Yogyakarta (ANTARA News) - Sistem hukum di Indonesia perlu diperbaiki dan disempurnakan dengan mengubah atau menyempurkan berbagai peraturan undang-undang yang tidak sesuai lagi dengan tuntutan rasa keadilan masyarakat, kata Wakil Jaksa Agung Darmono.
"Peraturan undang-undang yang bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan satu sistem hukum terutama yang berkaitan dengan kepentingan hukum pidana juga perlu diperbaiki dan disempurnakan," katanya di Yogyakarta, Sabtu.
Menurut dia dalam sambutannya pada wisuda lulusan Universitas Islam Indonesia periode I tahun akademik 2011/2012, dalam perubahan sistem hukum, seperti pada penyempurnaan sistem politik kenegaraan, mahasiswa dan sivitas akademika dapat menyumbangkan karyanya.
Karya itu berupa naskah-naskah akademis tentang perbaikan sistem hukum pidana baik pidana formal (KUHAP) maupun pidana material (KUHP) untuk disampaikan kepada lembaga yang berwenang (pemerintah atau DPR).
"Hal itu sebagai masukan dalam rangka penyempurnaan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku," katanya.
Ia mengatakan peran pengawasan juga perlu dimaksimalkan dalam rangka peningkatan integritas kepribadian dari penyelenggara negara atau penegakan hukum, baik pengawasan fungsional maupun masyarakat.
Pengawasan fungsional ada pada semua lembaga pemerintahan, sedangkan pengawasan masyarakat melibatkan peran mahasiswa atau lembaga kemahasiswaan yang diharapkan secara berkelanjutan ikut melakukan pengawasan secara aktif.
Menurut dia, pengawasan itu dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan penegakan hukum sehingga jika diketahui ada penyimpangan sekecil apa pun yang dilakukan aparat penyelenggara pemerintahan dan penegakan hukum dapat segera diambil langkah pencegahan dan penindakan.
"Jika seluruh komponen bangsa ikut secara aktif menjaga dan mendorong atau memberikan dukungan yang positif, maka penyelenggaraan pemeringtahan dan penegakan hukum diharapkan dapat terselenggara dengan baik dan memberi manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan dan kedamaian bagi masyarakat, bangsa, dan negara," katanya.
Minggu, 25 September 2011
PKS tetap enjoy hadapi reshuffle
Kupang (ANTARA News) - Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta mengatakan bahwa kader PKS yang duduk di Kabinet Indonesia Bersatu II tetap enjoy menghadapi perombakan kabinet (reshuffle) yang akan segera diputuskan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
"Kader PKS yang duduk dalam kabinet masih tetap enjoy, karena PKS di dalam (kabinet) juga oke, di luar juga oke. Kita tidak terlalu memperdulikan masalah itu (reshuffle)," kata Anis Matta kepada wartawan di Kupang, Sabtu.
Wakil Ketua DPR RI itu berada di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk mengikuti rangkaian kegiatan dialog kebangsaan, halal bi halal serta tablig akbar yang diselenggarakan DPW PKS NTT.
Menurut dia, kader PKS akan tetap fokus pada setiap tugas dan tanggung jawabnya yang telah diberikan, kendatipun rencana perombakan kabinet tersebut cukup mengganggu kinerja para menteri.
Dia mengatakan rencana perombakan kabinet tersebut akan mengundang sejumlah pertanyaan, pasalnya pola rekrutmen yang dilakukan Presiden terhadap para menteri sudah dilakukan dengan sejumlah tahapan seleksi yang sangat ketat.
Seharusnya, dengan pola seleksi yang cukup ketat itu, para menteri yang telah ditunjuk sudah dianggap layak dan cakap mengemban tugas kenegaraan tersebut.
"Namun yang terjadi justru sebaliknya, terus terjadi perombakan kabinet. Ini patut dipertanyakan, ada apa," kata Anis Matta dalam nada tanya.
Dia mengatakan, dari rangkaian perjalanan sejarah RI berdiri, hanya Presiden SBY saja yang melakukan seleksi ketat dalam menentukan para menterinya, melalui pola uji kelayakan dan kepatutan setiap calon menteri serta membuat kontrak kinerja.
"Seharusnya dengan langkah ini kinerja para menteri sudah harus terukur, bukan sebaliknya dirombak," kata Anis Matta yang saat itu didampingi Ketua DPW PKS NTT Suharjito dan sejumlah pengurus lainnya.
Hal lain yang juga menjadi pertanyaan, kata dia, soal rencana perombakan kabinet yang awalnya ditujukan untuk sejumlah menteri yang terkait dengan masalah hukum, seperti Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Alfian Malarangeng serta Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar.
Namun, dalam perjalan justru beredar kabar para menteri yang berada di bawah koordinasi Menko Perekonomian, seperti Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Menteri Keuangan justru yang akan dirombak.
"Ini patut dipertanyakan, ada apa sebenarnya yang sesungguhnya terjadi," kata Anis Matta dan menambahkan PKS akan tetap tenang dalam menghadapi rencana perombakan kabinet tersebut sambil terus melaksankan semua tugas dan fungsinya.
Dia juga mengaku sejak rencana perombakan kabinet digelindingkan ke publik, PKS belum dipanggil untuk melakukan komunikasi politik dengan Presiden SBY terkait dengan reshuffle tersebut.
"Kader PKS yang duduk dalam kabinet masih tetap enjoy, karena PKS di dalam (kabinet) juga oke, di luar juga oke. Kita tidak terlalu memperdulikan masalah itu (reshuffle)," kata Anis Matta kepada wartawan di Kupang, Sabtu.
Wakil Ketua DPR RI itu berada di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk mengikuti rangkaian kegiatan dialog kebangsaan, halal bi halal serta tablig akbar yang diselenggarakan DPW PKS NTT.
Menurut dia, kader PKS akan tetap fokus pada setiap tugas dan tanggung jawabnya yang telah diberikan, kendatipun rencana perombakan kabinet tersebut cukup mengganggu kinerja para menteri.
Dia mengatakan rencana perombakan kabinet tersebut akan mengundang sejumlah pertanyaan, pasalnya pola rekrutmen yang dilakukan Presiden terhadap para menteri sudah dilakukan dengan sejumlah tahapan seleksi yang sangat ketat.
Seharusnya, dengan pola seleksi yang cukup ketat itu, para menteri yang telah ditunjuk sudah dianggap layak dan cakap mengemban tugas kenegaraan tersebut.
"Namun yang terjadi justru sebaliknya, terus terjadi perombakan kabinet. Ini patut dipertanyakan, ada apa," kata Anis Matta dalam nada tanya.
Dia mengatakan, dari rangkaian perjalanan sejarah RI berdiri, hanya Presiden SBY saja yang melakukan seleksi ketat dalam menentukan para menterinya, melalui pola uji kelayakan dan kepatutan setiap calon menteri serta membuat kontrak kinerja.
"Seharusnya dengan langkah ini kinerja para menteri sudah harus terukur, bukan sebaliknya dirombak," kata Anis Matta yang saat itu didampingi Ketua DPW PKS NTT Suharjito dan sejumlah pengurus lainnya.
Hal lain yang juga menjadi pertanyaan, kata dia, soal rencana perombakan kabinet yang awalnya ditujukan untuk sejumlah menteri yang terkait dengan masalah hukum, seperti Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Alfian Malarangeng serta Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar.
Namun, dalam perjalan justru beredar kabar para menteri yang berada di bawah koordinasi Menko Perekonomian, seperti Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Menteri Keuangan justru yang akan dirombak.
"Ini patut dipertanyakan, ada apa sebenarnya yang sesungguhnya terjadi," kata Anis Matta dan menambahkan PKS akan tetap tenang dalam menghadapi rencana perombakan kabinet tersebut sambil terus melaksankan semua tugas dan fungsinya.
Dia juga mengaku sejak rencana perombakan kabinet digelindingkan ke publik, PKS belum dipanggil untuk melakukan komunikasi politik dengan Presiden SBY terkait dengan reshuffle tersebut.
Anis Matta tuding KPK cari masalah
Kupang (ANTARA News) - Wakil Ketua DPR RI Anis Matta menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) cenderung mencari masalah dengan memanggil seluruh pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPR terkait rekening mencurigakan.
Menurut Anis, pemanggilan tersebut hanya berkaitan dengan mekanisme penetapan APBN sehingga seharusnya tidak perlu memanggil seluruh pimpinan Badan Anggaran, dan cukup melalui utusan ke DPR atau melalui surat-menyurat.
Tindakan yang dibuat oleh KPK bisa dihindari dengan cara mengutus perwakilan KPK untuk menemui pimpinan Banggar. Langkah itu lebih bijak jika dibanding pemanggilan secara kolosal karena yang ditanyakan hanya terkait mekanisme.
"Teman-teman menilai KPK cenderung mencari masalah tanpa menyelesaikan masalah," kata Anis Matta kepada wartawan di Kupang, Sabtu.
Kehadiran Wakil Ketua DPR RI yang juga Sekretaris Jenderal PKS di Kota Kupang ibukota Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) itu untuk mengikuti rangkaian kegiatan dialog kebangsaan, halal bi halal serta tablig akbar yang diselenggarakan DPW PKS NTT, Sabtu (24/9).
Menurut dia, pemanggilan terhadap seluruh pimpinan Banggar telah menciptakan masalah baru, antara lain telah terjadi pengadilan media untuk hal yang tidak ada urusannya dengan anggota Banggar.
Cara pemanggilan Banggar seperti itu telah membuat pembahasan RAPBN 2012 molor, yang tentunya berimbas pada tertundanya semua program pembangunan.
Jika persoalannya terkait dengan personal, semestinya tidak memanggil seluruh pimpinan Banggar.
KPK telah membuat sebuah drama kolosal yang justru menimbulkan sejumlah soal yang akan berdampak kepada sejumlah agenda lain yang lebih penting. "KPK tidak perlu bikin drama kolosal," kritik Anis.
Jika Banggar tetap mogok, rencana pengesahan RAPBN 2012 pada Oktober mendatang juga molor. Namun aksi pemogokan itu, kata Anis, sudah mendapat perhatian pimpinan DPR.
Menurut Anis, APBN itu adalah undang-undang yang memiliki sifat berbeda dengan undang-undang lainnya, karena pengajuannya hanya boleh dilakukan oleh eksekutif.
Posisi Banggar DPR hanya membahas dan menilai layak tidaknya proposal yang disampaikan dalam rancangan APBN, tidak dalam konteks untuk menyusunnya.
"Jadi soal daerah mana dapat berapa dan bagaimana caranya itu menjadi kewenangan pemerintah, Banggar tidak punya kewenangan itu," kata Anis menjelaskan.
"Rencananya pekan depan akan digelar rapat guna membahas persoalan tersebut," kata Anis Matta.
Menurut Anis, pemanggilan tersebut hanya berkaitan dengan mekanisme penetapan APBN sehingga seharusnya tidak perlu memanggil seluruh pimpinan Badan Anggaran, dan cukup melalui utusan ke DPR atau melalui surat-menyurat.
Tindakan yang dibuat oleh KPK bisa dihindari dengan cara mengutus perwakilan KPK untuk menemui pimpinan Banggar. Langkah itu lebih bijak jika dibanding pemanggilan secara kolosal karena yang ditanyakan hanya terkait mekanisme.
"Teman-teman menilai KPK cenderung mencari masalah tanpa menyelesaikan masalah," kata Anis Matta kepada wartawan di Kupang, Sabtu.
Kehadiran Wakil Ketua DPR RI yang juga Sekretaris Jenderal PKS di Kota Kupang ibukota Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) itu untuk mengikuti rangkaian kegiatan dialog kebangsaan, halal bi halal serta tablig akbar yang diselenggarakan DPW PKS NTT, Sabtu (24/9).
Menurut dia, pemanggilan terhadap seluruh pimpinan Banggar telah menciptakan masalah baru, antara lain telah terjadi pengadilan media untuk hal yang tidak ada urusannya dengan anggota Banggar.
Cara pemanggilan Banggar seperti itu telah membuat pembahasan RAPBN 2012 molor, yang tentunya berimbas pada tertundanya semua program pembangunan.
Jika persoalannya terkait dengan personal, semestinya tidak memanggil seluruh pimpinan Banggar.
KPK telah membuat sebuah drama kolosal yang justru menimbulkan sejumlah soal yang akan berdampak kepada sejumlah agenda lain yang lebih penting. "KPK tidak perlu bikin drama kolosal," kritik Anis.
Jika Banggar tetap mogok, rencana pengesahan RAPBN 2012 pada Oktober mendatang juga molor. Namun aksi pemogokan itu, kata Anis, sudah mendapat perhatian pimpinan DPR.
Menurut Anis, APBN itu adalah undang-undang yang memiliki sifat berbeda dengan undang-undang lainnya, karena pengajuannya hanya boleh dilakukan oleh eksekutif.
Posisi Banggar DPR hanya membahas dan menilai layak tidaknya proposal yang disampaikan dalam rancangan APBN, tidak dalam konteks untuk menyusunnya.
"Jadi soal daerah mana dapat berapa dan bagaimana caranya itu menjadi kewenangan pemerintah, Banggar tidak punya kewenangan itu," kata Anis menjelaskan.
"Rencananya pekan depan akan digelar rapat guna membahas persoalan tersebut," kata Anis Matta.
Perguruan tinggi berperan ciptakan pemerintahan bersih
Yogyakarta (ANTARA News) - Perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas praktik korupsi, kata Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqoddas.
"Dalam konteks itu, perguruan tinggi dapat berperan aktif mendorong peningkatan integritas nasional dan pemerintahan yang baik," katanya pada Kuliah Umum Program Doktor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) di Yogyakarta, Sabtu.
Menurut dia, saat ini kampus masih terlalu sering mengurusi hal-hal rutin dan terlalu banyak berteori. Orang-orang kampus seharusnya lebih sering ikut terjun langsung menyelesaikan persoalan publik sehingga tidak berkesan mengisolasi diri dari masyarakat.
"Salah satu upaya yang dapat dilakukan sivitas akademika dalam menyelesaikan persoalan publik termasuk memerangi korupsi adalah dengan memperdalam riset tentang peta korupsi, jaringan korupsi, peta korban dan aktor, modus, dan sistem praktik korupsi," katanya.
Ia mengatakan, kajian ilmiah yang dilakukan perguruan tinggi tentang korupsi berupa riset, skripsi, tesis atau disertasi harus bisa mengidentifikasi problem korupsi dan tata kelola pemerintahan.
"Hal tersebut nantinya bukan hanya penting bagi pengembangan ilmu tapi juga berkontribusi mengatasi krisis kebangsaaan dan kenegaraan," katanya.
Dalam hal ini, menurut dia, dosen harus berperan bukan hanya sebagai pengajar tetapi juga sebagai provokator bagi mahasiswanya. Tentu saja provokasinya dalam hal yang positif.
"Dengan demikian akan terwujud pemerintahan yang bersih. Saya optimistis pemerintahan yang bersih dapat terwujud asalkan kita sistemik dan mau bekerja keras," katanya.
"Dalam konteks itu, perguruan tinggi dapat berperan aktif mendorong peningkatan integritas nasional dan pemerintahan yang baik," katanya pada Kuliah Umum Program Doktor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) di Yogyakarta, Sabtu.
Menurut dia, saat ini kampus masih terlalu sering mengurusi hal-hal rutin dan terlalu banyak berteori. Orang-orang kampus seharusnya lebih sering ikut terjun langsung menyelesaikan persoalan publik sehingga tidak berkesan mengisolasi diri dari masyarakat.
"Salah satu upaya yang dapat dilakukan sivitas akademika dalam menyelesaikan persoalan publik termasuk memerangi korupsi adalah dengan memperdalam riset tentang peta korupsi, jaringan korupsi, peta korban dan aktor, modus, dan sistem praktik korupsi," katanya.
Ia mengatakan, kajian ilmiah yang dilakukan perguruan tinggi tentang korupsi berupa riset, skripsi, tesis atau disertasi harus bisa mengidentifikasi problem korupsi dan tata kelola pemerintahan.
"Hal tersebut nantinya bukan hanya penting bagi pengembangan ilmu tapi juga berkontribusi mengatasi krisis kebangsaaan dan kenegaraan," katanya.
Dalam hal ini, menurut dia, dosen harus berperan bukan hanya sebagai pengajar tetapi juga sebagai provokator bagi mahasiswanya. Tentu saja provokasinya dalam hal yang positif.
"Dengan demikian akan terwujud pemerintahan yang bersih. Saya optimistis pemerintahan yang bersih dapat terwujud asalkan kita sistemik dan mau bekerja keras," katanya.
Komite Etik Diminta Tak Lemahkan KPK
INILAH.COM, Jakarta- Hasil pemeriksaan Komite Etik KPK yang akan disampaikan awal Oktober nanti diharapkan bukan kesimpulan yang justru akan melemahkan KPK. Komite diminta tegas menjatuhkan hukuman jika memang ada pelanggaran kode etik yang dilakukan Pimpinan KPK, Chandra M Hamzah terkait pertemuannya dengan M Nazaruddin dan politisi Partai Demokrat lainnya.
“Kami harap Komite Etik tidak membuat preseden burukyang justru bisa melemahkan KPK, jika Komite Etik tidak menyelesaikan tugasnya dengan baik dan gagal membuat putusan yang adil dan proporsional, maka di masa yang akan datang berbagai pelanggaran kode etik akan sangat mudah terjadi, Komisioner KPK akan seenaknya bertemu dengan politisi dari partai berkuasa,” ujar Juru Bicara Serikat Pengacara Rakyat (SPR), Habiburokhman dalam siaran persnya, Minggu (25/9/2011).
Habiburokhman mengaku pihaknya mendapat informasi bahwa Wakil Ketua KPK Chandra M Hamzah yang disebut-sebut Nazaruddin pernah bertemu dengan dirinya, hanya akan dipersalahkan karena menerima suguhan makanan dari Nazarudin. “Terus terang kami sangat khawatir bahwa informasi yang kami terima tersebut benar adanya,” sambungnya.
SPR sendiri menilai, sangat sulit bagi Chandra untuk menghindar dari sanksi pelanggaran kode etik. Dari
klarifikasi yang disampaikannya terkait tuduhan yang dinyanyikan Nazarudin, SPR mencatat setidaknya ada tiga fakta yang memberatkan dirinya yaitu,
Pertama,Chandra tidak segan bertemu secara informal dengan politisi-politisi dari partai yang sedangberkuasa. Padahal secara teori, politisi dari partai berkuasa sangat berpeluang terlibat dalam tindak pindana korupsi, karena biasanya pusat korupsi ada di pusat kekuasaan.
Kedua,Chandra tidak berupaya maksimal membuat pertemuannya dengan Nazarudin transparan dan dapat dipertanggung-jawabkan isi pembicaraannya. Ia sama sekali tidak mempersiapkan agenda rapat, notulensi dan rekaman pembicaraan. Seharusnya demi menepis tudingan miring yang akan timbul di kemudian hari, setiap pertemuan komisioner KPK dengan pihak lain harus terdokumentasi dengan jelas.
Ketiga,Chandra terkesan “memberi angin” kepada Nazarudin untuk melakukan intervensi dan “menitip kasus” dengan bersedia bertemu di tempat yang sangat pribadi bagi Nazarudin yakni rumah tinggalnya.
“Dapat dikatakan bahwa semua unsur pasal Kode Etik sudah terpenuhi. Komisi Etik tinggal merumuskan jenis sanksi apa yang pantas dijatuhkan,” pungkasnya.(ndr)
“Kami harap Komite Etik tidak membuat preseden burukyang justru bisa melemahkan KPK, jika Komite Etik tidak menyelesaikan tugasnya dengan baik dan gagal membuat putusan yang adil dan proporsional, maka di masa yang akan datang berbagai pelanggaran kode etik akan sangat mudah terjadi, Komisioner KPK akan seenaknya bertemu dengan politisi dari partai berkuasa,” ujar Juru Bicara Serikat Pengacara Rakyat (SPR), Habiburokhman dalam siaran persnya, Minggu (25/9/2011).
Habiburokhman mengaku pihaknya mendapat informasi bahwa Wakil Ketua KPK Chandra M Hamzah yang disebut-sebut Nazaruddin pernah bertemu dengan dirinya, hanya akan dipersalahkan karena menerima suguhan makanan dari Nazarudin. “Terus terang kami sangat khawatir bahwa informasi yang kami terima tersebut benar adanya,” sambungnya.
SPR sendiri menilai, sangat sulit bagi Chandra untuk menghindar dari sanksi pelanggaran kode etik. Dari
klarifikasi yang disampaikannya terkait tuduhan yang dinyanyikan Nazarudin, SPR mencatat setidaknya ada tiga fakta yang memberatkan dirinya yaitu,
Pertama,Chandra tidak segan bertemu secara informal dengan politisi-politisi dari partai yang sedangberkuasa. Padahal secara teori, politisi dari partai berkuasa sangat berpeluang terlibat dalam tindak pindana korupsi, karena biasanya pusat korupsi ada di pusat kekuasaan.
Kedua,Chandra tidak berupaya maksimal membuat pertemuannya dengan Nazarudin transparan dan dapat dipertanggung-jawabkan isi pembicaraannya. Ia sama sekali tidak mempersiapkan agenda rapat, notulensi dan rekaman pembicaraan. Seharusnya demi menepis tudingan miring yang akan timbul di kemudian hari, setiap pertemuan komisioner KPK dengan pihak lain harus terdokumentasi dengan jelas.
Ketiga,Chandra terkesan “memberi angin” kepada Nazarudin untuk melakukan intervensi dan “menitip kasus” dengan bersedia bertemu di tempat yang sangat pribadi bagi Nazarudin yakni rumah tinggalnya.
“Dapat dikatakan bahwa semua unsur pasal Kode Etik sudah terpenuhi. Komisi Etik tinggal merumuskan jenis sanksi apa yang pantas dijatuhkan,” pungkasnya.(ndr)
Presiden Sudah Komunikasi Reshuffle ke PPP
INILAH.COM, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah berkomunikasi dengan Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali terkait reshuffle kabinet. Hal tersebut dikomunikasikan ketika kunjungan ke Jambi.
"Memang sempat bicara tentang itu di Jambi," ujar Suryadharma Ali sebelum acara halal bihalal dan pelantikan pengurus DPP PPp 2011-2015 di Grand Sahid Jakarta, Minggu (25/9/2011).
Menteri Agama ini mengutarakan, pembicaraan tersebut berlangsung dia dan Presiden SBY. Hanya, pria yang akrab disapa SDA ini enggan membeberkan materi percakapannya. "Tapi saya tak bisa sampaikan isinya," katanya.
Siapapun yang direshuffle oleh Presiden, PPP mengaku ikhlas. Sebab, dalam proses reshuffle, Presiden memiliki hak penuh untuk menentukan yang terbaik. "Soal reshuffle, itukan prerogatif presiden. Presiden boleh reshuffle siapa saja, dari partai mana saja, dan kapan saja, berdasarkan kebutuhan. Namun jangan berdasar desakan, tekanan, komentar, namun kebutuhan," jelasnya.
Akhir-akhir ini nama menteri dari PPP yang santer disebut bakal diganti adalah Suharso Monoarfa. Menteri Perumahan Rakyat ini dinilai memiliki kinerja yang tidak maksimal. Begitu juga dengan kasus rumah tangga yang membuat dirinya digugat oleh sang istri. [mvi]
"Memang sempat bicara tentang itu di Jambi," ujar Suryadharma Ali sebelum acara halal bihalal dan pelantikan pengurus DPP PPp 2011-2015 di Grand Sahid Jakarta, Minggu (25/9/2011).
Menteri Agama ini mengutarakan, pembicaraan tersebut berlangsung dia dan Presiden SBY. Hanya, pria yang akrab disapa SDA ini enggan membeberkan materi percakapannya. "Tapi saya tak bisa sampaikan isinya," katanya.
Siapapun yang direshuffle oleh Presiden, PPP mengaku ikhlas. Sebab, dalam proses reshuffle, Presiden memiliki hak penuh untuk menentukan yang terbaik. "Soal reshuffle, itukan prerogatif presiden. Presiden boleh reshuffle siapa saja, dari partai mana saja, dan kapan saja, berdasarkan kebutuhan. Namun jangan berdasar desakan, tekanan, komentar, namun kebutuhan," jelasnya.
Akhir-akhir ini nama menteri dari PPP yang santer disebut bakal diganti adalah Suharso Monoarfa. Menteri Perumahan Rakyat ini dinilai memiliki kinerja yang tidak maksimal. Begitu juga dengan kasus rumah tangga yang membuat dirinya digugat oleh sang istri. [mvi]
Klub Harley Diminta Copot Sirine & Strobo
Vlog - Para penunggang sepeda motor Harley-Davidson yang tergabung dalam HDCI, diminta melepas atribut sirene dan strobo (sirbo). HDCI adalah Harley-Davidson Club Indonesia.
Mereka adalah klub penunggang sepeda motor bermesin besar atau yang popular disebut motor gede (moge) besutan pabrik asal Amerika Serikat (AS).
Mereka adalah klub penunggang sepeda motor bermesin besar atau yang popular disebut motor gede (moge) besutan pabrik asal Amerika Serikat (AS).
4 Menteri yang Dikabarkan akan Direshuffle
Aprizal Rahmatullah - detikNews
Jakarta - Siapa saja menteri yang akan direshuffle masih misterius. Namun dikabarkan ada 4 pos kementerian yang dikabarkan akan diganti oleh presiden. Siapa saja mereka?
Menurut sumber detikcom di lingkungan SBY, ada 4 menteri yang bakal diganti. Mereka yakni Menteri Perhubungan Freddy Numberi, Menkominfo Tifatul Sembiring, Menteri BUMN Mustafa Abubakar dan Menteri ESDM Darwin Saleh.
"Menkominfo, Menhub, BUMN, dan ESDM," tutur sumber itu kepada detikcom di Jakarta, Minggu (25/9/2011).
Keempat menteri itu kini sedang digodok SBY. Berdasarkan hasil evaluasi keempat kementerian tersebut memiliki pencapaian kinerja yang kurang maksimal.
"Ukurannya tidak ada yang berdasarkan personal atau gonjang ganjing kasus yang ada selama ini di masyarakat, ini yang dinamakan evaluasi yang menghasilkan reshuffle. Tapi ini murni karena kinerja," imbuh sumber itu.
Lalu mengapa SBY berani berencana mengganti Darwin Saleh yang notabene kader Demokrat? "Itulah SBY, siapapun kalau tuntutannya meningkatkan kinerja akan dievaluasi juga," jelasnya.
Selain mengganti menteri, lanjut sumber itu, SBY juga akan menggeser jabatan menteri lainnya. Menteri yang menangani bidang ekonomi akan mengalami rotasi.
"Menkeu dan menteri PPN akan bergeser," imbuhnya.
Siapakah pengganti 4 menteri tersebut? Sumber itu menerangan SBY masih mencari formulasi yang tepat. "Kalau tidak ada halangan akan ada pengurangan satu jatah partai koalisi," terang sumber itu.
Jakarta - Siapa saja menteri yang akan direshuffle masih misterius. Namun dikabarkan ada 4 pos kementerian yang dikabarkan akan diganti oleh presiden. Siapa saja mereka?
Menurut sumber detikcom di lingkungan SBY, ada 4 menteri yang bakal diganti. Mereka yakni Menteri Perhubungan Freddy Numberi, Menkominfo Tifatul Sembiring, Menteri BUMN Mustafa Abubakar dan Menteri ESDM Darwin Saleh.
"Menkominfo, Menhub, BUMN, dan ESDM," tutur sumber itu kepada detikcom di Jakarta, Minggu (25/9/2011).
Keempat menteri itu kini sedang digodok SBY. Berdasarkan hasil evaluasi keempat kementerian tersebut memiliki pencapaian kinerja yang kurang maksimal.
"Ukurannya tidak ada yang berdasarkan personal atau gonjang ganjing kasus yang ada selama ini di masyarakat, ini yang dinamakan evaluasi yang menghasilkan reshuffle. Tapi ini murni karena kinerja," imbuh sumber itu.
Lalu mengapa SBY berani berencana mengganti Darwin Saleh yang notabene kader Demokrat? "Itulah SBY, siapapun kalau tuntutannya meningkatkan kinerja akan dievaluasi juga," jelasnya.
Selain mengganti menteri, lanjut sumber itu, SBY juga akan menggeser jabatan menteri lainnya. Menteri yang menangani bidang ekonomi akan mengalami rotasi.
"Menkeu dan menteri PPN akan bergeser," imbuhnya.
Siapakah pengganti 4 menteri tersebut? Sumber itu menerangan SBY masih mencari formulasi yang tepat. "Kalau tidak ada halangan akan ada pengurangan satu jatah partai koalisi," terang sumber itu.
Sabtu, 24 September 2011
Hatta : Reshuffle Bukan Hanya untuk Menteri
INILAH.COM, Jakarta - Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengungkapkan, reshuffle tidak hanya terjadi pada jajaran menteri. Salah satunya pada jajaran direksi BUMN.
Hatta mengatakan, Presiden SBY akan merealisasikan reshuffle para 'pembantu'nya sebelum Oktober nanti.
"Saya tidak usah masuk ke objektif dan subjektif-nya. Presiden memilih pembantunya, jadi saya berhenti sampai disitu," tuturnya di Jakarta, akhir pekan ini.
Ia melanjutkan, reshuffle bukan hanya akan dilakukan pada jajaran menteri-menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II. Namun juga pada jajaran petinggi lembaga non pemerintah.
"Ya yang di bawah Presiden juga ada, lembaga non pemerintah juga. Itu juga dievaluasi dengan Presiden," tuturnya.
Salah satu contoh lembaga non pemerintah yang akan terkena badai reshuffle adalah para petinggi di perusahaan pelat merah. Ia mengatakan, reshuffle tersebut bukan hanya karena masa jabatan yang telah usai namun juga kinerjanya. "Ya soal kinerja kinerja juga dievaluasi," tandasnya.
Hatta mengatakan, Presiden SBY akan merealisasikan reshuffle para 'pembantu'nya sebelum Oktober nanti.
"Saya tidak usah masuk ke objektif dan subjektif-nya. Presiden memilih pembantunya, jadi saya berhenti sampai disitu," tuturnya di Jakarta, akhir pekan ini.
Ia melanjutkan, reshuffle bukan hanya akan dilakukan pada jajaran menteri-menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II. Namun juga pada jajaran petinggi lembaga non pemerintah.
"Ya yang di bawah Presiden juga ada, lembaga non pemerintah juga. Itu juga dievaluasi dengan Presiden," tuturnya.
Salah satu contoh lembaga non pemerintah yang akan terkena badai reshuffle adalah para petinggi di perusahaan pelat merah. Ia mengatakan, reshuffle tersebut bukan hanya karena masa jabatan yang telah usai namun juga kinerjanya. "Ya soal kinerja kinerja juga dievaluasi," tandasnya.
Golkar: Resuhffle Tidak Akan Ganggu Koalisi
INILAH.COM, Jakarta- Wakil Sekretaris Jendral (Wasekjen) Partai Golongan Karya (Golkar), Hapy Bone menegaskan, resuhffle tidak akan mengganggu koalisi.
Dia menambahkan, justru dengan adanya reshuffle atau perombakan kabinet, akan mengembalikan kekuatan kabinet II. Sekaligus mengevaluasi kinerja para menteri.
”Mengganggu partai mana, kalau sampai mengganggu ini kekanak-kanakan. Justru harusnya kalau ada yang diganti, dia harus melakukan evaluasi kenapa dia diganti,“ ucapnya di Jakarta, Sabtu (24/9/2011).
Menurutnya, reshuffle akan memberikan perbaikan yang signifikan. ” Saya kira itu ada pilihan dari UKP4 itu sudah ada, kemudian KPK juga dari segi hukum juga memberikan penjelasan dan penilaian, moral rakyat juga sudah menilai. Jadi Golkar itu adalah poin otoritas presiden,“ katanya.(ndr)
Dia menambahkan, justru dengan adanya reshuffle atau perombakan kabinet, akan mengembalikan kekuatan kabinet II. Sekaligus mengevaluasi kinerja para menteri.
”Mengganggu partai mana, kalau sampai mengganggu ini kekanak-kanakan. Justru harusnya kalau ada yang diganti, dia harus melakukan evaluasi kenapa dia diganti,“ ucapnya di Jakarta, Sabtu (24/9/2011).
Menurutnya, reshuffle akan memberikan perbaikan yang signifikan. ” Saya kira itu ada pilihan dari UKP4 itu sudah ada, kemudian KPK juga dari segi hukum juga memberikan penjelasan dan penilaian, moral rakyat juga sudah menilai. Jadi Golkar itu adalah poin otoritas presiden,“ katanya.(ndr)
"Banggar Telah Ciderai Rasa Keadilan"
INILAH.COM, Jakarta - Keputusan Badan Anggaran (Banggar) untuk menghentikan sementara pembahasan R-APBN 2012 dinilai menciderai rasa keadilan.
“Ini adalah sikap yang anti-demokrasi dan menciderai rasa keadilan masyarakat,” ujar Sekjen Benteng Kedaulatan (BK) Danial F Lolo, Jakarta, Sabtu (24/9/2011).
Banggar memutuskan untuk menghentikan sementara pembahasan R-APBN usai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (20/9/2011). Pimpinan Banggar yang dimintai keterangan adalah Ully Dondokambey, Mirwan Amir, Melchias Marcus Mekeng, Tamsil Linrung.
Alasan Banggar memutuskan penghentian sementara R-APBN 2012 karena ingin meredam tuduhan negatif. Belakangan ini, salah satu pimpinan Banggar dituding terlibat dalam kasus dugaan suap yang sedang ditangani KPK.
KPK sudah menegaskan bahwa pemeriksaan pimpinan Banggar tidak terkait kasus. Justru KPK ingin Banggar terhindar dari berbagai fitnah yang ada. Banggar bukanlah sarang mafia.
"Jadi KPK melakukan itu (pemeriksaan, red) supaya Banggar sebagai institusi dan pimpinan, anggota Banggar itu justru tidak menjadi sasaran fitnah," jelas Ketua KPK Busyro Muqoddas, Kamis (22/9/2011).
Keputusan Banggar dianggap merugikan berbagai pihak yang ujung-ujungnya menyangkut hajat hidup orang banyak. Hal ini semakin menguatkan dugaan publik bahwa memang ada betul mafia dalam Banggar yang mengatur alokasi anggaran dan peruntukannya.
"Amanat reformasi yang menjadi spirit pascaruntuhnya kekuasaan otoriter Orde Baru tidak berjalan sebagaimana mestinya," imbuh Lolo. [bar]
“Ini adalah sikap yang anti-demokrasi dan menciderai rasa keadilan masyarakat,” ujar Sekjen Benteng Kedaulatan (BK) Danial F Lolo, Jakarta, Sabtu (24/9/2011).
Banggar memutuskan untuk menghentikan sementara pembahasan R-APBN usai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (20/9/2011). Pimpinan Banggar yang dimintai keterangan adalah Ully Dondokambey, Mirwan Amir, Melchias Marcus Mekeng, Tamsil Linrung.
Alasan Banggar memutuskan penghentian sementara R-APBN 2012 karena ingin meredam tuduhan negatif. Belakangan ini, salah satu pimpinan Banggar dituding terlibat dalam kasus dugaan suap yang sedang ditangani KPK.
KPK sudah menegaskan bahwa pemeriksaan pimpinan Banggar tidak terkait kasus. Justru KPK ingin Banggar terhindar dari berbagai fitnah yang ada. Banggar bukanlah sarang mafia.
"Jadi KPK melakukan itu (pemeriksaan, red) supaya Banggar sebagai institusi dan pimpinan, anggota Banggar itu justru tidak menjadi sasaran fitnah," jelas Ketua KPK Busyro Muqoddas, Kamis (22/9/2011).
Keputusan Banggar dianggap merugikan berbagai pihak yang ujung-ujungnya menyangkut hajat hidup orang banyak. Hal ini semakin menguatkan dugaan publik bahwa memang ada betul mafia dalam Banggar yang mengatur alokasi anggaran dan peruntukannya.
"Amanat reformasi yang menjadi spirit pascaruntuhnya kekuasaan otoriter Orde Baru tidak berjalan sebagaimana mestinya," imbuh Lolo. [bar]
Taufik Kurniawan: Banggar Tidak Mogok, Hanya Menyamakan Persepsi
Arbi Anugrah - detikNews
Jakarta - Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan angkat bicara soal aksi mogok pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPR. Taufik menyatakan apa yang dilakukan Banggar saat ini yakni untuk menyamakan persepsi.
"Setelah di cek itu tidak ada istilah memboikot, tetapi mengajukan permohonan waktu untuk menyamakan persepsi kepada seluruh aparat penegak hukum melalui fasilitas para pimpinan DPR," kata Taufik Kurniawan.
Hal itu disampaikan Taufik saat menghadiri acara Pelantikan DPD PAN Kabupaten Purbalingga periode 2010-2015 di Bale Apung Jl Raya Bojongsari Km 5 Purbalingga, Jawa Tengah, Sabtu (24/09/2011).
Menurut dia, sesuai aspirasi yang berkembang di Banggar tentunya merupakan tugas dari pimpinan untuk memfasilitasi dan memediasi sehingga rapat konsultasi dapat secepatnya dilaksanakan. "Setelah rapat konsultasi tersebut tentunya Banggar akan bekerja lagi," ungkapnya.
Dia juga menjelaskan jika hal ini tidak perlu dikhawatirkan. "Istilah memboikot ini kurang baik. Yang pasti itu bukan memboikot. Tapi meminta waktu sampai dengan penyamaan persepsi," jelasnya.
Jakarta - Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan angkat bicara soal aksi mogok pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPR. Taufik menyatakan apa yang dilakukan Banggar saat ini yakni untuk menyamakan persepsi.
"Setelah di cek itu tidak ada istilah memboikot, tetapi mengajukan permohonan waktu untuk menyamakan persepsi kepada seluruh aparat penegak hukum melalui fasilitas para pimpinan DPR," kata Taufik Kurniawan.
Hal itu disampaikan Taufik saat menghadiri acara Pelantikan DPD PAN Kabupaten Purbalingga periode 2010-2015 di Bale Apung Jl Raya Bojongsari Km 5 Purbalingga, Jawa Tengah, Sabtu (24/09/2011).
Menurut dia, sesuai aspirasi yang berkembang di Banggar tentunya merupakan tugas dari pimpinan untuk memfasilitasi dan memediasi sehingga rapat konsultasi dapat secepatnya dilaksanakan. "Setelah rapat konsultasi tersebut tentunya Banggar akan bekerja lagi," ungkapnya.
Dia juga menjelaskan jika hal ini tidak perlu dikhawatirkan. "Istilah memboikot ini kurang baik. Yang pasti itu bukan memboikot. Tapi meminta waktu sampai dengan penyamaan persepsi," jelasnya.
Satelit UARS Jatuh di Atas Samudera Pasifik, Pecahan Ditemukan di Kanada
Gagah Wijoseno - detikNews
Jakarta - Ancaman Indonesia akan kejatuhan rongsokan angkasa Satelit AS, Upper Atmospheric Research Satellite (UARS), sudah sirna. NASA mengkonfirmasi lokasi jatuh UARS di Samudera Pasifik.
"NASA dan Departemen Pertahanan Amerika Serikat telah mengkonfirmasi lokasi jatuh UARS di atas Samudera Pasifik," demikian keterangan yang terdapat di situs LAPAN, http://foss.dirgantara-lapan.or.id/orbit/ , Sabtu (24/9/2011), pukul 15.00 WIB.
Selain itu serpihan satelit kabarnya juga sudah ditemukan di tempat tertentu. LAPAN merilis informasi penemuan pecahan jatuh di wilayah Kanada.
"Diperoleh informasi bahwa pecahan UARS ditemukan jatuh di wilayah Kanada," jelas rilis itu.
Ketinggian UARS di bawah 122 km (ketinggian umum benda jatuh antariksa) 2011 pukul 11:07 WIB di Samudera Pasifik. Lalu naik lagi di atas 122 km sebelum melintasi Amerika Utara, turun lagi di bawah 122 km di Samudera Atlantik lalu melintasi Afrika, lalu naik lagi di atas 122 km di selatan Afrika lalu turun kembali di selatan Australia lalu melintasi Samudera Pasifik.
Pukul 11.12 WIB ketinggian UARS sudah mendekati 122 km (ketinggian umum benda jatuh antariksa). Belum ada informasi dan data kuat UARS akan jatuh di wilayah Indonesia.
Jakarta - Ancaman Indonesia akan kejatuhan rongsokan angkasa Satelit AS, Upper Atmospheric Research Satellite (UARS), sudah sirna. NASA mengkonfirmasi lokasi jatuh UARS di Samudera Pasifik.
"NASA dan Departemen Pertahanan Amerika Serikat telah mengkonfirmasi lokasi jatuh UARS di atas Samudera Pasifik," demikian keterangan yang terdapat di situs LAPAN, http://foss.dirgantara-lapan.or.id/orbit/ , Sabtu (24/9/2011), pukul 15.00 WIB.
Selain itu serpihan satelit kabarnya juga sudah ditemukan di tempat tertentu. LAPAN merilis informasi penemuan pecahan jatuh di wilayah Kanada.
"Diperoleh informasi bahwa pecahan UARS ditemukan jatuh di wilayah Kanada," jelas rilis itu.
Ketinggian UARS di bawah 122 km (ketinggian umum benda jatuh antariksa) 2011 pukul 11:07 WIB di Samudera Pasifik. Lalu naik lagi di atas 122 km sebelum melintasi Amerika Utara, turun lagi di bawah 122 km di Samudera Atlantik lalu melintasi Afrika, lalu naik lagi di atas 122 km di selatan Afrika lalu turun kembali di selatan Australia lalu melintasi Samudera Pasifik.
Pukul 11.12 WIB ketinggian UARS sudah mendekati 122 km (ketinggian umum benda jatuh antariksa). Belum ada informasi dan data kuat UARS akan jatuh di wilayah Indonesia.
SBY Ajak Umat Islam Sebarkan Kedamaian
INILAh.COM, Serang - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengajak umat Islam untuk menyebarkan ajaran yang sejuk dan damai demi kebaikan umat manusia. "Kita memiliki tugas untuk menyebarkan Islam yang sejuk dan damai," kata Presiden saat menghadiri peringatan haul Syaikh Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi al-Bantani, di Pondok Pesantren An-Nawawi, Serang, Banten, Jumat (23/9/2011) malam. Kepala Negara mengatakan, Islam yang damai adalah salah satu ajaran dan teladan yang diwariskan oleh Syaikh Nawawi, seorang ulama besar Indonesia. Selain itu, Syaikh Nawawi juga mengajarkan paham Islam yang moderat dan tidak ekstrim. Menurut Kepala Negara, Islam pada dasarnya adalah ajaran yang mengedepankan nilai-nilai universal tentang kebaikan. Nilai-nilai kebaikan itu akan menginspirasi, sehingga menciptakan perdamaian dunia. "Kita hargai keberagaman dan mendorong pemberdayaan masyarakat yang majemuk, kritis, dan bermartabat," katanya. Untuk mencapai semua itu, kata Presiden, umat Islam harus akrab dengan dunia pendidikan yang terbuka. Pendidikan yang baik akan membuka cakrawala tanpa harus meninggalkan jati diri dan nilai keagamaan. Presiden Yudhoyono dan Ibu Negara Ani Yudhoyono berada di Pondok Pesantren An-Nawawi bersama sejumlah menteri, antara lain Mensesneg Sudi Silalahi, Menteri Agama Suryadharma Ali, dan Mendiknas M. Nuh.[antara]
Inilah Proses Penyerahan Uang Rp1,5 M ke Dadong
INILAH.COM, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan rekonstruksi kasus dugaan suap di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan tiga tersangka Dharnawati, Dadong Irbarelawan dan I Nyoman Suisanaya, Sabtu (24/9/2011).
Dari rekonstruksi tersebut telihat jelas bagaimana uang sebesar Rp1,5 miliar itu diberikan dari Dharnawati kepada Dadong dan Nyoman pada Kamis 25 Agustus 2011.
Awalnya Dharnawati mendatangi Gedung Ditjen Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (P2KT), di Kalibata, Jakarta Selatan dengan menggunakan mobil Avanza hitam bernopol B 1834 SKG. Kedatangannya tersebut untuk memberikan sejumlah uang kepada Dadong dan Nyoman.
Sebelum diberikan, Dharnawati yang datang ditemani oleh supirnya bernama Ilyas, mencairkan uang senilai Rp1,5 miliar di Bank BNI yang berada di gedung tersebut. Setelah itu Dharnawati menghubungi Dadong dan Nyoman untuk memastikan jika uang tersebut telah siap diberikan.
Setelah itu, Dadong pun terlihat menghampiri Dharnawati yang telah mencairkan uang senilai RP1,5 miliar dari Bank BNI. Saat itu Dharnawati sudah menunggu Dadong di dalam mobil Avanza hitam bernopol B 1834 SKG yang sudah terparkir di depan Gedung Ditjen P2KT.
Usai bertemu, Dadong turun dan tak lama kemudian Dharnawati ikut turun dari mobilnya. Setelah keduanya turun, tak beberapa lama kemudian mobil milik Dharnawati yang dikendarai oleh supirnya bernama Ilyas bergerak menuju parkiran belakang Gedung Ditjen P2KT.
Disana ternyata sudah menunggu mobil Avanza silver milik Nyoman yang berisi seorang staf Nyoman bernama Dandan.
Setelah bertemu, Ilyas dan Dandan pun turun untuk memindahkan sebuah kardus bergambarkan durian dari mobil Avanza hitam milik Dharnawati ke mobil Avanza silver milik Nyoman. Setelah kardus itu berpindah, kedua mobil itu kemudian bergerak dengan jalur yang berbeda menuju parkiran di depan Gedung Ditjen P2KT.
Mobil silver yang membawa kadus durian itu akhirnya di parkir berada di sebelah kiri gedung yang ternyata tepat berada di depan kaca ruangan Nyoman. Usai diparkir, Dandan kemudian membuka pintu belakang mobil atas suruhan Nyoman untuk memastikan kardus tersebut sudah berada di mobilnya.
Setelah dibukakan pintu belakang terlihat dari kaca yang berada tepat di belakang, Nyoman mengangkat jari jempolnya sebagai pertanda bahwa kiriman tersebut sudah diterima.
Usai memastikan itu, Nyoman menyuruh seorang petugas kebersihan untuk mengambil kardus durian dari mobilnya. Namun ketika hendak mengambil ternyata mobil itu terkunci. "Terkunci pak," kata Subur yang berbicara dengan Nyoman dari balik kaca.
Melihat hal itu Nyoman pun langsung memberikan kunci mobil melalui kaca dari ruangannya. Usai dibukakan, Subur langsung mengangkat kardus durian itu. Namun karena merasa berat, maka kardus pun tak bisa diangkat dan dibawa masuk. Akhirnya Nyoman kembali menyuruh Dandan untuk membantu Subur mengangkatnya.
Alhasil kardus durian itu pun terangkat dan kemudian dibawa ke lantai dua Gedung Ditjen P2KT, tepatnya keruangan Bendahara rutin Ditjen P2KT, Syafrudin. Pada saat itulah tim dari KPK menangkap Dadong dan Nyoman. [bar]
Dari rekonstruksi tersebut telihat jelas bagaimana uang sebesar Rp1,5 miliar itu diberikan dari Dharnawati kepada Dadong dan Nyoman pada Kamis 25 Agustus 2011.
Awalnya Dharnawati mendatangi Gedung Ditjen Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (P2KT), di Kalibata, Jakarta Selatan dengan menggunakan mobil Avanza hitam bernopol B 1834 SKG. Kedatangannya tersebut untuk memberikan sejumlah uang kepada Dadong dan Nyoman.
Sebelum diberikan, Dharnawati yang datang ditemani oleh supirnya bernama Ilyas, mencairkan uang senilai Rp1,5 miliar di Bank BNI yang berada di gedung tersebut. Setelah itu Dharnawati menghubungi Dadong dan Nyoman untuk memastikan jika uang tersebut telah siap diberikan.
Setelah itu, Dadong pun terlihat menghampiri Dharnawati yang telah mencairkan uang senilai RP1,5 miliar dari Bank BNI. Saat itu Dharnawati sudah menunggu Dadong di dalam mobil Avanza hitam bernopol B 1834 SKG yang sudah terparkir di depan Gedung Ditjen P2KT.
Usai bertemu, Dadong turun dan tak lama kemudian Dharnawati ikut turun dari mobilnya. Setelah keduanya turun, tak beberapa lama kemudian mobil milik Dharnawati yang dikendarai oleh supirnya bernama Ilyas bergerak menuju parkiran belakang Gedung Ditjen P2KT.
Disana ternyata sudah menunggu mobil Avanza silver milik Nyoman yang berisi seorang staf Nyoman bernama Dandan.
Setelah bertemu, Ilyas dan Dandan pun turun untuk memindahkan sebuah kardus bergambarkan durian dari mobil Avanza hitam milik Dharnawati ke mobil Avanza silver milik Nyoman. Setelah kardus itu berpindah, kedua mobil itu kemudian bergerak dengan jalur yang berbeda menuju parkiran di depan Gedung Ditjen P2KT.
Mobil silver yang membawa kadus durian itu akhirnya di parkir berada di sebelah kiri gedung yang ternyata tepat berada di depan kaca ruangan Nyoman. Usai diparkir, Dandan kemudian membuka pintu belakang mobil atas suruhan Nyoman untuk memastikan kardus tersebut sudah berada di mobilnya.
Setelah dibukakan pintu belakang terlihat dari kaca yang berada tepat di belakang, Nyoman mengangkat jari jempolnya sebagai pertanda bahwa kiriman tersebut sudah diterima.
Usai memastikan itu, Nyoman menyuruh seorang petugas kebersihan untuk mengambil kardus durian dari mobilnya. Namun ketika hendak mengambil ternyata mobil itu terkunci. "Terkunci pak," kata Subur yang berbicara dengan Nyoman dari balik kaca.
Melihat hal itu Nyoman pun langsung memberikan kunci mobil melalui kaca dari ruangannya. Usai dibukakan, Subur langsung mengangkat kardus durian itu. Namun karena merasa berat, maka kardus pun tak bisa diangkat dan dibawa masuk. Akhirnya Nyoman kembali menyuruh Dandan untuk membantu Subur mengangkatnya.
Alhasil kardus durian itu pun terangkat dan kemudian dibawa ke lantai dua Gedung Ditjen P2KT, tepatnya keruangan Bendahara rutin Ditjen P2KT, Syafrudin. Pada saat itulah tim dari KPK menangkap Dadong dan Nyoman. [bar]
Tamsil Linrung Pastikan Banggar Bahas RAPBN 2012 Pekan Depan
Novi Christiastuti Adiputri - detikNews
Jakarta - Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) Tamsil Linrung memastikan pembahasan RAPBN 2012 akan kembali dilanjutkan pekan depan. Menurut Tamsil, Banggar tidak berniat mogok, melainkan hanya ingin mendapat kejelasan soal pemeriksaan 4 pimpinannya oleh KPK.
Lebih lanjut, Tamsil menjelaskan alasan Banggar menghentikan pembahasan RAPBN 2012 pada pekan ini. Menurutnya, pada hari Selasa (20/9) saat 4 pimpinan Banggar dipanggil KPK, sebenarnya Banggar telah mengagendakan pembahasan RAPBN 2012 tersebut.
"Tapi karena 4 pimpinan dipanggil, kami hentikan, kami tunda ke Rabu (21/9)," tutur Tamsil kepada wartawan usai menghadiri Syawalan Nasional Alumni HMI di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Sabtu (24/9/2011).
Namun, dalam perkembangannya Banggar merasa suasana tidak cukup kondusif untuk membahas RAPBN. Sebabnya, keempat pimpinan Banggar khawatir akan ada pemanggilan kembali oleh KPK dan nantinya pembahasan akan terganggu.
"Kan kami ingin membahas dengan tenang. Jangan sampai sedang dibahas, tapi dipanggil lagi seluruh pimpinan oleh KPK, berhenti lagi pembahasannya," ucapnya.
Oleh karena itu, Banggar lantas memutuskan menunda pembahasan RAPBN dan mengirim surat kepada pimpinan DPR untuk meminta kejelasan. Tamsil memastikan, pekan depan pembahasan RAPBN akan kembali dilakukan.
"Makanya sekarang ini kita serahkan pada pimpinan, nanti setelah duduk bersama-sama selesai, sudah baru kita bahas kembali. Jadi tidak ada lagi kejadian-kejadian seperti itu," tuturnya.
Paling tidak hari Kamis (29/9) mendatang, Banggar akan kembali membahas RAPBN 2012. Tepatnya setelah dilakukan rapat pimpinan DPR membahas surat dari Banggar tersebut dan rapat antara pimpinan Banggar dan pimpinan Komisi III DPR untuk menyatukan persepsi.
"Tidak ada kami lari dari tanggung jawab. Kami akan bahas kemarin, pengennya. Tapi pimpinan DPR harus rapat, dan teryata Ketua Dewan lagi di Kamboja. Senin (26/9) besok baru rapat pimpinan, baru Selasa (27/9) rapat dengan pimpinan Banggar dan pimpinan Komisi III untuk menyatukan persepsi internal," jelas Tamsil.
"Minggu depan (pembahasan dimulai kembali). Selesai semua, hari Kamis sudah selesai, baru kita akan kembali bahas anggaran. Kalau Kamis pagi selesai, Kamis siang kita bahas," tandas politisi PKS ini.
Jakarta - Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) Tamsil Linrung memastikan pembahasan RAPBN 2012 akan kembali dilanjutkan pekan depan. Menurut Tamsil, Banggar tidak berniat mogok, melainkan hanya ingin mendapat kejelasan soal pemeriksaan 4 pimpinannya oleh KPK.
Lebih lanjut, Tamsil menjelaskan alasan Banggar menghentikan pembahasan RAPBN 2012 pada pekan ini. Menurutnya, pada hari Selasa (20/9) saat 4 pimpinan Banggar dipanggil KPK, sebenarnya Banggar telah mengagendakan pembahasan RAPBN 2012 tersebut.
"Tapi karena 4 pimpinan dipanggil, kami hentikan, kami tunda ke Rabu (21/9)," tutur Tamsil kepada wartawan usai menghadiri Syawalan Nasional Alumni HMI di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Sabtu (24/9/2011).
Namun, dalam perkembangannya Banggar merasa suasana tidak cukup kondusif untuk membahas RAPBN. Sebabnya, keempat pimpinan Banggar khawatir akan ada pemanggilan kembali oleh KPK dan nantinya pembahasan akan terganggu.
"Kan kami ingin membahas dengan tenang. Jangan sampai sedang dibahas, tapi dipanggil lagi seluruh pimpinan oleh KPK, berhenti lagi pembahasannya," ucapnya.
Oleh karena itu, Banggar lantas memutuskan menunda pembahasan RAPBN dan mengirim surat kepada pimpinan DPR untuk meminta kejelasan. Tamsil memastikan, pekan depan pembahasan RAPBN akan kembali dilakukan.
"Makanya sekarang ini kita serahkan pada pimpinan, nanti setelah duduk bersama-sama selesai, sudah baru kita bahas kembali. Jadi tidak ada lagi kejadian-kejadian seperti itu," tuturnya.
Paling tidak hari Kamis (29/9) mendatang, Banggar akan kembali membahas RAPBN 2012. Tepatnya setelah dilakukan rapat pimpinan DPR membahas surat dari Banggar tersebut dan rapat antara pimpinan Banggar dan pimpinan Komisi III DPR untuk menyatukan persepsi.
"Tidak ada kami lari dari tanggung jawab. Kami akan bahas kemarin, pengennya. Tapi pimpinan DPR harus rapat, dan teryata Ketua Dewan lagi di Kamboja. Senin (26/9) besok baru rapat pimpinan, baru Selasa (27/9) rapat dengan pimpinan Banggar dan pimpinan Komisi III untuk menyatukan persepsi internal," jelas Tamsil.
"Minggu depan (pembahasan dimulai kembali). Selesai semua, hari Kamis sudah selesai, baru kita akan kembali bahas anggaran. Kalau Kamis pagi selesai, Kamis siang kita bahas," tandas politisi PKS ini.
Saran Indo Barometer untuk SBY
VIVAnews - Direktur Indo Barometer, Muhammad Qodari, menyarankan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berani mengganti Muhaimin Iskandar dari jabatan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
"Kalau memang ternyata Menakertrans termasuk kategori menteri yang tidak memenuhi syarat kinerja, ya sebaiknya diganti saja," kata Qodari usai acara diskusi Polemik Sindo Radio di Resto Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu 24 September 2011.
Dia menilai performa Kabinet Indonesia Bersatu jilid II tersandung persoalan dugaan korupsi di institusi pimpinan Muhaimin itu. Selain itu, kinerja Muhaimin sebagai Menakertrans tidak berhasil mengatasi masalah pengangguran dan penanganan TKI.
Qodari menyebutkan beberapa contoh. Pertama, dari persoalan ketenagakerjaan, pengangguran masih banyak. Kedua, persoalan paling nyata dan tidak bisa dibantah, adalah persoalan nasib TKI yang terkatung-katung, terbengkalai, jadi korban, dan lain-lain. "Ketiga, soal korupsi, KPK sudah memproses kasus yang ada di Kemennakertrans. Jadi semuanya sudah jelas," kata Qodari.
Oleh karena itu, kata Qodari, Presiden SBY harus tegas terhadap kinerja Muhaimin meskipun merupakan Ketua Umum PKB, salah satu parpol koalisi. "Justru di sini tantangan terbesar buat SBY," kata Qodari.
Qodari berharap SBY tak gentar meski PKB mengancam mundur dari koalisi. Ancaman ini tidak masalah karena sejumlah partai di luar koalisi berpotensi untuk masuk. "Menurut saya resiko itu diambil saja daripada menterinya itu kemudian kinerjanya tidak bagus lalu ada isu korupsi yang memang sangat menganggu," kata Qodari.
Mengenai isyu reshuffle, Muhaimin pernah menyatakan belum mengetahuinya. "Kita belum tahu kok siap atau tidak," kata Muhaimin, di Kantor Sekretariat Negara, Selasa 20 September 2011.
Muhaimin menyerahkan soal perombakan kabinet tersebut kepada SBY. "Monggo, memang hak prerogatif presiden. Kita tidak punya pengetahuan soal kapan," ucapnya
Mengenai kasus suap di kementeriannya, Muhaimin mencurigai ada upaya menjatuhkan partainya. Menurut dia, kasus suap yang mencatut namanya sangat tidak masuk akal.
"Ada dua kerugian dengan mencuatnya kasus tersebut. Pertama, publik memvonis pejabat melakukan korupsi. Kedua, kekuatan politik yang bersih seperti PKB menjadi terganggu," kata Muhaimin Iskandar di Jombang, Jawa Timur, Sabtu 3, September 2011.
Menurut dia, kasus tersebut aneh. "Mulai dari DIPA (Daftar Isian Pelaksana Anggaran), tender, dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di daerah, kok dikaitkan dengan saya," katanya.
"Kalau memang ternyata Menakertrans termasuk kategori menteri yang tidak memenuhi syarat kinerja, ya sebaiknya diganti saja," kata Qodari usai acara diskusi Polemik Sindo Radio di Resto Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu 24 September 2011.
Dia menilai performa Kabinet Indonesia Bersatu jilid II tersandung persoalan dugaan korupsi di institusi pimpinan Muhaimin itu. Selain itu, kinerja Muhaimin sebagai Menakertrans tidak berhasil mengatasi masalah pengangguran dan penanganan TKI.
Qodari menyebutkan beberapa contoh. Pertama, dari persoalan ketenagakerjaan, pengangguran masih banyak. Kedua, persoalan paling nyata dan tidak bisa dibantah, adalah persoalan nasib TKI yang terkatung-katung, terbengkalai, jadi korban, dan lain-lain. "Ketiga, soal korupsi, KPK sudah memproses kasus yang ada di Kemennakertrans. Jadi semuanya sudah jelas," kata Qodari.
Oleh karena itu, kata Qodari, Presiden SBY harus tegas terhadap kinerja Muhaimin meskipun merupakan Ketua Umum PKB, salah satu parpol koalisi. "Justru di sini tantangan terbesar buat SBY," kata Qodari.
Qodari berharap SBY tak gentar meski PKB mengancam mundur dari koalisi. Ancaman ini tidak masalah karena sejumlah partai di luar koalisi berpotensi untuk masuk. "Menurut saya resiko itu diambil saja daripada menterinya itu kemudian kinerjanya tidak bagus lalu ada isu korupsi yang memang sangat menganggu," kata Qodari.
Mengenai isyu reshuffle, Muhaimin pernah menyatakan belum mengetahuinya. "Kita belum tahu kok siap atau tidak," kata Muhaimin, di Kantor Sekretariat Negara, Selasa 20 September 2011.
Muhaimin menyerahkan soal perombakan kabinet tersebut kepada SBY. "Monggo, memang hak prerogatif presiden. Kita tidak punya pengetahuan soal kapan," ucapnya
Mengenai kasus suap di kementeriannya, Muhaimin mencurigai ada upaya menjatuhkan partainya. Menurut dia, kasus suap yang mencatut namanya sangat tidak masuk akal.
"Ada dua kerugian dengan mencuatnya kasus tersebut. Pertama, publik memvonis pejabat melakukan korupsi. Kedua, kekuatan politik yang bersih seperti PKB menjadi terganggu," kata Muhaimin Iskandar di Jombang, Jawa Timur, Sabtu 3, September 2011.
Menurut dia, kasus tersebut aneh. "Mulai dari DIPA (Daftar Isian Pelaksana Anggaran), tender, dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di daerah, kok dikaitkan dengan saya," katanya.
Banggar Mogok, Sanksi BK Menanti
VIVAnews - Ketua Badan Kehormatan DPR RI, Prakosa, meminta tim Banggar DPR tetap membahas RAPBN 2012 dengan pemerintah. Sebab, jika tidak, Banggar bisa dianggap lari dari tanggung jawab dan tugas yang sudah diamanatkan oleh undang-undang.
"Kalau tidak melaksanakan tugas itu kan lari dari tanggung jawab. Ada tugas yang harus dilakukan kan sesuai dengan undang-undang," ujar Prakosa saat dihubungi, Jumat 23 September 2011.
Prakosa menjelaskan, bahwa lari dari penugasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan berarti sudah melanggar kode etik. Apalagi mereka yang duduk di Banggar diberi tugas yang diamanatkan undang-undang," kata Prakosa.
"Ini bisa diindikasikan ada pelanggaran kode etik jika keempat pimpinan Banggar itu tidak melanjutkan pembahasan RAPBN 2012. Jika sikap itu yang diambil akan merepotkan semua pihak. Bisa-bisa citra dan martabat DPR kembali jatuh. Saya melihat Banggar yang menyatakan akan mogok membahas RAPBN 2012, berargumentasi tanpa ada satu alasan yang jelas," kata Prakosa.
Prakosa menambahkan, sikap semacam itu sama saja dengan seorang pejabat negara yang diberi amanah sesuai UU tapi tidak menjalankannya.
Menurut Prakosa, apa yang dipersoalkan para pemimpin Banggar itu terpisah dari tugas dan tanggung jawab untuk membahas anggaran. "Apa pun yang tidak terkait mestinya dikesampingkan dulu, tugas harus dilaksanakan. Apalagi, itu masalah terpisah. Tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan tugas," kata Prakosa.
Hingga saat ini, lanjut Prakosa, memang belum ada teguran khusus kepada Banggar lantaran hendak mogok melakukan pembahasan RAPBN 2012. Namun BK tak akan segan bersikap jika memang ada indikasi pelanggaran kode etik. "Sekarang mereka (Banggar) kan baru berencana. Jika dalam rapat pembahasan yang sudah dijadwalkan ternyata tidak dilaksanakan, sudah dipastikan itu melanggar," kata Prakosa.
"Tapi sekarang BK me-warning. Alasannya menunda pembahasan anggaran belum jelas. Hanya karena dimintai keterangan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) menyerahkan tugas kepada pimpinan DPR, itu tidak benar," tambah Prakosa. (umi)
"Kalau tidak melaksanakan tugas itu kan lari dari tanggung jawab. Ada tugas yang harus dilakukan kan sesuai dengan undang-undang," ujar Prakosa saat dihubungi, Jumat 23 September 2011.
Prakosa menjelaskan, bahwa lari dari penugasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan berarti sudah melanggar kode etik. Apalagi mereka yang duduk di Banggar diberi tugas yang diamanatkan undang-undang," kata Prakosa.
"Ini bisa diindikasikan ada pelanggaran kode etik jika keempat pimpinan Banggar itu tidak melanjutkan pembahasan RAPBN 2012. Jika sikap itu yang diambil akan merepotkan semua pihak. Bisa-bisa citra dan martabat DPR kembali jatuh. Saya melihat Banggar yang menyatakan akan mogok membahas RAPBN 2012, berargumentasi tanpa ada satu alasan yang jelas," kata Prakosa.
Prakosa menambahkan, sikap semacam itu sama saja dengan seorang pejabat negara yang diberi amanah sesuai UU tapi tidak menjalankannya.
Menurut Prakosa, apa yang dipersoalkan para pemimpin Banggar itu terpisah dari tugas dan tanggung jawab untuk membahas anggaran. "Apa pun yang tidak terkait mestinya dikesampingkan dulu, tugas harus dilaksanakan. Apalagi, itu masalah terpisah. Tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan tugas," kata Prakosa.
Hingga saat ini, lanjut Prakosa, memang belum ada teguran khusus kepada Banggar lantaran hendak mogok melakukan pembahasan RAPBN 2012. Namun BK tak akan segan bersikap jika memang ada indikasi pelanggaran kode etik. "Sekarang mereka (Banggar) kan baru berencana. Jika dalam rapat pembahasan yang sudah dijadwalkan ternyata tidak dilaksanakan, sudah dipastikan itu melanggar," kata Prakosa.
"Tapi sekarang BK me-warning. Alasannya menunda pembahasan anggaran belum jelas. Hanya karena dimintai keterangan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) menyerahkan tugas kepada pimpinan DPR, itu tidak benar," tambah Prakosa. (umi)
Banggar Mogok, Pemerintah Pakai APBN 2011
VIVAnews - Pemerintah menegaskan penggunaan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2011 bisa saja dipakai pemerintah untuk anggaran 2012. Namun langkah itu hanya bisa digunakan jika ada keadaan tertentu yang mendesak.
Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa di Jakarta, Jumat, 23 September 2011, menanggapi ancaman pemboikotan pembahasan APBN tahun 2012 dari Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat. Cara itu bisa ditempuh, lanjutnya, karena roda pemerintahan harus tetap berjalan.
Jika pembahasan APBN tahun 2012 tidak kunjung selesai lantaran diboikot, Hatta menegaskan, pihak-pihak terkait harus dapat menjelaskan kepada masyarakat mengapa harus memboikot. Tapi Hatta sangat optimis bahwa pembahasan APBN 2012 bisa diselesaikan. "Tidak ada badai tidak ada topan sehingga kita tidak menyelesaikan APBN 2012," imbuhnya.
Sebelumnya, beredar kabar bahwa sejumlah anggota Badan Anggaran berencana memboikot pembahasan RAPBN 2012. Aksi boikot itu dilakukan lantaran sejumlah anggota badan itu dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK). Mereka ditanya soal mekanisme rapat di komisi anggaran.
Ketua Badan Anggaran Melchias Markus Mekeng membantah keras bahwa para anggota badan itu gambek usai diperiksa KPK.
Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa di Jakarta, Jumat, 23 September 2011, menanggapi ancaman pemboikotan pembahasan APBN tahun 2012 dari Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat. Cara itu bisa ditempuh, lanjutnya, karena roda pemerintahan harus tetap berjalan.
Jika pembahasan APBN tahun 2012 tidak kunjung selesai lantaran diboikot, Hatta menegaskan, pihak-pihak terkait harus dapat menjelaskan kepada masyarakat mengapa harus memboikot. Tapi Hatta sangat optimis bahwa pembahasan APBN 2012 bisa diselesaikan. "Tidak ada badai tidak ada topan sehingga kita tidak menyelesaikan APBN 2012," imbuhnya.
Sebelumnya, beredar kabar bahwa sejumlah anggota Badan Anggaran berencana memboikot pembahasan RAPBN 2012. Aksi boikot itu dilakukan lantaran sejumlah anggota badan itu dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK). Mereka ditanya soal mekanisme rapat di komisi anggaran.
Ketua Badan Anggaran Melchias Markus Mekeng membantah keras bahwa para anggota badan itu gambek usai diperiksa KPK.
Mogok, Badan Anggaran Abaikan Nasib Rakyat
VIVAnews - Sekjen Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Sebastian Salang menyayangkan 'aksi mogok' yang dilakukan oleh Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat. Menurut dia, sikap itu tidak tepat dilakukan untuk menanggapi pemanggilan pimpinan mereka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Kebijakan Banggar untuk mogok sangat tidak bijak, mereka mengabaikan kepentingan rakyat," kata Sebastian Salang kepada VIVAnews.com di Jakarta, Jumat 23 September 2011.
Menurut dia, tugas Banggar dalam membahas anggaran sangat penting untuk rakyat. Aksi mogok itu, kata dia, mempengaruhi nasib pembangunan Indonesia ke depan.
"Karena ini terkait urusan keberlangsungan bangsa Indonesia. Bisa dibayangkan kalau DPR mogok, bagaimana Indonesia tanpa APBN," kata dia.
Meski demikian, dia mengaku tak yakin Banggar sungguh-sungguh melakukan aksi mogok itu dalam waktu yang lama. "Saya tidak punya keyakinan DPR akan berani mogok, itu melanggar konstitusi yang sangat berat sanksinya," kata dia.
"Kedua, akan berhadapan dengan masyarakat, bayangkan satu tahun Indonesia tanpa anggaran. Ini sangat serius."
Sebastian Salang mengaku bisa memahami aksi itu sebagai reaksi Banggar terhadap pemanggilan oleh KPK terkait klarifikasi pembahasan anggaran dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Transmigrasi di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Program itu kini diduga dikorupsi.
Meski demikian, kata dia, tak seharusnya aksi mogok itu dilakukan sebagai reaksi. "Bahwa ini adalah upaya dari Banggar untuk minta perhatian pimpinan DPR dan penegak hukum, iya," kata dia. "Seharusnya dibicarakan sejak awal, mengenai pengesahan anggaran ke depannya supaya tidak dikriminalisasi."
Dia menambahkan, masalah itu seharusnya bisa diselesaikan secara dialog. "Kalau itu yang diminta, DPR meminta saja pada rapat bersama antara pemerintah, DPR, aparat hukum mengenai kebijakan mana yang belum jelas dan mana yang sudah. Supaya bisa dipahami proses perumusan anggaran di Banggar itu," kata dia. (art)
"Kebijakan Banggar untuk mogok sangat tidak bijak, mereka mengabaikan kepentingan rakyat," kata Sebastian Salang kepada VIVAnews.com di Jakarta, Jumat 23 September 2011.
Menurut dia, tugas Banggar dalam membahas anggaran sangat penting untuk rakyat. Aksi mogok itu, kata dia, mempengaruhi nasib pembangunan Indonesia ke depan.
"Karena ini terkait urusan keberlangsungan bangsa Indonesia. Bisa dibayangkan kalau DPR mogok, bagaimana Indonesia tanpa APBN," kata dia.
Meski demikian, dia mengaku tak yakin Banggar sungguh-sungguh melakukan aksi mogok itu dalam waktu yang lama. "Saya tidak punya keyakinan DPR akan berani mogok, itu melanggar konstitusi yang sangat berat sanksinya," kata dia.
"Kedua, akan berhadapan dengan masyarakat, bayangkan satu tahun Indonesia tanpa anggaran. Ini sangat serius."
Sebastian Salang mengaku bisa memahami aksi itu sebagai reaksi Banggar terhadap pemanggilan oleh KPK terkait klarifikasi pembahasan anggaran dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Transmigrasi di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Program itu kini diduga dikorupsi.
Meski demikian, kata dia, tak seharusnya aksi mogok itu dilakukan sebagai reaksi. "Bahwa ini adalah upaya dari Banggar untuk minta perhatian pimpinan DPR dan penegak hukum, iya," kata dia. "Seharusnya dibicarakan sejak awal, mengenai pengesahan anggaran ke depannya supaya tidak dikriminalisasi."
Dia menambahkan, masalah itu seharusnya bisa diselesaikan secara dialog. "Kalau itu yang diminta, DPR meminta saja pada rapat bersama antara pemerintah, DPR, aparat hukum mengenai kebijakan mana yang belum jelas dan mana yang sudah. Supaya bisa dipahami proses perumusan anggaran di Banggar itu," kata dia. (art)
Bila Tetap Mogok, Anggota Banggar Diminta Mundur dari DPR
Egir Rivki - detikNews
Jakarta - Sikap Badan Anggaran (Banggar) DPR yang mogok membahas RAPBN 2012 dipertanyakan banyak pihak karena dinilai melanggar Undang-undang. Bila tetap mogok, anggota Banggar diminta untuk mundur dari DPR.
"Sebaiknya anggota Banggar mundur dari anggota DPR. Atau minta ke fraksinya, agar dipindahkan dari Banggar," ujar Direktur Lingkar Madani, Ray Rangkuti saat berbincang dengan detikcom, Sabtu (24/9/2011).
Menurut Ray, untuk menyatakan ketidaksetujuannya dalam dunia politik dikenal 2 cara yaitu, abstain dan walk out. Namun, hal tersebut baru bisa dilakukan jika terkait dengan materi rapat.
"Sedangkan mereka mogok karena apa? Saya melihat alasan mereka mogok tidak ada keterkaitan dengan materi," terangnya.
Aksi mogok Banggar terkait pemanggilan oleh KPK, dinilai sangat berlebihan. Banggar yang memilih mogok kerja ini dinilai sikap yang tidak dewasa dan melanggar Undang-undang.
"Lebih parah dari sikap anak kecil, dan ini sangat inkonstutisional," imbuhnya.
Banggar DPR mogok membahas RAPBN 2012 akibat pimpinannya diperiksa KPK pekan lalu. Banggar beralasan pemeriksaan yang dilakukan KPK tidak seharusnya karena hanya menanyakan mekanisme rapat dan pengambilan keputusan di Banggar. Banggar menilai jika hanya menanyakan mekanisme, KPK bisa datang ke DPR tanpa perlu pemanggil ke empat pimpinan Banggar.
Jakarta - Sikap Badan Anggaran (Banggar) DPR yang mogok membahas RAPBN 2012 dipertanyakan banyak pihak karena dinilai melanggar Undang-undang. Bila tetap mogok, anggota Banggar diminta untuk mundur dari DPR.
"Sebaiknya anggota Banggar mundur dari anggota DPR. Atau minta ke fraksinya, agar dipindahkan dari Banggar," ujar Direktur Lingkar Madani, Ray Rangkuti saat berbincang dengan detikcom, Sabtu (24/9/2011).
Menurut Ray, untuk menyatakan ketidaksetujuannya dalam dunia politik dikenal 2 cara yaitu, abstain dan walk out. Namun, hal tersebut baru bisa dilakukan jika terkait dengan materi rapat.
"Sedangkan mereka mogok karena apa? Saya melihat alasan mereka mogok tidak ada keterkaitan dengan materi," terangnya.
Aksi mogok Banggar terkait pemanggilan oleh KPK, dinilai sangat berlebihan. Banggar yang memilih mogok kerja ini dinilai sikap yang tidak dewasa dan melanggar Undang-undang.
"Lebih parah dari sikap anak kecil, dan ini sangat inkonstutisional," imbuhnya.
Banggar DPR mogok membahas RAPBN 2012 akibat pimpinannya diperiksa KPK pekan lalu. Banggar beralasan pemeriksaan yang dilakukan KPK tidak seharusnya karena hanya menanyakan mekanisme rapat dan pengambilan keputusan di Banggar. Banggar menilai jika hanya menanyakan mekanisme, KPK bisa datang ke DPR tanpa perlu pemanggil ke empat pimpinan Banggar.
RI Ajak Negara-negara OKI Jadikan Palestina Anggota PBB ke-194
Hery Winarno - detikNews
Jakarta - Indonesia mendukung upaya Palestina untuk menjadi anggota penuh PBB. Tidak hanya itu, Indonesia juga mengajak negara-negara yang tergabung dalam Organisasi konferensi Indonesia (OKI) dan masyarakat internasional untuk mendukung Palestina sebagai anggota PBB ke-194.
Menteri Luar Negeri (Menlu) Marty Natalegawa meminta negara-negara OKI untuk ikut mendukung kemerdekaan di Palestina saat menghadiri pertemuan Tingkat Menlu OKI, di New York, Amerika Serikat.
"Isu Palestina adalah prioritas utama OKI dan Indonesia mendukung penuh upaya Palestina menjadi negara anggota PBB," tutur Menlu Marty dalam rilis yang diterima detikcom, Sabtu (24/9/2011).
Pertemuan OKI tersebut diselenggarakan di sela-sela sesi ke-66 Sidang PBB dan dihadiri sekitar 137 Kepala Negara/Pemerintahan, termasuk dari negara-negara OKI dan Gerakan Non Blok (GNB).
"Keanggotaan tersebut akan menjadi puncak perjuangan panjang rakyat Palestina menikmati hak-haknya untuk merdeka," terang Marty dihadapan para Menlu OKI.
Menurut Marty, kemerdekaan tidak bisa diserahkan kepada negara tersebut untuk berjuangnya sendiri. Saat ini kemerdekaan perlu mendapatkan dukungan dari negara-negara lain agar Palestina diakui oleh Dewan Keamanan PBB.
"Oleh karena itu, kita harus mengumpulkan semua kekuatan untuk mendorong komunitas internasional yang belum mengakui negara Palestina. Mereka harus segera memberikan pengakuan tanpa ditunda-tunda. Demi keadilan," imbuhnya.
Jakarta - Indonesia mendukung upaya Palestina untuk menjadi anggota penuh PBB. Tidak hanya itu, Indonesia juga mengajak negara-negara yang tergabung dalam Organisasi konferensi Indonesia (OKI) dan masyarakat internasional untuk mendukung Palestina sebagai anggota PBB ke-194.
Menteri Luar Negeri (Menlu) Marty Natalegawa meminta negara-negara OKI untuk ikut mendukung kemerdekaan di Palestina saat menghadiri pertemuan Tingkat Menlu OKI, di New York, Amerika Serikat.
"Isu Palestina adalah prioritas utama OKI dan Indonesia mendukung penuh upaya Palestina menjadi negara anggota PBB," tutur Menlu Marty dalam rilis yang diterima detikcom, Sabtu (24/9/2011).
Pertemuan OKI tersebut diselenggarakan di sela-sela sesi ke-66 Sidang PBB dan dihadiri sekitar 137 Kepala Negara/Pemerintahan, termasuk dari negara-negara OKI dan Gerakan Non Blok (GNB).
"Keanggotaan tersebut akan menjadi puncak perjuangan panjang rakyat Palestina menikmati hak-haknya untuk merdeka," terang Marty dihadapan para Menlu OKI.
Menurut Marty, kemerdekaan tidak bisa diserahkan kepada negara tersebut untuk berjuangnya sendiri. Saat ini kemerdekaan perlu mendapatkan dukungan dari negara-negara lain agar Palestina diakui oleh Dewan Keamanan PBB.
"Oleh karena itu, kita harus mengumpulkan semua kekuatan untuk mendorong komunitas internasional yang belum mengakui negara Palestina. Mereka harus segera memberikan pengakuan tanpa ditunda-tunda. Demi keadilan," imbuhnya.
Jumat, 23 September 2011
Bantah Semua Tudingan Nazaruddin, Chandra Jalan Terus Basmi Korupsi
Nograhany Widhi K - detikNews
Jakarta - Terdakwa kasus suap wisma atlet M Nazaruddin 'memuntahkan' peluru pada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Chandra M Hamzah, sejak Nazar dalam pelarian sebelum ditangkap. Chandra pun hari ini menangkis semua tudingan Nazar dan menyatakan perjalanan memberantas korupsi masih panjang.
Chandra selama ini 'diserang' Nazaruddin dengan berbagai isu. Nazaruddin, mantan bendahara umum DPP Partai Demokrat yang kini menjadi tersangka kasus suap di proyek Wisma Atlet di Kemenpora itu mengaku bertemu Chandra lima kali. Salah satunya, Nazaruddin mengaku bertemu Chandra di kantor KPK.
Nazaruddin juga menuding bahwa antara dia dengan Chandra membicarakan kasus-kasus hukum. Bahkan, Nazaruddin menuding Chandra menerima uang. Namun, tudingan-tudingan itu tak berbukti. Pihak Nazaruddin dan pengacaranya, OC Kaligis dkk mengaku memiliki bukti CCTV tentang hal itu, namun diakuinya bahwa bukti CCTV itu hilang.
Chandra menggelar jumpa pers di auditorium KPK, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jaksel, Jumat (23/9/2011). Mantan pengacara tersebut didampingi oleh juru bicara KPK Johan Budi SP dan Direktur Penyelidikan Iswan Elmi.
Dalam kesempatan tersebut Chandra mengaku sudah gatal ingin bersuara menanggapi tudingan Nazaruddin dan kuasa hukumnya. Sebab, semua yang disampaikan Nazaruddin dan kuasa hukumnya tidak benar dan cenderung fitnah.
"Tudingannya tidak benar dan sudah mengarah ke fitnah," kata Chandra.
Sayangnya, keinginan Chandra untuk berkomentar dilarang oleh Ketua Komite Etik KPK Abdullah Hehamahua. "Oleh Ketua Komite Etik KPK saya diminta bersabar dan berbicara setelah pemeriksaan Komite Etik selesai," kata Chandra.
Poin-poin tudingan Nazar yang dibantah Chandra:
1. Chandra membantah KPK sudah mengendus atau memantau Nazaruddin sejak 2008 atau 2009.
"Saya nyatakan anggapan seperti itu tidak benar. Tanpa data, tanpa fakta, hanya asumsi," terangnya dalam jumpa pers di Kantor KPK, Jl Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (23/9/2011).
Indikasi keterlibatan Nazaruddin dalam kasusnya yang saat ini baru muncul pada 14 Desember 2010. Saat itu sedang ekspose kasus suap dalam proyek PLTS di Kemenakertrans.
"Kasus yang terindikasi ada keterlibatan saudara Nazaruddin atau keterlibatan karib keluarga Nazaruddin atau keterlibatan PT, perusahaan yang menyangkut Nazaruddin pertama kali dieskpose 14 Desember 2010," jelasnya.
2. Chandra juga membantah tudingan Nazar bahwa dirinya sering bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Anas Urbaningrum untuk melokalisir kasus wisma atlet.
Chandra menyebutkan hal itu fitnah. "Saya tidak pernah ketemu Anas semenjak jadi Ketua Umum Partai Demokrat," kata Chandra.
3. Pertemuan dengan Nazaruddin
Chandra menceritakan, pertemuannya dengan Nazaruddin terjadi pertama kali pada tahun 2008. Saat itu, Chandra diajak bertemu oleh Saan Mustopa yang memang telah dikenalnya sejak tahun 1990-an saat masih mahasiswa.
Pertemuan kedua terjadi pada tahun 2009 di sebuah kafe di Jakarta sebelum Chandra mendapat kasus dan ditahan oleh polisi. Pertemuan itu juga diprakarsai oleh Saan Mustopa. Dan lagi-lagi, Saan mengajak Anas Urbaningrum dan Nazaruddin.
"Saat itu Saan mengajak Anas dan Nazar, Saan ingin mendengar versi saya soal kriminalisasi saya dan Pak Bibit yang waktu itu memang sedang terjadi," kata Chandra.
Setelah Chandra keluar dari tahanan, dirinya kembali bertemu dengan Nazaruddin. Kali ini, Nazaruddin menghubungi Chandra dan mengundang ke rumahnya di daerah Jalan Pejaten Raya, Jakarta Selatan.
"Yang menghubungi saya Nazaruddin, melalui BBM. Saya tanya ketemu untuk apa, dia jawab Benny K Harman ingin bertemu. Dan saya mengiyakan, itu pertama kali saya ke rumah Nazaruddin," kata Chandra. Dalam pertemuan ketiga itu, Benny bertanya soal kasus kriminalisasi yang dialaminya.
Setelah pertemuan itu, Chandra mengaku dihubungi lagi oleh Nazaruddin setelah Lebaran 2010, sebelum MA menolak SKP II. Saat itu, Nazaruddin meminta Chandra ke rumahnya karena Benny K Harman kembali ingin bertemu.
"Sebelum ke sana, saya sempat kirim BBM bertanya apakah Benny sudah datang? Dia jawab odw, sudah dekat, lalu saya jawab ok. BBM masih ada, belum di-end chat," kata Chandra sambil memperlihatkan blackberry-nya.
"Di pertemuan itu kita silaturahmi dengan Benny dan kita bicara umum, soal pemberantasan korupsi. Tidak bicara kasus," tegas Chandra.
Pertemuan keempat itu merupakan pertemuan terakhir dengan Nazaruddin. Meski Nazaruddin beberapa kali mengirim BBM kepadanya, Chandra mengaku tidak pernah menjawabnya.
"Beberapa kali dia kirim BBM, tapi saya tidak pernah jawab karena sudah ada indikasi keterlibatan Nazaruddin dalam kasus di Kemenakertrans," katanya.
4. Tudingan menerima uang terkait penanganan kasus, rekening di Singapura dan rumah di Menteng.
"Ini ada pers rilis entah siapa yang melemparkan, Nazar bertemu pada Juli 2009, 2 minggu sebelum saya ditahan. Nah sekarang kita lihat, kapan saya ditahan," ujar Chandra sambil berjalan ke layar dan membawa pointer.
Padahal, imbuh Chandra, dirinya ditahan pada Oktober 2009. Chandra pun lantas menjelaskan mengenai tudingan dirinya menerima uang dalam menangani kasus proyek Bantuan Operasional Sekolah (BOS), e-KTP dan baju hansip. Chandra mempersilakan Direktur Penyelidikan KPK Iswan Elmi untuk berbicara.
"Hingga saat ini tidak ada surat perintah ada surat perintah penyelidikan mengenai dana BOS, e-KTP. Dana BOS tidak ada yang ngasih. Tidak ada satu pun surat perintah penyelidikan dana BOS, baju hansip dan mengenai e-KTP," ujar Iswan.
Chandra lantas melanjutkan penjelasannya, kasus e-KTP baru ada pengaduan masyarakat pada tahun 2011. Sedangkan pertemuan dengan Nazaruddin, jauh sebelum 2011. Memang ada pengaduan masyarakat mengenai e-KTP, dana BOS, namun setelah diteliti, pengaduan masyarakat yang diterima bukan menyangkut kewenangan KPK.
"Jadi mustahil ada deal dengan saya mengenai baju hansip, dana BOS maupun e-KTP," tegas Chandra.
Sedangkan tuduhan dirinya memiliki rekening bank di Singapura dan rumah di Jalan HOS Cokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat, juga dibantahnya.
"Saya juga sampaikan pada Komite Etik rekening tabungan, rekening bank saya, karena dituduh saya memiliki rekening di Singapura, saya katakan tuduhan itu fitnah tidak benar. Saya hanya punya bank di Indonesia, dituduh saya punya rumah di HOS Cokroaminoto. Rumah saya ada di sini, ini rekening saya, ini rumah saya, ini sudah saya sampaikan semua," tegas Chandra.
"Tuduhan menerima uang. Saya hanya sampaikan silakan dibuktikan bahwa saya pernah menerima uang. Saya katakan Komite Etik selama di KPK, saya hanya makan gaji dari KPK saja. Bahwa saya tidak bisa dibeli dan tidak akan pernah bisa dibeli dengan uang dalam menangani kasus," tegas Chandra.
5. Pertemuan dengan Benny K Harman
Chandra merinci pertemuannya di rumah Nazaruddin untuk menemui Benny K Harman, untuk silaturahmi pasca lebaran. Ketika Chandra sudah berada di bilangan Pejaten, dia memastikan apakah Benny sudah berada di lokasi pertemuan, dengan mengirimkan BlackBerry Mesengger kepada Nazaruddin.
"Apakah Benny sudah datang?," tanya Chandra.
"Odw (on the way) bang," jawab Nazaruddin seperti ditirukan Chandra.
Lantas Chandra mengulur waktu dengan melihat-lihat ke toko kamera, di bilangan Pejaten. Chandra memang selama ini dikenal memiliki hobi memotret.
Namun upaya mengulur waktu yang dilakukan oleh Chandra 'sia-sia'. Ketika Wakil Ketua Bidang Penindakan ini sampai di rumah Nazaruddin, ternyata, Benny tetap belum datang juga. Maka Nazaruddin dan Chandra pun bertemu empat mata.
"Tidak ada pembicaraan apa-apa. Ya saya hanya menanyakan apakah Benny masih lama. Setelah itu dia meninggalkan saya sendiri," terang Chandra.
"Pada saat pulang pun, saya yang lebih dulu pulang dari Benny," tambah Chandra.
6. Chandra isyaratkan pola tudingan Nazaruddin memiliki kemiripan dengan kriminalisasi dirinya dengan Bibit tahun 2009
"Jadi tuduhan menerima suap sama sekali tidak benar. Itu fitnah yang terulang kembali. Ingat kasus kepada saya dan Pak Bibit tahun 2009? Ingat polanya, apakah sama? Menerima uang, pertemuan-pertemuan, dokumen, dulu dari kertas sekarang dokumennya CD," ujar Chandra
Chandra pun menegaskan komitmennya untuk memberantas korupsi, bahwa dirinya tidak bisa dan tidak akan pernah bisa dibeli dalam menangani kasus serta tidak akan mengkhianati perjuangannya di KPK untuk memberantas korupsi.
"Saya memiliki keyakinan bahwa apa yang saya lakukan demi kepentingan KPK. Tidak pernah dan tidak akan pernah saya mengkhianati institusi ini. Tidak pernah dan tidak akan pernah saya mengkhianati pemberantasan korupsi," tegas Chandra.
"Ini saya sampaikan supaya masyarakat bisa jelas, wartawan bisa jelas, siapa yang pro pemberantasan korupsi dan anti pemberantasan korupsi. Kita bisa membedakan antara kita dengan mereka. Perjuangan ini belum selesai," tandas Chandra.
Untuk mengikuti perkembangan tentang Chandra, Anda bisa klik berita-berita berikut ini:
Chandra: Perhatikan Polanya dengan Saat Saya & Bibit DikriminalkanSoal Tudingan Terima Uang, Chandra: Saya Tak Bisa DibeliChandra: Saya Tidak Pernah Ketemu Anas Setelah Jadi Ketum PDChandra: KPK Baru Pantau Nazaruddin Usai 14 Desember 2010 Jumpa Pers, Chandra Hamzah Sebut Semua Tudingan Nazaruddin FitnahDi Tengah Isu Mundur, Chandra Hamzah Gelar Jumpa Pers Pk 14.00 WIB
Jakarta - Terdakwa kasus suap wisma atlet M Nazaruddin 'memuntahkan' peluru pada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Chandra M Hamzah, sejak Nazar dalam pelarian sebelum ditangkap. Chandra pun hari ini menangkis semua tudingan Nazar dan menyatakan perjalanan memberantas korupsi masih panjang.
Chandra selama ini 'diserang' Nazaruddin dengan berbagai isu. Nazaruddin, mantan bendahara umum DPP Partai Demokrat yang kini menjadi tersangka kasus suap di proyek Wisma Atlet di Kemenpora itu mengaku bertemu Chandra lima kali. Salah satunya, Nazaruddin mengaku bertemu Chandra di kantor KPK.
Nazaruddin juga menuding bahwa antara dia dengan Chandra membicarakan kasus-kasus hukum. Bahkan, Nazaruddin menuding Chandra menerima uang. Namun, tudingan-tudingan itu tak berbukti. Pihak Nazaruddin dan pengacaranya, OC Kaligis dkk mengaku memiliki bukti CCTV tentang hal itu, namun diakuinya bahwa bukti CCTV itu hilang.
Chandra menggelar jumpa pers di auditorium KPK, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jaksel, Jumat (23/9/2011). Mantan pengacara tersebut didampingi oleh juru bicara KPK Johan Budi SP dan Direktur Penyelidikan Iswan Elmi.
Dalam kesempatan tersebut Chandra mengaku sudah gatal ingin bersuara menanggapi tudingan Nazaruddin dan kuasa hukumnya. Sebab, semua yang disampaikan Nazaruddin dan kuasa hukumnya tidak benar dan cenderung fitnah.
"Tudingannya tidak benar dan sudah mengarah ke fitnah," kata Chandra.
Sayangnya, keinginan Chandra untuk berkomentar dilarang oleh Ketua Komite Etik KPK Abdullah Hehamahua. "Oleh Ketua Komite Etik KPK saya diminta bersabar dan berbicara setelah pemeriksaan Komite Etik selesai," kata Chandra.
Poin-poin tudingan Nazar yang dibantah Chandra:
1. Chandra membantah KPK sudah mengendus atau memantau Nazaruddin sejak 2008 atau 2009.
"Saya nyatakan anggapan seperti itu tidak benar. Tanpa data, tanpa fakta, hanya asumsi," terangnya dalam jumpa pers di Kantor KPK, Jl Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (23/9/2011).
Indikasi keterlibatan Nazaruddin dalam kasusnya yang saat ini baru muncul pada 14 Desember 2010. Saat itu sedang ekspose kasus suap dalam proyek PLTS di Kemenakertrans.
"Kasus yang terindikasi ada keterlibatan saudara Nazaruddin atau keterlibatan karib keluarga Nazaruddin atau keterlibatan PT, perusahaan yang menyangkut Nazaruddin pertama kali dieskpose 14 Desember 2010," jelasnya.
2. Chandra juga membantah tudingan Nazar bahwa dirinya sering bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Anas Urbaningrum untuk melokalisir kasus wisma atlet.
Chandra menyebutkan hal itu fitnah. "Saya tidak pernah ketemu Anas semenjak jadi Ketua Umum Partai Demokrat," kata Chandra.
3. Pertemuan dengan Nazaruddin
Chandra menceritakan, pertemuannya dengan Nazaruddin terjadi pertama kali pada tahun 2008. Saat itu, Chandra diajak bertemu oleh Saan Mustopa yang memang telah dikenalnya sejak tahun 1990-an saat masih mahasiswa.
Pertemuan kedua terjadi pada tahun 2009 di sebuah kafe di Jakarta sebelum Chandra mendapat kasus dan ditahan oleh polisi. Pertemuan itu juga diprakarsai oleh Saan Mustopa. Dan lagi-lagi, Saan mengajak Anas Urbaningrum dan Nazaruddin.
"Saat itu Saan mengajak Anas dan Nazar, Saan ingin mendengar versi saya soal kriminalisasi saya dan Pak Bibit yang waktu itu memang sedang terjadi," kata Chandra.
Setelah Chandra keluar dari tahanan, dirinya kembali bertemu dengan Nazaruddin. Kali ini, Nazaruddin menghubungi Chandra dan mengundang ke rumahnya di daerah Jalan Pejaten Raya, Jakarta Selatan.
"Yang menghubungi saya Nazaruddin, melalui BBM. Saya tanya ketemu untuk apa, dia jawab Benny K Harman ingin bertemu. Dan saya mengiyakan, itu pertama kali saya ke rumah Nazaruddin," kata Chandra. Dalam pertemuan ketiga itu, Benny bertanya soal kasus kriminalisasi yang dialaminya.
Setelah pertemuan itu, Chandra mengaku dihubungi lagi oleh Nazaruddin setelah Lebaran 2010, sebelum MA menolak SKP II. Saat itu, Nazaruddin meminta Chandra ke rumahnya karena Benny K Harman kembali ingin bertemu.
"Sebelum ke sana, saya sempat kirim BBM bertanya apakah Benny sudah datang? Dia jawab odw, sudah dekat, lalu saya jawab ok. BBM masih ada, belum di-end chat," kata Chandra sambil memperlihatkan blackberry-nya.
"Di pertemuan itu kita silaturahmi dengan Benny dan kita bicara umum, soal pemberantasan korupsi. Tidak bicara kasus," tegas Chandra.
Pertemuan keempat itu merupakan pertemuan terakhir dengan Nazaruddin. Meski Nazaruddin beberapa kali mengirim BBM kepadanya, Chandra mengaku tidak pernah menjawabnya.
"Beberapa kali dia kirim BBM, tapi saya tidak pernah jawab karena sudah ada indikasi keterlibatan Nazaruddin dalam kasus di Kemenakertrans," katanya.
4. Tudingan menerima uang terkait penanganan kasus, rekening di Singapura dan rumah di Menteng.
"Ini ada pers rilis entah siapa yang melemparkan, Nazar bertemu pada Juli 2009, 2 minggu sebelum saya ditahan. Nah sekarang kita lihat, kapan saya ditahan," ujar Chandra sambil berjalan ke layar dan membawa pointer.
Padahal, imbuh Chandra, dirinya ditahan pada Oktober 2009. Chandra pun lantas menjelaskan mengenai tudingan dirinya menerima uang dalam menangani kasus proyek Bantuan Operasional Sekolah (BOS), e-KTP dan baju hansip. Chandra mempersilakan Direktur Penyelidikan KPK Iswan Elmi untuk berbicara.
"Hingga saat ini tidak ada surat perintah ada surat perintah penyelidikan mengenai dana BOS, e-KTP. Dana BOS tidak ada yang ngasih. Tidak ada satu pun surat perintah penyelidikan dana BOS, baju hansip dan mengenai e-KTP," ujar Iswan.
Chandra lantas melanjutkan penjelasannya, kasus e-KTP baru ada pengaduan masyarakat pada tahun 2011. Sedangkan pertemuan dengan Nazaruddin, jauh sebelum 2011. Memang ada pengaduan masyarakat mengenai e-KTP, dana BOS, namun setelah diteliti, pengaduan masyarakat yang diterima bukan menyangkut kewenangan KPK.
"Jadi mustahil ada deal dengan saya mengenai baju hansip, dana BOS maupun e-KTP," tegas Chandra.
Sedangkan tuduhan dirinya memiliki rekening bank di Singapura dan rumah di Jalan HOS Cokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat, juga dibantahnya.
"Saya juga sampaikan pada Komite Etik rekening tabungan, rekening bank saya, karena dituduh saya memiliki rekening di Singapura, saya katakan tuduhan itu fitnah tidak benar. Saya hanya punya bank di Indonesia, dituduh saya punya rumah di HOS Cokroaminoto. Rumah saya ada di sini, ini rekening saya, ini rumah saya, ini sudah saya sampaikan semua," tegas Chandra.
"Tuduhan menerima uang. Saya hanya sampaikan silakan dibuktikan bahwa saya pernah menerima uang. Saya katakan Komite Etik selama di KPK, saya hanya makan gaji dari KPK saja. Bahwa saya tidak bisa dibeli dan tidak akan pernah bisa dibeli dengan uang dalam menangani kasus," tegas Chandra.
5. Pertemuan dengan Benny K Harman
Chandra merinci pertemuannya di rumah Nazaruddin untuk menemui Benny K Harman, untuk silaturahmi pasca lebaran. Ketika Chandra sudah berada di bilangan Pejaten, dia memastikan apakah Benny sudah berada di lokasi pertemuan, dengan mengirimkan BlackBerry Mesengger kepada Nazaruddin.
"Apakah Benny sudah datang?," tanya Chandra.
"Odw (on the way) bang," jawab Nazaruddin seperti ditirukan Chandra.
Lantas Chandra mengulur waktu dengan melihat-lihat ke toko kamera, di bilangan Pejaten. Chandra memang selama ini dikenal memiliki hobi memotret.
Namun upaya mengulur waktu yang dilakukan oleh Chandra 'sia-sia'. Ketika Wakil Ketua Bidang Penindakan ini sampai di rumah Nazaruddin, ternyata, Benny tetap belum datang juga. Maka Nazaruddin dan Chandra pun bertemu empat mata.
"Tidak ada pembicaraan apa-apa. Ya saya hanya menanyakan apakah Benny masih lama. Setelah itu dia meninggalkan saya sendiri," terang Chandra.
"Pada saat pulang pun, saya yang lebih dulu pulang dari Benny," tambah Chandra.
6. Chandra isyaratkan pola tudingan Nazaruddin memiliki kemiripan dengan kriminalisasi dirinya dengan Bibit tahun 2009
"Jadi tuduhan menerima suap sama sekali tidak benar. Itu fitnah yang terulang kembali. Ingat kasus kepada saya dan Pak Bibit tahun 2009? Ingat polanya, apakah sama? Menerima uang, pertemuan-pertemuan, dokumen, dulu dari kertas sekarang dokumennya CD," ujar Chandra
Chandra pun menegaskan komitmennya untuk memberantas korupsi, bahwa dirinya tidak bisa dan tidak akan pernah bisa dibeli dalam menangani kasus serta tidak akan mengkhianati perjuangannya di KPK untuk memberantas korupsi.
"Saya memiliki keyakinan bahwa apa yang saya lakukan demi kepentingan KPK. Tidak pernah dan tidak akan pernah saya mengkhianati institusi ini. Tidak pernah dan tidak akan pernah saya mengkhianati pemberantasan korupsi," tegas Chandra.
"Ini saya sampaikan supaya masyarakat bisa jelas, wartawan bisa jelas, siapa yang pro pemberantasan korupsi dan anti pemberantasan korupsi. Kita bisa membedakan antara kita dengan mereka. Perjuangan ini belum selesai," tandas Chandra.
Untuk mengikuti perkembangan tentang Chandra, Anda bisa klik berita-berita berikut ini:
Chandra: Perhatikan Polanya dengan Saat Saya & Bibit DikriminalkanSoal Tudingan Terima Uang, Chandra: Saya Tak Bisa DibeliChandra: Saya Tidak Pernah Ketemu Anas Setelah Jadi Ketum PDChandra: KPK Baru Pantau Nazaruddin Usai 14 Desember 2010 Jumpa Pers, Chandra Hamzah Sebut Semua Tudingan Nazaruddin FitnahDi Tengah Isu Mundur, Chandra Hamzah Gelar Jumpa Pers Pk 14.00 WIB
Wajar Banggar Ketakutan Dipanggil KPK
INILAH.COM, Jakarta - Pimpinan DPR menilai wajar jika pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPR merasa takut. Sebab, walau dipanggil sebagai saksi, namun masyarakat sudah memvonisnya bersalah.
Hal itu disampaikan menanggapi pemanggilan sejumlah anggota Banggar oleh KPK. "Dengan memanggil mereka seperti saksi, mereka kan mendapatkan pengadilan media massa," ujar Wakil Ketua DPR Anis Matta saat ditemui di gedung DPR, Jakarta, Kamis (22/9/2011).
Dengan begitu, Banggar merasa telah dihakimi. Bahwa memang Banggar bersalah. Maka dari itu, Banggar menilai lebih baik mengembalikan masalah ini ke pimpinan DPR. "Pola pemanggilan seperti ini seolah-olah mereka sudah bersalah duluan kan. Mereka diadili media untuk hal yang tidak ada urusannya dengan mereka. Padahal yang ingin ditanyakan KPK hanya mekanisme," jelasnya.
Sehingga, lanjut Sekjen DPP PKS ini, pimpinan Banggar memilih mengembalikan ke pimpinan DPR. Walau, terkait masalah ini, pimpinan DPR belum membahasnya. Anis mengaku, kemungkinan pekan depan akan dilakukan pembahasan terkait hal ini. "Karena ini ganggu pekerjaan mereka, saya rasa mereka punya alasan yang kuat, walaupun pimpinan belum membahasnya," katanya. [tjs]
Hal itu disampaikan menanggapi pemanggilan sejumlah anggota Banggar oleh KPK. "Dengan memanggil mereka seperti saksi, mereka kan mendapatkan pengadilan media massa," ujar Wakil Ketua DPR Anis Matta saat ditemui di gedung DPR, Jakarta, Kamis (22/9/2011).
Dengan begitu, Banggar merasa telah dihakimi. Bahwa memang Banggar bersalah. Maka dari itu, Banggar menilai lebih baik mengembalikan masalah ini ke pimpinan DPR. "Pola pemanggilan seperti ini seolah-olah mereka sudah bersalah duluan kan. Mereka diadili media untuk hal yang tidak ada urusannya dengan mereka. Padahal yang ingin ditanyakan KPK hanya mekanisme," jelasnya.
Sehingga, lanjut Sekjen DPP PKS ini, pimpinan Banggar memilih mengembalikan ke pimpinan DPR. Walau, terkait masalah ini, pimpinan DPR belum membahasnya. Anis mengaku, kemungkinan pekan depan akan dilakukan pembahasan terkait hal ini. "Karena ini ganggu pekerjaan mereka, saya rasa mereka punya alasan yang kuat, walaupun pimpinan belum membahasnya," katanya. [tjs]
RI Punya Payung Tangkal Krisis Global
INILAH.COM, Jakarta - Menko Perekonomian Hatta Rajasa meminta agar para pelaku pasar tidak panik dan tetap mencermati anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan rupiah yang masih berlanjut.
Hatta mengungkapkan, kondisi fundamental Indonesia saat ini masih baik. Apa yang terjadi pada IHSG dan rupiah merupakan imbas dari kondisi global.
"Kita tidak perlu panik, ini tidak berkaitan dengan fundamental. Kinerja pasar modal kita masih relatif yang terbaik. Artinya persoalan ini karena global, kekhawatiran dari para pelaku terhadap penurunan pertumbuhan terutama situasi Eropa yang volatile," papar Hatta ketika ditemui di Hotel Kempinski Jakarta, Kamis (22/9).
Ia melanjutkan, pemerintah dengan belajar dari pengalaman saat krisis tahun 2008 telah menyiapkan kebijakan untuk mengantisipasi kondisi krisis 2012 yang diperkirakan akan lebih buruk dari krisis sebelumnya. Serta untuk menjaga daya beli masyarakat.
"Saya tetap yakin bahwa itu tidak berkaitan dengan fundamental walau jangan underestimate. Kita tetap waspada," tuturnya. Ia mengibaratkan kalau Indonesia sebenarnya sudah memiliki payung, namun menunggu waktu yang tepat untuk digunakan. "Tapi ada payung di dekat kita," pungkasnya. [mdr]
Hatta mengungkapkan, kondisi fundamental Indonesia saat ini masih baik. Apa yang terjadi pada IHSG dan rupiah merupakan imbas dari kondisi global.
"Kita tidak perlu panik, ini tidak berkaitan dengan fundamental. Kinerja pasar modal kita masih relatif yang terbaik. Artinya persoalan ini karena global, kekhawatiran dari para pelaku terhadap penurunan pertumbuhan terutama situasi Eropa yang volatile," papar Hatta ketika ditemui di Hotel Kempinski Jakarta, Kamis (22/9).
Ia melanjutkan, pemerintah dengan belajar dari pengalaman saat krisis tahun 2008 telah menyiapkan kebijakan untuk mengantisipasi kondisi krisis 2012 yang diperkirakan akan lebih buruk dari krisis sebelumnya. Serta untuk menjaga daya beli masyarakat.
"Saya tetap yakin bahwa itu tidak berkaitan dengan fundamental walau jangan underestimate. Kita tetap waspada," tuturnya. Ia mengibaratkan kalau Indonesia sebenarnya sudah memiliki payung, namun menunggu waktu yang tepat untuk digunakan. "Tapi ada payung di dekat kita," pungkasnya. [mdr]
Langganan:
Postingan (Atom)