VIVAnews - Upaya mediasi yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap nasabah dan perusahaan terkait kasus penipuan investasi emas berakhir ricuh karena didatangi sekelompok preman, Selasa 1 April 2014.
Akibat peristiwa ini, sejumlah nasabah mengalami luka-luka karenaa terkena senjata tajam dan hantaman kayu. Kejadian ini terjadi di area gedung MUI, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat.
Saat mediasi sedang berlangsung tiba-tiba datang segerombolan orang yang mengamuk dan mengincar nasabah. Puluhan nasabah yang di dalam ruang ketua MUI panik saat belasan preman datang dilengkapi dengan kayu, golok dan juga senjata api.
Dua orang nasabah dan juga seorang pesuruh kantor MUI mengalami luka memar dan luka bacok padaa bagian kepala. Keduanya dilarikan ke RS terdekat. Sementara seorang pelaku berhasil diamankan ke Polsek Menteng.
Penipuan investasi emas berbasis syariah yang dikelola PT GTIS ini bukan kasus baru. Kasus ini mencuat saat para nasabah yang berinvestasi dalam bentuk emas batangan itu merasa tertipu lantaran modal serta keuntungan para nasabah ternyata tak terealisasi. (adi)
Laporan: Yoga Kuspratomo/tvOne
Rabu, 02 April 2014
Kasus Eks Menkes Diambil Alih KPK dari Polisi
VIVAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengambil alih kasus dugaan korupsi pengadaan buffer stock alat kesehatan di Kementerian Kesehatan tahun 2005 dari Mabes Polri.
Dalam kasus ini, Mabes Polri telah menetapkan mantan Menteri Kesehatan, Siti Fadilah Supari sebagai tersangka. Paska dilimpahkannya kasus tersebut ke KPK, status Siti Fadilah Supari hampir bisa dipastikan akan tetap menjadi tersangka.
Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas, saat dikonfirmasi. "Hampir pasti (jadi tersangka)," kata Busyro, di Jakarta, Selasa 1 April 2014.
Meski demikian, Busyro mengaku bahwa hingga saat ini KPK masih belum mengeluarkan surat perintah penyidikan (Sprindik), atas nama Siti Fadilah Supari. "Sampai sebelum libur, belum ada di meja saya," jelasnya.
Terkait kasus ini, Siti ditetapkan sebagai tersangka karena diduga terlibat penyelewengan anggaran negara melalui proyek pengadaan alat kesehatan tahun 2005 senilai lebih dari Rp15 miliar sekitar bulan April 2012 yang lalu.
Peran Siti dalam kasus tersebut adalah sebagai kuasa pengguna anggaran. Kerugian negara akibat penyelewengan ini sendiri ditaksir mencapai Rp6,1 miliar.
Selasa, 01 April 2014
KPK Apresiasi Dukungan SBY untuk Penertiban Dana Bansos Jelang Pemilu
Rina Atriana - detikNews
Jakarta - Presiden SBY setuju dengan KPK dan siap melakukan penertiban dana bantuan sosial yang dicairkan jelang pemilu. KPK pun mengapresiasi sikap presiden yang responsif.
"Maka statemen kami, mengapresiasi sikap presiden tersebut, karena kami merasa surat kami direspon," kata komisioner KPK Busyro Muqqodas, di KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta, Selasa (1/4/2014).
Menurut Busyro, KPK juga siap berkoordinasi dengan menteri-menteri terkait. KPK memiliki program kerja menciptakan sistem politik berintegritas.
"Kapan beliau-beliau (menteri) mau kesini dengan agenda untuk meletakan bansos sesuai dengan kriteria yang ada, dengan metodologi yang transparan, jadwal jelas, dan tepat sasaran," jelasnya.
Busyro menambahkan, jika kekhawatiran akan penyimpanan dana bansos ini tidak ditindaklanjuti maka tidak akan menyelesaikan masalah.
"Maka kami dengan penuh harapan kirim surat ke presiden sebagai bentuk kemitraan. Setelah kami peroleh info bahwa Presiden memerintahkan menugaskan beberap menteri terkait untuk segera berkoordinasi dengan KPK," tutur Busyro.
Jakarta - Presiden SBY setuju dengan KPK dan siap melakukan penertiban dana bantuan sosial yang dicairkan jelang pemilu. KPK pun mengapresiasi sikap presiden yang responsif.
"Maka statemen kami, mengapresiasi sikap presiden tersebut, karena kami merasa surat kami direspon," kata komisioner KPK Busyro Muqqodas, di KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta, Selasa (1/4/2014).
Menurut Busyro, KPK juga siap berkoordinasi dengan menteri-menteri terkait. KPK memiliki program kerja menciptakan sistem politik berintegritas.
"Kapan beliau-beliau (menteri) mau kesini dengan agenda untuk meletakan bansos sesuai dengan kriteria yang ada, dengan metodologi yang transparan, jadwal jelas, dan tepat sasaran," jelasnya.
Busyro menambahkan, jika kekhawatiran akan penyimpanan dana bansos ini tidak ditindaklanjuti maka tidak akan menyelesaikan masalah.
"Maka kami dengan penuh harapan kirim surat ke presiden sebagai bentuk kemitraan. Setelah kami peroleh info bahwa Presiden memerintahkan menugaskan beberap menteri terkait untuk segera berkoordinasi dengan KPK," tutur Busyro.
KPK Kumpulkan Data Penyaluran Bansos yang Dicairkan Jelang Pemilu
Rina Atriana - detikNews
Jakarta - KPK dibuat khawatir dengan pencairan dana bantuan sosial (bansos) yang dilakukan menjelang pemilu. Hal itu beralasan apalagi hingga kini KPK belum mendapat data pencairan dana yang dilakukan secara transparan.
"Pencairan dana bansos, meskipun masih perlu dibuktikan, yaitu pencairan yang dilakukan dalam hari-hari menjelang pilkada mengindikasikan adanya abuse of power dari kepala daerah terutama incumbent," kata komisioner KPK Busyro Muqqodas, di KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta, Selasa (1/4/2014).
"KPK tidak memperoleh data apakah ada incumbent punya kebijakan yang diketahui oleh masyarakat bahwa dana bansos itu jumlahnya sekian, digunakan untuk sekian kebutuhan rakyat, lalu pencairannya dari bulan ini sampai ini," lanjutnya.
Menurut Busyro, padahal data-data tersebut sangat penting untuk diketahui. Apalagi di beberapa tempat KPK mengindikasikan adanya abuse of power dari para pemimpin.
"KPK memiliki kewenangan untuk melakukan monitoring terhadap proses tata kelola pemerintahan oleh pemerintah pusat ataupun daerah. Kewenangan itu dalam konteks bansos itu diterapkan melalui surat itu," ujar Busyro.
Busyro menambahkan, KPK sangat berharap bansos tersebut bisa tepat sasaran seperti tertuang dalam undang-undang tentang kesejahteraan sosial. Dimana UU itu salah satunya mengatur tentang bantuan sosial.
"UU nomor 11 tahun 2009. Poin terpenting KPK ingin agar bansos ini pencairannya memenuhi kriteria yang ada di UU," tambahnya.
Jakarta - KPK dibuat khawatir dengan pencairan dana bantuan sosial (bansos) yang dilakukan menjelang pemilu. Hal itu beralasan apalagi hingga kini KPK belum mendapat data pencairan dana yang dilakukan secara transparan.
"Pencairan dana bansos, meskipun masih perlu dibuktikan, yaitu pencairan yang dilakukan dalam hari-hari menjelang pilkada mengindikasikan adanya abuse of power dari kepala daerah terutama incumbent," kata komisioner KPK Busyro Muqqodas, di KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta, Selasa (1/4/2014).
"KPK tidak memperoleh data apakah ada incumbent punya kebijakan yang diketahui oleh masyarakat bahwa dana bansos itu jumlahnya sekian, digunakan untuk sekian kebutuhan rakyat, lalu pencairannya dari bulan ini sampai ini," lanjutnya.
Menurut Busyro, padahal data-data tersebut sangat penting untuk diketahui. Apalagi di beberapa tempat KPK mengindikasikan adanya abuse of power dari para pemimpin.
"KPK memiliki kewenangan untuk melakukan monitoring terhadap proses tata kelola pemerintahan oleh pemerintah pusat ataupun daerah. Kewenangan itu dalam konteks bansos itu diterapkan melalui surat itu," ujar Busyro.
Busyro menambahkan, KPK sangat berharap bansos tersebut bisa tepat sasaran seperti tertuang dalam undang-undang tentang kesejahteraan sosial. Dimana UU itu salah satunya mengatur tentang bantuan sosial.
"UU nomor 11 tahun 2009. Poin terpenting KPK ingin agar bansos ini pencairannya memenuhi kriteria yang ada di UU," tambahnya.
Irgan PPP: Hentikan Saling Hasut
Oleh: Agus Rahmat
INILAHCOM, Jakarta - Panasnya peta politik pada Pemilu 2014 ini, terkadang membuat tiap individu melancarkan serangan politiknya dengan saling menjelek-jelekkan.
Ketua DPP PPP Irgan Chairul Mahfiz mengatakan, perdebatan soal pemilu jangan sampai melanggar etika yang ada. Apalagi sampai menghasut.
"Berpolitik harus saling menghormati," jelas Irgan, Jakarta, Selasa (1/4/2014).
Sikap saling menghormati menurutnya bermanfaat untuk menghasilkan energi positif dalam berpolitik. Hal ini nantinya berdampak pada proses pembangunan negeri menjadi lebih baik.
Apabila dinamika politik diwarnai aksi saling menjelekkan, maka tenaga dan kekuatan politik habis untuk itu. Alhasil, pembangunan tidak berjalan maksimal.
"Masyarakat dirugikan dengan proses politik yang tidak menghasilkan kepentingan publik. Ini tidak baik," jelas caleg dapil Banten III ini.
Dia melihat, aksi menjelekkan kader parpol semakin kelihatan. Hal ini dinilainya tidak baik untuk proses pembangunan negeri ini. Menurut dia, harusnya semua pihak duduk bersama, kemudian membicarakan pembangunan yang sudah berjalan.
"Ini lebih bermanfaat," katanya.
Praktisi pemenangan pemilu dan riset politik Konsep Indonesia (Konsepindo) Budiman, menyatakan aksi saling menjelekkan tidak menunjukkan kedewasaan berpolitik.
Praktisi politik seperti kehilangan sikap bijaksana. Hal ini dinilainya memberikan energi negatif bagi dinamika perpolitikan di Indonesia.
"Ini harus diubah," kata Budiman.
Praktisi politik harus mampu menjadikan kemaslahatan bersama sebagai kepentingan politik. Jadi, yang dijadikan acuan bukanlah kepentingan golongan tertentu. [gus]
INILAHCOM, Jakarta - Panasnya peta politik pada Pemilu 2014 ini, terkadang membuat tiap individu melancarkan serangan politiknya dengan saling menjelek-jelekkan.
Ketua DPP PPP Irgan Chairul Mahfiz mengatakan, perdebatan soal pemilu jangan sampai melanggar etika yang ada. Apalagi sampai menghasut.
"Berpolitik harus saling menghormati," jelas Irgan, Jakarta, Selasa (1/4/2014).
Sikap saling menghormati menurutnya bermanfaat untuk menghasilkan energi positif dalam berpolitik. Hal ini nantinya berdampak pada proses pembangunan negeri menjadi lebih baik.
Apabila dinamika politik diwarnai aksi saling menjelekkan, maka tenaga dan kekuatan politik habis untuk itu. Alhasil, pembangunan tidak berjalan maksimal.
"Masyarakat dirugikan dengan proses politik yang tidak menghasilkan kepentingan publik. Ini tidak baik," jelas caleg dapil Banten III ini.
Dia melihat, aksi menjelekkan kader parpol semakin kelihatan. Hal ini dinilainya tidak baik untuk proses pembangunan negeri ini. Menurut dia, harusnya semua pihak duduk bersama, kemudian membicarakan pembangunan yang sudah berjalan.
"Ini lebih bermanfaat," katanya.
Praktisi pemenangan pemilu dan riset politik Konsep Indonesia (Konsepindo) Budiman, menyatakan aksi saling menjelekkan tidak menunjukkan kedewasaan berpolitik.
Praktisi politik seperti kehilangan sikap bijaksana. Hal ini dinilainya memberikan energi negatif bagi dinamika perpolitikan di Indonesia.
"Ini harus diubah," kata Budiman.
Praktisi politik harus mampu menjadikan kemaslahatan bersama sebagai kepentingan politik. Jadi, yang dijadikan acuan bukanlah kepentingan golongan tertentu. [gus]
Wiranto Ingatkan Jangan Mau Dijajah
TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG - Partai Hanura melanjutkan kampanye Pemilu 2014 di Kota Bandung Jawa Barat, Selasa (1/4/2014). Kampanye dipusatkan di Lapangan Tegalega persis di samping monumen Bandung Lautan Api.
Kampanye dihadiri simpatisan, kader, dan Calon Legislatif (Caleg)Partai Hanura. Tampil sebagai juru kampanye Ketua Umum Partai Hanura, Wiranto.
Di lokasi yang sarat dengan sejarah, Wiranto mengingatkan warga Bandung agar tidak lupa dengan sejarah Bandung Lautan Api. Sebuah peristiwa heroik yang merupakan pencerminan perlawanan terhadap penjajah.
"Kalau saya datang ke Bandung saya akan selalu teringat dengan Bandung Lautan Api. Sejarah itu mengingatkan kita bahwa masyarakat Bandung tidak sudi diduki asing," kata Wiranto, seperti dimuat dalam keterangan Media Center Partai Hanura yang diterima di Jakarta, Selasa (1/3).
Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi pada 23 Maret 1946. Sekitar 200 ribu penduduk Bandung secara serentak membakar rumah mereka untuk menghindari pendudukan tentara sekutu dan NICA Belanda.
"Pendahulu kita tidak mau kotanya yang indah diambil alih asing. Lebih baik dibakar daripada dijajah," tegas Wiranto dengan semangat berapi-api.
Pria yang akan diusung Hanura sebagai calon presiden itu meminta warga Bandung untuk melanjutkan perjuangan pendahulu.
"Sekarang kita tinggal melanjutkan perjuangan dengan memberikan masyarakat mendapatkan keadilan. Sayangnya masih banyak masyarakat kita yang miskin, ini bukan keadilan," ujarnya.
Ia mengakui banyak hambatan untuk memberikan rasa adil tersebut ke masyarakat. Hambatan yang paling besar, adalah banyaknya pejabat banyak yang khilaf.
"Obatnya hanya satu, Hati Nurani. Itulah mengapa 2006 Wiranto Dkk membangun Partai Hanura. Bukan sekadar mencari jabatan. Syukur Alhamdulillah Partai Hanura menjadi partai yang paling bersih," ungkapnya.
Wiranto juga menjelaskan bahwa selama ini sering menyamar sebagai tukang becak atau kernek. Alasannya, Wiranto mengetahui kondisi masyakat yang akan dipimpinnya.
Setelah berkampanye di Bandung, Wiranto dan rombongan lalu bergerak ke Bogor, Jawa Barat. Ratusan simpatisan Hanura di Bogor sudah menantinya di Lapangan Coco Garden, Kecamatan Klapanunggal, Bogor.
Meski di bawah terik matahari, massa tetap antusias untuk mengikuti kampanye terbuka Partai Hanura. Massa yang sebagian besar kaum ibu kompak mengenakan baju bergambar partai Hanura dan kerudungnya pun diseragamkan dengan menggunakan warna oranye.
Kepada para simpatisan, Kartu Kader Penggerak Hanura (KKPH) berasuransi sudah dibagikan.
Selain Wiranto dan beberapa caleg, kampanye juga akan dimeriahkan oleh hiburan menarik dari artis Indonesian Idol, Artis MNC Group, dan juga artis pedangdut lokal Ayu Ting Ting.
Kampanye dihadiri simpatisan, kader, dan Calon Legislatif (Caleg)Partai Hanura. Tampil sebagai juru kampanye Ketua Umum Partai Hanura, Wiranto.
Di lokasi yang sarat dengan sejarah, Wiranto mengingatkan warga Bandung agar tidak lupa dengan sejarah Bandung Lautan Api. Sebuah peristiwa heroik yang merupakan pencerminan perlawanan terhadap penjajah.
"Kalau saya datang ke Bandung saya akan selalu teringat dengan Bandung Lautan Api. Sejarah itu mengingatkan kita bahwa masyarakat Bandung tidak sudi diduki asing," kata Wiranto, seperti dimuat dalam keterangan Media Center Partai Hanura yang diterima di Jakarta, Selasa (1/3).
Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi pada 23 Maret 1946. Sekitar 200 ribu penduduk Bandung secara serentak membakar rumah mereka untuk menghindari pendudukan tentara sekutu dan NICA Belanda.
"Pendahulu kita tidak mau kotanya yang indah diambil alih asing. Lebih baik dibakar daripada dijajah," tegas Wiranto dengan semangat berapi-api.
Pria yang akan diusung Hanura sebagai calon presiden itu meminta warga Bandung untuk melanjutkan perjuangan pendahulu.
"Sekarang kita tinggal melanjutkan perjuangan dengan memberikan masyarakat mendapatkan keadilan. Sayangnya masih banyak masyarakat kita yang miskin, ini bukan keadilan," ujarnya.
Ia mengakui banyak hambatan untuk memberikan rasa adil tersebut ke masyarakat. Hambatan yang paling besar, adalah banyaknya pejabat banyak yang khilaf.
"Obatnya hanya satu, Hati Nurani. Itulah mengapa 2006 Wiranto Dkk membangun Partai Hanura. Bukan sekadar mencari jabatan. Syukur Alhamdulillah Partai Hanura menjadi partai yang paling bersih," ungkapnya.
Wiranto juga menjelaskan bahwa selama ini sering menyamar sebagai tukang becak atau kernek. Alasannya, Wiranto mengetahui kondisi masyakat yang akan dipimpinnya.
Setelah berkampanye di Bandung, Wiranto dan rombongan lalu bergerak ke Bogor, Jawa Barat. Ratusan simpatisan Hanura di Bogor sudah menantinya di Lapangan Coco Garden, Kecamatan Klapanunggal, Bogor.
Meski di bawah terik matahari, massa tetap antusias untuk mengikuti kampanye terbuka Partai Hanura. Massa yang sebagian besar kaum ibu kompak mengenakan baju bergambar partai Hanura dan kerudungnya pun diseragamkan dengan menggunakan warna oranye.
Kepada para simpatisan, Kartu Kader Penggerak Hanura (KKPH) berasuransi sudah dibagikan.
Selain Wiranto dan beberapa caleg, kampanye juga akan dimeriahkan oleh hiburan menarik dari artis Indonesian Idol, Artis MNC Group, dan juga artis pedangdut lokal Ayu Ting Ting.
PKS, Gerindra, PAN, dan PKB Kirim Saksi Saat Pemilu di Hongkong
M Iqbal - detikNews
Jakarta - Sebanyak 5 negara telah melaksanakan pemungutan suara pemilu legislatif lebih dulu dibanding dalam negeri. KPU memberi ruang kepada parpol yang ingin mengirimkan saksinya untuk pemilu di luar negeri, seperti yang terjadi di Hongkong.
"Saksi-saksi parpol ada dari PKB, PKS, Gerindra dan PAN. Media lokal juga ada 4," kata komisioner KPU Arief Budiman yang meninjau langsung pemungutan suara di Hongkong pada Minggu (30/3) lalu.
Hal itu disampaikan dalam jumpa pers usai acara "Introduction to The Indonesian Legislative Election 2014 Forum" di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (1/4/2014).
Menurut Arief, pemungutan suara di Hongkong dipusatkan di Victoria Park yang dimulai pukul 09.00-17.00. Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) mendapatkan dukungan penuh pemerintah setempat. Ada 13 TPS di Victoria Park dan di Macau ada 2 TPS.
"Pemilih di Hongkong 102.265 orang, sudah termasuk yang di Macau. Kemudian 5.919 pemilih hadir di Victoria Park dan 776 di Macau. Pemilih yang mencoblos melalui pos masih terus menunggu 14.838 surat suara yang dikirim dan kita sedang tunggu pengembaliannya," papar Arief.
Arief mengatakan proses pemungutan suara berlangsung aman dibantu pihak kepolisian dan keamanan setempat. Sempat terjadi hujan namun tak berlangsung lama.
"Cukup banyak yang antre karena hanya ada 13 TPS, jadi memang antrean agak panjang," ucapnya.
Setelah proses pemungutan suara, seluruh surat suara disimpan oleh petugas di ruang khusus di KJRI Hongkong dan diawasi CCTV.
"Kotak suara ditempatkan di KJRI, ada lantai 1 dan dia di areal yang dipantau CCTV 24 jam. Mereka janjikan begitu (hasil pemungutan suara) dikirim, akan dikirim beserta rekamananya," ucap Arief.
Jakarta - Sebanyak 5 negara telah melaksanakan pemungutan suara pemilu legislatif lebih dulu dibanding dalam negeri. KPU memberi ruang kepada parpol yang ingin mengirimkan saksinya untuk pemilu di luar negeri, seperti yang terjadi di Hongkong.
"Saksi-saksi parpol ada dari PKB, PKS, Gerindra dan PAN. Media lokal juga ada 4," kata komisioner KPU Arief Budiman yang meninjau langsung pemungutan suara di Hongkong pada Minggu (30/3) lalu.
Hal itu disampaikan dalam jumpa pers usai acara "Introduction to The Indonesian Legislative Election 2014 Forum" di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (1/4/2014).
Menurut Arief, pemungutan suara di Hongkong dipusatkan di Victoria Park yang dimulai pukul 09.00-17.00. Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) mendapatkan dukungan penuh pemerintah setempat. Ada 13 TPS di Victoria Park dan di Macau ada 2 TPS.
"Pemilih di Hongkong 102.265 orang, sudah termasuk yang di Macau. Kemudian 5.919 pemilih hadir di Victoria Park dan 776 di Macau. Pemilih yang mencoblos melalui pos masih terus menunggu 14.838 surat suara yang dikirim dan kita sedang tunggu pengembaliannya," papar Arief.
Arief mengatakan proses pemungutan suara berlangsung aman dibantu pihak kepolisian dan keamanan setempat. Sempat terjadi hujan namun tak berlangsung lama.
"Cukup banyak yang antre karena hanya ada 13 TPS, jadi memang antrean agak panjang," ucapnya.
Setelah proses pemungutan suara, seluruh surat suara disimpan oleh petugas di ruang khusus di KJRI Hongkong dan diawasi CCTV.
"Kotak suara ditempatkan di KJRI, ada lantai 1 dan dia di areal yang dipantau CCTV 24 jam. Mereka janjikan begitu (hasil pemungutan suara) dikirim, akan dikirim beserta rekamananya," ucap Arief.
KPK Tak Takut Dalami Dana Kampanye SBY
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku tidak takut untuk mendalami laporan audit akuntan independen mengenai penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono dalam pilpres 2009. Ya, mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang menyampaikan laporan itu ke KPK.
Menurut Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas, rasa takut itu hanya kepada Tuhan. "Halah takut itu kepada yang di atas," ujar Busyro di STIE Perbanas, Jakarta, Selasa (1/4).
Namun Busyro menjelaskan, apa yang disampaikan Anas tidak ada kaitannya dengan kasus yang menjerat Ketua Umum Persatuan Perhimpunan Indonesia itu. Karena itu, mereka menyarankan agar Anas melapor ke pengaduan masyarakat (dumas).
"Anas itu kan kalau yang itu kan di luar perkara Hambalang yang tersangkut dengan biaya politik, kampanye yang dulu kan sisi lain, biarkan aja laporan lewat dumas," ucap Busyro.
Menurut Busyro, apabila Anas melapor ke dumas maka mereka akan menelaah laporan itu. "Ya ditelaah dong. Semua ditelaah," tandasnya.
Seperti diberitakan, Anas merupakan tersangka kasus dugaan penerimaan hadiah penerimaan hadiah dalam proses perencanaan Hambalang atau proyek-proyek lainnya. Sejak 10 Januari lalu, Anas ditahan di Rumah Tahanan KPK.
Setelah itu, KPK menetapkan Anas sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Anas dijerat dengan Pasal 3 dan atau Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan atau Pasal 3 ayat (1) dan atau Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 15 tahun 2002 tentang TPPU jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (gil/jpnn)
Kampanye Simpatik NasDem di Banyumas, Bersih-bersih Pasar dan Pemakaman
Banyumas - Untuk mengisi kampanye terbuka, Partai Nasional Demokrat (NasDem) menggelar aksi bersih-bersih di Banyumas dan Cilacap. Aksi ini dilakukan di pasar, jalanan, pemakaman umum hingga makam taman pahlawan.
"Kegiatan ini digelar di 69 titik yang tersebar 51 kecamatan se-Kabupaten Banyumas dan Cilacap. Ini dilakukan dengan tema 'Bersih Kotaku, Bersih Hatiku, Nasdem Pilihanku'," kata Ketua DPW Partai Nasdem Jateng I G.K. Manila yang memimpin langsung kegiatan tersebut, Selasa (1/4/2014).
Kegiatan yang serentak dilakukan pada hari ini dimulai dari Pasar Sangkalputung, Sokaraja, Kabupaten Banyumas dan berakhir di Kabupaten Cilacap. Melibatkan simpatisan dan kader partai NasDem dari Dapil Jateng VIII.
Seperti di TPU Bantarwuni, Kecamatan Kembaran, Banyumas, 200 orang membersihkan semak-semak yang menutupi area pemakaman tersebut.
"Kita ingin buat nuansa beda, dengan bersih-bersih makam kami rasa ini lebih bermanfaat dan berfaedah. Insya allah yang dilakukan ini mendapat rida dan pahala dari yang kuasa," kata Eva Andriani, salah satu caleg dari Partai NasDem.
"Kegiatan ini digelar di 69 titik yang tersebar 51 kecamatan se-Kabupaten Banyumas dan Cilacap. Ini dilakukan dengan tema 'Bersih Kotaku, Bersih Hatiku, Nasdem Pilihanku'," kata Ketua DPW Partai Nasdem Jateng I G.K. Manila yang memimpin langsung kegiatan tersebut, Selasa (1/4/2014).
Kegiatan yang serentak dilakukan pada hari ini dimulai dari Pasar Sangkalputung, Sokaraja, Kabupaten Banyumas dan berakhir di Kabupaten Cilacap. Melibatkan simpatisan dan kader partai NasDem dari Dapil Jateng VIII.
Seperti di TPU Bantarwuni, Kecamatan Kembaran, Banyumas, 200 orang membersihkan semak-semak yang menutupi area pemakaman tersebut.
"Kita ingin buat nuansa beda, dengan bersih-bersih makam kami rasa ini lebih bermanfaat dan berfaedah. Insya allah yang dilakukan ini mendapat rida dan pahala dari yang kuasa," kata Eva Andriani, salah satu caleg dari Partai NasDem.
Mantan KSAD : Purnawirawan Itu Warga Negara Biasa
Bagus Kurniawan - detikNews
Yogyakarta - Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal (purn) Joko Santosa mengatakan banyaknya para purnawirawan TNI dan Polri yang masuk menjadi anggota partai politik hendaknya tidak perlu dikhawatirkan. Sebab mereka sudah menjadi warga negara biasa.
"Itu hal yang wajar, apapun persaingan ini. Mereka, para purnawirawan itu rakyat biasa. Meski kompetisi ini sengit mereka harus tetap semangat menjaga persatuan dan kesatuan," ungkap Joko santosa menjawab pertanyaan wartawan di sela-sela acara pengajian peringatan berdirinya Kraton Yogyakarta, Senin (31/3/2014).
Menurut dia, setelah seseorang menjadi purnawirawan akan menjadi warga negara biasa seperti masyarakat umum lainnya. Dengan demikian mereka bisa masuk partai manapun. Seorang masuk menjadi anggota partai adalah hak politik, karena mereka sudah jadi warga biasa.
"Saya harapkan mereka bisa jadi contoh teladan dalam mencintai tanah air, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tidak perlu ada kekhawatiran, justru mereka dapat memberi contoh dalam kecintaan pada persatuan dan kesatuan bangsa," kata Joko.
Joko menambahkan soal dikotomi sipil dan militer dalam kepemimpinan negeri ini hendaknya juga dihilangkan. Dalam NKRI tidak perlu bahas lagi dikotomi antara sipil militer.
"Bila putra-putra terbaik punya semangat kebangsaan yang tinggi tentu tidak perlu membeda-bedakan. Yang penting kualitas manusianya," paparnya.
Dia mencontohkan dirinya yang berkarir di militer sejak menempuh pendidikan di Akademi Militer selama empat tahun, setiap hari sebelum tidur harus menyanyikan 'Bagimu Negeri' sebagi bentuk penanaman rasa untuk mencintai tanah air. Demikian pula dengan tokoh-tokoh sipil dalam perjalanan organisasi dan menuntut ilmu akan melalui hal yang sama dalam mencintai negara.
"Semua ujungnya punya semangat bela negara yang tinggi. Tidak perlu ada dikotomi seperti itu," tegas dia.
Ketika ditanya apakah siap dicalonkan menjadi cawapres. Joko mengakui sampai saat ini belum ada yang menghubungi. Dia menyerahkan kepada mekanisme yang berlaku. Sebagai warga negara, semuanya harus siap untuk mengabdi pada bangsa dan negara. Menurutnya mengabdi pada bangsa dan negara tidak harus jadi capres atau cawapres.
"Kita semuanya termasuk anda sekalian harus siap mengabdi. Itu semangat nasionalisme," pungkas Joko Santosa yang saat ini lebih banyak tinggal di Yogyakarta itu.
Yogyakarta - Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal (purn) Joko Santosa mengatakan banyaknya para purnawirawan TNI dan Polri yang masuk menjadi anggota partai politik hendaknya tidak perlu dikhawatirkan. Sebab mereka sudah menjadi warga negara biasa.
"Itu hal yang wajar, apapun persaingan ini. Mereka, para purnawirawan itu rakyat biasa. Meski kompetisi ini sengit mereka harus tetap semangat menjaga persatuan dan kesatuan," ungkap Joko santosa menjawab pertanyaan wartawan di sela-sela acara pengajian peringatan berdirinya Kraton Yogyakarta, Senin (31/3/2014).
Menurut dia, setelah seseorang menjadi purnawirawan akan menjadi warga negara biasa seperti masyarakat umum lainnya. Dengan demikian mereka bisa masuk partai manapun. Seorang masuk menjadi anggota partai adalah hak politik, karena mereka sudah jadi warga biasa.
"Saya harapkan mereka bisa jadi contoh teladan dalam mencintai tanah air, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tidak perlu ada kekhawatiran, justru mereka dapat memberi contoh dalam kecintaan pada persatuan dan kesatuan bangsa," kata Joko.
Joko menambahkan soal dikotomi sipil dan militer dalam kepemimpinan negeri ini hendaknya juga dihilangkan. Dalam NKRI tidak perlu bahas lagi dikotomi antara sipil militer.
"Bila putra-putra terbaik punya semangat kebangsaan yang tinggi tentu tidak perlu membeda-bedakan. Yang penting kualitas manusianya," paparnya.
Dia mencontohkan dirinya yang berkarir di militer sejak menempuh pendidikan di Akademi Militer selama empat tahun, setiap hari sebelum tidur harus menyanyikan 'Bagimu Negeri' sebagi bentuk penanaman rasa untuk mencintai tanah air. Demikian pula dengan tokoh-tokoh sipil dalam perjalanan organisasi dan menuntut ilmu akan melalui hal yang sama dalam mencintai negara.
"Semua ujungnya punya semangat bela negara yang tinggi. Tidak perlu ada dikotomi seperti itu," tegas dia.
Ketika ditanya apakah siap dicalonkan menjadi cawapres. Joko mengakui sampai saat ini belum ada yang menghubungi. Dia menyerahkan kepada mekanisme yang berlaku. Sebagai warga negara, semuanya harus siap untuk mengabdi pada bangsa dan negara. Menurutnya mengabdi pada bangsa dan negara tidak harus jadi capres atau cawapres.
"Kita semuanya termasuk anda sekalian harus siap mengabdi. Itu semangat nasionalisme," pungkas Joko Santosa yang saat ini lebih banyak tinggal di Yogyakarta itu.
Ada Kabar Ancaman, SBY Instruksikan Kapolri Lindungi Jokowi dan Capres Lainnya
Mega Putra Ratya - detikNews
Jakarta - Presiden SBY menerima informasi bahwa ada ancaman kepada para capres yang akan bertarung di pilpres 2014. Presiden SBY telah menginstruksikan kepada Polri untuk melindungi semua capres dari segala bentuk ancaman.
"Pada prinsipnya kita semua tokoh. Yang sudah dideklarasikan kan ada Pak Ical, Pak Jokowi, Pak Prabowo, Pak Wiranto. Semuanya akan kita lakukan pengamanan, walaupun tentunya masih menunggu KPU kan siapa calon presiden wakil presiden, tapi karena sudah di-declare ke publik tentunya ini jadi tanggung jawab kita untuk pengamanan," jelas Kapolri Jenderal Sutarman di Kantor Presiden, Jl Veteran, Jakarta, Selasa (1/4/2014).
Sutarman mengatakan pihaknya melakukan operasi perlindungan untuk semua tokoh politik termasuk capres/cawapres dan caleg. Selain itu juga perlindungan kepada masyarakat yang akan menggunakan hak suaranya.
"Operasi kita seluruh tokoh, seluruh masyarakat yang melaksanakan pemilu, bisa caleg, capres cawapres yang sudah di-declare, semuanya menjadi tanggung jawab Polri dan aparatur keamanan lainnya untuk lakukan pengamanan. Dan kita akan melakukan pengamanan proporsional terhadap siapapun yang memang ada ancaman seperti itu, termasik partai-partai di daerah," paparnya.
Jakarta - Presiden SBY menerima informasi bahwa ada ancaman kepada para capres yang akan bertarung di pilpres 2014. Presiden SBY telah menginstruksikan kepada Polri untuk melindungi semua capres dari segala bentuk ancaman.
"Pada prinsipnya kita semua tokoh. Yang sudah dideklarasikan kan ada Pak Ical, Pak Jokowi, Pak Prabowo, Pak Wiranto. Semuanya akan kita lakukan pengamanan, walaupun tentunya masih menunggu KPU kan siapa calon presiden wakil presiden, tapi karena sudah di-declare ke publik tentunya ini jadi tanggung jawab kita untuk pengamanan," jelas Kapolri Jenderal Sutarman di Kantor Presiden, Jl Veteran, Jakarta, Selasa (1/4/2014).
Sutarman mengatakan pihaknya melakukan operasi perlindungan untuk semua tokoh politik termasuk capres/cawapres dan caleg. Selain itu juga perlindungan kepada masyarakat yang akan menggunakan hak suaranya.
"Operasi kita seluruh tokoh, seluruh masyarakat yang melaksanakan pemilu, bisa caleg, capres cawapres yang sudah di-declare, semuanya menjadi tanggung jawab Polri dan aparatur keamanan lainnya untuk lakukan pengamanan. Dan kita akan melakukan pengamanan proporsional terhadap siapapun yang memang ada ancaman seperti itu, termasik partai-partai di daerah," paparnya.
SBY: Pemilu Belum Dimulai Kok Sudah Disimpulkan Pasti Curang
Mega Putra Ratya - detikNews
Jakarta - Presiden SBY menggelar rapat terkait persiapan pemilu legislatif (pileg)2014. Presiden SBY menyayangkan pernyataan yang menyebut pileg 2014 nanti akan dicurangi.
"Berkaitan dengan kecurangan pemilu. Pemilu belum dimulai kok sudah disimpulkan pasti curang. Pertanyannya siapa yang curang?" kata SBY dalam rapat di Kantor Presiden, Jl Veteran, Jakpus, Selasa (1/4/2014).
SBY mendengar ada kekhawatiran bahwa pemilu ini di bawah bayang-bayang presiden atau pemerintah incumbent. SBY menegaskan bahwa KPU dan Bawaslu beserta jajarannya bersifat mandiri dan independen.
"Pemerintah itu siapa? Di ruangan ini hampir semua parpol ada. Di kepala daerah, semua parpol ada. Tetapi sistem kita sendiri, itu ada. Isu-isu yang muncul-muncul, kalau kalah pasti curang, ada intimidasi dan paksaan," tuturnya.
SBY mengajak semua pihak untuk mencegah terjadinya kecurangan dan penyimpangan. Bawaslu dan Polri diminta aktif mengawasi hal tersebut.
"Masyarakat dan pers pun bisa berkontribusi," kata SBY.
Terkait keamanan dan keterbitan pemilu, suhu politik memang kian menghangat. Pernyataan-pernyataan jurkam kian membuat situasi politik memanas. Namun hal itu dinilai wajar.
"Bahkan di luar negeri sering diikuti aksi kekerasan. Di sini alhamdulilah, aman, bisa dijaga, bukan hanya kapolri, tetapi para elit dan pimpinan parpol," ungkapnya.
SBY mendapat informasi bahwa bagian dari politik, sejumlah tokoh dikhawatirkan keselamatannya menjelang pemilu. SBY menaruh perhatian khusus terhadap hal itu.
"Kepolisian memberikan pengamanan langsung, kepada tokoh seperti itu. Tidak ada kecurigaan, rencana a atay b. Kapolri sudah jalankan instruksi saya, memberikan pengamanan. Negara memberikan perhatian penuh. Jika memang ada yang terancam keselamatannya, kita berikan proteksi," jelasnya.
Jakarta - Presiden SBY menggelar rapat terkait persiapan pemilu legislatif (pileg)2014. Presiden SBY menyayangkan pernyataan yang menyebut pileg 2014 nanti akan dicurangi.
"Berkaitan dengan kecurangan pemilu. Pemilu belum dimulai kok sudah disimpulkan pasti curang. Pertanyannya siapa yang curang?" kata SBY dalam rapat di Kantor Presiden, Jl Veteran, Jakpus, Selasa (1/4/2014).
SBY mendengar ada kekhawatiran bahwa pemilu ini di bawah bayang-bayang presiden atau pemerintah incumbent. SBY menegaskan bahwa KPU dan Bawaslu beserta jajarannya bersifat mandiri dan independen.
"Pemerintah itu siapa? Di ruangan ini hampir semua parpol ada. Di kepala daerah, semua parpol ada. Tetapi sistem kita sendiri, itu ada. Isu-isu yang muncul-muncul, kalau kalah pasti curang, ada intimidasi dan paksaan," tuturnya.
SBY mengajak semua pihak untuk mencegah terjadinya kecurangan dan penyimpangan. Bawaslu dan Polri diminta aktif mengawasi hal tersebut.
"Masyarakat dan pers pun bisa berkontribusi," kata SBY.
Terkait keamanan dan keterbitan pemilu, suhu politik memang kian menghangat. Pernyataan-pernyataan jurkam kian membuat situasi politik memanas. Namun hal itu dinilai wajar.
"Bahkan di luar negeri sering diikuti aksi kekerasan. Di sini alhamdulilah, aman, bisa dijaga, bukan hanya kapolri, tetapi para elit dan pimpinan parpol," ungkapnya.
SBY mendapat informasi bahwa bagian dari politik, sejumlah tokoh dikhawatirkan keselamatannya menjelang pemilu. SBY menaruh perhatian khusus terhadap hal itu.
"Kepolisian memberikan pengamanan langsung, kepada tokoh seperti itu. Tidak ada kecurigaan, rencana a atay b. Kapolri sudah jalankan instruksi saya, memberikan pengamanan. Negara memberikan perhatian penuh. Jika memang ada yang terancam keselamatannya, kita berikan proteksi," jelasnya.
Cegah Manipulasi Suara, Ini Saran KPU ke Parpol
VIVAnews - Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta kepada seluruh perwakilan partai politik untuk mencegah manipulasi suara pada pelaksanaan Pemilu 2014, dengan cara memperhatikan semua dokumen pemilu dengan baik.
Seperti dokumen C1 beserta lampirannya saat di Tempat Pemungutan Suara (TPS), formulir D1 beserta lampirannya hasil rekap di kelurahan, formulir DA 1 hasil rekap di kecamatan, dan formulir DB 1 hasil rekap di kabupaten/kota.
"Harap semua disimpan, diperhatikan. Jadi bisa kontrol," kata Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay di kantor KPU, Jakarta, Selasa 1 April 2014.
Apabila parpol tidak memperhatikan hal ini, dampaknya akan fatal. Terlebih jika terjadi perubahan data perolehan suara.
"Mereka dikasih formulir kan. Itu uang negara, masak tidak dipakai. Silakan itu (C1) difoto. Dulu tidak ada cara seperti itu. Sekarang scan C1 juga ada, meski ini juga makan waktu," ujarnya.
Hadar berharap dengan cara di atas, tidak ada lagi kecurangan seperti Pemilu 2009 yang lalu. Dia menegaskan kalau kecurangan itu tetap terjadi maka akan segera diketahui dimana masalahnya. "Semua ada pidananya. Manipulasi itu pidana," tegasnya. (ita)
Seperti dokumen C1 beserta lampirannya saat di Tempat Pemungutan Suara (TPS), formulir D1 beserta lampirannya hasil rekap di kelurahan, formulir DA 1 hasil rekap di kecamatan, dan formulir DB 1 hasil rekap di kabupaten/kota.
"Harap semua disimpan, diperhatikan. Jadi bisa kontrol," kata Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay di kantor KPU, Jakarta, Selasa 1 April 2014.
Apabila parpol tidak memperhatikan hal ini, dampaknya akan fatal. Terlebih jika terjadi perubahan data perolehan suara.
"Mereka dikasih formulir kan. Itu uang negara, masak tidak dipakai. Silakan itu (C1) difoto. Dulu tidak ada cara seperti itu. Sekarang scan C1 juga ada, meski ini juga makan waktu," ujarnya.
Hadar berharap dengan cara di atas, tidak ada lagi kecurangan seperti Pemilu 2009 yang lalu. Dia menegaskan kalau kecurangan itu tetap terjadi maka akan segera diketahui dimana masalahnya. "Semua ada pidananya. Manipulasi itu pidana," tegasnya. (ita)
Tanggapi Survei CSIS, Gerindra: Survei Cuma Indikator, Kampanye Lebih Penting
Bagus Prihantoro Nugroho - detikNews
Jakarta - Survei CSIS menempatkan Capres Gerindra Pabowo Subianto di posisi kedua setelah Capres PDIP Joko Widodo (Jokowi). Menurut Waketum Gerindra Fadli Zon hasil survei tersebut sebagai indikator bagi Gerindra.
"Survei itu kan sebagai indikator saja. Ada yang bilang kalau Pak Prabowo itu dua besar, ada yang tiga besar, malah ada juga yang bilang satu besar. Itu semua bisa berubah," ujar Fadli saat berbincang dengan detikcom, Selasa (1/4/2014).
Dia pun menekankan bahwa Gerindra tak akan terpaku pada hasil survei saja. Bagi Gerindra yang terpenting saat ini adalah memenangkan Pileg.
"Yang penting bagi kami sekarang ini adalah kerja keras untuk memenangkan pileg, fokus kami di pileg untuk sekarang ini. Semua kader kita minta untuk itu, dan sejauh ini tiap kampanye selalu ramai kok. Tidak ada resistensi dari masyarakat setiap Pak Prabowo atau kami datang ke daerah-daerah," imbuh Fadli.
Sementara itu dalam survei CSIS pun Gerindra menempati posisi ketiga dengan perolehan 11,3%. Posisi itu di bawah PDIP dan Golkar.
"Itu kan hasil survei saja, kalau riil tatap muka mungkin tidak seperti itu hasilnya," pungkas dia.
Berikut hasil survei CSIS terkait pilihan masyarakat terhadap parpol:
1. PDIP 20,1%
2. Golkar 15,8%
3. Gerindra 11,3%
4. Hanura 6,7%
5. PKB 6,7%
6. Demokrat 5,8%
7. PAN 4,8%
8. PPP 3,5%
9. PKS 3,4%
10. Nasdem 3,2%
11. PBB 1,3%
12. PKPI 0,5%
Jakarta - Survei CSIS menempatkan Capres Gerindra Pabowo Subianto di posisi kedua setelah Capres PDIP Joko Widodo (Jokowi). Menurut Waketum Gerindra Fadli Zon hasil survei tersebut sebagai indikator bagi Gerindra.
"Survei itu kan sebagai indikator saja. Ada yang bilang kalau Pak Prabowo itu dua besar, ada yang tiga besar, malah ada juga yang bilang satu besar. Itu semua bisa berubah," ujar Fadli saat berbincang dengan detikcom, Selasa (1/4/2014).
Dia pun menekankan bahwa Gerindra tak akan terpaku pada hasil survei saja. Bagi Gerindra yang terpenting saat ini adalah memenangkan Pileg.
"Yang penting bagi kami sekarang ini adalah kerja keras untuk memenangkan pileg, fokus kami di pileg untuk sekarang ini. Semua kader kita minta untuk itu, dan sejauh ini tiap kampanye selalu ramai kok. Tidak ada resistensi dari masyarakat setiap Pak Prabowo atau kami datang ke daerah-daerah," imbuh Fadli.
Sementara itu dalam survei CSIS pun Gerindra menempati posisi ketiga dengan perolehan 11,3%. Posisi itu di bawah PDIP dan Golkar.
"Itu kan hasil survei saja, kalau riil tatap muka mungkin tidak seperti itu hasilnya," pungkas dia.
Berikut hasil survei CSIS terkait pilihan masyarakat terhadap parpol:
1. PDIP 20,1%
2. Golkar 15,8%
3. Gerindra 11,3%
4. Hanura 6,7%
5. PKB 6,7%
6. Demokrat 5,8%
7. PAN 4,8%
8. PPP 3,5%
9. PKS 3,4%
10. Nasdem 3,2%
11. PBB 1,3%
12. PKPI 0,5%
PPLN: Penghitungan Surat Suara Tercoblos 9 April
Jakarta (Antara) - Ketua Kelompok Kerja Panitia Pemilihan Luar Negeri Wahid Supriyadi mengatakan penghitungan surat suara yang tercoblos di Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSLN) akan dihitung bersamaan dengan di dalam negeri pada 9 April.
"Penghitungan surat suara yang tercoblos di seluruh TPSLN akan dilakukan pada 9 April di masing-masing PPLN, bersamaan dengan penghitungan di TPS dalam negeri," kata Wahid di Jakarta, Selasa.
Sementara itu, untuk pelaksanaan pemungutan suara di luar negeri sudah berlangsung di lima negara, hingga Senin (31/3), yaitu di Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Hong Kong, Brasil, Cili dan Denmark.
Pelaksanaan tersebut berlangsung di enam PPLN, yaitu Beijing, Shanghai, Hong Kong, Brasil, Santiago dan Kopenhagen.
Komisioner KPU Pusat Ferry Kurnia Rizkyansyah mengatakan semua surat suara yang telah dicoblos tersebut saat ini disimpan oleh petugas PPLN di kantor perwakilan atau kedutaan besar RI (KBRI) di masing-masing negara.
"Hasil pemungutan suara di TPS LN sudah dimasukkan kembali ke dalam kotak suara dan disimpan di kantor PPLN dengan pengawasan kamera pengintai CCTV (Closed-Circuit Television)," kata Ferry.
Periode pelaksanaan pemungutan suara di luar negeri dimulai 30 Maret hingga 6 April di 130 kantor perwakilan atau PPLN di negara asing.
Sedikitnya 1.714 warga Negara Indonesia (WNI) di negara tersebut datang dan menggunakan hak pilih mereka di TPS yang telah disediakan
"Namun kami belum bisa menghitung partisipasi pemilih secara keseluruhan karena masih harus menunggu respon dari surat suara yang telah dikirim lewat pos oleh pemilih di luar negeri," kata Ferry
Selain hadir di TPSLN, sistem pemungutan suara khusus untuk pemilih di luar negeri dapat dilakukan dengan metode pos dan dropbox.
"Dropbox" adalah mekanisme penyediaan kotak di titik yang pemilihnya sulit mendatangi TPS LN, sedangkan pemungutan lewat pos dilakukan dengan dikirimkan surat suara ke alamat pemilih bersangkutan.(rr)
Keluarga Satinah Bersyukur Denda Dikurangi
TEMPO.CO, Semarang - Keluarga Satinah di Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, bersyukur menyusul kabar perpanjangan tenggat pembayaran diyat atau denda untuk tenaga kerja Indonesia yang dijatuhi hukuman mati di Arab Saudi.
Selain memperpanjang waktu pembayaran, keluarga bekas majikan Satinah juga mau menurunkan besaran diyat dari Rp 21 miliar menjadi Rp 15 miliar. "Kami sangat bersyukur. Alhamdulillah. Akhirnya nyawa Satinah tetap berpeluang besar diselamatkan," kata kakak Satinah, Paeri, kepada Tempo di Semarang, Senin, 31 Maret 2014.
Paeri menyatakan masih menunggu hasil terakhir negosiasi yang dilakukan utusan pemerintah Indonesia di Arab Saudi. Hingga kini tim utusan pemerintah Indonesia yang melobi di Arab Saudi belum memberikan kabar kepastian hasil negosiasi, terutama dengan keluarga bekas majikan Satinah.
Sebelumnya, Kepala Badan Penempatan dan Perlindugan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Gatot Abdullah Mansyur menyatakan ahli waris korban Satinah mengisyaratkan akan menerima permintaan pihak Indonesia untuk memperpanjang tenggat waktu pembayaran.
Semula batas masa pembayaran diyat Satinah berakhir pada 3 April. Namun, berdasarkan hasil pembicaraan tim dari Kedutaan Besar RI di Arab Saudi bersama pengacara, waktu pembayaran kemungkinan akan diperpanjang hingga dua tahun ke depan. Keputusan resmi tetap menunggu pengadilan. (Baca:Masa Pembayaran Diyat Satinah Bakal Diperpanjang)
Pada Ahad kemarin, Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono menemui keluarga para TKI yang terancam hukuman mati di negara lain. Ada beberapa anggota keluarga korban TKW asal Indonesia yang hadir dalam pertemuan yang digelar di Gumaya Tower Hotel, Semarang itu, di antaranya Satinah binti Jumadi (asal Ungaran, Jawa Tengah), Siti Zaenab binti Duhri Rupa (asal Bangkalan, Madura), Tuti Tursilawati binti Warzuki (asal Majalengka, Jawa Barat), dan Karni binti Medi Tarsim (asal Brebes, Jawa Tengah).
Paeri, yang mewakili keluarga Satinah, menyatakan hasil pertemuan itu adalah SBY sanggup untuk terus berupaya sekuat tenaga membebaskan para TKI yang terancam hukuman mati.
Satinah divonis qisas atau pancung oleh pengadilan Arab Saudi pada 13 September 2011. Dia dihukum atas pembunuhan dan pencurian barang milik majikannya, Nura al-Garib, pada 2007. Jika ingin dimaafkan, Satinah harus membayar diyat atau uang darah sebesar 7 juta riyal atau Rp 21 miliar hingga 3 April 2014.
ROFIUDDIN
Presiden PKS: Jangan Remehkan Meski Kita Tak Didukung Para Jenderal
Danu Damarjati - detikNews
Bengkulu - Dukungan Para Jenderal TNI atau Polri ditunjukkan sejumlah partai politik. Presiden PKS mengakui partainya tak didukung para jendral, namun jangan remehkan, karena akan terjadi kejutan.
"Memang kita tak punya jet pribadi, kita tak punya media televisi, dan kita tak didukung banyak jenderal seperti capres lainya. Tapi jangan underestimate," kata Presiden PKS Anis Matta yang juga bakal capres partai dakwah ini.
Anis berbicara santai di di Kedai Kopi Luwak Bengkulu, Jl Raflesia Nusa Indah, Bengkulu, Senin (31/3/2014) malam. Anis menyatakan PKS akan membuat kejutan di Pileg 2014.
"Dalam politik, terlalu banyak kejutan yang seringt terjadi. Tanggal 9 April akan banyak kejutan-kejutan yang mencengangkan Indonesia, Insya Allah," katanya optimis.
Untuk itu, para pendukungnya yang tergabung dalam Generasi Anis Matta Pemimpin Muda (Gen AMPM) dan pendukung PKS pada umumnya akan bekerja 'gila-gilaan'. "Kegilaan seperti ini yang kita perlukan, kita masuk tiga besar! Insya Allah. Mudah-mudahan kita bisa memimpin koalisi," tandas Anis disambut tepuk tangan para pendukungnya.
Bengkulu - Dukungan Para Jenderal TNI atau Polri ditunjukkan sejumlah partai politik. Presiden PKS mengakui partainya tak didukung para jendral, namun jangan remehkan, karena akan terjadi kejutan.
"Memang kita tak punya jet pribadi, kita tak punya media televisi, dan kita tak didukung banyak jenderal seperti capres lainya. Tapi jangan underestimate," kata Presiden PKS Anis Matta yang juga bakal capres partai dakwah ini.
Anis berbicara santai di di Kedai Kopi Luwak Bengkulu, Jl Raflesia Nusa Indah, Bengkulu, Senin (31/3/2014) malam. Anis menyatakan PKS akan membuat kejutan di Pileg 2014.
"Dalam politik, terlalu banyak kejutan yang seringt terjadi. Tanggal 9 April akan banyak kejutan-kejutan yang mencengangkan Indonesia, Insya Allah," katanya optimis.
Untuk itu, para pendukungnya yang tergabung dalam Generasi Anis Matta Pemimpin Muda (Gen AMPM) dan pendukung PKS pada umumnya akan bekerja 'gila-gilaan'. "Kegilaan seperti ini yang kita perlukan, kita masuk tiga besar! Insya Allah. Mudah-mudahan kita bisa memimpin koalisi," tandas Anis disambut tepuk tangan para pendukungnya.
Inilah Capres yang Bersaing Ketat di Pemilu 2014
Oleh: Ahmad Farhan Faris
INILAHCOM, Jakarta - Partai politik akan bersaing ketat pada Pemilihan Presiden 2014, terutama parpol yang telah mengusung jagoannya untuk sebagai calon presiden.
Pengamat dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro memperkirakan ada tiga partai yang akan bersaing ketat pada kontestasi Pilpres nanti. Joko Widodo dan Prabowo Subianto akan bertarung kuat.
"Kalau ada 3 pasangan misalnya, yaitu koalisi yang dipimpin PDIP, koalisi yang dipimpin Golkar dan koalisi yang dipimpin Gerindra. Sampai saat ini yang tampak Jokowi vs Prabowo," kata Zuhro kepada INILAHCOM, Minggu (30/3/2014).
Namun, kata Zuhro, komposisi ini bisa saja berubah usai penghitungan pemilihan legislatif 9 April 2014. "Setelah pileg, komposisi ini bisa jadi berubah, atau mungkin berlanjut," ujarnya.
Untuk analisis utuhnya, kata dia, mesti menunggu pemilihan legislatif dan seperti apa koalisi yang terbangun di antara partai-partai yang lolos presidential threshold 3,5%.
"Karena bisa jadi tak semua partai bisa ke Senayan," tandasnya.[ris]
INILAHCOM, Jakarta - Partai politik akan bersaing ketat pada Pemilihan Presiden 2014, terutama parpol yang telah mengusung jagoannya untuk sebagai calon presiden.
Pengamat dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro memperkirakan ada tiga partai yang akan bersaing ketat pada kontestasi Pilpres nanti. Joko Widodo dan Prabowo Subianto akan bertarung kuat.
"Kalau ada 3 pasangan misalnya, yaitu koalisi yang dipimpin PDIP, koalisi yang dipimpin Golkar dan koalisi yang dipimpin Gerindra. Sampai saat ini yang tampak Jokowi vs Prabowo," kata Zuhro kepada INILAHCOM, Minggu (30/3/2014).
Namun, kata Zuhro, komposisi ini bisa saja berubah usai penghitungan pemilihan legislatif 9 April 2014. "Setelah pileg, komposisi ini bisa jadi berubah, atau mungkin berlanjut," ujarnya.
Untuk analisis utuhnya, kata dia, mesti menunggu pemilihan legislatif dan seperti apa koalisi yang terbangun di antara partai-partai yang lolos presidential threshold 3,5%.
"Karena bisa jadi tak semua partai bisa ke Senayan," tandasnya.[ris]
Inilah Jadwal Kampanye di Wilayah Polda Metro Jaya
Oleh: Ahmad Farhan Faris
INILAHCOM, Jakarta - Polda Metro Jaya telah menerima pemberitahuan rencana kampanye rapat umum, yang digelar hari ini Selasa, (1/4/2014).
Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Rikwanto mengatakan, sesuai jadwal Komisi Pemilihan Umum DKI ada 4 partai politik yang dapat melaksanakan kampanye rapat umum tingkat pusat dan provinsi, yakni Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
"Untuk rencana kampanye rapat umum PDIP di Gelora Bung Karno Senayan dibatalkan," kata Rikwanto di Jakarta.
Ia melanjutkan, partai politik menggelar kampanye dengan berbagai kegiatan diantaranya ada yang berupa tatap muka, pengobatan gratis, pelayanan kesehatan, mancing bersama, penyebaran bahan kampanye.
Kemudian, Rikwanto menjelaskan, untuk rapat umum DPW Partai Nasdem itu dilakukan di Lapangan Stadion Sepakbola Tugu, Koja, Jakarta Utara. Lalu, rapat umum calon legislatif DPD RI Fahira Idris dilaksanakan di Taman Budaya Kepulauan Seribu.
Selain itu, rapat umum DPD Partai Golkar juga digelar di Lapangan Sepakbola Elang Jatiuwung, Kota Tangerang. Begitu juga DPC PPP Kota Bekasi, menyelenggarakannya di Lapangan Teluk Pucung RT 01/01, Kota Bekasi.
Di samping itu, rapat umum DPC PPP Kabupaten Bogor digelar di Lapangan Billabong Cimanggis, Bojonggede, Depok. Kemudian, rapat umum DPC Partai Hanura Kota Depok di Lapangan Mahakam Jalan Rasamala Raya, Sukmajaya, Depok. Dan terakhir, rapat umum DPC PPP Kota Depok di Aula BPK V RI, Gandul, Cinere Kota Depok serta Lapangan Pemuda, Limo Kota Depok.[ris]
INILAHCOM, Jakarta - Polda Metro Jaya telah menerima pemberitahuan rencana kampanye rapat umum, yang digelar hari ini Selasa, (1/4/2014).
Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Rikwanto mengatakan, sesuai jadwal Komisi Pemilihan Umum DKI ada 4 partai politik yang dapat melaksanakan kampanye rapat umum tingkat pusat dan provinsi, yakni Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
"Untuk rencana kampanye rapat umum PDIP di Gelora Bung Karno Senayan dibatalkan," kata Rikwanto di Jakarta.
Ia melanjutkan, partai politik menggelar kampanye dengan berbagai kegiatan diantaranya ada yang berupa tatap muka, pengobatan gratis, pelayanan kesehatan, mancing bersama, penyebaran bahan kampanye.
Kemudian, Rikwanto menjelaskan, untuk rapat umum DPW Partai Nasdem itu dilakukan di Lapangan Stadion Sepakbola Tugu, Koja, Jakarta Utara. Lalu, rapat umum calon legislatif DPD RI Fahira Idris dilaksanakan di Taman Budaya Kepulauan Seribu.
Selain itu, rapat umum DPD Partai Golkar juga digelar di Lapangan Sepakbola Elang Jatiuwung, Kota Tangerang. Begitu juga DPC PPP Kota Bekasi, menyelenggarakannya di Lapangan Teluk Pucung RT 01/01, Kota Bekasi.
Di samping itu, rapat umum DPC PPP Kabupaten Bogor digelar di Lapangan Billabong Cimanggis, Bojonggede, Depok. Kemudian, rapat umum DPC Partai Hanura Kota Depok di Lapangan Mahakam Jalan Rasamala Raya, Sukmajaya, Depok. Dan terakhir, rapat umum DPC PPP Kota Depok di Aula BPK V RI, Gandul, Cinere Kota Depok serta Lapangan Pemuda, Limo Kota Depok.[ris]
Dahlan Iskan: Kelas Menengah Berbahaya dan Bising
VIVAnews – Menteri BUMN Dahlan Iskan berpendapat, pertumbuhan kelas menengah di Indonesia sangat luar biasa. Namun menurutnya, pertumbuhan ini mempunyai dampak negatif sehubungan dengan eksisnya kelas menengah menggunakan jejaring media sosial seperti Twitter.
“Diperkirakan kelas menengah saat ini mencapai 100 juta penduduk. Sekarang kelas menengah ini mau diapakan? Ini bisa berbahaya bagi yang miskin. Kelas menengah bising,” kata Dahlan di kawasan SCBD, Jakarta, Senin malam 31 Maret 2014.
Kelas menengah, ujar peserta konvensi calon presiden Partai Demokrat itu, harus mendapat penanganan kusus karena mereka punya akses komunikasi lewat media dan jejaring sosial. Ini menjadikan kelas menengah lebih vokal dan rajin menuntut.
“Berat dihantam (kelas menengah) di twitter dan talk show terus-menerus. Pemerintah harus bertahan. Bila tuntutan mereka dipenuhi semua, bahaya. Nanti anggaran bisa habis tersedot kelas menengah untuk memenuhi kebutuhan mereka,” kata Dahlan.
Menurutnya, pemerintah dalam kondisi dilematis bila tidak mendengarkan kicauan masyarakat kelas menengah itu. “Mereka vokal sekali. Kalau tidak didengar, berisiknya luar biasa,” ujar Dahlan.
Ia meminta masyarakat kelas menengah jangan terlalu banyak menuntut, karena seringkali mereka melupakan masyarakat miskin yang berada di bawahnya.
“Ingat, masyarakat miskin, terutama di pedalaman, butuh infrastruktur. Petani dan nelayan miskin juga butuh jaminan kesehatan, pendidikan, dan penghidupan layak. Mereka juga harus diperhatikan. Jangan sampai timpang dengan kelas menengah,” kata dia.
Kelemahan utama masyarakat miskin ialah tidak mempunyai akses seperti masyarakat kelas menengah. “Mereka (masyarakat miskin) tidak vokal, tapi harus diperhatikan. Ini harus direalisasikan dalam postur APBN yang berpihak pada masyarakat miskin,” ujar Dahlan. (adi)
“Diperkirakan kelas menengah saat ini mencapai 100 juta penduduk. Sekarang kelas menengah ini mau diapakan? Ini bisa berbahaya bagi yang miskin. Kelas menengah bising,” kata Dahlan di kawasan SCBD, Jakarta, Senin malam 31 Maret 2014.
Kelas menengah, ujar peserta konvensi calon presiden Partai Demokrat itu, harus mendapat penanganan kusus karena mereka punya akses komunikasi lewat media dan jejaring sosial. Ini menjadikan kelas menengah lebih vokal dan rajin menuntut.
“Berat dihantam (kelas menengah) di twitter dan talk show terus-menerus. Pemerintah harus bertahan. Bila tuntutan mereka dipenuhi semua, bahaya. Nanti anggaran bisa habis tersedot kelas menengah untuk memenuhi kebutuhan mereka,” kata Dahlan.
Menurutnya, pemerintah dalam kondisi dilematis bila tidak mendengarkan kicauan masyarakat kelas menengah itu. “Mereka vokal sekali. Kalau tidak didengar, berisiknya luar biasa,” ujar Dahlan.
Ia meminta masyarakat kelas menengah jangan terlalu banyak menuntut, karena seringkali mereka melupakan masyarakat miskin yang berada di bawahnya.
“Ingat, masyarakat miskin, terutama di pedalaman, butuh infrastruktur. Petani dan nelayan miskin juga butuh jaminan kesehatan, pendidikan, dan penghidupan layak. Mereka juga harus diperhatikan. Jangan sampai timpang dengan kelas menengah,” kata dia.
Kelemahan utama masyarakat miskin ialah tidak mempunyai akses seperti masyarakat kelas menengah. “Mereka (masyarakat miskin) tidak vokal, tapi harus diperhatikan. Ini harus direalisasikan dalam postur APBN yang berpihak pada masyarakat miskin,” ujar Dahlan. (adi)
Warga di Sleman Pasang Puluhan Spanduk Tolak Politik Uang
VIVAnews - Para makelar suara mulai bergerilya menawarkan sejumlah uang kepada masyarakat agar memilih caleg atau partai tertentu yang jelas-jelas melawan undang-undang dan merusak nilai-nilai demokrasi.
Sadar politik uang tidak akan menciptakan demokrasi yang baik dan justru akan menghasilkan bibit-bibit koruptor, masyarakat di Dusun Kronggahan, Desa Trihanggo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, DIY memasang spanduk penolakan terhadapmoney politicsyang ditawarkan oleh caleg ataupun partai tertentu.
Spanduk tersebut bertuliskan "Jangan rusak kampungku dengan amplopmu, kampungku bersih tanpa amplop putih" terpasang di setiap sudut dusun Kronggahan.
"Gerakan ini dilakukan oleh para pemuda di Dusun Kronggahan dan ada sekitar 30 spanduk," kata Kepala Dusun Kronggahan II, Anto Sudadi, Senin 31 Maret 2014
Menurutnya aksi menolak money politic ini dilakukan mengingat menjelang pilleg 9 April 2014 yang akan datang, saat ini sudah banyak makelar politik atau tim sukses caleg bahkan caleg sendiri yang menawarkan sejumlah uang untuk memilih dirinya dalam pileg mendatang.
"Misalnya untuk memperoleh satu kursi caleg menghabiskan uang hingga Rp 500 juta maka saat menjabat akan berusaha mengembalikan uang tersebut dengan berbagai cara termasuk korupsi," katanya.
Dengan memasang spanduk penolakan mengitari dusun maka para caleg akan berfikir dua sampai tiga kali untuk memberikan amplop. Sehingga pemilu 2014 ini akan berjalan dengan jujur dan bersih dari money politic.
"Spanduk penolakan ini sebagai benteng dari caleg yang berusaha memberi amplop. Selain itu juga untuk mengingatkan warga mendukung pemilu bersih," ujarnya. (eh)
Langganan:
Postingan (Atom)