Agar E-Government Tak Sekadar Hangat di Awal

Penulis: Ika Mardiah - detikinet
Jakarta - Rendahnya belanja pemerintah pusat maupun pemda per Agustus 2015 lalu, ditambah janji salah satu kampanye politik Presiden RI Joko Widodo tahun 2014 lalu, setidaknya di mata penulis kian mencuatkan momentum urgensi electronic government (e-Govt) di Indonesia.

Apa pasal? Kedua kejadian tersebut memiliki akar benang merah serupa bahwa perlu terobosan yang bukan sekedar cepat, namun juga akurat dan berbasis sistem, sehingga siapapun yang berniat buruk mencari celah dalam kesempitan tidak akan kesampaian.

Akar lainnya adalah kenyataan bahwa Indonesia, bolehlah disebut, membutuhkan skema yang mereduksi peran pengaturan secara langsung oleh orang per orang (karena banyak terbukti gagal), sehingga perlu solusi sistematis yang transparan dan akuntabel.

Salah satu wujud solusi dari situasi-situasi tersebut adalah sistem teknologi informasi komunikasi (TIK), yang menjadi basis penerapan e-Govt di belahan dunia manapun sekaligus memiliki jejak rekam sebagai sistem yang transparan, akuntabel, dan efisien.

Namun di isi lain, tak bisa dipungkiri, e-Govt bukanlah barang baru! Tiap berganti presiden, kata 'sakti' ini selalu muncul namun masalah serupa masih muncul.

Ini tak bisa dipungkiri, sebagai gerak sebuah organisasi, dinamika terjadi --termasuk di dalamnya kejenuhan, kelambatan, hingga stagnasi digitalisasi pemerintahan ini.

Untuk itulah, sekali lagi, momentum menjadi muncul saat ini. Sebagai contoh awalan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sudah meluncurkan aplikasi e-Govt bernama SIKAP (Sistem Informasi Kinerja Penyedia).

Data SIKAP ini bisa disinkronkan ke LPSE di daerah, sehingga proses lelang dan tender bisa dilakukan cepat sebagai solusi stagnansi belanja pemerintah mutakhir. Dalam jangka panjang, SIKAP juga memungkinkan terciptanya e-auction (tender elektrik).

Namun sebelum itu terealisasi secara masif, penulis merasa tergugah agar penerapan e-Govt ini dilakukan secara teguh dan konsisten. Tidak hangat di awal lalu melempem bahkan akhirnya mati. Siapapun Presiden/ Gubernur/Walikota/Bupati/Kepala Dinas-nya, terus melanjutkan.

Pada titik ini, adalah menjadi penting sebagai sebuah evaluasi eksisting, dan di sisi lain menjadi dasar mempercepat laju pembangunan sekaligus pengokohan birokrasi reformasi, untuk mencari formulasi bersama akan penerapan e-Govt yang efektif dan efisien.

Kita bisa berangkat antara lain dari sejumlah kunci strategis yang kami terapkan di Balai LPSE Jabar, sehingga memperoleh penghargaan sebagai LPSE terbaik tingkat nasional selama lima tahun berturut-turut (periode 2010-2014) dari pemerintah pusat.

Juga, pada tataran regional, baru saja dinobatkan Gubernur Jawa Barat dalam Upacara Peringatan ke-70 Jawa Barat 19 Agustus 2015 sebagai Layanan dan Perkantoran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk kategori Inovasi Pelayanan Publik.

Secara simultan, prestasi tersebut mendorong pemda lain bukan sekedar menerapkan standar serupa di masing-masing daerahnya, namun juga mengadopsi langsung sejumlah peranti lunak kreasi kami. Misalnya aplikasi Pakar Report yang sudah diadopsi Pemprov Sulawesi Selatan dan Kementerian Pertanian (tahun 2012) serta Sulawesi Utara dan Kalimantan Selatan (2015).

Seluruhnya ini, sekali lagi, berlandaskan kunci strategis yang selain menciptakan benchmarking berkualitas bagi pemda lainnya di Indonesia, juga membuat penerapan e-Govt di LPSE Jabar tak ubahnya standar korporasi global. Sebutlah kepemilikan ISO/IEC 27001:2005, yakni standar global teknologi informasi komunikasi (TIK) tertinggi dalam sistem manajemen keamanan informasi sebagai pengganti BS 7799-2 terbitan British Standard Institute.

Kemudian standar penerapan disaster recovery center (DRC) yang ditempatkan tak hanya di data center di Batam, namun simultan pada mirroring di Kota Bandung. Ini ditambah prosedur business contuinity plan/BCP, sehingga sekalipun ada bencana, data-operasional aman terlindungi hingga dua lokasi.

Kunci Strategis

Setidaknya bagi penulis, ada dua kunci strategis di balik seluruh pencapaian yang bisa dijadikan landasan penerapan e-Govt secara efektif-efisien di Indonesia. Pertama, kepemimpinan yang ada tidak sekedar menerapkan keinginan pimpinan tertingi namun melampaui itu semua.

Semangat yang dikembangkan adalah mencapai prestasi terunggul, jadi bukan sekedar mengikuti kehendak atasan dan setelah itu selesai. Namun dengan etos prestasi terunggul, layanan bukanlah sekedar ada, tapi manfaatnya kepada masyarakat harus dibuat berlimpah.

Ini menjadi penting ditegaskan karena siklus pengabdian sebagai abdi masyarakat kerap kali terjebak dalam runititas. Untuk itulah, dibutuhkan kepemimpinan yang jadi suri tauladan untuk terus bergerak memberikan layanan lebih baik dan lebih baik.

Kedua, kemauan dan kemampuan untuk memberikan layanan lebih cepat dan lebih baik hingga lima langkah ke depan. Jadi, melihat respon baik masyarakat adalah sama pentingnya dengan melihat apa yang menjadi pembeda layanan kita dibandingkan sejenisnya.

Frase lima langkah ke depan menandakan tidak cepat berpuas diri apalagi mudah menyerah, sehingga berbagai inovasi terus dicari seraya diusahakan implementasinya sekalipun berbagai batasan menghadang. Mari ciptakan Indonesia lebih baik melalui TIK.

*) Penulis, Dr. Ika Mardiah merupakan Kepala Balai LPSE Provinsi Jawa Barat.