Dana Kampanye Parpol Belum Transparan Picu Terjadinya Korupsi Pemilu

Rini Friastuti - detikNews

Jakarta - Akuntabilitas keuangan khususnya mengenai dana kampanye masih menjadi tantangan para parpol untuk mendongkrak integritas. Namun dalam kajian oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Transparency International Indonesia (TII) pada Desember 2013 lalu masih menemukan standar pelaporan keuangan tiap-tiap parpol masih belum bisa akuntabel.

"Banyak sekali dampak tidak transparannya dana kampanye yang dilakukan oleh parpol. Akibatnya, integritas penyelenggaraan pemilu masih sulit didapat apabila masih banyak praktik transaktif yang mengacu kepada korupsi pemilu," ujar Direktur Program TII Indonesia, Fahmi Badoh dalam diskusi bersama wartawan di Bakoel Koffie, Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Minggu (23/2/2014)

Menurutnya, korupsi pemilu tak dapat dipisahkan dari korupsi politik, dimana relasi antara parpol, kandidat dengan penyumbang dan parpol serta penyelenggara pemilu di sisi lainnya, telah terjadi sejak kampanye pemilu. Maraknya korupsi pemilu menyebabkan hasil pemilu terasa kurang legitimate.

"Sehingga masyarakat lebih banyak untuk bersikap pesimis terhadap anggapan yang terjadi akibat adanya korupsi politik yang dilakukan parpol selama kampanye," jelasnya.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Global Corruption Barometer 2013, tingkat persepsi masyarakat terhadap korupsi meningkat 2 kali lipat. Tingkat permisif masyarakat terhadap korupsi pun ternyata masih tinggi. Lalu apa sebaiknya yang harus dilakukan masyarakat untuk lebih awas terhadap korupsi pemilu dalam tubuh parpol?

"Salah satunya, masyarakat perlu mencatat janji apa saja yang sudah dikatakan kandidat parpol yang nanti bisa kita tagih pasca pemilu apabila mereka mendapatkan kursi di pemerintahan," kata Koordinator ICW, Ade Irawan dalam diskusi yang sama.

Ade menambahkan, sebenarnya banyak hal yang bisa dilakukan parpol untuk menjadi partai yang berintegritas tanpa harus melakukan cara yang 'tidak bersih'.

"Banyak celah yang bisa digunakan untuk menjadi kandidat yang beritegritas tanpa harus 'bermain' uang. Laporan keuangan secara berkala pada publik tentu dapat menjadi langkah awal menciptakan parpol yang bebas dari korupsi politik," tuturnya.

"Ada laporan berkala, agar parpol mendokumentasikan dana kampanye mereka. Setiap 3 bulan sekali mereka harus melaporkan dana kampanye mereka," sambung Ade.

"Yang paling penting, partai kandidat mampu dan mau mendokumentasikan dana kampanye mereka. Ini merupakan satu langkah baik untuk dokumentasikan dana kampanye sehingga integritas dan akuntabilitas partai dapat terjaga," paparnya.