Jpnn
JAKARTA - Kasus dugaan manipulasi data dalam tes CPNS honorer kategori dua (K-2) direspons Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Azwar Abubakar. Menurut dia, kesalahan itu ada pada pemerintah daerah (pemda).
Azwar mengatakan, pemdalah yang mengusulkan nama-nama peserta tes honorer K-2 tersebut. Usul itu ditandatangani langsung oleh bupati, wali kota, atau gubernur selaku pejabat pembina kepegawaian (PPK).
“Apakah kalau kesalahan itu terjadi di daerah, maka pemerintah pusat juga yang harus menanggung kesalahan ini? Janganlah kami ini dijadikan keranjang sampah, tempat untuk melempar kesalahan yang dilakukan pihak lain,” kata Azwar di Jakarta, Rabu (26/2).
Kendati demikian, pihaknya tidak mau cuci tangan dan membiarkan kasus itu berlanjut. Azwar mengatakan, pihaknya akan segera menyelidiki data palsu yang dilaporkan. Dia meminta pemda mengusut honorer K-2 yang bodong.
Azwar mengatakan, pihaknya sempat curiga dengan data honorer K-2. Ada kejanggalan dari segi jumlah. Dalam database yang ada, jumlah tenaga honorer 172 ribu. Tapi, saat tes 3 November 2013, peserta membeludak hingga lebih dari 600 ribu orang.
“Bukan mustahil kalau banyak pihak yang melakukan rekayasa, memasukkan orang baru dan memanipulasi data, sehingga honorer lama tersingkir lantaran tesnya kalah dengan yang masih muda-muda," ujarnya. (mia/c10/ca)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar