Fajar Pratama - detikNews
Jakarta - Pembentukan Satgas TKI dinilai hanya sebagai solusi instan untuk mengatasi persoalan di sektor tersebut. Pemerintah seharusnya membenahi ekonomi berbasis pedesaan untuk memutus mata rantai pengiriman TKI.
"Perlu fokus di pembangunan ekonomi pedesaan. Jangan hanya satgas. Sedikit-sedikit bikin satgas. Sudah 14 satgas sejauh ini," tutur anggota DPR dari Komisi IX Nur Suhud dalam diskusi Polemik Trijaya, di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (24/6/2011).
Politisi PDI Perjuangan ini juga menilai hampir semua TKI yang bekerja di luar negeri berangkat karena adanya rasa keterpaksaan. Mereka pergi justru dengan beban yang tinggi.
"Suatu riset mengatakan mayoritas TKI kalau kita wawancara dengan sabar tidak terburu-buru sabar, 95 persen pergi ke luar negeri karena keterpaksaan, meninggalkan keluarga itu beban bukan suatu kesenangan, pergi mencari kerja dengan beban penderitaan," ujarnya.
Untuk memperbaiki kinerja membela WNI yang terancam hukuman mati di luar negeri, Presiden membentuk satuan tugas khusus. Presiden juga membentuk atase hukum dan HAM di kedutaan Indonesia yang berada di negara dengan jumlah TKI besar. Atase ini terutama bertugas membantu penanganan kasus-kasus hukum yang dialami TKI.
Apa tugas Satgas TKI tersebut? Dalam keterangan tertulisnya, Staf Khusus Presiden bidang Bencana Alam dan Bantuan Sosial, Andi Arief memaparkan tugas Satgas TKI terkait erat dengan WNI di luar negeri yang terancam dihukum mati. Lokasinya berada di sejumlah negara.
Contonhnya, ada 5 WNI yang membunuh warga Pakistan, namun berhasil dapat pemaafan. Meski begitu, perlu ketegasan kapan jatuh tempo bayar uang diyat. Ada juga Saidah bin Misnadi, Sumartini binti Munggi dan Larnah binti wartak yang divonis mati akibat kasus sihir. Sutinah binti Jumadi juga sudah divonis pancung karena membunuh/mencuri.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar