"Yang dekat dengan Presiden pun kalau memang sudah ada bukti ya kami terus."
VIVAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah tebang pilih dalam menangani kasus korupsi. KPK juga membantah keras ada politisasi dalam penyelidikan kasus pembangunan Wisma Atlet di Palembang.
"Kami tidak melihat latar belakang parpol," kata Busyro Muqoddas kepada wartawan di Istana Negara, Jumat 6 Mei 2011.
Dalam kasus pembangunan wisma atlet itu, KPK telah menetapkan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga, Wafid Muharram, sebagai tersangka. Nama salah petinggi Demokrat disebut-sebut terlibat dalam kasus ini, meski dibantah keras Demokrat.
Menurut Wakil Ketua KPK M Jasin, tindak lanjut dalam penanganan satu perkara pasti terkait barang bukti. "Yang dekat dengan Presiden pun kalau memang sudah ada bukti , ya kami teruskan," kata Jasin.
KPK, lanjutnya, pernah menyeret hampir semua partai politik ke pengadilan. "Amrun Daulay dari mana? dari biru (Demokrat) kan? Bupati Boven Digul juga dari biru kan?" kata Jasin dengan nada meninggi. Dengan sejumlah contoh itu, kata Jasin, menjadi sangat jelas bahwa KPK tidak tebang pilih dan tidak bermuatan politis, seperti yang dikabarkan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar