Jakarta (ANTARA News) - Menteri BUMN Dahlan Iskan meminta direksi perusahaan milik negara (BUMN) tidak cengeng, sebaliknya harus menjadi pekerja keras sehingga membawa perusahaan ke arah yang lebih baik.
"BUMN merupakan korporasi bukan instansi, sehingga dibutuhkan direksi yang benar-benar tangguh," kata Dahlan di sela seminar bertajuk "Menggagas konsep ideal pengelolaan migas dan peran terbaik Pertamina sebagai perusahaan energi/migas negara," di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta, Kamis.
Menurut Dahlan, mengelola korporasi sangat berbeda dari mengelola instansi sehingga birokrasi di BUMN harus segera dihilangkan.
"Pemimpin dalam korporasi tidak boleh lagi berperilaku seperti seorang pemimpin instansi," tegasnya.
Dahlan meminta para direksi tidak gampang mengeluh, meminta petunjuk, meminta arahan dan meminta dibuatkan keputusan.
Kementerian BUMN sendiri sudah mengeluarkan kebijakan pelimpahan sebanyak 18 kewenangan kementrian kepada korporasi.
"Pelimpahan wewenang tersebut riil dan konkret sehingga tidak ada lagi intervensi dari luar perusahaan dalam pengambilan keputusan yang sifatnya korporasi," katanya.
Pelimpahan wewenang juga diserahkan kepada dewan komisaris agar dalam setiap pengambilan keputusan dapat bersikap tegas.
"Komisaris harus mampu menyatakan tidak atau ya...dalam pengambilan keputusan. Komisaris jangan memberikan pernyataan atau keputusan yang banci," ujarnya.
Ia menjelaskan, selama ini di sejumlah BUMN banyak keputusan yang sudah diambil oleh dewan komisaris namun tidak tegas, atau memberi banyak catatan tambahan.
"Komisaris itu harus tegas jangan "banci". Ibarat ibu-ibu...kalau hamil ya hamil. Tidak ada setengah hamil, atau agak hamil," katanya.
Pada seminar yang dihadiri sekitar 200 karyawan Pertamina itu, Dahlan juga menegaskan tidak boleh lagi ada intervensi dalam pengelolaan BUMN.
Selama ini intervensi diduga justru banyak diundang oleh orang dalam perusahaan sendiri dari pada intervensi dari luar perusahaan.
"Kalau terbukti demikian, saya tidak segan-segan mengganti direksi atau siapapun pejabat BUMN yang mengundang intervensi," katanya.(*)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar