Nenek Fatimah Terbebas dari Tuntutan Rp 1 M, Langsung Sujud Syukur

 Jpnn

TANGERANG - Mendengar putusan bebas itu, Hj Fatimah langsung sujud syukur. Wajah nenek yang sudah lanjut usia itu terlihat sumringah saat keluar dari persidangan.

”Pasti senang sekali karena diputus bebas, ” singkat Fatimah sembari keluar dari ruang persidangan di Pengadilan Negeri Tangerang, Kamis (30/10).   

Putri bungsu Fatimah, Amas, 37, mengaku berterima kasih atas putusan dan keadilan yang diberikan majelis hakim dalam proses persidangan ini. Baginya, putusan ini sangat membantu pihak keluarga. Apalagi, pihaknya tidak memiliki uang sesuai yang diminta oleh penggugat.  

Kuasa hukum Fatimah Aris Purnomo Hadi mengatakan, putusan hakim yang membebaskan kliennya dari segala tuntutan perdata sudah sesuai dengan aturan. Mengingat, terang Aris, ada dua perkara yang digabung menjadi satu dan itu tidak dapat dilanjutkan.

Menurut Aris, surat gugatan yang dilayangkan terhadap kliennya, menyebutkan Fatimah melakukan perbuatan melanggar hukum. Selain itu ada perbuatan wanprestasi yang dilakukan suaminya, H Aburahman terkait janji membayar lahan milik Nurhakim namun tidak dilakukan. Padahal dalam jurisprudensi, tidak boleh dua perkara digabung dalam satu gugatan.

”Sudah tepat apa yang diputuskaan hakim,” kata Aris. (fin/awa/jpnn)

Kemlu AS: Menhan Ryamizard bukan Pelanggar HAM

TEMPO.CO, WASHINGTON - Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat menyatakan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu tidak terlibat dalam pelanggaran hak-hak asasi manusia, seperti dituduhkan beberapa aktivis. Pernyataan itu disampaikan Juru bicara Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, Jen Psaki, dalam brifing media rutin harian, Selasa lalu di Washington DC menjawab pertanyaan wartawan.

"Kami tentu saja mengetahui tuduhan pelanggaran HAM yang dilakukan tentara Indonesia, saat sang Jenderal menjabat sebagai Kepala Staf. Tetapi, kami tidak melihat tuduhan apapun yang terkait dengan menteri pertahanan itu secara eksplisit ke pelanggaran HAM secara spesifik," kata Psaki, seperti dilansir dalam transkrip US Department of State Daily Briefing tertanggal 28 Oktober 2014.
"Tentu saja, ini sesuatu yang kami ikuti dan amati secara seksama," tambah dia.
Pertanyaan tersebut tampaknya telah diajukan oleh sang wartawan sehari sebelumnya, namun baru dijawab pada pers brifing hari Selasa itu.
Psaki juga menyatakan Amerika Serikat mencatat bahwa militer dan Indonesia secara keseluruhan telah melakukan reformasi yang signifikan selama 16 tahun terakhir, sejalan dengan transisi demokratik Indonesia. "Ini sesuatu yang jelas didorong oleh Amerika Serikat, dan kami berharap tren reformasi akan terus berlangsung," kata Psaki.
Sang wartawan yang hanya disapa Psaki sebagai Scott tersebut juga mempertanyakan kewarganegaraan Menteri BUMN Rini Soemarno yang lahir di Maryland, Amerika Serikat. Namun, Psaki mengaku tidak tahu dan akan mengeceknya. Sebagaimana dketahui, Amerika Serikat adalah penganut prinsip kewarganegaraan "ius soli" yakni hak kewarganegaraan individu berdasarkan wilayah tempat dia dilahirkan.
Ryamizard terpilih sebagai Menteri Pertahanan Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla pekan ini. Beberapa aktivis HAM mengecam penunjukan Ryamizard yang dituding bersikap keras saat menjadi petinggi militer di Aceh dan Papua, dan dikaitkan dengan pembunuhan pemimpin adat Papua Theys Eluay.
NATALIA SANTI

Hebat! 1 Juta Lebih Salinan Putusan Diupload MA, Terus Bertambah Tiap Hari

Andi Saputra - detikNews

Jakarta - Bisa jadi Mahkamah Agung (MA) menjadi satu-satunya lembaga di Indonesia yang mempublikasikan hasil kinerjanya paling banyak. Lewat websitenya, MA telah mempublikasikan lebih dari 1 juta salinan putusan dan terus bertambah setiap harinya.

"Hingga saat ini, jumlah putusan pengadilan yang dipublikasikan di Direktori Putusan berjumlah 1.047.101 putusan," kata panitera MA, Soeroso Ono sebagaimana dikutip dari website MA, Jumat (31/10/2014).

Upload 1 juta putusan itu mulai dirintis dari medio tahun 2000-an. Setelah dipelopori MA, pengadilan di bawahnya mengikuti putusan-putusan serupa. Untuk 2014 ini, MA telah mengupload 7.526 putusan dan sisanya dari berbagai daerah. Pada 24 Oktober lalu, MA mengupload sebanyak 1.921 putusan.

Hingga pagi ini, untuk wilayah hukum Jakarta, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) paling banyak mengunggah yaitu sebanyak 3.333 putusan dan paling buncit yaitu PN Jakarta Utara (Jakut) hanya 500 putusan. Itu pun banyak putusan-putusan yang diputus tahun 2013 dan 2012 atau sebelumnya.

Untuk luar Jakarta, PN Blitar dan PN Denpasar bersaing ketat dalam mempublikasikan putusannya. PN Blitar hingga pagi ini telah mengupload sebanyak 6.278 putusan sedangkan PN Denpasar sebanyak 5.875 putusan. Adapun PN Bandung sebagai pengadilan terbaik se-Indonesia tahun 2014 baru mengupload 766 putusan.

Jika Terbukti Keluyuran, Napi Mochtar Terancam Tak Dapat Remisi

Edward Febriyatri Kusuma - detikNews

 Jakarta - Dirjen Pas telah membentuk tim pemeriksa terkait kasus keluyurannya Mantan Walikota Bekasi Mochtar Mohamad. Jika terbukti, maka hak remisi dan pembebasan bersyarat akan dicabut.

"Saat ini tim pemeriksa masih bekerja secara intensif terhadap pelanggaran yang dilakukan Mochtar Mohammad," ujar Kasubdit Komunikasi Dirjen PAS Akbar Hadi dalam rilis yang diterima detikcom, Kamis (30/10/2014).

Hasil pemeriksaan akan langsung dilaporkan kepada Menkuham Yasonna H. Laoly."Jika ditemukan bukti adanya pelanggaran maka kepada yang bersangkutan akan diberikan sanksi sesuai ketentuan PP 32/99, diantaranya pencabutan hak-haknya seperti remisi, asimilasi atau pembebasan bersyaratnya," imbuh Akbar.

Akbar menegaskan sanksi berat juga akan diterima pejabat dan pegawai yang bertanggung jawab. Terhadap keluarnya program asimilasi narapidana.
"Diberikan sanksi atau dijatuhi hukuman disiplin sesuai PP 53/2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil," tutupnya

Ahok: Banjir di Jakarta karena Korupsi

INILAHCOM, Jakarta - Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengatakan korupsi menjadi akar persoalan banjir di ibu kota, karena semua fasilitas dan sarana justru tidak digunakan secara maksimal.

"Orang pintar banyak, uang banyak, saat saya masuk ke DKI uangnya Rp41 triliun, tahun ini hampir Rp80 triliun, saya sangat yakin akar persoalan adalah korupsi, tidak ada yang lain," tandas Basuki di Jakarta, Kamis.

Ia menyampaikan hal itu pada Seminar Sehari Solusi Mengatasi Banjir Jakarta digelar oleh Masyarakat Hidrologi Indonesia bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta di Hotel Century Park Senayan.

Menurut Ahok, gaji pegawai negeri sipil (PNS) terendah di DKI Jakarta saat ini Rp7 juta, tahun depan terendah minimal Rp12 juta, tapi pelayanan publik belum maksimal.

"Masalahnya bukan uang, tapi seberapa nekat saya memecat pegawai yang tidak mau patuh, kalau tidak menurut jadi staf saja," kata dia.

Ia melihat terlalu banyak permainan dalam mengatasi banjir. Dinas terkait lebih berorientasi mendapatkan komisi proyek.

"Penanganan banjir di DKI Jakarta menjadi tugas rutin, tapi mengapa harus diserahkan kepada swasta, saya perintahkan semua peralatan pendukung dibeli," kata dia.

Dengan uang yang ada, tambah dia, sebenarnya DKI Jakarta bisa melakukan apa saja untuk mengatasi banjir.
Dalam mengatasi banjir, ke depan DKI lebih fokus memperkuat tanggul yang sudah ada, serta pengadaan peralatan untuk mengeruk sampah dan lumpur yang mengendap. [ant]

Susi Bikin Pegawainya Terus Tertawa

 Jpnn

JAKARTA--Suasana berbeda terasa di Kementerian Perikanan dan Kelautan saat acara serah terima jabatan Susi Pudjiastuti dengan menteri sebelumnya, Sharief Cicip Sutarjo, Rabu (29/10).

Ratusan pegawai kementerian tersebut, tampak tak sabar menyambut kedatangan menteri baru itu.

Saat sosok Susi yang terkenal eksentrik masuk, semua pegawai langsung menyambutnya dengan sorak-sorai. Susi yang tampil beda dengan kebaya dan sanggul ala Raden Ajeng Kartini langsung menyapa para pegawainya sebelum naik ke podium yang telah disiapkan.

Susi termasuk orang yang blak-blakan dan humoris. Ketika memberikan sambutan, ia tak henti-hentinya memunculkan banyolan yang membuat semua yang hadir tertawa.

Dalam hal ini, Susi menyadari betul bahwa ia banyak mendapat sorotan, oleh karena itu ia meminta para pegawai untuk mengingatkannya.

"Saya sedang belajar jadi kalau ada hal-hal yang tidak pantas, tidak layak, ada yang bilang "Bu Menteri jangan gitu". Saya merasa tidak ada yang negur, karena nyebutnya 'Bu Menteri'. Siapa Bu Menteri. Kalau panggil saya, Bu Susi, tahu saya, jadi kalau ingetin jangan sebut Bu Menteri, saya tenang saja karena nama saya bukan Bu Menteri," canda Susi pada para pegawainya.

Cicip yang berada di samping Susi pun tak kuasa menahan tawa setiap kali ia bercanda dalam sambutan.

Meski sudah banyak pengalaman di bidang bisnis perikanan sekitar 33 tahun dan penerbangan 10 tahun, Susi tak menyombongkan dirinya. Wanita yang tak menyelesaikan pendidikannya di bangku SMA itu justru merendah dan bangga bisa bekerja dengan para eselon I yang menurutnya sangat berbakat.

"Tadinya saya sedikit ragu, karena saya tahu hampir semua eselon I ini akademisi yang handal semua. Doktor, profesor. Dengan ijazah saya, mau apa saya ini ngobrol dengan bapak-bapak. Tapi saya surprise sendiri, kita bisa bicara time along sampai sore. Mudah-mudahan oke kita bekerja dengan baik," kata Susi.

Susi yang sangat fasih berbahasa Inggris ini tak sungkan mengajak para pegawainya untuk bahu membahu-bahu menyelesaikan program pemerintah yang lebih cepat dan efisien.

"Jadi Bapak dan Ibu semua, siap bekerja bantu saya," seru Susi pada para pegawainya. Semua serentak menjawab siap.

"Siap bekerja siang malam?" tanyanya lagi sambil tertawa. Sebagian pegawai menjawab siap, sedangkan sisanya tertawa.

"Lho kok ketawa, siap bekerja siang malam dengan saya enggak nih?" tanya Susi lagi sambil tertawa. Semua pun menjawab siap sambil tertawa.

Menurut salah satu pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan yang tak ingin disebutkan namanya, sejak Susi menjadi menteri ada aturan kerja baru yang diterapkan.

Jam kerja pegawai pukul 08.00-16.00 WIB diganti menjadi pukul 07.00-15.00 WIB. Alasannya, agar para pegawainya bisa terhindar dari kemacetan.

"Menurut Bu Susi kalau pulang cepat waktu untuk berkumpul dengan keluarga pun jadi lebih cepat," tutur pegawai tersebut. Para pegawai menerima aturan baru itu dengan senang hati.

Pegawai itu menyebut, Susi adalah sosok yang fleksibel dan cekatan. Cara bicaranya pun lebih luwes dibanding menteri-menteri sebelumnya yang sangat formal dalam berbicara.

Seperti diketahui, Susi Pujiastuti adalah wanita pebbisnis yang merangkak dari bawah. Dilahirkan dari kalangan pedagang, Susi memulai karirnya  sebagai pedagang ikan segar. Ia sukses di industri perikanan modern dan penerbangan carter beraset ratusan miliar rupiah.

Masing-masing adalah PT ASI Pujiastuti Marine Product yang bergerak di bisnis perikanan, dan Susi Air yang merupakan maskapai sewa dengan hampir 50 pesawat propeler jenis Cessna Grand Caravan dan Avanti. Dari dua perusahaan itu, Susi bisa menghidupi ribuan karyawan.

 Seusai memutuskan keluar dari bangku SMA di daaerah perbatasan Cilacap dengan Jawa Barat, Jawa Tengah, pada 1983, Susi mulai menjalani pekerjaannya sebagai pengepul ikan dengan modal pas-pasan.

Usahanya terus berkembang. Tidak puas hanya berbisnis ikan laut di satu daerah, Susi mulai melirik daerah Pangandaran di pantai selatan Jawa Barat. Di sana usaha perikanannya maju pesat. Jika semula dia hanya memperdagangkan ikan dan udang, maka Susi mulai memasarkan komoditas yang lebih berorientasi ekspor, yaitu lobster.

Dia membawa dagangannya sendiri ke Jakarta untuk ditawarkan ke berbagai restoran seafood dan diekspor. Karena besarnya permintaan luar negeri, untuk menyediakan stok lobster, Susi pun harus berkeliling Indonesia mencari sumber suplai lobster. Ia lalu membeli pesawat jenis Cessna agar memudahkan pemasarannya. Alat transportasi itu sangat membantunya mengangkut lobster dari daerah ke daerah lainnya. (flo/jpnn)

Amien Sependapat dengan JK Soal Kenaikan Harga BBM

Oleh: Aris Danu

INILAHCOM, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan kebijakan untuk menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah langkah yang harus diambil di pemerintahannya.

Sebab jika pemerintah tak menaikan harga BBM, maka subsidi akan terus membabani anggaran negera.

"Saya kira BBM ini pilihannya bukan soal maukah kita jalankan pemerintahan sampai dengan anggaran menggunakan uang rakyat atau tidak. Itu saja pilihannya. Maukah kita habiskan BBM itu dijalan atau kita mau bikin jalan, bikin sekolah, bikin rumah sakit. Pilihannya itu bukan masalah naik atau tidaknya," kata JK di Hotel Dharmawangsa, Rabu (29/10/2014).

Sementara itu Ketua Majelis Pertimbangan PAN, Amien Rais sependapat dengan JK soal kenaikan harga BBM. Menurutnya, semua pihak harus memberikan kesempatan kepada pemerintahan Jokowi-JK.

"Kita akan berikan kesempatan yang sepantasnya bukan satu dua bulan tapi ada waktu yang pantaslah untuk berikan adjusment apakah ini sukses atau tidak. Jadi jangan belum apa-apa kita sudah berikan adjusment tidak mungkin karena banyek the right man," katanya.[jat]

Pendapat Yusril Soal Munculnya Pimpinan DPR Tandingan

TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan pembentukan Pimpinan DPR tandingan oleh Koalisi Indonesia Hebat (KIH) sungguh memprihatinkan bagi perkembangan demokrasi.

"Politisi kita belum mampu mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan kelompok dan kepentingan pribadi. Para politisi harusnya mampu mengedepankan musyawarah dalam memecahkan persoalan bangsa, bukan  main kuat-kuatan dengan voting," ungkap Yusril, Rabu (29/10/2014).
"Kembalilah kepada kepribadian bangsa yang mengedepankan kepentingan bersama dan menjunjung tinggi kemajemukan. Negara ini takkan pernah akan berjalan baik dan sempurna kalau dikuasai oleh satu golongan saja, baik di eksekutif maupun di legislatif," Yusril menambahkan.
Kekuasaan, lanjut Yusril, harus berbagi secara adil dan berimbang. Semua harus diberi kesempatan untuk memimpin lembaga-lembaga negara secara proporsional.
Para politisi dapat bercermin pada pengisian jabatan-jabatan eksekutif dan legislatif di awal reformasi pasca Pemilu 99.
"Ada keseimbangan disana. Kedepankan musyawarah, bicara dari hati ke hati, jangan menutup diri apalagi arogansi. Selamatkan bangsa dan negara dari kekacauanInti dari semua itu adalah, para politisi harus mampu menahan diri," saran Yusril.
"Kedepankan kedewasaan berpolitik dan cari penyelesaian kompromi, kunci penyelesaian masalah yang kini dihadapi bangsa dan negara di tengah gejala yang mulai mengarah kepada kekisruhan," kata Yusril.

Yusril Ingatkan Politisi Kedepankan Kepentingan Bangsa

Jakarta (Antara) - Mantan Menkum dan HAM Yusril Izha Mahendra mengingatkan para politisi agar mengedepankan kepentingan bersama dan menjunjung tinggi kemajemukan karena itu kekuasaan harus berimbang, tidak hanya dikuasai satu golongan.

"Kembalilah kepada kepribadian bangsa yang mengedepankan kepentingan bersama dan menjunjung tinggi kemajemukan," kata mantan Menkum dan HAM Yusril Izha Mahendra di Jakarta, Rabu.
Pernyataan Yusril ini disampaikan menanggapi pembentukan pimpinan DPR tandingan. Menurut Yusril kejadian ini sungguh memrihatinkan bagi perkembangan demokrasi di Indonesia.
Yusril menegaskan negara Indonesia takkan pernah akan berjalan baik dan sempurna kalau dikuasai oleh satu golongan saja, baik di eksekutif maupun di legislatif. Kekuasaan, tambah Yusril, harus berbagi secara adil dan berimbang.
"Semua orang harus diberi kesempatan untuk memimpin lembaga-lembaga negara secara proporsional," katanya.
Yusril menilai para politisi belum mampu mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan kelompok dan kepentingan pribadi.
Menurut Yusril para politisi harusnya mampu mengedepankan musyawarah dalam memecahkan persoalan bangsa, bukan semata-mata main kuat-kuatan dengan voting.
Yusril juga minta para politisi dapat bercermin pada pengisian jabatan-jabatan eksekutif dan legislatif di awal reformasi pasca-Pemilu 1999. Dengan demikian, ada keseimbangan di sana.
"Kedepankan musyawarah, bicara dari hati ke hati, jangan menutup diri apalagi arogansi. Selamatkan bangsa dan negara dari kekacauan," katanya.
Menurut Yusril inti dari semua itu adalah, para politisi harus mampu menahan diri. Yusril menyarankan para politisi mampu kedepankan kedewasaan berpolitik dan cari penyelesaian kompromi.
"Inilah kunci penyelesaian masalah yang kini dihadapi bangsa dan negara di tengah gejala yang mulai mengarah kepada kekisruhan," ujarnya. (ar)

Kasus Talang Sari, Hendropriyono:Mereka Bunuh Diri

TEMPO.CO , Jakarta:Bekas Kepala Badan Intelijen Negara AM Hendropriyono mengatakan dirinya tidak membunuh 200 orang pada tragedi Talangsari, Lampung 1989. Hal ini diungkapkan Hendropriyono melalui wawancara dengan Jurnalis Amerika Serikat Allan Nairn yang bisa dilihat pada blog pribadinya allannairn.org yang diunduh Senin, 27 Oktober 2014.

Bekas Kepala BIN tersebut, menolak jika dikatakan orangnya yang menembak secara membabi buta, seperti cerita yang beredar, perkumpulan muslim ektrimis yang dipimpin oleh Warsidi. "Mereka membakar pondok persembunyiannya sendiri," ujar Hendropriyono.

Para korban, menurut Hendropriyono, dikumpulkan di suatu pondok dan tidak diizinkan keluar oleh Warsidi. Hendropriyono mengaku sudah memerintahkan mereka untuk keluar dan menyerah. Tapi, tiba-tiba api menyala sendiri dari dalam.(Baca:SBY Didesak Minta Maaf Atas Pelanggaran HAM Masa Lalu)

Mertua Komandan Paspampers Andika Perkasa ini sangat yakin mereka bunuh diri. Kesaksian beberapa anak kecil yang memberikan kesaksian bahwa orang-orang Hendropriyonolah yang menembaki orang-orang Warsidi yang menewaskan ratusan orang tersebut. "Mereka masih kecil, belum tahu apa-apa," ujarnya. Hendropriyono menjawab dengan sangat yakin meskipun sudah ditanyai beberapa kali. Allan juga menjelaskan temuan Komisi Nasional HAM.

Anak-anak tersebut, ujar Hendropriyono, hanya dendam atas kematian orangtua mereka. Hendropriyono justru menuding, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan LSM, memfitnahnya karena pembantaian ini menyangkut salah satu agama.(Baca:Kejaksaan Agung Tolak Usut Tujuh Kasus Pelanggaran HAM)

Hendropriyono mengaku siap jika kasus ini harus dipertanggungjawabkan."Jika ada pengadilan HAM untuk segala yang saya lakukan, saya siap," ujarnya kepada Allan.
ANDI RUSLI

Ini Gaya Blusukan Presiden Jokowi Saat Datangi Pengungsi Sinabung

Moksa Hutasoit - detikNews

Medan - Presiden Joko Widodo blusukan ke tiga titik untuk melihat kondisi para pengungsi erupsi Gunung Sinabung di Kabanjahe, Sumatera Utara. Selama bertemu warga, gaya Jokowi menyapa dan mendengar keluhan pengungsi terasa sangat cair.

Sebagai contoh saat Jokowi meninjau para pengungsi di bekas Kampus Bukit Barisan, Rabu (29/10/2014). Saat menyalami warga, Jokowi didatangi oleh seorang pria yang bertugas menjadi koordinator kegiatan belajar anak-anak pengungsi.

Pria itu mengeluh sulitnya kehidupan anak-anak di lokasi. Agar lebih nyaman ngobrolnya, Jokowi mengajak pria itu untuk berbicara di bawah pohon rindang.

Jokowi menanyakan jumlah KK yang ada di tempat pengungsian ini. Sejumlah warga pun mendekat untuk ikut nimbrung berbicara dengan orang nomor satu tersebut.

Tidak ada kesan penjagaan yang ketat. Diskusi yang terjadi sungguh sangat cair. Jika ada pertanyaan Jokowi yang tidak bisa dijawab, pria tersebut bahkan spontan berteriak memanggil rekannya yang lain untuk membantu menjawab.

Jokowi juga mengiyakan permintaan pria tersebut yang mengajaknya melihat tempat tidur pengungsian secara langsung. "Mana tempat tidurnya?" tanya Jokowi.

Bekas aula yang dijadikan tempat tidur darurat itu tidak jauh dari lokasi diskusi. Untuk mengapainya, Jokowi harus melewati tempat jemuran. Mulai dari pakaian dalam hingga baju bahkan sedang dijemur saat Jokowi melintas.

Di dalam aula itu, diskusi Jokowi dengan warga malah semakin cair. Jokowi berdiri di tengah warga yang mengerubunginya. Saat Jokowi berbicara, ratusan warga ada yang duduk di lantai.

Jokowi kemudian membagikan dua bingkisan serta uang Rp 500 ribu untuk setiap KK. Jokowi juga promosi Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat kepada pengungsi.

"Untuk anak-anak, harus sekolah semua, kamu yang tanggung jawab di sini," kata Jokowi kepada pria tersebut.

"Rp 185 juta untuk di sini saja. Jadi nanti langsung dibagi per KK Rp 500 ribu. Tapi disimpan, ditabung, jangan dipakai beli apa-apa," kata Jokowi yang langsung dijawab kompak oleh warga.

Beberapa saat Jokowi ingin mengakhiri kunjungan, ada seorang pria juga yang meminta disiapkan kebutuhan air bersih. Dia berharap agar bisa dibangun sumur oleh pemerintah.

Saat itu juga, Jokowi tampak mencari perwakilan Kodim. Yang dicari pun langsung datang dan ditanya Jokowi biaya pembuatan sumur. Alhasil Jokowi pun menambah dana bantuan untuk pengungsi di tempat ini.

Sekadar informasi, tempat ini sejatinya tidak ada dalam agenda kunjungan Jokowi. Sebelum ke tempat ini, di Gedung Diklat Pemkab Kabanjahe, ada salah seorang ibu-ibu yang meminta Jokowi mau datang ke lokasi pengungsiannya.

"Ya sudah, tak samperin sekarang, yo," jawab Jokowi saat itu.

Kemenkum HAM Jabar Selidiki Napi Mochtar yang Kedapatan Pergi ke Jakarta

Andri Haryanto - detikNews

Bandung - Mantan Wali Kota Bekasi yang juga narapidana korupsi, Mochtar Muhammad, kedapatan berada di Jakarta. Meski Mochtar mendapatkan asimilasi jelang pembebasan, namun bukan berarti dia dapat pergi jauh hingga ke Jakarta.

Kepada Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Hukum dan HAM Jabar Giri Purbadi, setiap napi yang mendapatkan masa asimilasi, mereka sudah diberikan fasilitas rumah. Letaknya tidak begitu jauh dari komplek Lapas Sukamiskin, yaitu di belakang Lapas.

"Nah ini kok sampai kemana-mana, apa nyasar, apa petunjuk jalannya yang salah, itu masih kita selidiki," kata Giri yang juga mantan Kalapas Sukamiskin ini saat berbincang dengan detikcom, Rabu (29/10/2014).

Pemeriksaan dilakukan terhadap pihak-pihak yang terkait, yaitu Mochtar, petugas pemasyarakatan yang mengawal Mochtar.

"Termasuk Kalapasnya, sebagai penanggungjawab penuh kan Kalapasnya. Nanti kita lihat posedurnya seperti apa, apakah diikuti atau bagaimana, ini dalam pemeriksaan," beber Giri.

Dari laporan yang didapat Giri, Mochtar saat kedapatan berada di sebuah restoran memang kembali ke Lapas Sukamiskin. Sesuai aturan, seorang yang mendapat asimilasi harus kembali ke Lapas.

"Kembali dia ke Lapas, tapi terlambat. Mestinya kembali itu jam 4 sore. Nah ini ada apa sampai terlambat, siapa yang kawal, siapa yang bertanggungjawab," ujarnya.

Hasil pemeriksaan yang akan rampung hari ini akan menunjukan siapa yang diduga melanggar prosedur. "Kalau memang salah ya saya katakan salah, kalau enggak ya enggak, nanti dilihat dari hasil pemeriksaan," ujar Giri.

Disinggung apabila dalam pemeriksaan diketahui ada 'transaksi' antara napi dan pengawal, Giri mengatakan hal itu sudah termasuk pelanggaran berat.

"Itu namanya sudah bablas dan kalau ada unsur transaksi lain lagi persoalannya," tegas Giri.

Pengacara Mochtar, Sirra Prayuna, membantah klienya keluar tanpa mengikuti prosedur, Senin (27/10). Menurut Sirra, kliennya ke Jakarta untuk membeli kompos guna kebutuhan kegiatan sosial.

"Dia itu beli kompos untuk kegiatan sosialnya. Kan sekarang dia sedang asimilasi," kata Sirra saat dikonfirmasi, Rabu (29/10/2014).

Menurut Sirra, kliennya datang ke Jakarta dengan didampingi sipir penjara. Sehingga tidak benar jika dikabarkan Mochtar datang ke Jakarta sendirian.

"Dia didampingi sipir pastilah," tegas Sirra.

Ini Kata Prabowo Soal Susunan Kabinet Kerja Jokowi

VIVAnews - Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, menilai isi menteri dalam Kabinet Kerja Joko Widodo dan Jusuf Kalla sudah cukup baik. Sebab, banyak sekali menteri dari kalangan profesional.

Ditemui media usai menghadiri perayaan ulang tahun emas Partai Golkar di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat, semalam, dengan susunan kabinet tersebut, membuat dia menaruh harapan besar masa depan Indonesia bisa lebih cerah.

"Mudah-mudahan, mereka bisa bekerja dengan baik dan mereka bisa memberikan kami harapan. Koalisi Merah Putih akan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya, agar pemerintahan saat ini bisa bekerja dengan baik," papar mantan Danjen Kopasus itu.

Ketika ditanya komentarnya mengenai beberapa sosok yang dinilai kurang pantas menduduki kursi menteri, Prabowo menjawab sulit untuk membuat kabinet yang sempurna.

"Masa mau (kabinet) sempurna. Gimana?" kata dia.

Dalam susunan kabinetnya, Jokowi memberi porsi 14 kursi menteri dari partai politik dan 20 dari kalangan profesional. Jokowi juga memberi delapan posisi menteri untuk diisi oleh wanita. Salah satunya, bahkan baru kali pertama diduduki kaum wanita yakni sebagai Menteri Luar Negeri.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu, menunjuk Retno Lestari Priansari Marsudi sebagai Menlu menggantikan Marty Natalegawa.

Menteri lain yang kini tengah membetot perhatian publik adalah Susi Pudjiastuti yang menduduki posisi sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Gaya nyentriknya tetap dipertahankan, ketika telah dilantik menjadi menteri.

Salah satunya, ditunjukkan ketika pada Minggu sore kemarin usai diumumkan Jokowi menjadi menteri, mantan CEO PT Susi Air itu memilih melepas sepatu hak tinggi, duduk di pinggir rumput halaman Istana Merdeka sambil menghisap rokok. (asp)

Gebrakan Susi Pudjiastuti: PNS KKP Bisa Pulang Jam 3 Sore

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Susi Pudjiastuti membuat sebuah gebrakan di kementerian yang dipimpinannya. Kebijakan baru yang diterapkannya yaitu mengubah tradisi jam kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan KKP. Cara kerja ini merupakan gaya seorang mantan CEO Susi Air tersebut.
"Saya ubah jam kerja dari awalnya jam 08.00 WIB, jadi jam 07.00 WIB, pulang jam 3 sore," kata Susi di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Selasa (28/10/2014).
Kebijakan itu dibuat Susi bukanlah tanpa alasan. Menurut dia, dengan datang lebih cepat para pegawainya bisa lebih segar saat tiba di kantor karena tidak terjebak kemacetan Jakarta.
"Supaya tidak kena macet. Datang ke kantor lebih segar, pulang lebih sore dan bisa ketemu anak-anak," tutur dia.
Selain itu, Susi pun menginginkan kantor yang berdekatan dengan para pejabat Eselon I dan Eselon II KKP.

"Saya juga ingin satu gedung dengan Eselon I dan II tidak terpisah-pisah ruangannya supaya mudah koordinasi. Sehingga dalam seminggu kita punya join office sama-sama," tukasnya.
Pada kesempatan yang sama, Pendiri Susi Air ini menceritakan segala aktivitasnya di hari pertama kerja."Hari ini datang ke kantor jam 7.30 WIB, lalu rapat dengan Eselon I, dan tanya jawab tentang pekerjaan. Kemudian melontarkan pandangan dan cara kerja saya," ujar dia. (Fik/Ndw)

Jadi MenPAN-RB, Yuddy Chrisnandi Minta Semua Menteri Audit PNS

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Yuddy Chrisnandi meminta kepada seluruh jajaran menteri di Kabinet Kerja untuk melakukan audit pegawai negeri sipilnya (PNS).

Hal itu dilakukan dalam rangka mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi yang dicanangkan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla‎.

‎"Reformasi birokrasi berlaku ke seluruh ke kementerian, pesan bapak presiden ini harus dilakukan, formasi birokrasi yang pertama adalah melakukan audit organisasi," kata Yuddy di kantornya, Selasa (28/10/2014).

Diharapkan oleh Yuddy, seluruh menteri yang sudah menjabat tidak harus menunggu perintah Kementerian PAN-RB (KemenPAN-RB) untuk membuat juklak atau sejenisnya.

"Masing-masih menteri ini kan pemimpin di lembaganya, jadi harus tau bagaimana efektifitas dan produktifitas masing-masing unit kerjanya," tegas dia.

Tidak hanya itu, diharapkan dalam audit nanti jika hasilnya diketahui terdapat satu birokrasi yang tidak efektif dan dirasa berlebihan, tidak untuk segan-segan mengusulkan kepada KemenPAN-RB untuk dilakukan penyederhanakan. (Yas/Ndw)

Jokowi Target Perizinan Satu Pintu Selesai Dalam 6 Bulan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan tiga hingga enam bulan kedepan pengurusan izin usaha dan investasi bisa diterapkan satu pintu di Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Tidak lagi harus melalui birokrasi panjang dari kementerian yang satu ke kementerian yang lain baru ke BKPM. Semua pengurusan izin, tegas Jokowi, akan menjadi satu dan terintegrasi di BKPM.
Keputusan ini diambil Jokowi setelah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kantor BKPM, Selasa (28/10/2014) sore.
"Yang paling penting bagaimana mengintegrasikan izin-izin yang ada di kementerian-kementerian untuk dijadikan satu di BKPM. Karena sistemnya disana sudah mulai berjalan. Kita ingin membangun one stop service untuk perizinan yang tingkatnya nasional. Artinya orang yang mau investasi tidak usah harus ke kementerian 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 baru ke BKPM. Enggak usah seperti itu. Cukup satu tempat saja," tegas Jokowi usai sidak Kepada wartawan yang menemuinya di Istana Negara, Jakarta, Selasa (28/10/2014) sore.
Karena itu, menurut Jokowi, dalam waktu dekat ini akan mengumpulkan para menteri untuk membahas mengenai proses perizinan satu pintu. Target tiga hingga enam bulan akan diberikan kepada para menteri untuk merealisasikannya di BKPM.
"Saya akan berikan target, 3 hingga 6 bulan sudah harus jadi. Kita serius untuk urusi masalah perizinan. Ini rampung kita masuk ke provinsi, kabupaten dan kota," jelasnya.
Bila masalah perizinan sudah teratasi, Jokowi yakin pembangunan yang pasti berdampak pada kesejahteraan masyarakat bisa dirasakan.

Istri Bupati Cirebon Jalan-jalan ke Paris dengan Biaya Dinas

TRIBUNNEWS.COM, CIREBON - Istri bupati Cirebon, Wahyu Tjiptaningsih Sunjaya dan tiga pejabat eselon II Pemkab Cirebon menjadi sorotan. Pasalnya keempat orang itu berangkat ke Perancis sejak akhir pekan lalu.

Tersiar kabar jika keempatnya bertolak ke Perancis untuk berjalan-jalan dengan kedok studi banding.
Namun Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadi membantah. Menurutnya, istri dan tiga pejabat eselon II berangkat ke Perancis guna memenuhi undangan dari negara tersebut.
"Mereka diundang untuk eskpos soal gedong gincu. Kan gedong gincu merupakan produk unggulan Kabupaten Cirebon sehingga perlu diekspos ke mata dunia, khususnya orang-orang Perancis," katanya seusai upacara Hari Sumpah Pemuda di Sumber, Selasa (28/10).
Selain ekspos gedong gincu, kata Sunjaya, istri dan tiga pejabat eselon II berada di Perancis juga dalam rangka memperkenalkan produk unggulan Kabupaten Cirebon.
"Kebetulan istri saya kan jadi Ketua Dekranasda sehingga harus ikut ke sana," ujarnya.
Menurut Sunjaya, kepergian empat orang itu tidak mengada-ada. Mereka benar-benar untuk keperluan dinas, terutama menyangkut promosi produk unggulan Kabupaten Cirebon.
Sunjaya pun berharap, selain gedong gincu, produk unggulan lain dari Kabupaten Cirebon bisa lebih dikenal mata dunia. Pasalnya, ujarnya, Kabupaten Cirebon punya banyak produk unggulan yang bisa tembus pasar ekspor. (roh)

Jonan: Kasih Kesempatan Kabinet ini Bekerja

Jpnn

JAKARTA - Dua hari Kabinet Kerja periode Joko Widodo-Jusuf Kalla diumumkan, Indeks harga saham gabungan (IHSG) merosot ke level 5.001,3. Merosotnya IHSG ini menandai kurang berminatnya sektor pasar pada para menteri pilihan Jokowi-JK.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan berpendapat merosotnya IHSG tidak bisa dikaitkan dengan ketidaksukaan masyarakat pada pembantu pilihan Jokowi-JK.

"Menurut pandangan saya, pasar nggak hanya menilai dalam satu dua hari saja, dua hari nggak bisa dijudge begitu," kata Jonan di kantornya, Jakarta, Selasa (28/10) malam.

Karenanya, mantan Dirut KAI itu meminta pada pelaku pasar untuk memberi waktu pada 'Kabinet Kerja' untuk menjalankan tugasnya di tempat yang baru. Ia juga optimistis IHSG yang merosot bisa kembali normal seiring dengan waktu dan kinerja yang dilakukan para pembantu presiden.

"Masyarakat mengharapkan mesin ini (Kabinet Kerja-red) berjalan dengan baik. Saran saya, kasih kesempatan kabinet ini bekerja, nanti setelah itu baru dilihat. Saya optimis pasarnya bisa naik," yakinnya.

Seperti diketahui, Indeks harga saham gabungan (IHSG) saat penutupan perdagangan Selasa (28/10) tercatat melemah 23 poin atau 0,46 persen ke level 5.001,3. Sepanjang perdagangan, indeks bergerak pada kisaran 4.995,86 hingga 5.032,55. Dari 502 saham yang diperdagangkan, sebanyak 102 saham menguat, 179 saham melemah, dan 221 saham stagnan. (chi/jpnn)

ICW Sebut 21 Menteri Rawan Konflik Kepentingan

 Jpnn

JAKARTA - Indonesian Corruption Watch (ICW), menyatakan 21 menteri dalam kabinet kerja di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo berpotensi terjadi konflik kepentingan. Persoalan itu muncul karena para menteri memiliki afiliasi terhadap perusahaan yang dimiliki atau dipimpinnya. Termasuk afiliasi terhadap kepentingan partai politik maupun dengan elit partai politik.

“Dari total 34 menteri, sebanyak 21 orang atau 61,8 persen anggota kabinet berpotensi memiliki konflik kepentingan. Ini tentunya posisi yang rawan bagi pemerintah Jokowi-JK,” kata Koordinator Bidang Korupsi Politik ICW Donald Faris dalam konferensi pers hasil survei profil Kebinet Kerja oleh ICW di Kantornya, Kalibata Timur, Jakarta, Selasa, (28/10).

Untuk itu, dirinya berharap, Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mampu untuk meredam terjadinya konflik kepentingan para penyelenggara negara tersebut. Bahkan dirinya menjabarkan, 21 orang yang memiliki potensi konflik kepentingan tersebut karena afiliasi terhadap perusahaan yang dimiliki atau dipimpinnya, afiliasi terhadap kepentingan partai politik maupun dengan elit partai politik.

“Potensi konflik kepentingan tertinggi di bawah Kementerian Koordinator Perekonomian, terdapat sembilan menteri yang ditengarai memiliki potensi konflik kepentingan. Sedangkan di Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan sejumlah lima menteri atau 24 persen, kemudian di Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan lima menteri dan di Kementerian Koordinator Kemaritiman terdapat dua menteri,” ulasnya.

Sebagaimana diketahui, dalam Kabinet Kerja, terdapat 15 menteri yang berasal dari partai politik diantaranya Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani (Ketua DPP PDIP), Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursidan Baldan (Ketua DPP Partai Nasdem), Menteri Perindustrian Salih Husin (Ketua DPP Partai Hanura) dan Menteri Agama Lukman Hakim Saefuddin (PPP).

Sementara enam diantaranya memiliki afiliasi terhadap perusahaan, diantaranya Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (pemilik dan presiden direktur PT. ASI Pudjiastuti Marine Product), Menteri Perdagangan Rachmat Gobel, (Presiden Direktur PT Panasonic Gobel Indonesia) dan Menteri pertanian, Amran Sulaiman (CEO PT Tiran Group).

Untuk itu, ICW meminta agar Presiden Jokowi segera meminta para menterinya melepaskan jabatan lain yang melekat. Sesuai dengan UU no 39/2008 pasal 23 yang melarang menteri merangkap jabatan. “Ini memang tidak seratus persen aman dari konflik kepentingan, namun setidaknya dengan melepas jabatan lain tersebut menjadi indikasi awal untuk mengurangi potensi konflik kepentingan tersebut,” katanya.
 
Lebih lanjut, Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW Febri Hendri juga mendesak para menteri di Kabinet Kerja Jokowi-JK untuk segera melepaskan jabatannya. Jika tidak, menurutnya menteri tersebut melanggar undang-undang dan berpotensi terjadi konflik kepentingan.
“Jokowi harus tegas dengan komitmennya agar para menteri tidak boleh rangkap jabatan dalam berbagai aspek seperti jabatan struktural partai atau di perusahaan yang berpotensi terjadinya konflik kepentingan,” ujar Febri..

Dirinya juga mengungkapkan jika menteri tetap rangkap jabatan maka menteri tersebut jelas melanggar Undang-Undang. Menteri tidak boleh rangkap jabatan, lanjutnya, telah ditegaskan dalam ketentuan Pasal 23 UU 39/2008 tentang Kementerian Negara.

Dalam ketentuan tersebut disebutkan, menteri tidak boleh rangkap jabatan sebagai pejabat negara lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan, komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau swasta dan pemimpin organisasi yang dibiayai dari APBN dan APBD. “Menteri rangkap jabatan jelas langgar UU,” jelasnya. (dms)

Hari Ini Presiden Jokowi Terbang ke Sinabung

INILAHCOM, Jakarta - Hari ini, Rabu (29/10/2014) Presiden Joko Widodo (Jokowi) berangkat menuju Sumatera Utara untuk meninjau korban Sinabung bersama dengan Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa.

Ini adalah kali pertama Jokowi terbang menggunakan pesawat kepresidenan dari Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.

Dari keterangan yang dihimpun, Jokowi akan memberikan bantuan berupa tabungan bentuk kartu elektronik kepada warga Sinabung, dan nantinya dapat diambil di toko waralaba seperti di agen Indomaret.

JK Yakin Pemerintah Tidak Akan Dijegal DPR

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden terpilih Jusuf Kalla (JK), mengaku tidak khawatir dominasi Koalisi Merah Putih (KMP) di DPR dan MPR, akan berujung pada penjegalan terhadap pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan JK.

JK kepada wartawan usai mengisi Kuliah Umum yang berjudul "Strategi Komunikasi Dalam Kepemimpinan Nasional," di Universitas Gunadarma kampus D, Depok, Jawa Barat, Kamis (9/10/2014), mengingatkan partai oposisi paling besar adalah Partai Golkar, yang pernah ia pimpin pada 2004 - 2009 lalu.
Ia menyebutkan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Aburizal Bakrie atau yang akrab dipanggil Ical, dalam sebuah kesempatan wawancara pernah mengatakan akan mendukung program-program pemerintah.
"Tida ada, saya yakin Golkar, Ical sudah memberikan pemahaman statement (red: pernyataan) yang baik untuk mendukung program baik pemerintah," katanya.
Partai Demokrat yang dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pun hingga kini dikelola dengan sangat demokratis. Ia yakin masih ada celah untuk program-program mensejahterahkan masyarakat akan didukung DPR.
"Tak mungikn kesepakatan rakyat itu ditolak DPR, tak akan terjadi apa-apa," katanya.

DPR: Pemerintahan Jokowi-JK Tidak Boleh Gagal

Jakarta (Antara) - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla tidak boleh gagal dalam menjalankan mandat dari rakyat.

"Pemerintahan ini tidak boleh gagal dan tidak serius karena di pundak mereka banyak harapan rakyat Indonesia," katanya di depan Gedung Nusantara III` Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.
Dia mengatakan pemerintahan Jokowi-JK telah dimuluskan dan dibukakan pintu selebar-lebarnya dengan proses transisi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Menurut dia, seluruh masyarakat Indonesia harus mendoakan pemerintahan Jokowi-JK agar bertanggung jawab dan berhasil dalam menjalankan tugasnya.
"Kita harus berdoa dan mendukung pemerintahan Jokowi-JK agar kuat dan tegas," ujarnya.
Fahri mengatakan masyarakat Indonesia tidak sabar menunggu kinerja pemerintahan Jokowi-JK.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan berharap pemerintahan Jokowi-JK amanah dalam menjalankan mandat rakyat dan bisa menjalankan tugasnya dengan baik.
Menurut dia, pimpinan partai Koalisi Merah Putih akan hadir dalam pelantikan presiden tersebut.
Sebelum menghadiri pelantikan, katanya, pimpinan partai politik itu akan ramah ramah di ruangan Ketua DPR Setya Novanto.(rr)

JK Bersyukur Indonesia Jalankan Demokrasi Damai

Jakarta (Antara) - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan bersyukur Indonesia berhasil menjalankan demokrasi selama dua kali Pemilihan Umum presiden secara damai.

"Kita bersyukur bahwa dalam dua kali Pemilu terakhir ini tidak ada satu pun konflik yang memakan korban jiwa manusia sebagaimana negara lain," katanya saat menghadiri perayaan ulang tahun ke-50 Partai Golkar di Jiexpo Kemayoran Jakarta, Selasa malam.
Menurut dia, banyak negara di Asia saat menjalankan pemilu selalu terjadi konflik dan memakan korban yang tidak sedikit, apakah itu di Thailand, Filipina, India dan Pakistan.
Demokrasi di Indonesia kata dia, sudah berjalan baik dan damai, tidak seperti di negara-negara asia lainnya yang selalu berujung pada sengketa dan konflik.
Selain itu, JK menyatakan tanpa partai tidak mudah menjalankan demokrasi dalam negara. Demokrasi bukanlah sistem yang sempurna, tapi yang terbaik yang telah dicapai.

"Demkokrasi adalah cara membawa tujuan kita bernegara untuk mencapai negara adil dan makmur," katanya kepada ratusan kader dan pimpinan sejumlah parpol di tempat tersebut.
Mantan pendamping Presiden ke enam Susilo Bambang Yudhoyono itu menyatakan dirinya sependapat dengan Ketua Umum Partai Golkar Abu Rizal Bakrie tentang bagiamana menjalankan demokrasi itu sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan.
Pemerintahan yang baru, katanya, tidak akan berjalan baik dan dinamis kalau tidak ada yang mengeritik dan mengawasi.

"Tidaklah mudah menjalankan itu tanpa pengertian dan harapan semua pihak. Karena itulah saya ucapan selamat kepada partai Golkar dan seluruh partai yang ada di sini atas upaya kita menjaga demokrasi," ucapnya.

Pemilu Presiden sebutnya adalah salah satu cara berdemokrasi dengan memilih pemimpin. Setelah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 20 Oktober 2014, JK mengharapkan agar semua pihak melihat ke depan dan tidak lagi ke belakang.
Presiden terpilih oleh rakyat adalah Jokowi, ulasnya, adalah pemimpin untuk 250 juta orang rakyat Indonesia bukan hanya sebagai pemimpin yang dipilih rakyat tapi juga pemimpin untuk semuanya.
"Apabila pemimpin kita berhasil memimpin dengan baik, insya allah akan dinimmati oleh kita semua. Sebaliknya bila tidak mencapai hasil maka yang berkorban adalah semua orang bangsa ini," tuturnya.
Ia mengharapkan agar dukungan dari semua pihak bisa bekerjasama dengan baik dalam kepemimpinan pemeritahan Jokowi-JK serta kerja keras untuk mewujudkan Indonesia akan datang lebih baik. (ar)

3 Jawaban Susi Pudjiastuti Terkait Gunjingan Soal Rokok Hingga Tato

Hestiana Dharmastuti - detikNews

Jakarta - Susi Pudjiastuti, satu dari delapan perempuan hebat yang dipilih Presiden Joko Widodo bergabung dalam Kabinet Kerja. Dukungan dan komentar miring diterima Menteri Kelautan dan Perikanan itu dengan lapang dada. Ibu 3 anak ini pantang menyerah bahkan siap membuktikan kinerjanya dengan penuh tanggung jawab, seperti aksi ini:

Perempuan kelahiran Pangandaran, 15 Januari 1965 ini mengaku tidak berpendidikan sebagaimana mayoritas menteri Jokowi lainnya yang bertitel profesor. Meski begitu, Bos Susi Air ini mengklaim dirinya seorang yang profesional di bidang pesawat dan perikanan yang telah lama digelutinya dari nol.

Susi sedikit marah ketika kehidupan pribadinya diusik mulai dari kebiasaan merokok, bertato, hingga single parent. Komentar-komentar miring itu justru menjadi cambuk bagi Susi untuk terus bekerja keras merealisasikan janji-janjinya membawa Indonesia berjaya di bidang kelautan.

Gebrakan demi gebrakan telah dirancang Susi, antara lain menyelesaikan masalah nelayan pesisir, menyikat para pencuri ikan, ingin nelayan mengerti berpikir bisnis komersialisasi dari sektor nelayan hingga membuka akses pasar Lobster di Aceh.


Berikut 3 aksi Ibu Susi menangkis tudingan:

 Tak Lulus SMA, Tapi Profesional
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk pemilik Susi Air, Susi Pudjiastuti‎ sebagai menteri Kelautan dan Perikanan. Ia sempat menyinggung tentang latar belakang pendidikannya.

"Saya nggak berpendidikan sedangkan kebanyakan kabinet profesor. Orang boleh berpikir, tapi kalau boleh saya mengklaim seorang profesional," kata Susi saat jumpa pers di hotel Grand Hyaat, Jalan MH Thamrin, Jakpus, Minggu (26/10/2014).

Ia mengerti saat namanya diwacanakan sebagai menteri kabinet Jokowi-JK, banyak yang menyoroti rekam edukasinya yang terhenti di bangku SMA. Namun, perkembangan bisnisnya di bidang pesawat dan dunia perikanan membuatnya merasa cukup profesional di bidangnya.

"‎Saya bekerja 33 tahun dan membuktikan bahwa sebuah dedikasi yang total dan komited dan semua passion membuat perusahaan yang cantik dan need dan usefull untuk masyarakat Indonesia," sambungnya.

Dalam jumpa persnya, ia bercerita tentang perjalanan karier bisnisnya. Terlihat matanya berkaca-kaca. Ia pun sesekali mengelap air matanya dengan tisu.

Ia mengenang dirinya sebagai seorang pemimpin yang out of the box. Banyaknya penghargaan yang diterimanya dinilainya sebagai pengakuan dan penerimaan masyarakat dan dunia usaha dengan 'kegilaannya'.

"Kalau Pak Jokowi berani begitu, kenapa saya tidak?‎" ucapnya.

Susi ingin membawa Indonesia maju di laut. "Indonesia harus jaya di kelautan. karena 70 persen wilayah kita adalah laut, dan saya yakin dengan good will semua pihak bisa memajukan kelautan," terang Susi di halaman Istana, Jakarta, Minggu (26/10/2014).

Susi yang dikenal dan dicintai warga di Pangandaran, Jawa Barat ini mengaku dirinya masih akan menunggu arahan Presiden Jokowi. Namun dia sudah bertekad memajukan perikanan dan kelautan.

"Besok nunggu arahan, belum kebayang. Tapi yang jelas saya akan bekerja sebagai bakul ikan secara keseluruhan," tutup dia.

Susi memang tidak selesai menimba ilmu di SMA. Dia hanya lulusan SMP. Saat SMA kelas dua di Yogyakarta, dia berhenti.
Meski tak lulus SMA, Susi seorang pekerja keras. Dia akhirnya mampu membangun bisnis maskapai penerbangan hingga pelelangan ikan. Hingga akhirnya kini terpilih sebagai menteri kelautan dan perikanan.

 Sedikit Marah, Siap Tunjukkan Tanggung Jawab
Susi Pudjiastuti kecewa karena urusan pribadinya yang terus diusik. Padahal dia diminta oleh Presiden Joko Widodo untuk bekerja sebagai menteri kelautan dan perikanan.

"Saya sedikit marah karena mengganggu konsentrasi katanya saya disuruh kerja tetapi media nakal-nakal kasih komentar yang jelek-jelek. Sedikit tidak fair," kata Susi di kantornya, Jl Medan Merdeka Utara, Jakpus, Selasa (28/10/2014).

Meski disorot karena urusan pribadi, ibu tiga anak itu tidak gentar. Dia berjanji, masalah tato, rokok, bahkan hingga urusan tak lulus SMA, tak akan menghambatnya untuk bekerja.

"Saya akan menunjukan saya punya tanggung jawab itu yang saya lakukan," tegas Susi.

Isu soal Susi yang perokok, bertato dan tak lulus SMA memang beredar sepanjang dua hari terakhir di media sosial. Ada yang mengkritik, namun tak sedikit juga yang melakukan pembelaan.

Mereka yang membela berargumen, penampilan bukan segalanya dalam urusan kerja sebagai menteri. Selama Susi bisa bekerja demi rakyat, tak ada yang perlu diributkan dari masa lalunya.

Selama ini, Susi memang dikenal kerja dengan cara yang tak biasa. Dia juga merintis usaha penerbangan dan pelelangan ikannya dengan kerja keras. Dengan posisinya sebagai menteri, dia tak akan mengubah sikap dan gaya.

"Kalau saya mau berubah seperti birokrat atau ibu-ibu yang manis dan feminim saya tidak bisa," tegas Susi.

Bangga Jadi Single Parent
Susi Pudjiastuti bicara blak-blakan soal dirinya dan keluarganya. Perempuan yang diamanahi Jokowi sebagai Menteri Perikanan dan Kelautan ini pun tegas mengakui kalau dirinya adalah seorang single parent. Tapi catat seluruh anaknya mendapat pendidikan yang baik.

"Saya memang single parent, saya punya anak 3 dan cucu 1," papar Susi di kantornta, Selasa (28/10/2014).

Susi juga menyampaikan, dia sudah 2 kali menikah. Namun dengan kehidupan sebagai seorang single parent, ia mengaku tak masalah dan anak-anaknya tetap bersekolah.

"Saya menikah 2 kali dan sekarang single parent," imbuh dia.

"And i'm proud with my children good school dan we are the family given as a single parent. Selalu sharing sama anak, cucu dan Solihin GP (tokoh senior Jawa Barat-red)," sebutnya.

Susi pun menegaskan dia siap bekerja untuk masyarakat guna memperbaiki kondisi perikanan dan kelautan. Semangat Bu Susi, kerja kerja kerja!

 

Mengenal Hakim Agung Zaharuddin yang Lipatgandakan Vonis Koruptor Obat Cacing

Andi Saputra - detikNews

Jakarta - Hakim agung Zaharuddin Utama melipatgandakan vonis koruptor obat cacing untuk siswa SD, Polan Ario Tejo. Jika sebelumnya Polan hanya dihukum 2,5 tahun penjara, Zaharuddin dkk melipatgandakan menjadi 6 tahun penjara.

Vonis itu juga diketok anggota hakim ad hoc Abdul Latief dan Syamsul Rakan Chaniago. Hukuman 6 tahun penjara itu juga di atas tuntutan jaksa yang menuntut Polan dijatuhi hukuman 4,5 tahun penjara.

Polan sendiri me-mark up anggaran Pemkab Sanggau, Kalimantan Barat dari Rp 900 juta menjadi Rp 6 miliar untuk menjebol APBD pos anggaran peningkatan ketahanan fisik anak SD berupa pembelian obat cacing dan vitamin pada 2007.

Lantas siapakah Zaharuddin? Zaharuddin merupakan hakim karier yang merangkak dari nol sebelum duduk di kursi hakim agung. Sempat menjadi Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Manado dan Wakil Ketua PT Jakarta, Zaharuddin dilantik menjadi hakim agung pada 2007.

Zaharuddin dilantik berbarengan dengan Hatta Ali, Komariah E. Sapardjaja, Mukhtar Zamzani, Muhammad Saleh dan Abdul Gani. Hatta Ali kini menjadi Ketua MA dan M Saleh menjadi Wakil Ketua MA.

7 Tahun memegang palu hakim, banyak putusan yang menuai pujian dan juga kontroversial yang diketok Zaharuddin. Seperti pada 2013 lalu, Zaharuddin bersama Prof Surya Jaya dan Prof Gayus Lumbuun di tingkat kasasi menghukum majikan yang menggaji buruhnya di bawah UMR. Vonis itu menjadi moment bersejarah dalam perjuangan buruh Indonesia. Putusan itu dikuatkan di tingkat peninjauan kembali (PK).

Pada 2 Oktober 2012 lalu, Zaharuddin menghukum mati Warga Negara (WN) Inggris, Gareth Dane Cash More karena menyelundupkan sabu seberat 6,5 kg. Duduk sebagai anggota majelis Prof Dr Surya Jaya dan Suhadi
Zaharuddin pula yang mengantarkan tokoh spiritual Anand Krishna ke penjara selama 2,5 tahun penjara pada pertengahan 2012 lalu. Di kasus itu, Zaharuddin satu majelis dengan hakim agung Achmad Yamanie dan Sofyan Sitompul.

Hakim agung yang memiliki warisan perkebunan kelapa sawit, lada, dan sawah di Lampung itu pula yang membebaskan polikus Misbakhun. Setelah diterpa Zaharuddin isu menerima suap, isu itu menghilang dengan sendirinya dan hanya isapan jempol belaka.

Saat mengadili kasus korupsi Bank Mandiri senilai Rp 51 miliar dengan terdakwa Fachrudin Yasin dan Roy Ahmad Ilham, Zaharuddin tetap menghukum keduanya selama 5 tahun penjara di tingkat PK. Sayang, kedua terpidana bebas di PK kedua oleh majelis hakim yang terdiri dari Imron Anwari dengan anggota hakim agung Dr Andi Samsan Nganro dan hakim ad hoc Prof Dr Prof Dr Krisna Harahap.

Sebagai hakim agung, tidak sedikit putusannya yang mendapat reaksi negatif dari publik. Seperti saat menghukum pembantu Rasminah selama 130 hari karena mencuri piring majikannya.

Bersama Imam Harjadi, Zaharuddin pula yang menghukum Prita Mulyasari di tingkat kasasi dengan pidana percobaan. Hakim agung Salman Luthan di vonis itu memilih mengajukan dissenting opinion.

Zaharuddin juga sempat membuat putusan kontroversial di tingkat PK saat membebaskan Acin, orang yang dikenal sebagai raja judi. Duduk sebagai majelis anggota Andi Abu Ayyub Saleh dan Sofyan Sitompul.

Hari pertama, MenPANRB anyar blusukan cek proses seleksi CPNS

Merdeka.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi langsung mendatangi kantor barunya usai mengikuti sidang kabinet pertama dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka.

"Meskipun sudah diizinkan pulang, tetapi karena masih ada waktu, saya memanfaatkan waktu ini untuk ke kantor," ujar Yuddy di ruang kerja Menteri PANRB, Jakarta, Senin (27/10).

Tiba di kantornya, dia langsung meninjau sejumlah ruangan Sekretaris Kementerian PANRB, ruangan para Deputi, ruang Server, dan ruangan lain dari lantai 2 sampai lantai 5. Di lantai 5, tepatnya di ruang Panselnas CPNS 2014, Yuddy sempat melakukan dialog dengan beberapa staf. Mulai dari cara kerja, kesiapan sistem, waktu kerja, sampai jumlah pendaftar CPNS tahun ini.

Yuddy bahkan menyaksikan secara langsung di monitor komputer yang digunakan untuk input data peserta tes CPNS yang lolos tes kompetensi dasar. Dia menanyakan seluk beluk seleksi CPNS dengan sistem computer assisted test (CAT). Mulai dari pendaftaran, pelamar yang lulus seleksi administrasi, kemudian pelaksanaan tes, dan peserta yang lulus tes kompetensi dasar.
"Data ini bisa dimanipulasi tidak?" sergahnya. Pertanyaan tersebut langsung dijawab oleh staf yang sehari-hari melaksanakan tugas tersebut. "Tidak bisa pak, karena sudah dienkrips oleh Lembaga Sandi Negara," jawab Saras, salah satu staf yang sehari-hari melaksanakan tugas di Panselnas. Selain itu, dijelaskan juga bahwa data peserta seleksi CPNS yang lulus TKD juga dimiliki oleh Panitia seleksi setempat. Jadi kalau ada yang berbeda akan ketahuan.

Yuddy mengatakan bahwa pelaksanaan seleksi CPNS merupakan salah satu program yang sudah dijalankan dengan sangat baik. "Jadi yang lebih penting adalah bagaimana menjaga yang sudah baik ini dan terus melakukan perbaikan terhadap hal-hal yang belum baik," ujarnya.

Selain itu, Yuddy menambahkan bahwa masalah efisiensi juga ditekankan oleh presiden di pemerintahannya. Maka dari itu, dia berjanji akan semaksimal mungkin menekan pemborosan anggaran belanja. "Tadi saya sudah pesan kepada Pak Sesmen, jangan membeli barang-barang kebutuhan kantor yang masih bisa dipakai. Kalau mebel masih bagus, kenapa harus beli," ujarnya.

Dalam kunjungan itu, oleh Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmadji, Yuddy diperkenalkan pada sejumlah pejabat, yakni Deputi SDM Aparatur Setiawan Wangsaatmaja, Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan M. Yusuf Ateh, Deputi Pelayanan Publik Mirawati Sudjono, Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Rini Widyantini, staf ahli bidang Budaya Kerja Aparatur Rini Panganti, Staf Ahli Bidang Komunikasi Strategis dan Hubungan Kelembagaan Hendro Witjaksono, sejumlah pejabat eselon II, serta beberapa staf yang nantinya akan melayani menteri.

Menristek dan Dikti: Remunerasi Peneliti Sudah Diatur Pemerintah

Taufan Noor Ismailian - detikNews

Jakarta - Menristek dan Dikti Mohammad Nasir mengatakan remunerasi untuk peneliti-peneliti di LIPI dan BPPT telah diatur oleh pemerintah. Namun, menurutnya cara kerja yang benar itu bekerja terlebih dahulu setelah itu berpikir untuk pendapatan.

"Remunerasi (untuk peneliti) sudah diatur oleh pemerintah, saya tinggal melanjutkan dan melihat dari aktifitasnya. Jadi kita jangan berpikir pendapatan dulu, kerja dulu baru pendapatan," kata Nasir usai sertijab Menristek di Gedung BPPT, Jalan MH Thamrin, Jakpus, Selasa (28/10/2014).

Pria kelahiran Ngawi, 27 Juni 1960 ini menegaskan para peneliti LIPI maupun BPPT untuk tidak terlalu memikirkan pendapatan terlebih dahulu. "Jadi kerjaan-kerjaan apa yang harus dilakukan baru reward-nya kita atur, 'based on activity'. Sekarang kita tidak lagi berpikir aku harus dapat berapa, itu jangan, tapi apa yang saya berikan pada negara," terangnya.

Sementara itu, Guru Besar Undip ini menuturkan ada perbedaan yang harus digaris bawahi antara pendidikan tinggi dan pendidikan menengah. Menurutnya, mindset keduanya itu berbeda.

"Maindset berbeda antara pendidikan tinggi dan menengah. Kalau di pendidikan tinggi bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan sampai ke implementasi, kalau di sekolah dasar dan menegah bagaimana membuat attitude atau etika yang harus kita bangun," jelas ayah empat anak ini.

Peristiwa Langka, Presiden RI Datangi MA Hadiri Pelantikan Ketua BPK

Moksa Hutasoit - detikNews

Jakarta - Ada kejutan pagi tadi. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendatangi Mahkamah Agung (MA) dalam rangka menghadiri acara pelantikan Ketua BPK periode 2014-2019 di Gedung Sekretariat MA. Hal ini terbilang langka, sebab di periode sebelumnya, Presiden RI jarang mendatangi lembaga peradilan.

Jokowi tiba di Gedung Sekretariat MA, Jalan Cempaka Putih, Jakarta, Selasa (28/10/2014), sekitar pukul 11.00 WIB. Jokowi hadir selaku undangan pelantikan Ketua BPK Harry Azhar Azis. Wakil Ketua MA bidang Yudisial, M Saleh, memandu sumpah Harry sebagai Ketua BPK. Pelantikan digelar di Gedung Sekretariat MA karena Gedung MA di daerah ring I di Jalan Medan Merdeka Utara tengah dipugar dan dibangun menjadi 16 lantai.

Jokowi dalam prosesi itu berdiri di depan dan tidak di barisan tamu undangan. Jokowi berdiri setara dengan posisi Wakil Ketua MA M Saleh.

Kehadiran Presiden di gedung MA menjadi peristiwa langka. Dalam masa jabatan sebelum-sebelumnya, presiden nyaris tidak pernah hadir di acara pelantikan seperti itu, misalnya saat pelantikan Gubenur BI Agus Martowardojo di gedung MA pada 24 Mei 2013 atau pelantikan-pelantikan hakim agung.

Yang lebih mencuri perhatian, Jokowi datang mengenakan jas lengkap. Hal ini berbeda jauh saat Jokowi menerima Perdana Menteri Malaysia, Menlu Amerika Serikat atau Perdana Menteri Australia. Saat menerima pimpinan negara sahabat itu, Jokowi hanya mengenakan kemeja putih yang dikeluarkan atau baju batik.

Dalam pelantikan Ketua BPK, Jokowi tampak hangat bertegur sapa dengan para pimpinan MA, hakim agung dan M Saleh. Ketua MA Hatta Ali tidak hadir dalam kesempatan itu karena sesuatu hal.

Selain Jokowi, juga terlihat menteri Kabinet Kerja seperti Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri Perencanaan Pembangunan Negara/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti hingga Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Di masa Presiden SBY pertama (2004-2009), pelantikan Ketua BPK Anwar Nasution dilakukan oleh Ketua MA di hadapan Presiden di Istana Negara. Sedang pemerintahan SBY periode kedua (2009-2014), Ketua BPK Hadi Poernomo dilantik di gedung MA oleh Ketua MA. Pelantikan ini dihadiri oleh Wapres Boediono dan sejumlah menteri, tanpa dihadiri Presiden SBY. Hadi Poernomo yang memasuki pensiun kemudian digantikan Rizal Djalil. Rizal juga dilantik di gedung MA dan tidak dihadiri oleh presiden/wapres pada 28 April 2014.

Belum diketahui alasan mengapa Presiden Jokowi hari ini berkenan menghadiri pelantikan Ketua BPK.

Menteri Susi Pudjiastuti Diminta Tingkatkan Ekonomi Nelayan

Idham Khalid - detikNews

Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan di Kabinet Kerja, Susi Pudjiastuti diminta melakukan terobosan dalam bekerja. Susi juga diharapkan juga bisa meningkatkan taraf hidup para nelayan.

"Masalah yang terbesar adalah masalah kemiskinan. Kemiskinan nelayan itu kan banyak sekali," kata mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad kepada wartawan di sela pertemuan Golkar dengan pimpinan parpol negara sahabat di Hotel Four Seasons, Jl HR Rasuna Said, Jaksel, Senin (27/10/2014).

Fadel menekankan pelaksanaan Keputusan Presiden RI Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tim Koordinasi Peningkatan dan Perluasan Program Pro Rakyat. Dalam Keppres tersebut menurut Fadel termuat program peningkatan kehidupan nelayan.

"Mudah-mudahan menteir yang baru ini harapan saya bisa melaksanakan Keppres 10/2011 yaitu tentang kemiskinan nelayan," sambungnya.

Fadel mengakui rekam jejak Susi yang dikenal ulet sebagai pengusahan perikanan. Tapi Wakil Ketum Golkar ini mengingatkan banyaknya urusan terkait kementerian yang dipimpin Susi.

"Ada masalah-masalah kelautan yang lebih spesifik, ada keilmuan- keilmuan yang lain lagi disitu. Jadi, saya kira ini tantangan yang sangat besar sekarang," ujar Fadel.

Sektor kelautan sendiri punya potensi pemasukan bagi kas negara yang sangat besar. "Bisa mencapai 23 persen (potensi pemasukan). Potensinya sangat besar dan jangan lupa, di laut itu bukan hanya ikan saja, sekarang ada minyak, gas," tutur dia.

Karena itu Susi diharapkan bekerja optimal agar potensi yang ada di sektor kelautan dan perikanan bisa dimanfaatkan demi masyarakat. "Dia harus mengerti potensi besar di laut," kata Fadel.

Menlu Retno Diminta Cegah Pelanggaran Wilayah Laut Indonesia

 Ferdinan - detikNews
Jakarta - Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi diminta menetapkan program cepat terkait kebijakan luar negeri. Retno harus melaksanakan visi Jokowi terkait poros martim.

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana mengatakan ada empat hal utama yang harus dilakukan Menlu dalam kebijakan luar negeri.

"Pertama, finalkan code of conduct dan code of engagement yang sudah dimulai oleh Menlu Marty Natalegawa terkait dengan potensi konflik antar aparat di wilayah laut yang tumpang tindih," kata Hikmahanto dalam keterangan tertulisnya, Senin (27/10/2014) malam.

Hal tersebut diperlukan untuk menghindari kejadian beberapa tahun lalu saat petugas patroli Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) ditangkap otoritas Malaysia dan diperlakukan sebagai tahanan.

Kedua, Menlu diminta membuat kesepakatan dengan negara yang berbatasan dengan wilayah laut Indonesia agar tidak terjadi pelanggaran di wilayah laut Indonesia.

"Semisal kejadian pembangunan mercusuar di landas kontinen Indonesia oleh Malaysia. Juga otoritas Australia tidak memasuki wilayah laut teritorial Indonesia ketika mengembalikan pencari suaka. Bahkan otoritas Australia memasukkan kapal oranye yang berisi pencari suaka yang ke Indonesia," jelas Hikmahanto.

Selain itu Menlu juga diminta menindaklanjuti ke pemerintah Tiongkok terkait peta baru dengan garis putus-putus (dash line). Menurutnya, apabila 9 tititk tersebut menjadikan pemerintah Tiongkok memiliki klaim atas wilayah laut Natuna maka Indonesia menarik diri sebagai mediator (honest peace broker) di Laut Tiongkok Selatan.

"Keempat, negosiasi perbatasan di wilayah laut dengan negara tetangga dapat terus dilanjutkan tapi tidak boleh mundur sejengkalpun dari klaim Indonesia berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982," sambung dia.

Bila tidak dapat disepakati maka posisi Indonesia sebut Hikmahanto adalah mengambangkannya. Indonesia malah harus terus bersabar sampai posisinya berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982 diterima oleh negara tetangga.

Hikmahanto menegaskan pemerintah tidak boleh sekali-kali mengajukan sengketa perbatasan ke lembaga peradilan internasional. "Kejadian atas Pulau Sipadan dan Ligitan tidak boleh terulang kembali," katanya.

Ferdinan - detikNews

Jakarta - Para menteri di Kabinet Kerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla diimbau segera melaporkan harta kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pelaporan ini menjadi penting untuk menjaga integritas dan transparansi para menteri.

"Salah satu upaya sangat penting yang dapat dilakukan para menteri dan jajaran di bawahnya demi mewujudkan kabinet serta pemerintahan yang bersih adalah dengan selalu menjaga integritas transparansi dan akuntabilitas di antaranya melalui pelaporan LHKPN secara berkala dengan jujur, lengkap dan benar," kata Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Cahya Hardianto, Senin (27/10/2014) malam.

Direktorat LHKPN siap membantu memandu para menteri yang baru kali pertama mengisi formulir kekayaannya. "Kami siap membantu beliau-beliau dalam proses pelaporan LHKPN," ujar dia.

Sebagian menteri Jokowi sebelumnya sudah pernah melaporkan harta kekayaannya ke KPK. Seperti yang dilihat dalam situs resmi KPK, Senin (27/10) baru sebagian menteri Jokowi yang telah melaporkan harta kekayaan.

Hal ini karena banyak juga menteri yang berasal bukan dari kalangan penyelenggara negara, sehingga tak perlu melaporkan kekayaan.

Sayangnya, beberapa menteri diketahui tak aktif melaporkan hartanya seperti. Bahkan ada menteri yang terakhir melaporkan pada tahun 2001 saat menjadi penyelenggara negara seperti Tjahjo Kumolo, padahal hingga tahun ini dia masih menjabat sebagai penyelenggara negara.

Mereka yang pernah melaporkan kekayaan di antaranya Ignasius Jonan (Menteri Perhubungan), Arief Yahya (Menteri Pariwisata), Tjahjo Kumolo (Menteri Dalam Negeri), Rini M Soemarno (Menteri BUMN), Puan Maharani (Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan),Yuddy Chrisnandi (Menpan RB), Sofyan Djalil (Menko Perekonomian).

Pernah Batal Jadi Panglima TNI, Ryamizard Kini Jabat Menteri Pertahanan

Indah Mutiara Kami - detikNews

Jakarta - Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu dipercaya oleh Presiden Joko Widodo untuk menjadi Menteri Pertahanan. Ryamizard adalah mantan Kepala Staf Angkatan Darat yang pernah jadi kandidat Panglima TNI.

Ryamizard lahir pada 21 April 1950. Ia adalah lulusan Akabri Darat pada tahun 1974. Kariernya mulai menanjak saat menjabat sebagai Pangdam V/Brawijaya pada tahun 1999 yang dilanjutkan dengan menjadi Pangdam Jaya/Jayakarta pada tahun 1999-2000.

Pria berusia 64 tahun ini kemudian diangkat menjadi Pangkostrad pada tahun 2000 dan menjabat hingga tahun 2002. Ryamizard kemudian duduk di posisi Kepala Staf Angkatan Darat hingga tahun 2005.

Nama Ryamizard pernah dikirimkan ke DPR sebagai kandidat Panglima TNI. Namun nama Marsekal Djoko Suyanto-lah yang akhirnya dipilih sebagai Panglima TNI pada tahun 2006.

Ayah 3 anak ini sempat dijagokan sebagai calon wakil presiden untuk mendampingi Joko Widodo. Namun, akhirnya Jokowi berpasangan dengan Jusuf Kalla.

BPK Berharap Kabinet Jokowi Bekerja Baik

Rivki - detikNews

Jakarta - 34 Menteri Jokowi telah dilantik Presiden Jokowi. BPK berharap kabinet tersebut akan bekerja baik.

"Kami lihat kerjanya, nanti dinilai BPK. Ada beberapa suara yang bilang ini itu. Tapi ini kan kami belum tahu kerjanya," ujar Ketua BPK Terpilih Harry Azhar Azis, sebelum pelantikan menteri Kabinet Kerja di Istana, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (27/10/2014).

Harry berharap pembantu Jokowi tersebut dapat bekerja dengan baik, sesuai dengan nama Kabinet Jokowi yakni Kabinet Kerja.

"Saya harap kerjanya baik. Sesuai tema Jokowi yaitu kerja, kerja," tuturnya.

Harry akan dilantik sebagai Ketua BPK periode 2014-2019 pada Selasa (28/20/2014) besok oleh Ketua MA. Harry pun akan berbicara terlebih dulu pada Jokowi.

"Besok kami pelantikan. Saya akan ngomong dulu sama Jokowi-JK," kata Harry.

Pakar Australia Nilai Kabinet Jokowi Lemah

TRIBUNNEWS.COM.- Sejumlah pakar Indonesia asal Australia menilai Kabinet Kerja yang diumumkan Presiden Jokowi memiliki kelemahan, terutama kurang mencerminkan visi reformasi ekonomi dan demokrasi.
Professor Greg Fealy dari Australian National University (ANU) di Canberra menilai, sejumlah figur dalam kabinet baru Indonesia dikenal tidak begitu mendukung reformasi ekonomi dan visi demokrasi.
"Lagipula, ada tokoh yang tampaknya menjadi incaran Komisi Pemberantasan Korupsi dan tetap dimasukkan dalam kabinet," jelasnya kepada ABC.
"Contoh nyata adalah Rini Soemarno, yang dikenal sangat dekat dengan mantan Presiden Megawati," ujar Prof. Fealy.
Menurut dia, hal ini menunjukkan Jokowi mendapat tekanan dari Megawati dan PDI-P.
Hal senada dikemukakan Professor Hal Hill, juga ANU Canberra. Ia menilai, Kabinet Kerja dipenuhi oleh CEO dan pengusaha, dengan jumlah teknokrat yang sangat sedikit.
Karena itu, katanya, kabinet ini memiliki kelemahan dalam visi reformasi demokrasi sebagaimana yangh dijanjikan sendiri oleh Presiden Jokowi.
Namun demikian, pendapat berbeda disampaikan Professor Greg Barton dari Monash University di Melbourne.
Menurut dia, tokoh seperti Menteri Perdagangan Rahmat Gobel dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman merepresentasikan keahlian yang dibutuhkan di bidangnya masing-masing.
Professor Barton berharap Menteri Perdagangan Rahmat Gobel akan lebih pragmatis dalam isu-isu perdagangan bebas.
"Ayahnya dikenal sebagai entrepreneur pribumi dari generasi terdahulu," jelas Prof. Barton.
"Dengan latar belakangnya, kita bisa menduga dia akan sangat pro bisnis dan membuat urusan bisnis lebih mudah," katanya.
Prof. Barton menyatakan, komitmen Presiden Jokowi untuk tidak melakukan deal politik dengan oposisi, dengan tidak menunjuk menteri dari Partai Golkar.

Empat Menteri Jokowi Disorot Media Jepang

Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Tokyo

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Setelah pengumuman kabinet Jokowi, Minggu (26/10/2014), media Jepang menyoroti empat menteri Indonesia yang masuk dalam Kabinet Kerja.
Mereka adalah Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi (51), Menteri Perdagangan Rachmat Gobel (52), Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro (48) dan Menko Ekonomi Sofyan Djalil (61). Mereka khususnya mendapat sorotan dari kantor berita Jiji Jepang, Senin (27/10/2014).
Menteri luar negeri karena memang Jepang ingin melihat dari segi internasional yang pasti mengacu kepada Menteri Luar Negeri. Selain itu, Menlu Retno Lestari yang mantan Duta Besar Indonesia di Belanda mendapat perhatian Jepang karena hubungan Jepang dengan Eropa sangat baik saat ini.
Rachmat Gobel sudah terkenal terutama di kalangan pebisnis Jepang sehingga bukan nama yang baru bagi Jepang yang berharap perdagangan Indonesia-Jepang dapat semakin baik dibawah Menteri Perdagangan yang baru ini.
Sedangkan Menko Ekonomi, pernah menjadi Ketua Formulasi Sistem Rencana Pembangunan, JICA dan Bappenas. Hubungannya dengan badan kerjasama internasional Jepang (JICA) sangat baik selama ini.
Pernah pula menjadi Ketua Penelitian Gabungan Jepang-Indonesia untuk Desentralisasi Indonesia bersama JICA. Juga menjadi Anggota Kebijakan Desentralisasi Fiskal dan Tinjauan Belanja Umum Wilayah di Indonesia bersama JBIC (Bank Kerjasama Internasional Jepang) serta pernah menjadi Anggota Pembangunan Kemampuan Desentralisasi bersama JICA.
Sementara Sofyan Djalil memegang peranan penting sebagai Menteri Koordinator Ekonomi dimana Jepang adalah negara ekonomi yang sangat kuat memiliki perhatian kepada bidang ekonomi. Jabatan Menteri di masa lalu (BUMN dan Informasi) serta beberapa kali kunjungannya ke Jepang, juga bukan orang baru bagi pemerintahan Jepang dalam melihat pejabat Indonesia yang satu ini.
Empat orang inilah yang berada di dalam kabinet Jokowi, menjadi pusat perhatian saat ini oleh Pemerintah Jepang.

MPR sambut positif Kabinet Kerja Jokowi-JK

Pewarta: Zul Sikumbang

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid menyambut positif susunan kabinet yang diumumkan oleh Presiden Joko Widodo kemarin.

Menurut dia, susunan kabinet tersebut bisa memenuhi harapan dari masyarakat. "Ini adalah sebuah kabinet yang mencoba untuk memenuhi berbagai keterwakilan dari unsur profesional non partai dan unsur profesional non partai, termasuk juga dari latar belakang daerah," kata Hidayat di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin.

Ia mengatakan hal yang menggembirakan adalah persentase menteri dari kalangan perempuan dalam kabinet Jokowi-JK merupakan suatu hal yang positif.

"Mereka bukan perempuan biasa, mereka adalah orang-orang yang latar belakang profesional tinggi," katanya.

Hidayat juga mengingatkan menteri yang berlatar belakang dari partai politik untuk segera mengundurkan diri dari jabatan politiknya.

"Sampai hari ini kita mendengar komitmen dari para menteri untuk merealisasikan, ini adalah kabinet kerja dan karenanya yang berlatar belakang partai politik akan menyesuaikan diri untuk kemudian apakah namanya non aktif seperti apa yang dikatakan Pak Jokowi, apapun terserah. Tapi tentu rakyat menunggu agar ini bisa direalisasikan supaya betul-betul supaya ini akan jadi kabinet yang kerja," kata Hidayat.

Untuk sisi negatifnya, dirinya belum bisa memastikan karena baru saja dilantik dan belum menunjukkan kinerja mereka.

"Kita cenderung untuk memberikan keleluasaan untuk bekerja, dan buktikan mereka adakah kabinet kerja, dengan melaksanakan apa yang diperintahkan presiden dan melaksanakan apa yang jadi komitmen dan janji kepada rakyat," kata politisi Partai Keadilan Sejahtera itu.

KPK: kabinet harus transparan dan prorakyat

Pewarta: Desca Lidya Natalia

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqoddas menyatakan Kabinet Kerja yang dibentuk oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla harus transparan dan prorakyat.

"KPK siap memberikan perspektif, bagaimana masing-masing kementerian dan lembaga negara itu bekerja dalam basis-basis, pertama based on transparansi, kedua based on people empowering (mendayagunakan masyarakat). Itu harus ada dan ini adalah amanat konstitusi," kata Busyro di gedung KPK Jakarta, Senin.

Pada Minggu (26/10), Presiden Joko Widodo mengumumkan 34 nama menteri yang akan membantunya selama lima tahun yang terdiri atas 20 orang berlatar belakang profesional dan 14 orang dari partai politik.

"Kalau mau efektif betul pemerintah ini, harus transparan dan akuntabel, dan prorakyat, maka dua perspektif ini harus dilakukan," tegas Busyro.

Namun Busyro tidak menjelaskan kapan pengarahan kepada kabinet itu akan dilakukan.

"Rencananya akan menunggu dari pemerintah, kalau sudah melakukan sidang kabinet. Kita ingin lebih cepat lebih bagus," tambah Busyro.

Busyro juga tidak menjelaskan apakah 34 nama menteri itu seluruhnya bersih dari daftar nama yang masuk kategori merah dan kuning di KPK.

"Karena tidak hafal semuanya jadi harus saya cek dulu, itu kan banyak yang diajukan, semuanya harus saya cek dulu," kata Busyro.

Sedangkan mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari para menteri, KPK masih menunggu laporan.

"Sekarang dilaporkan semuanya, nanti juga akan ada suratnya (kewajiban LHKPN)," tambah Busyro.

Presiden Jokowi pertama kali memberikan kelompok nama calon menteri kepada KPK pada Jumat (17/10).

KPK, Minggu (19/10), merespons dengan memberi tanda "merah" dan "kuning" terhadap nama-nama calon menteri yang terkait dengan dugaan korupsi.

Presiden pun harus menyerahkan beberapa nama lain kepada KPK untuk mengganti nama-nama yang diberi tanda "merah" dan "kuning" tersebut.

KPK: Tidak Ada Menteri Kabinet Jokowi JK yang Bertanda Merah dan Kuning

Ray Jordan - detikNews

Jakarta - Jokowi JK sudah mengumumkan nama 34 menteri kabinet kerja. Para menteri itu juga sudah dikenalkan ke publik di halaman Istana negara pada Minggu (26/10) sore. Bagaimana penilaian KPK soal menteri-menteri itu, adakah yang bertanda merah dan kuning?

"Tidak ada," kata juru bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Senin (27/10/2014).

Johan mengaku tak sembarang bicara. Dia sudah mengkonfirmasi soal nama-nama menteri Jokowi ini ke Ketua KPK Abraham Samad, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, Busyro Muqoddas, dan juga yang lainnya.

"Ini berdasarkan konfirmasi saya ke beberapa pimpinan KPK," jelas Johan.

Soal label merah dan kuning ini memang sempat mencuat beberapa waktu lalu. Saat itu Jokowi JK memberikan sejumlah nama ke KPK. Namun ada beberapa nama yang diberi label merah dan kuning yang dinilai berpotensi memiliki urusan hukum.

Berikut susunan kabinet selengkapnya:

Presiden RI : Joko Widodo
Wakil Presiden RI : M Jusuf Kalla
1. Menteri Sekretaris Negara : Praktino
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Negara/Kepala Bappenas: Andrinof Chaniago

3. Menko Bidang Kemaritiman : Indroyono Soesilo
4. Menteri Perhubungan : Ignasius Jonan
5. Menteri Kelautan dan Perikanan: Susi Pudjiastuti
6. Menteri Pariwisata : Arief Yahya
7. Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral: Sudirman Said

8. Menko Bidang Polhukam : Tedjo Edy Purdijatno
9. Menteri Dalam Negeri : Tjahjo Kumolo
10. Menteri Luar Negeri : Retno Lestari Priansari Marsudi
11. Menteri Pertahanan : Ryamizard Ryacudu
12. Menteri Hukum dan HAM : Yasonna H Laoly
13. Menteri Komunikasi dan Informatika: Rudiantara
14. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: Yuddy Chrisnandi

15. Menko Bidang Perekonomian: Sofjan Djalil
16. Menteri Keuangan : Bambang Brodjonegoro
17. Menteri BUMN : Rini M Soemarno
18. Menteri Koperasi dan UMKM: Anak Agung Gde Ngurah Puspayoga
19. Menteri Perindustrian : M Saleh Husin
20. Menteri Perdagangan : Rachmat Gobel
21. Menteri Pertanian : Amran Sulaiman
22. Menteri Ketenagakerjaan : Hanif Dhakiri
23. Menteri PU dan Perumahan Rakyat: Basuki Hadi Muljono
24. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Siti Nurbaya
25. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN: Ferry Mursyidan Baldan

26. Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Puan Maharani
27. Menteri Agama : Lukman Hakim Saifuddin
28. Menteri Kesehatan : Nila F Moeloek
29. Menteri Sosial : Khofifah Indar Parawansa
30. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Yohana Yambise
31. Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah: Anies Baswedan
32. Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi : M Nasir
33. Menteri Pemuda dan Olahraga: Imam Nahrawi
34. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi: Marwan Ja'far

Kesadaran perlindungan anak terus disosialisasikan di Bangka Barat

Pewarta: Donatus Dasapurna Putranta

 Muntok (ANTARA News ) - Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung, berupaya meningkatkan kesadaran dalam perlindungan anak melalui sosialisasi.

"Kami harapkan dengan meningkatkan sosialisasi akan mampu mengurangi kasus dan melindungi perempuan dan anak dari berbagai bentuk diskriminasi," ujar Ketua II P2TP2A Kabupaten Bangka Barat, Deliza Deviera Yanuar, di Muntok, Sabtu.

Hal ini dikatakan Deliza terkait diselenggarakannya sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Anak yang diselenggarakan P2TP2A setempat, pada Kamis.

"Kegiatan tersebut diikuti sebanyak 75 orang yang terdiri dari tenaga pendidik dan anggota organisasi wanita yang ada di Kabupaten Bangka Barat, kami harapkan mereka mampu menyosialisasikan aturan tersebut di lingkungan kerja dan sekitar tempat tinggalnya sehingga upaya melindungi perempuan dan anak terus meningkat," katanya.

Ia mengatakan, P2TP2A yang dibentuk di seluruh daerah memiliki kewajiban dalam melakukan perlindungan dan anak, sehingga melalui sosialisasi di berbagai tingkatan diharapkan mampu meningkatkan pemahaman akan undang undang tersebut.

"Sosialisasi masih menjadi langkah stategis dalam hal ini, kami harapkan ke depan semakin meningkat dan bisa menjangkau hingga desa sampai dusun," katanya.

Ia menambahkan, adanya sosialisasi aturan tersebut diharapkan mampu mengurangi sekaligus menghilangkan diskriminasi terhadap perempuan dan anak yang ada di Kabupaten Bangka Barat.

Menurutnya, sosialisasi yang diberikan kepada guru dan anggota organisasi wanita seperti itu merupakan langkah awal dalam memberikan pengetahuan dan peningkatan kualitas sekaligus pencerahan dan pengetahuan khususnya dibidang perlindungan perempuan dan anak.

"Dari kegiatan sejenis kami juga berharap akan mampu meningkatkan partisipasi kaum perempuan untuk bersama-sama mengantisipasi terjadinya perdagangan orang atau trafficking perempuan dan anak," kata dia.

Pada kegiatan sosialisasi yang berlangsung sehari itu, dihadirkan juga beberapa narasumber, seperti dari Polres Bangka Barat diwakili Ipda Edwar KBO Reskrim Polres Bangka Barat dan Ketua P2TP2A Provinsi Bangka Belitung, Zubaidah.

"Kami akan terus meningkatkan kesadaran masyarakat akan perlunya melindungi kaum perempuan dan anak sebagai upaya mewujudkan masyarakat Bangka Barat yang mandiri dan sejahtera," kata dia.
(KR-DSD)

Jadi PNS, Mental Harus Kuat Hadapi Godaan

 Jpnn

JAKARTA - Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Setiawan Wangsaatmaja menegaskan, untuk menjadi CPNS tidak hanya berbekal pintar saja. Tapi harus punya mental kuat.

"Modal pintar bukan jaminan menjadi aparatur profesional. Paling utama adalah karakter pribadi. PNS harus bermental baja sehingga kuat menghadapi tekanan baik dari atasan maupun kondisi sekitarnya," beber Setiawan, Jumat (24/10).

Itu sebabnya, dalam seleksi CPNS 2014 salah satu komponen tes kompetensi dasar (TKD) yaitu tes karakter pribadi (TKP) yang ditingkatkan nilainya. Jika tahun lalu TKP hanya 105, tahun ini naik menjadi 126. Sedangkan tes wawasan kebangsaan (TWK) dan tes intelegensia umum (TIU) tidak mengalami peningkatan, tetap di point 70 serta 75.

“Sekarang arah penyeleksian CPNS lebih dinilai ke logika si peserta tes CPNS dan mampukah dia menuangkannya dalam sebuah konsep,” terangnya.

Selain harus kuat menghadapi tekanan, CPNS juga harus punya pribadi yang bersih KKN. Ketika seorang PNS menduduki jabatan, akan banyak godaan menghampirinya.

"Dengan mental kuat, Insya Allah PNS-nya akan tetap bertahan dan tidak sampai melanggar aturan disiplin pegawai," tandas mantan pejabat di Jawa Barat ini. (esy/jpnn)

Putri Presiden Gagal PNS, Panselnas: Komputer Tak Pandang Bulu

Jpnn

JAKARTA - Hasil tes kompetensi dasar (TKD) putri Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mendapat skor 300 namun salah satu komponen nilai yaitu tes wawasan kebangsaannya di bawah 70, membuat Kahiyang Ayu tidak bisa lolos passing grade. Itu artinya keinginan untuk menjadi aparatur sipil negara (ASN) gagal di tahun ini. 

Putri Jokowi inipun masih punya kesempatan ikut di tes CPNS 2015. Anggota Tim Quality Assurance (QA) Panselnas FX Arunanto mengatakan, nilai hasil TKD CPNS dengan sistem CAT tidak bisa diubah. 

“No excuse. Tidak ada ruang untuk dikatrol nilainya, walau anak seorang Presiden. Wong nilainya langsung keluar kok,” ujarnya, Sabtu (25/10).

Ekstremnya, lanjut Arunanto, mau nilai tes karakteristik pribadi (TKP)-nya 175, Tes intelegensia Umum (TIU)-nya 150, tapi kalau Tes Wawasan Kebangsaan (TWK)-nya 65, tetap tidak lolos passing grade.

Diberitakan, Kahiyang mengikuti tes CPNS Pemkot Solo hari Kamis (23/10). Arunanto sependapat bahwa peristiwa ini menjadi bukti, sekaligus membuka mata dunia bahwa tes CPNS dengan sistem CAT benar-benar transparan, obyektif, adil, dan bebas dari KKN. 

“Komputer tidak bisa mengetahui siapa peserta tes, apakah itu putri presiden, anak menteri, anak gubernur, keluarga bupati/walikota, anak petani, nelayan, supir dan sebagainya. Komputer juga tidak peduli, apakah peserta itu nyogok ataupun titipan DPR. Komputer akan memperlakukan semua peserta secara equal, siapapun yang menggunakannya,” imbuhnya.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) No. 29 Tahun 2014 tentang Nilai Ambang Batas Tes Kompetensi Dasar Seleksi CPNS tahun 2014. Nilai Tes Karekteristik Pribadi (TKP) minimal 126, Nilai Tes Intelegensia Umum (TIU) minimal 75, dan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) paling rendah 70.

Dia berharap, orang tua Kahiyang Ayu yang juga Presiden RI ini menerima hasil tes putrinya, dan justru menyampaikan informasi ini sebagai salah satu capaian dari reformasi birokrasi yang akan mengangkat nama baik bangsa Indonesia. (esy/jpnn)

Ketemu Kalla, Prabowo Minta Maaf Soal Pilpres

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya Prabowo Subianto menyatakan secara remsi meminta maaf kepada Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla soal seluruh pernyataan dan tindakannya selama pemilihan presiden lalu. Dia mengklaim ingin bersilaturahmi dan menjaga hubungan baik dengan seniornya, Jusuf Kalla. Prabowo juga menyatakan mendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.  

"Terkadang, dalam politik itu kita bicara keras, tapi hatinya tetap bersatu," ujar Prabowo di Istana Wakil Presiden, Selasa, 21 Oktober 2014. "Sama-sama juga minta maaf. Namanya juga kampanye," tutur Kalla sambil memeluk erat Prabowo.

Kalla menyatakan kedatangan Prabowo menunjukkan semangat kebersamaan untuk mencapai Indonesia yang maju dan sejahtera. Dalam pertemuan sekitar 40 menit tersebut, Prabowo memaparkan pandangannya perihal ekonomi dan pembangunan.
"Prabowo memberikan ketenangan untuk bangsa. Kita satu kapal," kata Kalla menanggapi sikap Prabowo mau yang bertemu dengan Presiden Joko Widodo dan hadir di pelantikan presiden-wakil presiden. (Baca: Koalisi Prabowo 'Nggerundel' Soal Sikap PPP)

Prabowo sendiri menyatakan seluruh tindakannya ini adalah suatu kewajiban dirinya sebagai seorang warga negara. Dia juga memberikan selamat secara tulus dan mendukung pemerintahaan Jokowi-Kalla.

Prabowo mengklaim Gerindra berkomitmen menjaga keuntuhan bangsa. Dia dan partainya akan memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk bekerja. Namun Gerindra tetap berada dalam posisi oposisi untuk mengawasi dan mengkritik pemerintah. "Masak, semua partai mau masuk kabinet. Ada yang eksekutif, ada yang legislatif," ujar Prabowo. (Baca juga: Prabowo Minta Jokowi-JK Tunaikan Seluruh Janjinya)

Kalla juga menyatakan sangat mendukung sikap Prabowo dan Gerindra. Ia mengklaim pemerintah butuh kelompok yang mengawasi dan mengkritik agar bisa berkembang.

FRANSISCO ROSARIANS

Pangkalan Militer Tanjung Datu Beroperasi 2015

 Jpnn

JAKARTA - TNI segera merealisasikan pangkalan militer baru di kawasan Tanjung Datu, Kalimantan Barat (Kalbar). Pangkalan tersebut ditargetkan bisa beroperasi pada 2015.

Keberadaan pangkalan itu dinilai strategis karena berkaitan dengan posisi Indonesia di Laut China Selatan.

Saat ini perencanaan pangkalan tersebut sudah siap dan pengerjaannya mulai dilakukan. Pangkalan itu sebenarnya adalah pengembangan dari pangkalan udara sederhana yang dimiliki TNI di kawasan tersebut. TNI hanya perlu memperluas dan penambahan lahan sudah disetujui Pemprov Kalbar.

Kapuspen TNI Mayjen Mochamad Fuad Basya menjelaskan, landasan udara di pangkalan itu saat ini hanya sepanjang 1.600 meter. "Nantinya akan kami tambah jadi 2.500 meter. Sehingga pesawat-pesawat besar bisa mendarat," ujarnya kemarin (21/10).

Kemudian, barak tentara yang disiapkan untuk pasukan infanteri TNI-AD akan ditambah. Rencana awalnya, setidaknya satu divisi akan ditempatkan di Tanjung Datu.

Pangkalan tersebut merupakan pangkalan terintegrasi antara TNI-AD, AL, dan AU. Karena itu, di sana juga disiapkan sekaligus pangkalan AL, bukan lagi pos AL seperti yang ada saat ini.

"Kami harap awal 2015 anggaran untuk itu sudah bisa turun sehingga bisa segera beroperasi," ucapnya.

Sebab, pemindahan pasukan membutuhkan perencanaan dan biaya yang tidak sedikit. Selain itu, Mabes TNI akan menambah jumlah kapal perang dan pesawat di landasan tersebut. Untuk kapal maupun pesawat, jumlahnya masih dibahas karena kebutuhan di kawasan lainnya juga cukup besar.

Pembangunan pangkalan militer itu awalnya merupakan respons atas tindakan Malaysia yang memasang tiang pancang mercusuar di grey area Tanjung Datu. Hal tersebut memantik reaksi pemerintah Indonesia maupun TNI. Akhirnya, dalam sebuah kesepakatan, Malaysia bersedia tidak melanjutkan pembangunan mercusuar itu.

Belakangan, rupanya Malaysia sudah membongkar tiang-tiang pancang tersebut. Pembongkaran dilakukan pada Jumat sore (17/10). Fuad menjelaskan, Malaysia meminta syarat tidak ada kapal TNI yang lewat saat pembongkaran berlangsung. Permintaan itu dipenuhi TNI-AL.

"Dengan pembongkaran itu, artinya Malaysia kembali menghormati kawasan tersebut sebagai grey area alias kawasan sengketa," tambah Fuad.

Meski begitu, pembangunan pangkalan militer tetap dilanjutkan. Tujuannya pun menjadi lebih luas, yakni memastikan kekuatan Indonesia di kawasan Laut China Selatan, terutama perairan Natuna yang menjadi teritorial NKRI. (byu/c9/end)

Habibie Dirawat, Ini Penjelasan RS Borromeus

VIVAnews - Presiden ketiga Republik Indonesia, Baharuddin Jusuf Habibie meninggalkan RS Borromeus Bandung, Selasa 21 Oktober 2014, pada pukul 11.20 WIB. Habibie keluar melalui pintu Instalasi Gawat Darurat (IGD) Borromeus, kemudian langsung menaiki sebuah sedan yang dikawal satu unit mobil SUV dan mobil patroli polisi.

"Sudah, mas. Tadi, sama ajudan dan keluarga," ujar seorang petugas parkir Borromeus, Ari. 

Namun, Ari mengaku tidak tahu siapa anggota keluarga yang menjemput Habibie tersebut.

Sekretaris RS Borromeus, Kornelius Rukmana, membenarkan hal tersebut. Menurut dia, Habibie meninggalkan rumah sakit karena proses medical check up telah rampung.

Ketika ditanya perihal pemeriksaan yang dijalani Habibie, Kornelius menjawab hanya pemeriksaan rutin. Namun, ia enggan membeberkan secara rinci mengenai pemeriksaan dan siapa saja dokter yang menanganinya.

Berdasarkan undang-undang, biaya perawatan mantan Presiden RI ditanggung oleh negara. Lagi-lagi, Kornelius enggan berkomentar mengenai hal itu.

"Yang pasti kesehatan beliau merupakan salah satu kewajiban kami," ujar Kornelius kepada VIVAnews.

Sebelumnya, Habibie masuk RS Borromeus pada Selasa dini hari, 21 Oktober 2014. Meski masuk melalui Instalasi Gawat Darurat (IGD), kondisi Habibie diakui baik-baik saja. Habibie terpaksa masuk melalui pintu IGD karena layanan klinik umum telah tutup. (art)

Jokowi: Menteri Saya Tidak Boleh Rangkap Jabatan di Partai

VIVAnews - Presiden Joko Widodo menegaskan semua menteri-menterinya harus melepas jabatan di partai politik. Menteri yang masuk dalam kabinetnya tidak boleh menjabat di partai.

"Tidak boleh merangkap jabatan," kata Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa 21 Oktober 2014.

Jika seorang menteri merangkap jabatan di partai politik, Jokowi yakin kinerja menteri itu tidak akan berjalan baik. Menteri yang merangkap jabatan di parpol tidak akan fokus bekerja sebagai menteri.

"Tidak boleh merangkap-rangkap jabatan. Kerja di satu tempat saja belum tentu bener kok. Itu hak prerogatif presiden," dia menegaskan.

Sebelumnya, sebanyak 43 nama menteri yang sudah diseleksi diserahkan tim Jokowi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Calon menteri itu nantinya akan ditelusuri rekam jejaknya Itu supaya menteri yang masuk kabinet Jokowi-JK tidak memiliki catatan hitam.

Sampai saat ini, postur kabinet Jokowi-JK tetap 33 kementerian dengan empat menteri koordinator. Rencananya, 18 kementerian akan diisi dari kalangan profesional dan 15 kementerian dari kalangan profesional partai. (one)

UMKM Lampung Berharap Jokowi Tingkatkan Pasar Nasional

Pringsewu (Antara) - Pelaku Usaha Kecil Mikro Menengah (UMKM) di Provinsi Lampung mengharapkan pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla dapat meningkatkan daya saing pasar nasional.

"Kesulitan masyarakat khususnya pelaku UMKM adalah memasarkan hasil produksinya, dan ini lebih karena minim pengetahuan pasar terkait hasil usaha," kata Muhadi, pelaku usaha kue nangka di
Pringsewu, Selasa.
Menurut dia, kendala pemasaran yang masih minim inilah yang terkadang membuat pelaku usaha kecil harus `gulung tikar` atau bangkrut akibat hal tersebut.
Selain itu, Muhadi juga mengharapkan, perizinan usaha semakin mudah, sehingga akan bertambah pesat peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah ini.
Warga Provinsi Lampung itu pun berharap, bantuan pemerintah terkait permodalan usaha terus ditingkatkan agar dapat menunjang pengentasan kemiskinan.
Hal serupa diutarakan pedagang kue tradisional Dito Dwi yang menyebutkan perizinan usaha serta modal masih sering menjadi kendala para pelaku usaha kecil di provinsi ini.
"Mudah-mudahan dengan telah resmi Pak Jokowi menjadi Presiden diharapkan dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik lagi," ujarnya.
Paling tidak, ia melanjutkan, dalam mencari nafkah tidak lagi mengalami kesulitan atas hal-hal seperti birokrasi yang panjang dan mahal.
"Seluruh kegiatan pemerintah sebaiknya prorakyat, sehingga upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud," ujarnya lagi.
Pedagang kecil di Kota Bandarlampung Provinsi Lampung itu juga berharap pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dapat memberikan kemudahan dalam memperoleh fasilitas kredit usaha yang saat ini masih sangat sulit didapatkan.
"Kami berharap pedagang kecil menjadi prioritas dalam mengelola perekonomian negara ini," kata Sari (39), pedagang pempek di Kecamatan Way Kandis Bandarlampung.
Dia menyebutkan, harapan para pedagang seperti dirinya salah satunya bisa mendapatkan kemudahan dalam proses dan pengambilan kredit usaha di bank, agar dapat memperluas usaha dagangannya.

Menurutnya, meskipun sudah ada Kredit Usaha Rakyat (KUR) namun pedagang kecil masih sulit untuk memperolehnya, karena masih dianggap kurang produktif.
"Kami masih dianggap kurang menghasilkan, padahal jika modal mencukupi saya tentu bisa memasarkan dagangan lebih luas. Jika pemasarannya lebih luas, hasilnya pun akan lebih banyak," katanya pula.
Menurutnya, sejumlah bank juga ada yang memberikan pinjaman, tapi bunganya terlalu tinggi dan kebanyakan bank umum tidak ada yang memberikan kemudahan.
Karena itu, dia berharap dengan adanya pemimpin baru di negeri yang besar ini, para pedagang dapat memperoleh kemudahan dalam mendapatkan KUR.
Harapan serupa disampaikan Rohim (38), pedagang somay yang juga mengeluhkan masih sulit mendapatkan KUR.
"Saya berharap presiden yang baru dapat membantu kami melalui koperasi untuk mendapatkan pinjaman bagi modal usaha," kata dia lagi.
Ia menambahkan, selama ini melalui bank masih sangat sulit mendapatkan pinjaman usaha, sehingga pedagang sering terpaksa meminjam ke rentenir yang bunganya sangat tinggi. (bd)