Oleh: Firman Qusnulyakin
INILAH.COM, Jakarta - Digitalisasi rekapitulasi suara ke website Komisi Pemilihan Umum (KPU), dianggap positif. Cara ini bisa menekan upaya jual beli suara yang selalu dikhawatirkan berbagai pihak.
Keputusan KPU mengunggah hasil rekapitulasi suara di Dokumen C1 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) ke Website KPU, direspon positif.
Keputusan itu dinilai bisa menekan praktek jual beli suara di Pemilu 2014 mendatang. Jual beli suara kerap dicurigai terjadi saat suara masuk di TPS dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).
"KPU ingin menciptakan pemilu yang bersih dengan mendorong transparansi dokumen C1 ke wilayah publik melalui website KPU," kata Ketua Forum Telematika KTI Hidayat Nahwi Rasul kepada INILAH.COM, Kamis (13/2/2014).
Namun, putusan ini bukannya tanpa resiko dan membutuhkan antisipasi yang lebih banyak. Sebab sejumlah persiapan harus dilakukan KPU untuk bisa mewujudkan hal ini.
Dipaparkan Hidayat, mekanisme pengumpulan dan pengunggahan data dari TPS dibutuhkan sejumlah peralatan. Agar suara dari 153.357.307 pemilih yang tersebar di 583.393 TPS, terakomodir.
"KPU harus menyiapkan scanner sesuai dengan jumlah TPS, jaringan internet dan perangkat komputer," kata Ketua DPP LDII ini.
Problem yang berpotensi muncul adalah sistem admin untuk mengapload data (user name dan password), tenaga IT, server yang canggih, serta wilayah-wilayah yang belum tersambung dengan internet.
Apabila hal ini tidak diantisipasi dengan baik, maka kesalahan pada Pemilu 2009 yakni IT KPU menjadi rusak, bisa terulang kembali.
Untuk itu, KPU perlu mengumumkan kepada publik dan menguji kehandalan sistem IT yang digunakan berikut cara kerjanya. Agar mendapat masukan dari masyarakat, khususnya pemerhati dan aktivis teknologi informasi.
"Hingga skenario yg ditetapkan oleh KPU tersebut tidak dinilai hanya akal-akalan saja," tandas alumnus Universitas Hasanuddin ini. [gus]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar