soal BBM, Jangan Jadikan Ulama Tameng
"Jangan sandarkan kebijakan pada ulama," kata PKS memperingatkan pemerintah.
VIVAnews – Awal minggu ini, Majelis Ulama Indonesia berkunjung ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk membahas budaya hemat energi. Usai kunjungan tersebut, MUI mengkaji fatwa haram bagi pengguna BBM bersubsidi atau premium.
Ketua MUI Amidhan menyatakan, dilihat dari segi hak, tidak etis apabila subsidi untuk orang miskin diambil oleh orang mampu. “Mengambil jatah orang miskin itu bisa mengarah ke pelanggaran HAM. Setahu saya, orang kaya yang mempunyai mobil mewah juga tidak mau membeli BBM jenis premium,” kata Amidhan.
Namun kajian fatwa haram BBM bersubsidi tersebut langsung mendapat reaksi keras dari sejumlah masyarakat. MUI dinilai tidak pada ranahnya apabila mengeluarkan fatwa soal BBM. Hal itu dipandang sebagai ranah kebijakan pemerintah yang tidak seharusnya dicampuradukkan dengan persoalan agama.
PKS, salah satu partai koalisi pendukung pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, lantas meminta pemerintah untuk menempatkan ulama secara bijak dalam menghadapi persoalan bangsa. “Ulama diperlukan untuk memberi masukan bagi substansi kebijakan pemerintah, tapi pemerintah harus bertanggung jawab penuh untuk kebijakan yang akan mereka ambil,” kata Ketua Fraksi PKS Mustafa Kamal kepada VIVAnews, Rabu 29 Juni 2011.
“Jangan sandarkan kebijakan pada ulama. Jangan jadikan ulama tameng bagi kebijakan pemerintah. Itu merendahkan ulama,” ujar Mustafa lagi. Ia meminta pemerintah menempatkan ulama pada proporsinya. Pemerintah, lanjut Mustafa, harus mengambil kebijakan secara mandiri.
“Soal BBM, ini kok malah seperti menaruh ulama di depan. Seharusnya pemerintah yang berada di depan,” tegas Mustafa. MUI sendiri belum resmi memutuskan fatwa soal BBM. “Itu hanya usulan, belum ditetapkan sebagai fatwa,” kata Amidhan.(np)
VIVAnews – Awal minggu ini, Majelis Ulama Indonesia berkunjung ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk membahas budaya hemat energi. Usai kunjungan tersebut, MUI mengkaji fatwa haram bagi pengguna BBM bersubsidi atau premium.
Ketua MUI Amidhan menyatakan, dilihat dari segi hak, tidak etis apabila subsidi untuk orang miskin diambil oleh orang mampu. “Mengambil jatah orang miskin itu bisa mengarah ke pelanggaran HAM. Setahu saya, orang kaya yang mempunyai mobil mewah juga tidak mau membeli BBM jenis premium,” kata Amidhan.
Namun kajian fatwa haram BBM bersubsidi tersebut langsung mendapat reaksi keras dari sejumlah masyarakat. MUI dinilai tidak pada ranahnya apabila mengeluarkan fatwa soal BBM. Hal itu dipandang sebagai ranah kebijakan pemerintah yang tidak seharusnya dicampuradukkan dengan persoalan agama.
PKS, salah satu partai koalisi pendukung pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, lantas meminta pemerintah untuk menempatkan ulama secara bijak dalam menghadapi persoalan bangsa. “Ulama diperlukan untuk memberi masukan bagi substansi kebijakan pemerintah, tapi pemerintah harus bertanggung jawab penuh untuk kebijakan yang akan mereka ambil,” kata Ketua Fraksi PKS Mustafa Kamal kepada VIVAnews, Rabu 29 Juni 2011.
“Jangan sandarkan kebijakan pada ulama. Jangan jadikan ulama tameng bagi kebijakan pemerintah. Itu merendahkan ulama,” ujar Mustafa lagi. Ia meminta pemerintah menempatkan ulama pada proporsinya. Pemerintah, lanjut Mustafa, harus mengambil kebijakan secara mandiri.
“Soal BBM, ini kok malah seperti menaruh ulama di depan. Seharusnya pemerintah yang berada di depan,” tegas Mustafa. MUI sendiri belum resmi memutuskan fatwa soal BBM. “Itu hanya usulan, belum ditetapkan sebagai fatwa,” kata Amidhan.(np)
Apakah Haram Menggunakan BBM Bersubsidi?
Baru sebatas wacana. Menuju Komisi Fatwa masih lama. Kaya miskin relatif.
VIVAnews - Majelis Ulama Indonesia (MUI) masih mengkaji fatwa haram bagi pengguna BBM bersubsidi atau premium. Kajian ini sempat mengundang pro dan kontra dikalangan ekonom. "Saat ini masih wacana dan belum dibahas di komisi fatwa MUI, karena itu baru," kata Ketua MUI Amidhan kepada VIVAnews.com, Selasa 28 Juni 2011.
Menurut Amidhan, kalau dilihat dari segi hak, subsidi untuk orang miskin tidak etis bila diambil oleh orang mampu. Mengambil jatah orang miskin itu, lanjutnya, bisa mengarah ke pelanggaran HAM.
Tapi MUI juga menilai bahwa miskin atau tidak itu terkadang relatif. "Dan setahu saya kalau orang kaya mempunyai mobil mewah tidak mau membeli BBM jenis premium," kata Amidhan. Karena soal kaya miskin itu masih relatif, maka MUI belum membahas masalah ini di Komisi Fatwa. Kalau pun nanti di bawa ke komisi itu, rasanya masih lama sekali.
Fatwa haram soal penggunaan BBM bersubsidi ini mengemuka setelah Ketua MUI Ma'ruf Amin kemarin melakukan audiensi dengan Kementerian ESDM. Tapi menurut Amidahn, "Itu hanya usulan, belum resmi ditetapkan sebagai fatwa."
Amidhan justru mendorong pemerintah agar mengeluarkan kebijakan soal BBM secara tepat sasaran. Subsidi sebaiknya untuk angkutan umum.
"Itu lebih masuk akal, karena membedakan miskin dan kaya itu sulit dan relatif. Memang, kalau pengguna BBM bersubsidi kalau ditinjau dari segi hak itu mengarah ke haram," terangnya.
VIVAnews - Majelis Ulama Indonesia (MUI) masih mengkaji fatwa haram bagi pengguna BBM bersubsidi atau premium. Kajian ini sempat mengundang pro dan kontra dikalangan ekonom. "Saat ini masih wacana dan belum dibahas di komisi fatwa MUI, karena itu baru," kata Ketua MUI Amidhan kepada VIVAnews.com, Selasa 28 Juni 2011.
Menurut Amidhan, kalau dilihat dari segi hak, subsidi untuk orang miskin tidak etis bila diambil oleh orang mampu. Mengambil jatah orang miskin itu, lanjutnya, bisa mengarah ke pelanggaran HAM.
Tapi MUI juga menilai bahwa miskin atau tidak itu terkadang relatif. "Dan setahu saya kalau orang kaya mempunyai mobil mewah tidak mau membeli BBM jenis premium," kata Amidhan. Karena soal kaya miskin itu masih relatif, maka MUI belum membahas masalah ini di Komisi Fatwa. Kalau pun nanti di bawa ke komisi itu, rasanya masih lama sekali.
Fatwa haram soal penggunaan BBM bersubsidi ini mengemuka setelah Ketua MUI Ma'ruf Amin kemarin melakukan audiensi dengan Kementerian ESDM. Tapi menurut Amidahn, "Itu hanya usulan, belum resmi ditetapkan sebagai fatwa."
Amidhan justru mendorong pemerintah agar mengeluarkan kebijakan soal BBM secara tepat sasaran. Subsidi sebaiknya untuk angkutan umum.
"Itu lebih masuk akal, karena membedakan miskin dan kaya itu sulit dan relatif. Memang, kalau pengguna BBM bersubsidi kalau ditinjau dari segi hak itu mengarah ke haram," terangnya.
Empat Tokoh Siap Perebutkan Ketum PPP
Jakarta (ANTARA News) - Empat tokoh akan bersaing untuk memperebutkan jabatan ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) periode 2011-2016 dalam Muktamar VII yang digelar di Bandung pada 3 hingga 7 Juli mendatang.
Mereka yang bersaing antara lain Ketua Umum DPP PPP periode 2007-2012 Suryadharma Ali, Ketua DPP PPP periode 2007-2012 Ahmad Muqowwam, Ketua DPP PPP periode 2007-2012 Ahmad Yani, serta Muchdi PR.
Ketua Panitia Penyelenggara Muktamar VII PPP Emron Pangkapi di Jakarta, Senin, mengimbau bahwa kepada para kandidat ketua umum PPP untuk mengutamakan akhlakul karimah dan berkompetisi secara sehat untuk berjuang membesarkan partai.
"Para kandidat ketua umum agar melakukan kampanye simpatik dalam merebut simpati para muktamirin dalam menghadapi Muktamar VII di Bandung, pada 3-7 Juli mendatang," kata Emron.
Menurut dia, kandidat ketua umum yang melakukan kampanye dengan konsep pengembangan dan program untuk membesarkan partai serta dilakukan dengan cara simpatik akan mampu merebut simpati muktamirin.
Pada kesempatan tersebut, Emron juga mengimbau kepada para kandidat ketua umum agar dapat mengendalikan tim suksesnya untuk tidak terpancing melakukan praktik kampanye hitam yang mendiskreditkan kandidat ketua umum lainnya.
Praktik kampanye hitam ini, kata dia, tidak hanya merugikan kandidat lainnya tapi juga akan merusak nama baik PPP secara keseluruhan.
"Saya mengimbau agar para kandidat ketua umum bisa berkompetisi dan berjuang secara sehat dengan komitmen untuk membesarkan partai," katanya.
Selain itu, Emron juga mengimbau kepada muktamirin untuk dapat mengikuti Muktamar VII PPP secara sungguh-sungguh dan turut menyumbangkan gagasannya untuk membesarkan partai.
Para muktamirin, kata dia, jangan hanya terfokus pada pemilihan calon ketua umum, tapi hendaknya bisa mengikuti forum muktamar secara sungguh-sungguh, memberikan kontribusi gagasan pada pembahasan revisi AD/ART, pembahasan program kerja dan pengembangan partai.
Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) DPP PPP ini menambahkan, para muktamirin harus mampu menahan diri sehingga akan memberikan citra PPP melaksanakan muktamar secara demokratis dan elegan.
"Saya mengimbau kepada para muktamirin untuk menghindari praktik politik uang serta melakukan kekerasan dalam pengambilan keputusan," katanya.
Agar pelaksanaan Muktamar VII berjalan lancar dan demokratis, menurut Emron, Panitia Pelaksana Muktamar VII akan memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada tokoh dan muktamirin dengan berpedoman pada enam prinsip PPP yakni, ibadah, adil, jujur, istiqomah, amanah, dan musyawarah.
Pada kesempatan tersebut, Emron juga mengimbau kepada para peninjau dan penggembira bisa mengerti apabila panitia menerapkan sistem keamanan ketat demi ketenangan dan kenyamanan peserta muktamar dalam mengambil keputusan.
Menurut Emron, hingga saat ini sudah 100 persen dari sekitar 1.400 muktamirin menyatakan konfirmasi kehadirannya pada Muktamar VII PPP di Bandung.
Para muktamirin tersebut, kata dia, akan menempati tujuh hotel berbintang di Kota Bandung, termasuk di Hotel Panghegar tempat dilaksanakannya muktamar.
Mereka yang bersaing antara lain Ketua Umum DPP PPP periode 2007-2012 Suryadharma Ali, Ketua DPP PPP periode 2007-2012 Ahmad Muqowwam, Ketua DPP PPP periode 2007-2012 Ahmad Yani, serta Muchdi PR.
Ketua Panitia Penyelenggara Muktamar VII PPP Emron Pangkapi di Jakarta, Senin, mengimbau bahwa kepada para kandidat ketua umum PPP untuk mengutamakan akhlakul karimah dan berkompetisi secara sehat untuk berjuang membesarkan partai.
"Para kandidat ketua umum agar melakukan kampanye simpatik dalam merebut simpati para muktamirin dalam menghadapi Muktamar VII di Bandung, pada 3-7 Juli mendatang," kata Emron.
Menurut dia, kandidat ketua umum yang melakukan kampanye dengan konsep pengembangan dan program untuk membesarkan partai serta dilakukan dengan cara simpatik akan mampu merebut simpati muktamirin.
Pada kesempatan tersebut, Emron juga mengimbau kepada para kandidat ketua umum agar dapat mengendalikan tim suksesnya untuk tidak terpancing melakukan praktik kampanye hitam yang mendiskreditkan kandidat ketua umum lainnya.
Praktik kampanye hitam ini, kata dia, tidak hanya merugikan kandidat lainnya tapi juga akan merusak nama baik PPP secara keseluruhan.
"Saya mengimbau agar para kandidat ketua umum bisa berkompetisi dan berjuang secara sehat dengan komitmen untuk membesarkan partai," katanya.
Selain itu, Emron juga mengimbau kepada muktamirin untuk dapat mengikuti Muktamar VII PPP secara sungguh-sungguh dan turut menyumbangkan gagasannya untuk membesarkan partai.
Para muktamirin, kata dia, jangan hanya terfokus pada pemilihan calon ketua umum, tapi hendaknya bisa mengikuti forum muktamar secara sungguh-sungguh, memberikan kontribusi gagasan pada pembahasan revisi AD/ART, pembahasan program kerja dan pengembangan partai.
Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) DPP PPP ini menambahkan, para muktamirin harus mampu menahan diri sehingga akan memberikan citra PPP melaksanakan muktamar secara demokratis dan elegan.
"Saya mengimbau kepada para muktamirin untuk menghindari praktik politik uang serta melakukan kekerasan dalam pengambilan keputusan," katanya.
Agar pelaksanaan Muktamar VII berjalan lancar dan demokratis, menurut Emron, Panitia Pelaksana Muktamar VII akan memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada tokoh dan muktamirin dengan berpedoman pada enam prinsip PPP yakni, ibadah, adil, jujur, istiqomah, amanah, dan musyawarah.
Pada kesempatan tersebut, Emron juga mengimbau kepada para peninjau dan penggembira bisa mengerti apabila panitia menerapkan sistem keamanan ketat demi ketenangan dan kenyamanan peserta muktamar dalam mengambil keputusan.
Menurut Emron, hingga saat ini sudah 100 persen dari sekitar 1.400 muktamirin menyatakan konfirmasi kehadirannya pada Muktamar VII PPP di Bandung.
Para muktamirin tersebut, kata dia, akan menempati tujuh hotel berbintang di Kota Bandung, termasuk di Hotel Panghegar tempat dilaksanakannya muktamar.
Kader Muda PPP Inginkan Ketua Umum Baru
Jakarta (ANTARA News) - Ketua Forum Pemuda Ka`bah Bob Ferdian menyatakan kader muda Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menginginkan muktamar partai itu pada Juli mendatang, dapat menghasilkan ketua umum baru yang mampu membawa perubahan mendasar.
"Mempertahankan SDA (Suryadharma Ali, Red) berarti merelakan PPP dilindas zaman dan berkutat pada romantisme," kata Bob Ferdian di Jakarta, Selasa.
Dalam beberapa pemilu terakhir, kata Bob yang juga Wakil Sekjen Generasi Muda Pembangunan Indonesia (GMPI), PPP mengalami kemerosotan perolehan suara.
Bahkan pada Pemilu 2009, perolehan suara PPP turun menjadi lima persen dari pemilu sebelumnya yang meraih delapan persen.
Dikatakannya, salah satu faktor penyebab menurunnya perolehan suara PPP adalah tidak totalnya ketua umum mengurus partai karena kesibukannya sebagai menteri.
"Padahal esensi pengurus partai adalah mengurus secara totalitas eksistensi partai, dan partai tidak bisa dinomorduakan," katanya.
Menurutnya, kepedulian terhadap masa depan PPP mendorong anak-anak muda PPP menggelar acara "Rembug Muda Pembangunan" di Jakarta, Senin (27/6) yang salah satu rekomendasinya adalah perlunya pergantian pucuk pimpinan PPP.
"Rembug ini merekomendasikan pergantian pucuk pimpinan dari SDA, yang kita nilai telah gagal dan menurun, ke figur lain yang memiliki semangat perubahan," katanya.
Karena itu, kata Bob, anak-anak muda PPP menginginkan kandidat ketua umum di muktamar mendatang haruslah figur yang visioner, berpihak pada perubahan dan penguatan sistem partai, serta mampu mengakomodasi potensi muda PPP.
Mengutip pendapat pengamat politik Indo Barometer M Qodari, Bob mengatakan, PPP memerlukan ketua umum yang memiliki tingkat ketokohan tinggi dan mampu mengelola partai secara profesional agar kebesaran PPP bisa dikembalikan.
"Oleh karena itu, wacana ganti SDA atau keluar dari PPP adalah manifestasi sikap bertanggung jawab atas eksistensi partai ini ke depan," katanya.
"Mempertahankan SDA (Suryadharma Ali, Red) berarti merelakan PPP dilindas zaman dan berkutat pada romantisme," kata Bob Ferdian di Jakarta, Selasa.
Dalam beberapa pemilu terakhir, kata Bob yang juga Wakil Sekjen Generasi Muda Pembangunan Indonesia (GMPI), PPP mengalami kemerosotan perolehan suara.
Bahkan pada Pemilu 2009, perolehan suara PPP turun menjadi lima persen dari pemilu sebelumnya yang meraih delapan persen.
Dikatakannya, salah satu faktor penyebab menurunnya perolehan suara PPP adalah tidak totalnya ketua umum mengurus partai karena kesibukannya sebagai menteri.
"Padahal esensi pengurus partai adalah mengurus secara totalitas eksistensi partai, dan partai tidak bisa dinomorduakan," katanya.
Menurutnya, kepedulian terhadap masa depan PPP mendorong anak-anak muda PPP menggelar acara "Rembug Muda Pembangunan" di Jakarta, Senin (27/6) yang salah satu rekomendasinya adalah perlunya pergantian pucuk pimpinan PPP.
"Rembug ini merekomendasikan pergantian pucuk pimpinan dari SDA, yang kita nilai telah gagal dan menurun, ke figur lain yang memiliki semangat perubahan," katanya.
Karena itu, kata Bob, anak-anak muda PPP menginginkan kandidat ketua umum di muktamar mendatang haruslah figur yang visioner, berpihak pada perubahan dan penguatan sistem partai, serta mampu mengakomodasi potensi muda PPP.
Mengutip pendapat pengamat politik Indo Barometer M Qodari, Bob mengatakan, PPP memerlukan ketua umum yang memiliki tingkat ketokohan tinggi dan mampu mengelola partai secara profesional agar kebesaran PPP bisa dikembalikan.
"Oleh karena itu, wacana ganti SDA atau keluar dari PPP adalah manifestasi sikap bertanggung jawab atas eksistensi partai ini ke depan," katanya.
Anas Ragukan Hasil Survei LSI
Tingkat kepuasan publik atas kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hanya 47,2%.
VIVAnews - Survei terbaru Lingkaran Survey Indonesia (LSI) menemukan tingkat kepuasan publik atas kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hanya 47,2 persen. Padahal, keterpilihan SBY pada periode keduanya jadi presiden di atas 60 persen.
Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum meragukan hasil survei itu. "Terus terang, saya ragu dengan hasil survei kali ini. Kalau hasilnya di bawah 50 persen, agaknya ini bukan survei yang memotret realitas. Surveinya cenderung mengarahkan realitas. Kalau angkanya sedang turun, mungkin saja. Tetapi kalau di bawah 50 persen, saya cenderung melihat ini sudah kampanye negatif kepada SBY dan Pemerintah," Anas melalui pesan singkatnya, Selasa 28 Juni 2011.
Menurut dia, survei terlihat mengarahkan dan mempengaruhi responden. "Lihat saja. Dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan saja, kelihatan responden dibombardir dengan masalah-masalah yang tengah muncul. Bukan pertanyaan yang berimbang antara prestasi dan permasalahan. Disain surveinya kelihatan mengarahkan dan sengaja mempengaruhi persepsi responden," kata Anas.
Namun demikian, menurut Anas, Presiden SBY dan pemerintah tidak akan goyah semangatnya untuk terus bekerja keras. Justru sebaliknya, makin terpacu untuk meningkatkan kinerja dan prestasi. "Hasil survei, apapun hasilnya dan apapun tendensi di belakangnya, adalah pemacu SBY dan Pemerintah bekerja makin keras, makin produktif dan memproduksi faedah untuk rakyat," ujarnya.
Menurut dia, soal hasil survei, naik turunnya angka kepuasan publik adalah perkara yang lumrah saja. Tidak ada yang ganjil kalau kadangkala tingkat kepuasan publik naik atau turun. "Dulu pada periode pertama, angka SBY juga sempat turun. Tetapi kembali naik dan bahkan dipercaya dan dipilih menjadi Presiden untuk periode kedua dengan angka yang lebih meyakinkan," katanya. (eh)
VIVAnews - Survei terbaru Lingkaran Survey Indonesia (LSI) menemukan tingkat kepuasan publik atas kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hanya 47,2 persen. Padahal, keterpilihan SBY pada periode keduanya jadi presiden di atas 60 persen.
Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum meragukan hasil survei itu. "Terus terang, saya ragu dengan hasil survei kali ini. Kalau hasilnya di bawah 50 persen, agaknya ini bukan survei yang memotret realitas. Surveinya cenderung mengarahkan realitas. Kalau angkanya sedang turun, mungkin saja. Tetapi kalau di bawah 50 persen, saya cenderung melihat ini sudah kampanye negatif kepada SBY dan Pemerintah," Anas melalui pesan singkatnya, Selasa 28 Juni 2011.
Menurut dia, survei terlihat mengarahkan dan mempengaruhi responden. "Lihat saja. Dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan saja, kelihatan responden dibombardir dengan masalah-masalah yang tengah muncul. Bukan pertanyaan yang berimbang antara prestasi dan permasalahan. Disain surveinya kelihatan mengarahkan dan sengaja mempengaruhi persepsi responden," kata Anas.
Namun demikian, menurut Anas, Presiden SBY dan pemerintah tidak akan goyah semangatnya untuk terus bekerja keras. Justru sebaliknya, makin terpacu untuk meningkatkan kinerja dan prestasi. "Hasil survei, apapun hasilnya dan apapun tendensi di belakangnya, adalah pemacu SBY dan Pemerintah bekerja makin keras, makin produktif dan memproduksi faedah untuk rakyat," ujarnya.
Menurut dia, soal hasil survei, naik turunnya angka kepuasan publik adalah perkara yang lumrah saja. Tidak ada yang ganjil kalau kadangkala tingkat kepuasan publik naik atau turun. "Dulu pada periode pertama, angka SBY juga sempat turun. Tetapi kembali naik dan bahkan dipercaya dan dipilih menjadi Presiden untuk periode kedua dengan angka yang lebih meyakinkan," katanya. (eh)
Selasa, 28 Juni 2011
Praperadilan Polisi Penjual Narkoba Ditolak
Menurut hakim, penangkapan yang dilakukan Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya sah.
VIVAnews - Permohonan pra peradilan yang diajukan istri anggota Kepolisian Unit II Subdit I AKBP Abdul Malik, Umiyati, terkait penangkapan dan penahanan suaminya oleh Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya ditolak hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Sukoharsono.
Menurut hakim, penangkapan atas suami Umiyati yang dilakukan Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya adalah sah. "Mengadili dan menilai permohonan praperadilan seluruhnya, menyatakan penangkapan, dan penahanan suami pemohon AKP Abdul Malik sah demi hukum," ujar Sukoharsono saat persidangan, Selasa 28 Juni 2011.
Hakim menolak karena penangkapan dan penahanan AKP Abdul Malik sudah cukup bukti berdasarkan kesaksian Bripka Bahri Afrianto. Untuk itu, penangkapan Abdul Malik dinyatakan telah memenuhi pasal 21 ayat 1 KUHAP.
Selain itu, keberatan pemohon mengenai terlambatnya pemberitahuan penangkapan dan penahanan suaminya Abdul Malik tidak terbukti karena cara pengiriman dan keharusan untuk memberikan tembusan penahanan ke keluarga, tidak diatur dalam tata cara KUHP. "Polisi telah mengirimkan surat pemberitahuan sehari setelahnya pada tanggal 25 Mei 2011, sehari usai penangkapan melalui pos," katanya.
Sementara itu, kuasa hukum Umiyati, Muhammad Solihin, menyayangkan keputusan hakim yang tidak mempertimbangkan bukti secara lengkap. "Alat bukti ahli tidak dipertimbangkan. Satu saksi bukan saksi karena itu belum kuat. Memang ada enggak saksi lain yang dengar perintah Abdul Malik kepada Bahri? Hanya Bahri saja kan," ujar Solihin.
Solihin melanjutkan, pihaknya akan membutikan ketidakterlibatan kliennya dalam persidangan nanti dan akan melakukan pembelaan secara maksimal.
Menanggapi hasil persidangan, kuasa hukum termohon dari Bidkum Polda Metro Jaya, AKBP Syamsul Rizal, mengatakan, proses hukum terhadap Abdul Malik tetap akan dilakukan. "Tetap menjadi tersangka dan tetap kami tahan di Polda. Saat ini berkas sedang kami rampungkan," katanya mengakhiri perbincangan.
Terungkapnya kasus penangkapan dan penahanan AKP Abdul Malik bermula ketika petugas Dit Narkoba Polda Metro Jaya menangkap seorang pengedar bernama Fredi Budiman di Jl Benyamin Sueb, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (27/4). Dari tangan Fredi, petugas mendapati barang bukti 300 gram heroin, 7 gram sabu dan bahan inex seberat 400 gram.
Saat ditelusuri, ternyata Fredi mengaku jika barang bukti lainnya ada di rumah anggota kepolisian dari satuan Dit Narkoba Polda Metro Jaya Aipda Sugianto.
Informasi itu ditindaklanjuti dengan melakukan penggeledahan rumah Aipda Sugianto di Ciracas, Jakarta Timur. Di sana ditemukan ratusan gram bahan baku ekstasi, ratusan gram shabu berikut peralatan pembuatnya.
Dari pengungkapan ini, polisi kemudian melakukan pengembangan hingga menjurus kepada penangkapan Brigadir Bahri Afrianto, AKP Abdul Malik, Kompol Wahyu Sosiawan, dan AKP Moeyono yang diduga terlibat dalam jaringan yang sama dengan Aipda Sugianto.
VIVAnews - Permohonan pra peradilan yang diajukan istri anggota Kepolisian Unit II Subdit I AKBP Abdul Malik, Umiyati, terkait penangkapan dan penahanan suaminya oleh Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya ditolak hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Sukoharsono.
Menurut hakim, penangkapan atas suami Umiyati yang dilakukan Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya adalah sah. "Mengadili dan menilai permohonan praperadilan seluruhnya, menyatakan penangkapan, dan penahanan suami pemohon AKP Abdul Malik sah demi hukum," ujar Sukoharsono saat persidangan, Selasa 28 Juni 2011.
Hakim menolak karena penangkapan dan penahanan AKP Abdul Malik sudah cukup bukti berdasarkan kesaksian Bripka Bahri Afrianto. Untuk itu, penangkapan Abdul Malik dinyatakan telah memenuhi pasal 21 ayat 1 KUHAP.
Selain itu, keberatan pemohon mengenai terlambatnya pemberitahuan penangkapan dan penahanan suaminya Abdul Malik tidak terbukti karena cara pengiriman dan keharusan untuk memberikan tembusan penahanan ke keluarga, tidak diatur dalam tata cara KUHP. "Polisi telah mengirimkan surat pemberitahuan sehari setelahnya pada tanggal 25 Mei 2011, sehari usai penangkapan melalui pos," katanya.
Sementara itu, kuasa hukum Umiyati, Muhammad Solihin, menyayangkan keputusan hakim yang tidak mempertimbangkan bukti secara lengkap. "Alat bukti ahli tidak dipertimbangkan. Satu saksi bukan saksi karena itu belum kuat. Memang ada enggak saksi lain yang dengar perintah Abdul Malik kepada Bahri? Hanya Bahri saja kan," ujar Solihin.
Solihin melanjutkan, pihaknya akan membutikan ketidakterlibatan kliennya dalam persidangan nanti dan akan melakukan pembelaan secara maksimal.
Menanggapi hasil persidangan, kuasa hukum termohon dari Bidkum Polda Metro Jaya, AKBP Syamsul Rizal, mengatakan, proses hukum terhadap Abdul Malik tetap akan dilakukan. "Tetap menjadi tersangka dan tetap kami tahan di Polda. Saat ini berkas sedang kami rampungkan," katanya mengakhiri perbincangan.
Terungkapnya kasus penangkapan dan penahanan AKP Abdul Malik bermula ketika petugas Dit Narkoba Polda Metro Jaya menangkap seorang pengedar bernama Fredi Budiman di Jl Benyamin Sueb, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (27/4). Dari tangan Fredi, petugas mendapati barang bukti 300 gram heroin, 7 gram sabu dan bahan inex seberat 400 gram.
Saat ditelusuri, ternyata Fredi mengaku jika barang bukti lainnya ada di rumah anggota kepolisian dari satuan Dit Narkoba Polda Metro Jaya Aipda Sugianto.
Informasi itu ditindaklanjuti dengan melakukan penggeledahan rumah Aipda Sugianto di Ciracas, Jakarta Timur. Di sana ditemukan ratusan gram bahan baku ekstasi, ratusan gram shabu berikut peralatan pembuatnya.
Dari pengungkapan ini, polisi kemudian melakukan pengembangan hingga menjurus kepada penangkapan Brigadir Bahri Afrianto, AKP Abdul Malik, Kompol Wahyu Sosiawan, dan AKP Moeyono yang diduga terlibat dalam jaringan yang sama dengan Aipda Sugianto.
Panja Pertimbangkan Konfrontir Mahfud-Arsyad
Keterangan Arsyad berbeda dengan keterangan tim investigasi MK yang disampaikan pekan lalu
VIVAnews - Ketua Komisi II DPR RI, Chaeruman Harahap, menyatakan Panja Mafia Pemilu masih akan terus mengumpulkan keterangan dari pihak-pihak yang dianggap terlibat dalam kasus pemalsuan surat MK bernomor 112/PAN.MK/VIII/2009.
"Kan baru hasil investigasi dari MK. Nanti tentu orang-orang yang disebutkan di situ kami undang untuk memberikan keterangan, benar tidak apa yang disampaikan oleh tim investigasi MK tersebut. Semua itu harus dikonfirmasi," ujar Chaeruman usai sidang Panja MAfia Pemilu di DPR RI, Jakarta, Selasa, 18 Juni 2011.
Panja menyadari bahwa keterangan mantan Hakim Konstitusi Arsyad Sanusi hari ini sangat berbeda dengan penjelasan yang disampaikan oleh tim investigasi MK pada pekan lalu. Arsyad dengan tegas membantah keras dirinya terlibat dalam pemalsuan surat tersebut dengan menyebut semua tuduhan terhadap dirinya adalah manipulatif dan tak obyektif.
"Ya, kami menyadari. Itu sangat berbeda," kata Chaeruman yang juga politisi Partai Golkar. "Yang jelas Beliau (Arsyad) menyangkal semuanya."
Namun, lanjut Chaeruman, Panja tentu harus mendengar juga keterangan pihak lain yang dianggap turut serta dan memiliki keterlibatan dalam pembuatan surat palsu MK. "Ada suatu perbuatan yang berhubungan antara satu dengan yang lain."
Soal apakah Panja akan mengkonfrontir Ketua MK Mahfud MD dan Arsyad Sanusi, menurut Chaeruman Panja akan mempertimbangkannya. "Untuk konfrontir Pak Mahfud dengan Pak Arsyad, kami akan lihat nanti apakah memang perlu karena Pak Mahfud juga hanya mendengar dari keterangan-keterangan orang lain," kata Chaeruman. (kd)
VIVAnews - Ketua Komisi II DPR RI, Chaeruman Harahap, menyatakan Panja Mafia Pemilu masih akan terus mengumpulkan keterangan dari pihak-pihak yang dianggap terlibat dalam kasus pemalsuan surat MK bernomor 112/PAN.MK/VIII/2009.
"Kan baru hasil investigasi dari MK. Nanti tentu orang-orang yang disebutkan di situ kami undang untuk memberikan keterangan, benar tidak apa yang disampaikan oleh tim investigasi MK tersebut. Semua itu harus dikonfirmasi," ujar Chaeruman usai sidang Panja MAfia Pemilu di DPR RI, Jakarta, Selasa, 18 Juni 2011.
Panja menyadari bahwa keterangan mantan Hakim Konstitusi Arsyad Sanusi hari ini sangat berbeda dengan penjelasan yang disampaikan oleh tim investigasi MK pada pekan lalu. Arsyad dengan tegas membantah keras dirinya terlibat dalam pemalsuan surat tersebut dengan menyebut semua tuduhan terhadap dirinya adalah manipulatif dan tak obyektif.
"Ya, kami menyadari. Itu sangat berbeda," kata Chaeruman yang juga politisi Partai Golkar. "Yang jelas Beliau (Arsyad) menyangkal semuanya."
Namun, lanjut Chaeruman, Panja tentu harus mendengar juga keterangan pihak lain yang dianggap turut serta dan memiliki keterlibatan dalam pembuatan surat palsu MK. "Ada suatu perbuatan yang berhubungan antara satu dengan yang lain."
Soal apakah Panja akan mengkonfrontir Ketua MK Mahfud MD dan Arsyad Sanusi, menurut Chaeruman Panja akan mempertimbangkannya. "Untuk konfrontir Pak Mahfud dengan Pak Arsyad, kami akan lihat nanti apakah memang perlu karena Pak Mahfud juga hanya mendengar dari keterangan-keterangan orang lain," kata Chaeruman. (kd)
Akil Mochtar: Sebaiknya Semua Menahan Diri
Ia berharap agar proses hukum dan proses politik atas kasus ini dapat berjalan.
VIVAnews - Hakim Konstitusi Akil Mochtar mengharapkan semua pihak yang terkait kasus pemalsuan surat Mahkamah Konstitusi sama-sama menahan diri untuk tidak mengumbar hal-hal yang tidak penting di media massa.
"Kembali ke jalur saja, kita kerja saja yang baik sebagai hakim yang diberi amanah menjalankan kekuasaan kehakiman," ujar Akil saat dihubungi wartawan di Jakarta, Selasa, 28 Juni 2011.
Akil mengharapkan, agar proses hukum dan proses politik kasus ini dapat berjalan. "Kita kerja saja untuk pencari keadilan yang semakin hari semakin banyak di MK," tegasnya.
Akil mengaku tidak mengetahui dan tidak menonton pengakuan Arsyad Sanusi di hadapan Panja hari ini karena seharian sidang dan tidak melihat televisi. "Saya tidak lihat TV, karena seharian sidang. Soal Refly Harun itu sudah selesai, nggak usah dibicarakan lagi, sudah tidak pas lagi, mending kerja saja tugas-tugas sebagai hakim," tuturnya.
Akil juga tidak mau banyak berkomentar mengenai kasus ini. "Biar saja pertempuran MMD dengan AS. Pusing mahkamah ini sudah tidak pada on the track lagi, terlalu banyak soal-soal politik," ujar dia.
VIVAnews - Hakim Konstitusi Akil Mochtar mengharapkan semua pihak yang terkait kasus pemalsuan surat Mahkamah Konstitusi sama-sama menahan diri untuk tidak mengumbar hal-hal yang tidak penting di media massa.
"Kembali ke jalur saja, kita kerja saja yang baik sebagai hakim yang diberi amanah menjalankan kekuasaan kehakiman," ujar Akil saat dihubungi wartawan di Jakarta, Selasa, 28 Juni 2011.
Akil mengharapkan, agar proses hukum dan proses politik kasus ini dapat berjalan. "Kita kerja saja untuk pencari keadilan yang semakin hari semakin banyak di MK," tegasnya.
Akil mengaku tidak mengetahui dan tidak menonton pengakuan Arsyad Sanusi di hadapan Panja hari ini karena seharian sidang dan tidak melihat televisi. "Saya tidak lihat TV, karena seharian sidang. Soal Refly Harun itu sudah selesai, nggak usah dibicarakan lagi, sudah tidak pas lagi, mending kerja saja tugas-tugas sebagai hakim," tuturnya.
Akil juga tidak mau banyak berkomentar mengenai kasus ini. "Biar saja pertempuran MMD dengan AS. Pusing mahkamah ini sudah tidak pada on the track lagi, terlalu banyak soal-soal politik," ujar dia.
Arsyad Minta Mahfud MD Mundur karena Langgar Kode Etik
Adi Nugroho - detikNews
Jakarta - Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arsyad Sanusi meminta Ketua MK, Mahfud MD mundur dari jabatannya. Permintaan ini terkait pelanggaran kode etik yang konon dilakukan oleh Mahfud MD.
"Dia (Mahfud) harus mengundurkan diri dong. Itu namanya negarawan," kata Arsyad usai dimintai keterangan oleh Panja Mafia Pemilu di Gedung DPR, Senayan, Selasa (28/6/2011).
Menurut Arsyad, Mahfud telah terbukti nyata melakukan pelanggaran kode etik. Pelanggaran itu adalah menemui pihak berpekara dalam hal ini Bibit Samad Rianto dan Bambang Wijayanto.
"Peraturan MK, sesuai code of conduct. Hakim tidak boleh menerima orang berpekara. Siapa yang menjamin apa yang mereka bicarakan tak terkait perkara?" katanya.
Perang antara Arsyad dan Mahfud dimulai saat kasus pemalsuan surat MK terkait caleg Hanura Dewi Yasin Limpho. Namun hal itu dibantah keras oleh Arsyad. Dengan tegas, Arsyad menyebut tudingan itu bohong.
Arsyad juga berpendapat, tudingan itu sengaja dilontarkan untuk pengalihan isu M Nazaruddin. Arsyad juga menyebut seluruh dokumen MK merupakan tanggung jawab Mahfud MD sebagai Ketua MK.
Jakarta - Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arsyad Sanusi meminta Ketua MK, Mahfud MD mundur dari jabatannya. Permintaan ini terkait pelanggaran kode etik yang konon dilakukan oleh Mahfud MD.
"Dia (Mahfud) harus mengundurkan diri dong. Itu namanya negarawan," kata Arsyad usai dimintai keterangan oleh Panja Mafia Pemilu di Gedung DPR, Senayan, Selasa (28/6/2011).
Menurut Arsyad, Mahfud telah terbukti nyata melakukan pelanggaran kode etik. Pelanggaran itu adalah menemui pihak berpekara dalam hal ini Bibit Samad Rianto dan Bambang Wijayanto.
"Peraturan MK, sesuai code of conduct. Hakim tidak boleh menerima orang berpekara. Siapa yang menjamin apa yang mereka bicarakan tak terkait perkara?" katanya.
Perang antara Arsyad dan Mahfud dimulai saat kasus pemalsuan surat MK terkait caleg Hanura Dewi Yasin Limpho. Namun hal itu dibantah keras oleh Arsyad. Dengan tegas, Arsyad menyebut tudingan itu bohong.
Arsyad juga berpendapat, tudingan itu sengaja dilontarkan untuk pengalihan isu M Nazaruddin. Arsyad juga menyebut seluruh dokumen MK merupakan tanggung jawab Mahfud MD sebagai Ketua MK.
Arsyad Kantongi Data Pertemuan Mahfud MD-Bibit Samad-Bambang W
Adi Nugroho - detikNews
Jakarta - Arsyad Sanusi, mantan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) mengaku tidak asal menuding Ketua MK Mahfud MD bertemu pihak berperkara. Arsyad yang kini dituduh memalsukan surat MK terkait caleg Hanura Dewi Yasin Limpo itu, mengaku memiliki data yang lengkap.
Arsyad mendapat data-data tersebut dari ajudan Mahfud MD, Ari Wibowo. Menurut Arsyad, catatan mengenai pertemuan antara Mahfud, Bibit Samad Rianto dan Bambang Widjojanto itu diserahkan Ari kepadanya.
"Itu ada buktinya. Tanggal 20 Oktober 2009 dia (Bibit dan Bambang) datang (ke rumah Mahfud). Permohonan perkara Bibit masuk tanggal 13. Perkara itu baru sah kalau sudah masuk buku register perkara, dan masuk register tanggal 15," kata Arsyad.
Hal itu disampaikan Arsyad saat dimintai keterangan oleh Panja Mafia Pemilu di Gedung DPR, Senayan, Selasa (28/6/2011).
Berikut catatan data pertemuan yang dimiliki oleh Arsyad:
20 Oktober 2009
18.55 WIB : Merdeka 1 (Mahfud MD) merapat ke kediaman. Situasi aman tak ada masalah.
19.00 WIB: Bp Bambang Widjojanto & Bp Iskandar Suhadji merapat di kediaman untuk menemui Merdeka 1.
19.30 WIB: Bp Bibit Samad Rianto merapat di kediaman. Tujuan untuk menemui Merdeka 1.
20.25 WIB: Bp Bibit Bersama Bp Bambang W dan Iskandar S meninggalkan kediaman. Situasi kondusif.
Jakarta - Arsyad Sanusi, mantan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) mengaku tidak asal menuding Ketua MK Mahfud MD bertemu pihak berperkara. Arsyad yang kini dituduh memalsukan surat MK terkait caleg Hanura Dewi Yasin Limpo itu, mengaku memiliki data yang lengkap.
Arsyad mendapat data-data tersebut dari ajudan Mahfud MD, Ari Wibowo. Menurut Arsyad, catatan mengenai pertemuan antara Mahfud, Bibit Samad Rianto dan Bambang Widjojanto itu diserahkan Ari kepadanya.
"Itu ada buktinya. Tanggal 20 Oktober 2009 dia (Bibit dan Bambang) datang (ke rumah Mahfud). Permohonan perkara Bibit masuk tanggal 13. Perkara itu baru sah kalau sudah masuk buku register perkara, dan masuk register tanggal 15," kata Arsyad.
Hal itu disampaikan Arsyad saat dimintai keterangan oleh Panja Mafia Pemilu di Gedung DPR, Senayan, Selasa (28/6/2011).
Berikut catatan data pertemuan yang dimiliki oleh Arsyad:
20 Oktober 2009
18.55 WIB : Merdeka 1 (Mahfud MD) merapat ke kediaman. Situasi aman tak ada masalah.
19.00 WIB: Bp Bambang Widjojanto & Bp Iskandar Suhadji merapat di kediaman untuk menemui Merdeka 1.
19.30 WIB: Bp Bibit Samad Rianto merapat di kediaman. Tujuan untuk menemui Merdeka 1.
20.25 WIB: Bp Bibit Bersama Bp Bambang W dan Iskandar S meninggalkan kediaman. Situasi kondusif.
KSAD Berteka-teki Penggantinya Antara Pramono & Marciano
Taufik Wijaya - detikNews
Palembang - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI George Toisutta berteka-teki soal siapa penggantinya. Dua nama yang diisyaratkan George adalah 2 jenderal bintang tiga yang mendampinginya. Letjen Pramono atau Letjen Marciano?
"Kalau kamu (wartawan, red) pandai, kamu bisa melihat sendiri siapa orangnya yang selalu ikut saya dan ada di sini. Pengganti saya ada di sini karena harus ikut kegiatan saya," kata KSAD Jenderal TNI George Toisutta selepas sertijab Pangdam II Sriwijaya di SGS, Jalan Kol Haji Barlian, Km 9, Palembang, Selasa (28/06/2011).
Sebagai informasi, hadir mendampingi KSAD sejumlah jenderal berbintang tiga di antaranya Letjen Pramono Edhi Wibowo yang saat ini menjabat Panglima Komando Strategi dan Cadangan TNI AD (Pangkostrad) dan Letjen Marciano Norman yang menjabat Komandan Komando Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan (Dan Kodiklat).
Dalam rombongan itu hadir juga jenderal berbintang dua, Pangdam Jaya Mayjen Waris serta Danjen Kopassus Mayjen TNI Lodewijk F Paulus.
Sebelumnya, TNI AD telah menyaring 7 nama perwira tinggi berpangkat letnan jenderal. Dari 7 nama, 3 nama layak diajukan kepada presiden. Sisanya tidak dipilih karena usia dan pensiun yang sudah dekat.
3 Nama itu adalah Wakasad Letjen Budiman (alumnus Akabri 1978 kelahiran tahun 1956), Pangkostrad Letjen Pramono Edhie Wibowo (alumnus Akabri 1980 kelahiran tahun 1955) dan Dankodiklat Letjen Marciano (alumnus Akabri 1978 kelahiran tahun 1954).
Palembang - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI George Toisutta berteka-teki soal siapa penggantinya. Dua nama yang diisyaratkan George adalah 2 jenderal bintang tiga yang mendampinginya. Letjen Pramono atau Letjen Marciano?
"Kalau kamu (wartawan, red) pandai, kamu bisa melihat sendiri siapa orangnya yang selalu ikut saya dan ada di sini. Pengganti saya ada di sini karena harus ikut kegiatan saya," kata KSAD Jenderal TNI George Toisutta selepas sertijab Pangdam II Sriwijaya di SGS, Jalan Kol Haji Barlian, Km 9, Palembang, Selasa (28/06/2011).
Sebagai informasi, hadir mendampingi KSAD sejumlah jenderal berbintang tiga di antaranya Letjen Pramono Edhi Wibowo yang saat ini menjabat Panglima Komando Strategi dan Cadangan TNI AD (Pangkostrad) dan Letjen Marciano Norman yang menjabat Komandan Komando Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan (Dan Kodiklat).
Dalam rombongan itu hadir juga jenderal berbintang dua, Pangdam Jaya Mayjen Waris serta Danjen Kopassus Mayjen TNI Lodewijk F Paulus.
Sebelumnya, TNI AD telah menyaring 7 nama perwira tinggi berpangkat letnan jenderal. Dari 7 nama, 3 nama layak diajukan kepada presiden. Sisanya tidak dipilih karena usia dan pensiun yang sudah dekat.
3 Nama itu adalah Wakasad Letjen Budiman (alumnus Akabri 1978 kelahiran tahun 1956), Pangkostrad Letjen Pramono Edhie Wibowo (alumnus Akabri 1980 kelahiran tahun 1955) dan Dankodiklat Letjen Marciano (alumnus Akabri 1978 kelahiran tahun 1954).
Salurkan Kritik untuk KPK Melalui LSM Anti Korupsi
Luhur Hertanto - detikNews
Jakarta - Sebagai lembaga tinggi negara, KPK wajib memperhatikan 'tagihan' masyarakat terhadap proses hukum kasus tindak pidana korupsi yang dinilai jalan di tempat. Agar efektif, kritik dan masukan sebaiknya masyarakat salurkan melalui LSM yang punya kapabilitas dan kredibilitas dalam bidang hukum.
Demikian tanggapan pengamat anti korupsi Erry Riyana Hardjapamengkas mengenai sorotan masyarakat terhadap tumpukan kasus pidana korupsi di KPK. Di antaranya kasus dugaan korupsi penilaian dan pengesahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (RKT UPHHKHT) di Kabupaten Pelalawan, Riau, 2001-2006.
Bupati Kampar Burhanudin Husin dan mantan Kadishut Kampar Syuhada Tasman, sejak 2008 telah ditetapkan KPK sebagai tersangka. Namun selama tiga tahun ini belum ada tindakan terhadap mereka.
"Adukan melalui LSM yang bisa dipercaya. Ada ICW, TI-I, MTI, PSHK, MAPPI UI dan sebagainya," ujar Erry Riyana Hardjapamengkas, kepada detikcom, Selasa (28/6/2011).
Sebenarnya di dalam struktur KPK juga ada organ yang bertugas menerima pengaduan masyarakat mengenai kinerja jajaran KPK. Yaitu tim di Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat.
Lebih lanjut Erry menyatakan KPK membutuhkan pengawasan dari masyarakat. Namun tidak perlu untuk keperluan melakukan pengawasan lantas membentuk badan pengawas baru sebagai mana wacana yang pernah mencuat beberapa waktu lalu.
"Sementara ini cukup koreksi publik dan media massa. Membentuk lembaga pengawas perlu perubahan UU, belum lagi seleksi bagi anggota-anggotanya dan cara mengawasinnya," ujar anggota Pansel Pimpinan KPK ini.
Jakarta - Sebagai lembaga tinggi negara, KPK wajib memperhatikan 'tagihan' masyarakat terhadap proses hukum kasus tindak pidana korupsi yang dinilai jalan di tempat. Agar efektif, kritik dan masukan sebaiknya masyarakat salurkan melalui LSM yang punya kapabilitas dan kredibilitas dalam bidang hukum.
Demikian tanggapan pengamat anti korupsi Erry Riyana Hardjapamengkas mengenai sorotan masyarakat terhadap tumpukan kasus pidana korupsi di KPK. Di antaranya kasus dugaan korupsi penilaian dan pengesahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (RKT UPHHKHT) di Kabupaten Pelalawan, Riau, 2001-2006.
Bupati Kampar Burhanudin Husin dan mantan Kadishut Kampar Syuhada Tasman, sejak 2008 telah ditetapkan KPK sebagai tersangka. Namun selama tiga tahun ini belum ada tindakan terhadap mereka.
"Adukan melalui LSM yang bisa dipercaya. Ada ICW, TI-I, MTI, PSHK, MAPPI UI dan sebagainya," ujar Erry Riyana Hardjapamengkas, kepada detikcom, Selasa (28/6/2011).
Sebenarnya di dalam struktur KPK juga ada organ yang bertugas menerima pengaduan masyarakat mengenai kinerja jajaran KPK. Yaitu tim di Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat.
Lebih lanjut Erry menyatakan KPK membutuhkan pengawasan dari masyarakat. Namun tidak perlu untuk keperluan melakukan pengawasan lantas membentuk badan pengawas baru sebagai mana wacana yang pernah mencuat beberapa waktu lalu.
"Sementara ini cukup koreksi publik dan media massa. Membentuk lembaga pengawas perlu perubahan UU, belum lagi seleksi bagi anggota-anggotanya dan cara mengawasinnya," ujar anggota Pansel Pimpinan KPK ini.
Polda Bahas Pembatasan Sistem Warna Kendaraan
Berbeda dengan ganjil genap yang perlu pengawasan lebih ketat.
VIVAnews - Direktorat Polda Metro Jaya belum menentukan model kebijakan pembatasan penggunaan kendaraan pribadi untuk menekan kemacetan lalu lintas di Jakarta. Dari tiga alternatif yang sedang dibahas, pembatasan dengan model warna kendaraan diperkirakan akan diberlakukan lebih dulu.
Tiga alternatif yang sedang dibahas bersama Dinas Perhubungan DKI Jakarta adalah, pembatasan dengan sistem ganjil genap, model warna kendaraan, dan jalan berbayar atau ERP. Tapi pembatasan dengan warna kendaraan dibahas secara khusus.
"Kalau sistem warna, gelap dan terang lebih mudah pelaksanaannya, dan kelihatan. Kalau pelat ganjil genap akan sulit pengawasannya. Perlu dilihat STNK juga," ujar Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Komisari Besar Royke Lumowa, Selasa, 28 Juni 2011.
Polda Metro jaya akan segera menentukan kategori warna kendaraan gelap dan terang, dan akan disosialisasikan kepada masyarakat dalam waktu dekat ini. Royke berharap semua pihak, juga masyarakat untuk ikut mendukung kebijakan pembatasan kendaraan pribadi ini.
"Ini kan hal baru memang, perlu dukungan dari masyarakat. Perlu juga mengubah cara pandang masyarakat,"
Sejak Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011, mendapat restu dari Presiden SBY, yang membahas mengenai Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, kebijakan radikal untuk mengatasi macet Jakarta terus disusun untuk diterapkan. Meski belum juga dipilih jenisnya, peraturan daerah tentang keputusan ini akan segera diterbitkan.
Dalam peraturan itu, yang menjadi sorotan adalah bagaimana cara mengatasi kemacetan lalu lintas dengan pembatasaan kendaraan per orang, kendaraan barang, kendaraan roda dua, angkutan umum, dan kendaraan tidak bermotor.
Jika melihat apa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah itu, Jakarta dipastikan akan menerapkan model jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP).
Sambil menunggu aturan agar ERP dapat dijalankan, Pemprov DKI Jakarta dan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya memilih menerapkan sistem pembatasan kendaraan dengan pelat nomor kendaraan ganjil genap dan model warna kendaraan.
Kebijakan ini dilakukan karena dianggap lebih mudah mengatasi kemacetan dalam waktu yang sangat singkat. Sea Games 2011 di Jakarta pada November nanti, akan dijadikan waktu uji coba. Sementara kajiannya ditargetkan selesai Juli 2011. (eh)
VIVAnews - Direktorat Polda Metro Jaya belum menentukan model kebijakan pembatasan penggunaan kendaraan pribadi untuk menekan kemacetan lalu lintas di Jakarta. Dari tiga alternatif yang sedang dibahas, pembatasan dengan model warna kendaraan diperkirakan akan diberlakukan lebih dulu.
Tiga alternatif yang sedang dibahas bersama Dinas Perhubungan DKI Jakarta adalah, pembatasan dengan sistem ganjil genap, model warna kendaraan, dan jalan berbayar atau ERP. Tapi pembatasan dengan warna kendaraan dibahas secara khusus.
"Kalau sistem warna, gelap dan terang lebih mudah pelaksanaannya, dan kelihatan. Kalau pelat ganjil genap akan sulit pengawasannya. Perlu dilihat STNK juga," ujar Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Komisari Besar Royke Lumowa, Selasa, 28 Juni 2011.
Polda Metro jaya akan segera menentukan kategori warna kendaraan gelap dan terang, dan akan disosialisasikan kepada masyarakat dalam waktu dekat ini. Royke berharap semua pihak, juga masyarakat untuk ikut mendukung kebijakan pembatasan kendaraan pribadi ini.
"Ini kan hal baru memang, perlu dukungan dari masyarakat. Perlu juga mengubah cara pandang masyarakat,"
Sejak Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011, mendapat restu dari Presiden SBY, yang membahas mengenai Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, kebijakan radikal untuk mengatasi macet Jakarta terus disusun untuk diterapkan. Meski belum juga dipilih jenisnya, peraturan daerah tentang keputusan ini akan segera diterbitkan.
Dalam peraturan itu, yang menjadi sorotan adalah bagaimana cara mengatasi kemacetan lalu lintas dengan pembatasaan kendaraan per orang, kendaraan barang, kendaraan roda dua, angkutan umum, dan kendaraan tidak bermotor.
Jika melihat apa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah itu, Jakarta dipastikan akan menerapkan model jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP).
Sambil menunggu aturan agar ERP dapat dijalankan, Pemprov DKI Jakarta dan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya memilih menerapkan sistem pembatasan kendaraan dengan pelat nomor kendaraan ganjil genap dan model warna kendaraan.
Kebijakan ini dilakukan karena dianggap lebih mudah mengatasi kemacetan dalam waktu yang sangat singkat. Sea Games 2011 di Jakarta pada November nanti, akan dijadikan waktu uji coba. Sementara kajiannya ditargetkan selesai Juli 2011. (eh)
Mahfud: Hakim-hakim MK Bilang Arsyad Bohong
Mahfud mengatakan wajar jika Arsyad membantah tudingan.
VIVAnews - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengatakan keterangan yang diberikan Arsyad Sanusi di hadapan Panitia Kerja Mafia Pemilu DewanPerwakilan Rakyat tidak benar. Menurut dia, wajar jika Arsyad membantah semua tudingan yang ditujukan kepadanya.
"Semua orang sudah tahu kalau dia (Arsyad) itu pasti membantah," kata Mahfud di Gedung MK, Jakarta, Selasa 28 Juni 2011. Selain itu, Mahfud juga mengatakan pertanyaan yang diajukan anggota DPR kepada Arsyad tidak tajam. "Cuma tanya apa Bapak mengakui ini. Ya pasti nggak ngaku," kata dia.
Menurut Mahfud, siapa pun akan membantah jika dianggap bersalah. "Soalnya kalau tanya ke Arsyad dan Nesyawati (anak Arsyad) pasti membantah semua," kata dia.
"Nanti Andi Nurpati membantah semua, sudahlah percaya dengan saya. Dewi Yasin Limpo pasti membantah semua." Mahfud mengatakan hanya mengikuti sebagian pernyataan Arsyad di hadapan Panja itu. Mahfud mengaku lebih banyak mendengarkan pernyataan Arsyad dari Hakim Konstitusi lainnya.
"Cuma tadi hakim-hakim bilang Pak Arsyad berbohong itu. Kenapa bilang waktu pembentukan tim Refly Harun, bilang saya sendiri yang buat. Padahal hakim semua hadir dan besok harinya fotonya ada di koran-koran," kata dia.
Menurut Mahfud, Surat Keputusan pembentukan tim Refly Harun ditandatangani oleh semua hakim. Semua hakim MK juga ikut memeriksa.
"Semua hakim hadir. Saya nggak tahu kok Arsyad bisa bilang nggak hadir ya. Tetapi sekurang-kurangnya delapan hakim yang ada sekarang itu merasa bahwa saat pembentukan tim Refly Harun mereka semua hadir dan mereka semua yang minta," kata dia.
"Hakim Akil bilang kok Pak Arsyad berani bohong gitu di depan DPR."
Namun demikian, Mahfud mempersilakan Arsyad Sanusi untuk membuktikan semua yang dianggap janggal ke polisi. "Itu dibuktikan di polisi nanti. Tetapi polisi itu tidak bodoh, sekarang sudah mengkonstruksi tentang itu semua," kata Mahfud.
Hari ini, Arsyad Sanusi memberikan keterangan di hadapan Panja Mafia Pemilu DPR. Dia mengatakan tudingan pemalsuan surat kepadanya adalah skenario. Keterangan Arsyad ini membantah mentah-mentah kronologi keluarnya surat palsu seperti yang dibeberkan Sekretaris Jenderal, Janedjri M Gaffar.
Bantahan serupa juga dilontarkan anak Arsyad, Nesyawati yang disampaikan ke Panja. Sebelumnya, bekas anggota Komisi Pemilihan Umum, Andi Nurpati juga membantah dirinya terlibat surat palsu hasil putusan sengketa pemilu di MK ini.
VIVAnews - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengatakan keterangan yang diberikan Arsyad Sanusi di hadapan Panitia Kerja Mafia Pemilu DewanPerwakilan Rakyat tidak benar. Menurut dia, wajar jika Arsyad membantah semua tudingan yang ditujukan kepadanya.
"Semua orang sudah tahu kalau dia (Arsyad) itu pasti membantah," kata Mahfud di Gedung MK, Jakarta, Selasa 28 Juni 2011. Selain itu, Mahfud juga mengatakan pertanyaan yang diajukan anggota DPR kepada Arsyad tidak tajam. "Cuma tanya apa Bapak mengakui ini. Ya pasti nggak ngaku," kata dia.
Menurut Mahfud, siapa pun akan membantah jika dianggap bersalah. "Soalnya kalau tanya ke Arsyad dan Nesyawati (anak Arsyad) pasti membantah semua," kata dia.
"Nanti Andi Nurpati membantah semua, sudahlah percaya dengan saya. Dewi Yasin Limpo pasti membantah semua." Mahfud mengatakan hanya mengikuti sebagian pernyataan Arsyad di hadapan Panja itu. Mahfud mengaku lebih banyak mendengarkan pernyataan Arsyad dari Hakim Konstitusi lainnya.
"Cuma tadi hakim-hakim bilang Pak Arsyad berbohong itu. Kenapa bilang waktu pembentukan tim Refly Harun, bilang saya sendiri yang buat. Padahal hakim semua hadir dan besok harinya fotonya ada di koran-koran," kata dia.
Menurut Mahfud, Surat Keputusan pembentukan tim Refly Harun ditandatangani oleh semua hakim. Semua hakim MK juga ikut memeriksa.
"Semua hakim hadir. Saya nggak tahu kok Arsyad bisa bilang nggak hadir ya. Tetapi sekurang-kurangnya delapan hakim yang ada sekarang itu merasa bahwa saat pembentukan tim Refly Harun mereka semua hadir dan mereka semua yang minta," kata dia.
"Hakim Akil bilang kok Pak Arsyad berani bohong gitu di depan DPR."
Namun demikian, Mahfud mempersilakan Arsyad Sanusi untuk membuktikan semua yang dianggap janggal ke polisi. "Itu dibuktikan di polisi nanti. Tetapi polisi itu tidak bodoh, sekarang sudah mengkonstruksi tentang itu semua," kata Mahfud.
Hari ini, Arsyad Sanusi memberikan keterangan di hadapan Panja Mafia Pemilu DPR. Dia mengatakan tudingan pemalsuan surat kepadanya adalah skenario. Keterangan Arsyad ini membantah mentah-mentah kronologi keluarnya surat palsu seperti yang dibeberkan Sekretaris Jenderal, Janedjri M Gaffar.
Bantahan serupa juga dilontarkan anak Arsyad, Nesyawati yang disampaikan ke Panja. Sebelumnya, bekas anggota Komisi Pemilihan Umum, Andi Nurpati juga membantah dirinya terlibat surat palsu hasil putusan sengketa pemilu di MK ini.
Harga BBM Dinaikkan Picu Inflasi Lebih Tinggi
Opsi kebijakan pembatasan BBM diprediksi mengakibatkan kenaikan inflasi lebih kecil.
VIVAnews- Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan angka inflasi akan lebih tinggi jika harga premium dinaikkan, yaitu mencapai 0,25 persen jika Premium naik Rp500. Namun, angka inflasi akan lebih kecil jika ditempuh kebijakan pembatasan BBM agar terjadi migrasi dari premium ke BBM non subsidi.
"Opsi itu tambahan inflasinya lebih kecil, yaitu 0,2 persen," ujar Rusman di Jakarta, Selasa, 28 Juni 2011.
Kepala BPS Rusman Heriawan menjelaskan kenaikan harga Premium akan menyebabkan inflasi dengan dampak lebih besar dan langsung ke segala sektor. Kenaikan itu akan memicu kenaikan tarif angkutan umum dan barang jasa. Namun, jika diterapkan kebijakan pembatasan penggunaan BBM, dampaknya diprediksi akan lebih kecil.
BPS memperkirakan, jika pemerintah menaikkan harga Premium sebesar Rp1.000, maka inflasi akan melonjak menjadi 0,5 persen.
Kebijakan pembatasan BBM bersubsidi, menurut dia tidak akan berdampak langsung kepada tarif angkutan. Pasalnya, angkutan umum masih bisa menggunakan Premium. Namun, jika harga Premium dinaikkan tanpa pandang bulu, maka semua sektor akan mengalami kenaikan harga.
Pengaturan BBM merupakan program yang dirancang sejak tahun lalu, namun sampai sekarang masih belum juga diputuskan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Padahal, naiknya harga minyak mentah dunia telah membebani anggaran.
Kementerian Keuangan sendiri telah mendesak agar Kementerian ESDM segera memberlakukan pembatasan BBM agar angka defisit APBN tidak melebihi 2,1 persen. Defisit APBN tahun ini awalnya dipatok sebesar 1,8 persen. (kd)
VIVAnews- Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan angka inflasi akan lebih tinggi jika harga premium dinaikkan, yaitu mencapai 0,25 persen jika Premium naik Rp500. Namun, angka inflasi akan lebih kecil jika ditempuh kebijakan pembatasan BBM agar terjadi migrasi dari premium ke BBM non subsidi.
"Opsi itu tambahan inflasinya lebih kecil, yaitu 0,2 persen," ujar Rusman di Jakarta, Selasa, 28 Juni 2011.
Kepala BPS Rusman Heriawan menjelaskan kenaikan harga Premium akan menyebabkan inflasi dengan dampak lebih besar dan langsung ke segala sektor. Kenaikan itu akan memicu kenaikan tarif angkutan umum dan barang jasa. Namun, jika diterapkan kebijakan pembatasan penggunaan BBM, dampaknya diprediksi akan lebih kecil.
BPS memperkirakan, jika pemerintah menaikkan harga Premium sebesar Rp1.000, maka inflasi akan melonjak menjadi 0,5 persen.
Kebijakan pembatasan BBM bersubsidi, menurut dia tidak akan berdampak langsung kepada tarif angkutan. Pasalnya, angkutan umum masih bisa menggunakan Premium. Namun, jika harga Premium dinaikkan tanpa pandang bulu, maka semua sektor akan mengalami kenaikan harga.
Pengaturan BBM merupakan program yang dirancang sejak tahun lalu, namun sampai sekarang masih belum juga diputuskan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Padahal, naiknya harga minyak mentah dunia telah membebani anggaran.
Kementerian Keuangan sendiri telah mendesak agar Kementerian ESDM segera memberlakukan pembatasan BBM agar angka defisit APBN tidak melebihi 2,1 persen. Defisit APBN tahun ini awalnya dipatok sebesar 1,8 persen. (kd)
Komisi XI DPR: Rekruitmen PNS Sudah Jadi Barang Dagangan
Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Jakarta - Komisi XI DPR mengaku prihatin dengan banyaknya dugaan permainan dalam rekruitmen Pegawai Negeri Sipil (PNS). Komisi XI DPR mendesak pemerintah mengevaluasi sistem rekruitmen PNS.
"Jangan sampai ada rekruitmen PNS berdasar rekomendasi atau membayar. Yang sekarang ini bahkan diperdagangkan. Proses rekruitmen harus berdasar satu konsultan yang profesional. Banyak PNS direkrut sebagai balas jasa tim sukses bupati dan sebagainya," ujar Wakil Ketua Komisi XI DPR, Achsanul Qosasi.
Hal ini disampaikan Achsanul menanggapi banyaknya uang negara untuk membayar PNS. Hal ini disampaikan kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (28/6/2011).
Namun Achsanul kurang sepakat jika perekrutan PNS dihentikan. Alasannya masih dibutuhkan meski dalam jumlah yang lebih sedikit.
"Sebenarnya bukan menghentikan tapi diperbaiki sistem rekrutmennya. Harus berdasarkan kebutuhan bukan berdasar yang lainnya. Rekrutmen perlu karena setiap tahun ada PNS yang pensiun, PNS masih diperlukan, hanya perlu diperbaiki mentalnya," jelasnya.
Jumlah pegawai negeri sipil (PNS) yang membengkak serta masih ditemukannya berbagai praktik penyimpangan dalam rekruitmen mengharuskan pemerintah mengambil tindakan segera. Pemerintah diusulkan untuk menghentikan sementara penerimaan PNS paling tidak selama 6 bulan.
"Usul kongkretnya dihentikan untuk sementara paling lambat 6 bulan dan dalam 6 bulan itu kita kaji kebutuhan sesungguhnya, kemudian kita perbaiki juga sistemnya supaya tidak mengakibatkan kebocoran," Ketua Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional Erry Riyana Hardjapamekas.
Hal itu disampaikan dia usai bertemu Wakil Presiden Boediono selaku Ketua Komite Pengarah Reformasi Birokrasi di Kantor Wapres, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (27/6/2011).
"Perlu dilakukan langkah-langkah agar tidak terlanjur mengangkat PNS terlalu banyak sehingga negara tidak mampu membiayainya," kata mantan Wakil Ketua KPK tersebut.
Erry mengatakan, dari data Kementerian Keuangan terungkap, sebanyak 60 persen (Rp 720 triliun) dari total APBN Rp 1.200 triliun tersedot untuk gaji PNS dan berbagai fasilitasnya. Sementara sisanya sebesar 40 persen sebagian disalurkan ke pembangunan sarana fisik. Bahkan salah satu kabupaten di Aceh 82 persen APBD-nya untuk menggaji PNS.
Jakarta - Komisi XI DPR mengaku prihatin dengan banyaknya dugaan permainan dalam rekruitmen Pegawai Negeri Sipil (PNS). Komisi XI DPR mendesak pemerintah mengevaluasi sistem rekruitmen PNS.
"Jangan sampai ada rekruitmen PNS berdasar rekomendasi atau membayar. Yang sekarang ini bahkan diperdagangkan. Proses rekruitmen harus berdasar satu konsultan yang profesional. Banyak PNS direkrut sebagai balas jasa tim sukses bupati dan sebagainya," ujar Wakil Ketua Komisi XI DPR, Achsanul Qosasi.
Hal ini disampaikan Achsanul menanggapi banyaknya uang negara untuk membayar PNS. Hal ini disampaikan kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (28/6/2011).
Namun Achsanul kurang sepakat jika perekrutan PNS dihentikan. Alasannya masih dibutuhkan meski dalam jumlah yang lebih sedikit.
"Sebenarnya bukan menghentikan tapi diperbaiki sistem rekrutmennya. Harus berdasarkan kebutuhan bukan berdasar yang lainnya. Rekrutmen perlu karena setiap tahun ada PNS yang pensiun, PNS masih diperlukan, hanya perlu diperbaiki mentalnya," jelasnya.
Jumlah pegawai negeri sipil (PNS) yang membengkak serta masih ditemukannya berbagai praktik penyimpangan dalam rekruitmen mengharuskan pemerintah mengambil tindakan segera. Pemerintah diusulkan untuk menghentikan sementara penerimaan PNS paling tidak selama 6 bulan.
"Usul kongkretnya dihentikan untuk sementara paling lambat 6 bulan dan dalam 6 bulan itu kita kaji kebutuhan sesungguhnya, kemudian kita perbaiki juga sistemnya supaya tidak mengakibatkan kebocoran," Ketua Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional Erry Riyana Hardjapamekas.
Hal itu disampaikan dia usai bertemu Wakil Presiden Boediono selaku Ketua Komite Pengarah Reformasi Birokrasi di Kantor Wapres, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (27/6/2011).
"Perlu dilakukan langkah-langkah agar tidak terlanjur mengangkat PNS terlalu banyak sehingga negara tidak mampu membiayainya," kata mantan Wakil Ketua KPK tersebut.
Erry mengatakan, dari data Kementerian Keuangan terungkap, sebanyak 60 persen (Rp 720 triliun) dari total APBN Rp 1.200 triliun tersedot untuk gaji PNS dan berbagai fasilitasnya. Sementara sisanya sebesar 40 persen sebagian disalurkan ke pembangunan sarana fisik. Bahkan salah satu kabupaten di Aceh 82 persen APBD-nya untuk menggaji PNS.
Ruhut Diminta Sebarkan Foto Mahfud MD Terima Suap
INILAH.COM, Jakarta - Serangan balik mafia pemilu terhadap Mahkamah Konstitusi (MK) dan anggota Panja Mafia Pemilu DPR bukanlah isapan jempol. Ketua DPP Partai Demokrat Ruhut Poltak Sitompul mengaku pernah diminta untuk melakukan serangan tersebut.
Ketua DPP Partai Demokrat Ruhut Poltak Sitompul mengaku pernah diminta untuk menyampaikan ke publik perihal bukti Ketua MK Mahfud MD menerima suap dari seseorang. "Ada yang pernah meminta aku untuk menyampaikan ke publik bukti foto Mahfud MD terima duit," katanya kepada INILAH.COM melalui saluran telepon di Jakarta, Minggu (26/6/2011).
Namun, Ruhut mengaku permintaan itu ia tolak. Justru dia menyarankan jika memang ada bukti foto Mahfud MD menerima uang suap terkait dengan perkara di MK lebih baik diserahkan ke aparat penegak hukum. "Apa masuk akal? Katanya sih ada buktinya. Aku bilang, itu bukan urusan aku. Kenapa tidak dilaporkan ke KPK, Kepolisian dan Jaksa," ujar Ruhut.
Sebagaimana dimaklumi, sejak Panja Mafia Pemilu DPR bergulir, disinyalir ada upaya serangan balik dari mafia pemilu terhadap MK dan anggota Panja Mafia Pemilu DPR. Salah satunya, serangan balik menimpa Ketua MK Mahfud Md.
Dalam rapat konsultasi Panja Mafia Pemilu DPR dengan Ketua MK Mahfud MD Selasa (19/6/2011) lalu mengungkap beberapa aktor penting yang diduga terlibat dalam pemalsuan surat MK yakni mantan hakim MK Arsyad Sanusi, mantan komisioner KPU Andi Nurpati, serta mantan calon anggota legislatif (caleg) dari Partai Hanura Daerah Pemilihan (Dapil) Sulawesi Selatan I Dewi Yasin Limpo.
Ketua DPP Partai Demokrat Ruhut Poltak Sitompul mengaku pernah diminta untuk menyampaikan ke publik perihal bukti Ketua MK Mahfud MD menerima suap dari seseorang. "Ada yang pernah meminta aku untuk menyampaikan ke publik bukti foto Mahfud MD terima duit," katanya kepada INILAH.COM melalui saluran telepon di Jakarta, Minggu (26/6/2011).
Namun, Ruhut mengaku permintaan itu ia tolak. Justru dia menyarankan jika memang ada bukti foto Mahfud MD menerima uang suap terkait dengan perkara di MK lebih baik diserahkan ke aparat penegak hukum. "Apa masuk akal? Katanya sih ada buktinya. Aku bilang, itu bukan urusan aku. Kenapa tidak dilaporkan ke KPK, Kepolisian dan Jaksa," ujar Ruhut.
Sebagaimana dimaklumi, sejak Panja Mafia Pemilu DPR bergulir, disinyalir ada upaya serangan balik dari mafia pemilu terhadap MK dan anggota Panja Mafia Pemilu DPR. Salah satunya, serangan balik menimpa Ketua MK Mahfud Md.
Dalam rapat konsultasi Panja Mafia Pemilu DPR dengan Ketua MK Mahfud MD Selasa (19/6/2011) lalu mengungkap beberapa aktor penting yang diduga terlibat dalam pemalsuan surat MK yakni mantan hakim MK Arsyad Sanusi, mantan komisioner KPU Andi Nurpati, serta mantan calon anggota legislatif (caleg) dari Partai Hanura Daerah Pemilihan (Dapil) Sulawesi Selatan I Dewi Yasin Limpo.
Mantan Hakim Arsyad Tuding Balik MK
INILAH.COM, Jakarta - Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arsyad Sanusi yang diduga turut terlibat kasus pemalsuan surat MK, membantah semua tuduhan.
Hasil investigasi MK yang menghasilkan bahwa Arsyad menyuruh putrinya Neshawati untuk menghubungi Masyhuri Hasan agar membawa konsep surat ke kediamannya. Hasil tersebut dibantah oleh Arsyad. "Itu bohong besar dan manipulasi," ujar Arsyad saat tiba di DPR untuk memenuhi panggilan Panja Mafia Pemilu, Selasa (28/6/2011).
Dia mengatakan, Masyhuri Hasan datang ke kediamannya membawa konsep itu dan tidak ada perubahan. Dia tidak merancang surat yang dikatakan palsu, sebab lanjutnya, yang dibawa oleh Masyhuri Hasan adalah sudah seperti itu.
"Yang bohong itu tim investigasi, merancang (surat palsu MK, red) tidak benar," bantahnya. Dia juga membantah telah dikonfirmasi oleh Ketua MK Mahfud MD tentang hasil investigasinya.
Sebelumnya, Mahfud di hadapan Panja Mafia Pemilu pada Selasa (21/6/2011) mengatakan sudah mengkonfirmasikan kepada Arsyad bahwa hasil investigasi MK, dirinya turut disebut. Tetapi, ketika itu Mahfud MD mengatakan bahwa agar tetap menjalankan tugas.
Apa yang dikatakan oleh Mahfud tersebut dibantahnya. Bahkan, Arsyad mengaku tidak tahu adanya tim investigasi MK. "Hasil investigasi dan pembentukan investigasi internal saya tidak tahu, dan hasilnya saya tidak tahu. Investigasi saya tidak tahu dan tidak pernah diperiksa," bantahnya.
Namun, dia membenarkan pertemuan dengan Dewi Yasin Limpo. "Pertemuan dengan Dewi Yasin itu benar," katanya. Diakuinya, bahwa Dewi Yasin Limpo sudah menjadi bagian dari keluarganya. Bahkan, dia sudah mengenal Dewi Yasin Limpo sejak kecil.
Sebelumnya, dari hasil investigasi MK, disebutkan bahwa staf MK, Masyuri Hasan datang ke rumah mantan Hakim MK Arsyad Sanusi. Masyuri datang setelah menerima telepon dari Nesha, putri Arsyad. Diduga surat palsu MK dibuat di rumah Arsyad dan disanalah ada calon legislatif dari Partai Hanura, Dewi Yasin Limpo. [mvi]
Hasil investigasi MK yang menghasilkan bahwa Arsyad menyuruh putrinya Neshawati untuk menghubungi Masyhuri Hasan agar membawa konsep surat ke kediamannya. Hasil tersebut dibantah oleh Arsyad. "Itu bohong besar dan manipulasi," ujar Arsyad saat tiba di DPR untuk memenuhi panggilan Panja Mafia Pemilu, Selasa (28/6/2011).
Dia mengatakan, Masyhuri Hasan datang ke kediamannya membawa konsep itu dan tidak ada perubahan. Dia tidak merancang surat yang dikatakan palsu, sebab lanjutnya, yang dibawa oleh Masyhuri Hasan adalah sudah seperti itu.
"Yang bohong itu tim investigasi, merancang (surat palsu MK, red) tidak benar," bantahnya. Dia juga membantah telah dikonfirmasi oleh Ketua MK Mahfud MD tentang hasil investigasinya.
Sebelumnya, Mahfud di hadapan Panja Mafia Pemilu pada Selasa (21/6/2011) mengatakan sudah mengkonfirmasikan kepada Arsyad bahwa hasil investigasi MK, dirinya turut disebut. Tetapi, ketika itu Mahfud MD mengatakan bahwa agar tetap menjalankan tugas.
Apa yang dikatakan oleh Mahfud tersebut dibantahnya. Bahkan, Arsyad mengaku tidak tahu adanya tim investigasi MK. "Hasil investigasi dan pembentukan investigasi internal saya tidak tahu, dan hasilnya saya tidak tahu. Investigasi saya tidak tahu dan tidak pernah diperiksa," bantahnya.
Namun, dia membenarkan pertemuan dengan Dewi Yasin Limpo. "Pertemuan dengan Dewi Yasin itu benar," katanya. Diakuinya, bahwa Dewi Yasin Limpo sudah menjadi bagian dari keluarganya. Bahkan, dia sudah mengenal Dewi Yasin Limpo sejak kecil.
Sebelumnya, dari hasil investigasi MK, disebutkan bahwa staf MK, Masyuri Hasan datang ke rumah mantan Hakim MK Arsyad Sanusi. Masyuri datang setelah menerima telepon dari Nesha, putri Arsyad. Diduga surat palsu MK dibuat di rumah Arsyad dan disanalah ada calon legislatif dari Partai Hanura, Dewi Yasin Limpo. [mvi]
Arsyad Siap Buka-bukaan di Panja Pemilu
Arsyad akan membeberkan semua bukti otentik di hadapan Panja Mafia Pemilu.
VIVAnews - Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Arsyad Sanusi, memastikan akan hadir memenuhi panggilan Panja Mafia Pemilu Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat pukul 09.00 WIB.
Arsyad dan putrinya, Neshawati akan diminta keterangan terkait dugaan pemalsuan surat putusan Mahkamah Konstitusi tentang sengketa Pemilu di Dapil I Sulsel. "Insya Allah kami ke sana. Kami sudah di Jakarta," jelas Arsyad melalui telepon kepada VIVAnews.com di Jakarta, Selasa, 28 Juni 2011.
Arsyad siap membeberkan semua bukti otentik di hadapan Panja. "Persiapan saya insya Allah lahir batin. Saya akan jelaskan di Panja saja, saya ingin mengemukakan kebenaran," ucap Arsyad dengan nada bergetar.
Sementara itu, Neshawati juga menyatakan akan hadir di DPR pagi ini. "Insya Allah," terang Nesha melalui pesan singkatnya kepada VIVAnews.com.
Arsyad dikaitkan dengan kasus surat palsu terkait penetapan Dewi Yasin Limpo sebagai anggota DPR dari Sulawesi Selatan. Yang juga menyeret nama Andi Nurpati, mantan anggota Komisi Pemilihan Umum yang juga politisi Partai Demokrat. (Baca bantahan Andi Nurpati di sini).
Sebelumnya, Arsyad membantah pernyataan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD dan Sekjen Djanedjri M Gaffar, yang menyatakan konsep surat palsu dibuat di rumahnya.
Ia menegaskan tak tahu menahu adanya surat palsu terkait penetapan Dewi Yasin Limpo sebagai anggota DPR dari Sulawesi Selatan. Arsyad menuding isu ini digelontorkan untuk mengalihkan kasus dugaan suap Sekjen MK, Djanedjri M Gaffar.
Baca juga: Kronologi Surat Palsu Mahkamah Konstitusi (art)
VIVAnews - Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Arsyad Sanusi, memastikan akan hadir memenuhi panggilan Panja Mafia Pemilu Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat pukul 09.00 WIB.
Arsyad dan putrinya, Neshawati akan diminta keterangan terkait dugaan pemalsuan surat putusan Mahkamah Konstitusi tentang sengketa Pemilu di Dapil I Sulsel. "Insya Allah kami ke sana. Kami sudah di Jakarta," jelas Arsyad melalui telepon kepada VIVAnews.com di Jakarta, Selasa, 28 Juni 2011.
Arsyad siap membeberkan semua bukti otentik di hadapan Panja. "Persiapan saya insya Allah lahir batin. Saya akan jelaskan di Panja saja, saya ingin mengemukakan kebenaran," ucap Arsyad dengan nada bergetar.
Sementara itu, Neshawati juga menyatakan akan hadir di DPR pagi ini. "Insya Allah," terang Nesha melalui pesan singkatnya kepada VIVAnews.com.
Arsyad dikaitkan dengan kasus surat palsu terkait penetapan Dewi Yasin Limpo sebagai anggota DPR dari Sulawesi Selatan. Yang juga menyeret nama Andi Nurpati, mantan anggota Komisi Pemilihan Umum yang juga politisi Partai Demokrat. (Baca bantahan Andi Nurpati di sini).
Sebelumnya, Arsyad membantah pernyataan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD dan Sekjen Djanedjri M Gaffar, yang menyatakan konsep surat palsu dibuat di rumahnya.
Ia menegaskan tak tahu menahu adanya surat palsu terkait penetapan Dewi Yasin Limpo sebagai anggota DPR dari Sulawesi Selatan. Arsyad menuding isu ini digelontorkan untuk mengalihkan kasus dugaan suap Sekjen MK, Djanedjri M Gaffar.
Baca juga: Kronologi Surat Palsu Mahkamah Konstitusi (art)
Mahfud: Silakan Arsyad Bongkar Kebobrokan MK
"Dia boleh bicara apa saja. Saya akan senang mendengarnya."
VIVAnews - Panitia Kerja Mafia Pemilu Komisi II DPR RI hari ini, Selasa, 28 Juni 2011, diagendakan mendengarkan keterangan Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Arsyad Sanusi dan putrinya, Neshawati. Ini terkait kasus dugaan pemalsuan surat putusan MK tentang sengketa Pemilu di Daerah Pemilihan I Sulsel.
Arsyad dan putrinya menyatakan diri akan datang. Mereka bahkan menyatakan sudah siap untuk buka-bukaan. Menanggapi hal itu. Ketua MK, Mahfud MD mengaku senang mendengarnya.
Mahfud bahkan mempersilakan Arsyad untuk membongkar semua kebobrokan MK. "Dia boleh bicara apa saja. Saya akan senang mendengarnya, saya harap dia bisa bongkar kalau ada kebobrokan di MK," kata Mahfud kepada VIVAnews.
Mahfud juga menegaskan tidak akan banyak bicara lagi terkait kasus tersebut."Saya tak perlu bicara lagi. Hukum sudah berjalan," katanya.
Sebelumnya, Mahfud mengaku sudah mendapat konfirmasi dari Polri bahwa penetapan tersangka surat palsu hasil sengketa pemilu dimulai dari MK. Mahfud pun mendukung langkah Polri itu.
Menurut dia, jika penetapan tersangka dimulai dari orang-orang MK, maka pengusutan kasus itu akan menjadi lebih mudah. "Mulai dari MK siapa yang membuat surat itu pertama kali, kalau sudah ngaku diberikan ke siapa, lalu bagaimana bisa sampai ke sana dan seterusnya. Itu akan lebih mudah," terang dia.
Arsyad dikaitkan dengan kasus surat palsu terkait penetapan Dewi Yasin Limpo sebagai anggota DPR dari Sulawesi Selatan. Kasus ini juga menyeret nama Andi Nurpati, mantan anggota Komisi Pemilihan Umum yang juga politisi Partai Demokrat.
Sebelumnya, Arsyad membantah pernyataan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD dan Sekjen Djanedjri M. Gaffar, yang menyatakan konsep surat palsu dibuat di rumahnya. Dia menegaskan tak tahu menahu adanya surat palsu itu. Arsyad menuding isu ini digelontorkan untuk mengalihkan kasus dugaan suap yang melilit Sekjen MK, Djanedjri M. Gaffar. (kd)
VIVAnews - Panitia Kerja Mafia Pemilu Komisi II DPR RI hari ini, Selasa, 28 Juni 2011, diagendakan mendengarkan keterangan Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Arsyad Sanusi dan putrinya, Neshawati. Ini terkait kasus dugaan pemalsuan surat putusan MK tentang sengketa Pemilu di Daerah Pemilihan I Sulsel.
Arsyad dan putrinya menyatakan diri akan datang. Mereka bahkan menyatakan sudah siap untuk buka-bukaan. Menanggapi hal itu. Ketua MK, Mahfud MD mengaku senang mendengarnya.
Mahfud bahkan mempersilakan Arsyad untuk membongkar semua kebobrokan MK. "Dia boleh bicara apa saja. Saya akan senang mendengarnya, saya harap dia bisa bongkar kalau ada kebobrokan di MK," kata Mahfud kepada VIVAnews.
Mahfud juga menegaskan tidak akan banyak bicara lagi terkait kasus tersebut."Saya tak perlu bicara lagi. Hukum sudah berjalan," katanya.
Sebelumnya, Mahfud mengaku sudah mendapat konfirmasi dari Polri bahwa penetapan tersangka surat palsu hasil sengketa pemilu dimulai dari MK. Mahfud pun mendukung langkah Polri itu.
Menurut dia, jika penetapan tersangka dimulai dari orang-orang MK, maka pengusutan kasus itu akan menjadi lebih mudah. "Mulai dari MK siapa yang membuat surat itu pertama kali, kalau sudah ngaku diberikan ke siapa, lalu bagaimana bisa sampai ke sana dan seterusnya. Itu akan lebih mudah," terang dia.
Arsyad dikaitkan dengan kasus surat palsu terkait penetapan Dewi Yasin Limpo sebagai anggota DPR dari Sulawesi Selatan. Kasus ini juga menyeret nama Andi Nurpati, mantan anggota Komisi Pemilihan Umum yang juga politisi Partai Demokrat.
Sebelumnya, Arsyad membantah pernyataan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD dan Sekjen Djanedjri M. Gaffar, yang menyatakan konsep surat palsu dibuat di rumahnya. Dia menegaskan tak tahu menahu adanya surat palsu itu. Arsyad menuding isu ini digelontorkan untuk mengalihkan kasus dugaan suap yang melilit Sekjen MK, Djanedjri M. Gaffar. (kd)
FPKS: Koalisi Rapuh, Popularitas SBY Turun
Persaingan antar partai pendukung pemerintah menyebabkan koalisi tak efektif.
VIVAnews - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), Mustafa Kamal, mengatakan salah satu faktor yang menyebabkan turunnya popularitas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono adalah sengitnya persaingan antar partai anggota koalisi pendukungnya sendiri.
"Ada hal-hal yang seharusnya bisa dilakukan sejak dini, tapi tidak berjalan," kata Mustafa kepada VIVAnews.com, Senin, 27 Juni 2011.
Saat pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II, pemerintah telah berupaya membentuk sebuah koalisi yang kuat. "Tapi itu tidak berjalan efektif. Kita justru melihat persoalan-persoalan mencuat di dalamnya," kata dia.
Mustafa mengatakan, ketidakefektifan itu sebagian disebabkan adanya persaingan antar partai dalam koalisi. Menurut dia, persaingan itu harusnya dilakukan secara wajar dan sehat agar tidak mengganggu koalisi. "Persaingan boleh, asal wajar, demi kepentingan orang banyak," kata dia.
Menurut dia, pemerintah harus melakukan penyegaran koalisi untuk meningkatkan kepuasan rakyat kepada pemerintahan SBY itu. "Perlu ada penyegaran untuk memantapkan kode etik yang sudah diparaf peserta koalisi," kata dia. "Sebaiknya kita segera melakukan konsolidasi dengan membahas perkembangan yang ada saat ini."
Sebelumnya, survei yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia menunjukkan popularitas SBY semakin anjlok. Hasil survei LSI menunjukkan tingkat kepuasan rakyat kepada SBY terus menurun. Tingkat kepuasan kepada SBY--yang dipilih 60,8 persen suara pada pemilu 2009--merosot hingga 56 persen pada Januari 2011. Angka itu melorot lagi pada Juni 2011 ini, menjadi sekitar 47,2 persen.
Simpatisan Partai Gerindra memiliki tingkat kepercayaan paling rendah kepada SBY, yaitu hanya 25 persen. Sementara itu, PKS menempati peringkat kedua terendah, yaitu sekitar 40 persen, kemudian disusul simpatisan PDIP sekitar 40,7 persen.
VIVAnews - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), Mustafa Kamal, mengatakan salah satu faktor yang menyebabkan turunnya popularitas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono adalah sengitnya persaingan antar partai anggota koalisi pendukungnya sendiri.
"Ada hal-hal yang seharusnya bisa dilakukan sejak dini, tapi tidak berjalan," kata Mustafa kepada VIVAnews.com, Senin, 27 Juni 2011.
Saat pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II, pemerintah telah berupaya membentuk sebuah koalisi yang kuat. "Tapi itu tidak berjalan efektif. Kita justru melihat persoalan-persoalan mencuat di dalamnya," kata dia.
Mustafa mengatakan, ketidakefektifan itu sebagian disebabkan adanya persaingan antar partai dalam koalisi. Menurut dia, persaingan itu harusnya dilakukan secara wajar dan sehat agar tidak mengganggu koalisi. "Persaingan boleh, asal wajar, demi kepentingan orang banyak," kata dia.
Menurut dia, pemerintah harus melakukan penyegaran koalisi untuk meningkatkan kepuasan rakyat kepada pemerintahan SBY itu. "Perlu ada penyegaran untuk memantapkan kode etik yang sudah diparaf peserta koalisi," kata dia. "Sebaiknya kita segera melakukan konsolidasi dengan membahas perkembangan yang ada saat ini."
Sebelumnya, survei yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia menunjukkan popularitas SBY semakin anjlok. Hasil survei LSI menunjukkan tingkat kepuasan rakyat kepada SBY terus menurun. Tingkat kepuasan kepada SBY--yang dipilih 60,8 persen suara pada pemilu 2009--merosot hingga 56 persen pada Januari 2011. Angka itu melorot lagi pada Juni 2011 ini, menjadi sekitar 47,2 persen.
Simpatisan Partai Gerindra memiliki tingkat kepercayaan paling rendah kepada SBY, yaitu hanya 25 persen. Sementara itu, PKS menempati peringkat kedua terendah, yaitu sekitar 40 persen, kemudian disusul simpatisan PDIP sekitar 40,7 persen.
Pramono: Pembangunan Gedung DPD Perlu Dievaluasi
Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung menyatakan bahwa biaya pembangunan gedung perwakilan DPD RI di setiap provinsi perlu dievaluasi karena biayanya sangat mahal mencapai Rp24,5 miliar.
"Saya menilai, angkanya (Rp10,1) relatif besar. Angka itu harus dievaluasi," kata Pramono Anung di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin.
Ia menyebutkan, sebagaimana evaluasi rencana pembangunan gedung DPR RI yang akhirnya dibatalkan, maka, perlakuan yang sama juga harus dilakukan pada pembangunan gedung perwakilan DPD RI.
"Lebih baik dievaluasi seperti pembangunan gedung DPR, harus diperlakukan sama. Pembangunan gedung diperlakukan tapi serahkan kepada yang bertangggungjawab, yakni Kementerian PU untuk mengevaluasinya," kata dia.
Sebagaimana diketahui, biaya pembangunan gedung perwakilan DPD empat lantai di setiap provinsi sebesar Rp24,5 miliar atau Rp10 juta meter persegi.
"Saya menilai, angkanya (Rp10,1) relatif besar. Angka itu harus dievaluasi," kata Pramono Anung di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin.
Ia menyebutkan, sebagaimana evaluasi rencana pembangunan gedung DPR RI yang akhirnya dibatalkan, maka, perlakuan yang sama juga harus dilakukan pada pembangunan gedung perwakilan DPD RI.
"Lebih baik dievaluasi seperti pembangunan gedung DPR, harus diperlakukan sama. Pembangunan gedung diperlakukan tapi serahkan kepada yang bertangggungjawab, yakni Kementerian PU untuk mengevaluasinya," kata dia.
Sebagaimana diketahui, biaya pembangunan gedung perwakilan DPD empat lantai di setiap provinsi sebesar Rp24,5 miliar atau Rp10 juta meter persegi.
Empat Fraksi Tolak Mobil Mewah
Jambi (ANTARA News) Empat Fraksi DPRD Provinsi Jambi menyatakan sikap menolak rencana pengajuan pembelian mobil mewah untuk kendaraan penyambutan tamu, dengan alasan harga sewa lebih efektif ketimbang membeli.
Jika sebelumnya, Fraksi Gerakan keadilan yang menolak, kini giliran fraksi PAN, PDI dan Fraksi Hijau.
Perwakilan Fraksi PAN DPRD Provinsi Jambi, di Jambi, Senin, Alam Sukisman, menyatakan, fraksinya menolak rencana pembelian kendaraan dinas itu karena dinilai tidak tepat.
"Melihat kondisi keuangan Pemerintah Provinsi Jambi, pembelian mobil itu tidak tepat. Kita akan menolak rencana pembelian itu dalam penyampaian pandangan fraksi pada KUA PPAS APBDP 2011," katanya.
Menurut dia, pembelian kendaraan tersebut terlalu berlebihan. Pihaknya mengingatkan Pemerintah Provinsi untuk berhati-hati dan lebih efisien dalam penggunaan anggaran. Harusnya, pengajuan itu diseleksi dulu sebelum diajukan ke DPRD.
Jika beralasan untuk mobil antar-jemput, katanya, lebih baik menyewa saja. "Alasan untuk penyambutan tamu Hari Pers Nasional (HPN) dan Perkemahan Putri Tingkat Nasional 2012 tidaklah tepat. Karena yang diajukan empat mobil mewah, sedangkan sisa menterinya apakah menyewa?," katanya.
"Kalau menyewa, kenapa tidak sekalian saja. Lagian berapa banyak dalam satu tahun Menteri yang datang ke Jambi. Kalau menyewa kita hanya bayar sewa rental, kalau beli kita harus merawat, beli bensin dan lain-lain. Hitung-hitungannya, lebih murah merental dari pada membeli," katanya.
Sementara itu, anggoata Fraksi Hijau, Hasan Ibrahim mengatakan pihaknya juga tidak setuju dengan pengajuan pembelian kendaraan pool penjemputan tamu yang diajukan Biro Umum Setda Provinsi Jambi.
"Fraksi hijau menolak rencana pembelian kendaraan dinas untuk poll penjemputan tamu. Kita akan sampaikan pandangan faksi besok," katanya.
Alasan dia, pengajuan tersebut tidak tepat moment. Dalam anggaran biaya tambahan ajuan anggaran hanya untuk menambah kekurangan bukan untuk mengeluarkan pengeluaran yang terbilang besar. "Itu tidak masuk dalam konteks anggaran tambahan, kalau mau silahkan ajukan pada ABPD murni," katanya.
Sementara itu, Ketua Fraksi PDIP, Chumaidi Zaidi, tegas menyatakan fraksinya tidak sependapat dengan pembelian kendaraan tersebut. Kata dia, tidak efektif kalau hanya sekedar menyambut tamu, lebih baik menyewa saja.
Menurut dia lagi, pihaknya juga tidak sependapat dengan ajuan dari Biro Umum Setda Provinsi Jambi yang mengajukan Rp14 miliar untuk pembelian tersebut. Pasalnya, dalam ajuan itu ada juga diperuntukan untuk kendaraan dinas staf ahli, yakni jenis Pajero. "Staf ahli kok pakai Pajero. Itu tidak tepat aturan," katanya.
Dalam Permendagri nomor 11 tahun 2007 diatur jenis-jenis kendaraan operasional atau dinas jabatan. Untuk tingkat Eselon II hanya diperbolehkan membeli kendaraan jenis Sedan atau Minibus dengan kapasitas 2000.
Sebelumnya, fraksi gerakan keadilan melalui Supriyanto dan Syahbandar juga menyatakan hal serupa. Menurut mereka pembelian tersebut tidak tepat dikarenakan masih banyak kebutuhan lain yang lebih penting.
Apalagi, kata Supriyanto, menyewa lebih hemat dibandingkan membeli. Dalam satu tahun diperkirakan maksimal kedatangan sekelas menteri hanya 30 kali. Jika dihitung biaya sewa sejinis Alphard dalam satu hari sebenyak Rp4,5 juta. Artinya hanya dibutuhkan sekitar Rp135 juta persipan untuk satu tahun.
Dalam lima tahun hanya butuh Rp675 juta. Dibandingkan membeli, harga untuk mobil berkisar antara Rp688 juta sampai Rp1,3 miliar belum lagi ditambah perawatan dan bensin serta lain-lainnya.
(ANT.KR-YJ)
Jika sebelumnya, Fraksi Gerakan keadilan yang menolak, kini giliran fraksi PAN, PDI dan Fraksi Hijau.
Perwakilan Fraksi PAN DPRD Provinsi Jambi, di Jambi, Senin, Alam Sukisman, menyatakan, fraksinya menolak rencana pembelian kendaraan dinas itu karena dinilai tidak tepat.
"Melihat kondisi keuangan Pemerintah Provinsi Jambi, pembelian mobil itu tidak tepat. Kita akan menolak rencana pembelian itu dalam penyampaian pandangan fraksi pada KUA PPAS APBDP 2011," katanya.
Menurut dia, pembelian kendaraan tersebut terlalu berlebihan. Pihaknya mengingatkan Pemerintah Provinsi untuk berhati-hati dan lebih efisien dalam penggunaan anggaran. Harusnya, pengajuan itu diseleksi dulu sebelum diajukan ke DPRD.
Jika beralasan untuk mobil antar-jemput, katanya, lebih baik menyewa saja. "Alasan untuk penyambutan tamu Hari Pers Nasional (HPN) dan Perkemahan Putri Tingkat Nasional 2012 tidaklah tepat. Karena yang diajukan empat mobil mewah, sedangkan sisa menterinya apakah menyewa?," katanya.
"Kalau menyewa, kenapa tidak sekalian saja. Lagian berapa banyak dalam satu tahun Menteri yang datang ke Jambi. Kalau menyewa kita hanya bayar sewa rental, kalau beli kita harus merawat, beli bensin dan lain-lain. Hitung-hitungannya, lebih murah merental dari pada membeli," katanya.
Sementara itu, anggoata Fraksi Hijau, Hasan Ibrahim mengatakan pihaknya juga tidak setuju dengan pengajuan pembelian kendaraan pool penjemputan tamu yang diajukan Biro Umum Setda Provinsi Jambi.
"Fraksi hijau menolak rencana pembelian kendaraan dinas untuk poll penjemputan tamu. Kita akan sampaikan pandangan faksi besok," katanya.
Alasan dia, pengajuan tersebut tidak tepat moment. Dalam anggaran biaya tambahan ajuan anggaran hanya untuk menambah kekurangan bukan untuk mengeluarkan pengeluaran yang terbilang besar. "Itu tidak masuk dalam konteks anggaran tambahan, kalau mau silahkan ajukan pada ABPD murni," katanya.
Sementara itu, Ketua Fraksi PDIP, Chumaidi Zaidi, tegas menyatakan fraksinya tidak sependapat dengan pembelian kendaraan tersebut. Kata dia, tidak efektif kalau hanya sekedar menyambut tamu, lebih baik menyewa saja.
Menurut dia lagi, pihaknya juga tidak sependapat dengan ajuan dari Biro Umum Setda Provinsi Jambi yang mengajukan Rp14 miliar untuk pembelian tersebut. Pasalnya, dalam ajuan itu ada juga diperuntukan untuk kendaraan dinas staf ahli, yakni jenis Pajero. "Staf ahli kok pakai Pajero. Itu tidak tepat aturan," katanya.
Dalam Permendagri nomor 11 tahun 2007 diatur jenis-jenis kendaraan operasional atau dinas jabatan. Untuk tingkat Eselon II hanya diperbolehkan membeli kendaraan jenis Sedan atau Minibus dengan kapasitas 2000.
Sebelumnya, fraksi gerakan keadilan melalui Supriyanto dan Syahbandar juga menyatakan hal serupa. Menurut mereka pembelian tersebut tidak tepat dikarenakan masih banyak kebutuhan lain yang lebih penting.
Apalagi, kata Supriyanto, menyewa lebih hemat dibandingkan membeli. Dalam satu tahun diperkirakan maksimal kedatangan sekelas menteri hanya 30 kali. Jika dihitung biaya sewa sejinis Alphard dalam satu hari sebenyak Rp4,5 juta. Artinya hanya dibutuhkan sekitar Rp135 juta persipan untuk satu tahun.
Dalam lima tahun hanya butuh Rp675 juta. Dibandingkan membeli, harga untuk mobil berkisar antara Rp688 juta sampai Rp1,3 miliar belum lagi ditambah perawatan dan bensin serta lain-lainnya.
(ANT.KR-YJ)
Aji Gelar Pelatihan Pemanfaatan Hak Informasi Publik
Bandarlampung (ANTARA News) - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Bandarlampung bekerjasama dengan Centre of Law And Democracy (CLD) menggelar pelatihan bertema "Bagaimana pemohon bisa memanfaatkan hak atas informasi publik" di Bandarlampung, Selasa dan Rabu (29/6) mendatang.
Ketua AJI Kota Bandarlampung Wakos Reza Gautama, di Bandarlampung, Selasa, mengungkapkan, pelatihan itu akan diikuti oleh 20 peserta dari berbagai kalangan, diantaranya jurnalis, dan LSM.
"Semua warga berhak untuk mengakses informasi publik yang tersedia di badan-badan publik dan harus tahu bagaimana prosedural untuk mengaksesnya," kata dia.
Pelatihan itu akan diisi oleh tiga trainner, yaitu executive DIrector CLD Toby Mendel, Legal Officer CLD Michael Karanicolas, dan pengurus AJI Indonesia, Jajang Jamaludin.
Selain itu, komisioner Komisi Informasi Lampung juga dijadwalkan menjadi salah satu pembicara.
Menurut Wakos, pelatihan itu bertujuan untuk memberdayakan kelompok masyarakat sipil setempat dalam memahami konsep-konsep kunci yang mendasari hak atas informasi, sehingga UU Keterbukaan Informasi Publik bisa dimanfaatkan secara maksimal.
"Kegiatan ini merupakan ajang berbagi pengalaman dan bertukar pikiran mengenai praktek dan informasi dalam rangka implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik," kata Wakos.
Secara relatif, dia melanjutkan, undang-undang itu terbilang baik karena memberikan kesempatan pada warga Indonesia untuk mengakses unformasi yang terdapat pada badan publik.
Menurut dia, permintaan informasi dari media dan kelompok masyarakat sipil saat ini terbilang relatif rendah, sehingga pelatihan itu diharapkan dapat memicu peningkatan permintaan tersebut," kata dia.
Ketua AJI Kota Bandarlampung Wakos Reza Gautama, di Bandarlampung, Selasa, mengungkapkan, pelatihan itu akan diikuti oleh 20 peserta dari berbagai kalangan, diantaranya jurnalis, dan LSM.
"Semua warga berhak untuk mengakses informasi publik yang tersedia di badan-badan publik dan harus tahu bagaimana prosedural untuk mengaksesnya," kata dia.
Pelatihan itu akan diisi oleh tiga trainner, yaitu executive DIrector CLD Toby Mendel, Legal Officer CLD Michael Karanicolas, dan pengurus AJI Indonesia, Jajang Jamaludin.
Selain itu, komisioner Komisi Informasi Lampung juga dijadwalkan menjadi salah satu pembicara.
Menurut Wakos, pelatihan itu bertujuan untuk memberdayakan kelompok masyarakat sipil setempat dalam memahami konsep-konsep kunci yang mendasari hak atas informasi, sehingga UU Keterbukaan Informasi Publik bisa dimanfaatkan secara maksimal.
"Kegiatan ini merupakan ajang berbagi pengalaman dan bertukar pikiran mengenai praktek dan informasi dalam rangka implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik," kata Wakos.
Secara relatif, dia melanjutkan, undang-undang itu terbilang baik karena memberikan kesempatan pada warga Indonesia untuk mengakses unformasi yang terdapat pada badan publik.
Menurut dia, permintaan informasi dari media dan kelompok masyarakat sipil saat ini terbilang relatif rendah, sehingga pelatihan itu diharapkan dapat memicu peningkatan permintaan tersebut," kata dia.
Langganan:
Postingan (Atom)