Denpasar (ANTARA
News) - Pihak Gereja Paroki Maria Bunda Segala Bangsa yang terletak di
Kompleks Peribadatan Puja Mandala di Nusa Dua mengapresiasi keterlibatan
pasukan pengamanan adat (pecalang) yang turut berpartisipasi
mengamankan Hari Raya Natal.
"Kami mengapresiasi keterlibatan Pecalang yang biasanya berjaga di
barisan depan," kata Sekretaris Gereja Paroki Maria Bunda Segala Bangsa,
Alex Sani Kelen, di Denpasar, Senin.
Menurut dia, hal itu merupakan bentuk toleransi antarumat beragama yang sudah terjalin baik sejak lama.
Biasanya dua orang pecalang dari Desa Adat Bualu dikerahkan untuk
ikut bertugas menjaga arus lalu lintas di sekitar komplek tempat ibadah
lima agama tersebut.
Selain pecalang, bentuk kerukunan umat lain juga ditunjukkan di
komplek Puja Mandala, yakni umat Nasrani diizinkan untuk memarkirkan
kendaraannya di halaman parkir Masjid Agung Ibnu Batutah, dan Pura
Jagatnata yang terketak dalam satu komplek.
"Mereka bantu menyediakan parkir untuk umat yang akan melaksanakan ibadah," katanya.
Dia mengatakan bahwa selain pecalang, Puja Mandala juga dijaga
aparat kepolisian dari Polsek Kuta Selatan yang berjumlah lebih dari
enam orang dan aparat TNI yang berjumlah empat orang.
Mengenai pengamanan, lanjut Alex masih sesuai dengan standar
pengamanan seperti tahun-tahun sebelumnya yang digelar di gereja dengan
total umat terdaftar sebanyak 2.700 orang.
"Seperti tahun-tahun sebelumnya masih ketat juga. Sejak H min 5
aparat sudah menyisir gereja sampai ke belakang," ujar Alex.
Pengamanan selain dilakukan oleh aparat, pihak gereja juga telah
mengerahkan pengamanan petugas internal dengan dibantu dua alat "metal
detector" genggam. (*)
Senin, 24 Desember 2012
Minggu, 23 Desember 2012
Katulampa Siaga IV, Air Sudah Mengalir ke Jakarta
VIVAnews – Ketinggian air di Bendungan Katulampa,
Bogor, kini 100 cm atau turun ke Siaga 4 dari yang sebelumnya berstatus
Siaga 2. Artinya, air kiriman dari Bogor kini sudah mengalir turun
menuju Jakarta.
“Pukul 20.00 WIB, ketinggian air di Katulampa masih 180 cm atau Siaga 2. Tapi karena hujan di kawasan Puncak saat ini sudah agak reda, kiriman air hujan mulai berkurang, maka turun Siaga 4,” kata Andi Sudirman, penjaga Bendungan Katulampa, kepada VIVAnews, Minggu 23 Desember 2012.
Namun warga Jabodetabek yang tinggal di bantaran Sungai Ciliwung kini harus ekstra waspada untuk menghadapi kiriman air hujan dari Bogor. “Tengah malam nanti air dari Bogor akan sampai wilayah Jakarta,” ujar Andi.
Saat ini petugas Bendungan Katulampa terus memantau perkembangan ketinggian air. Sementara itu, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Sutopo Purwo Nugroho, menyatakan saat ini tim reaksi cepat dari BNPB, Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta, Dinas Pekerjaan Umum Jakarta, dan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane, tengah berkoordinasi menghadapi kriman air dari Bogor itu.
Air kiriman Bogor itu selanjutnya akan tiba di Manggarai, Jakarta, sekitar pukul 03.30-04.30 WIB, Senin dini hari. Daerah di Jakarta yang berpotensi terkena banjir berada di sekitar bantaran Sungai Ciliwung, yaitu Rawajati, Kalibata, Pengadegan, Gang Arus/Cawang, Kebon Baru, Bukit Duri, Bidara Cina, dan Kampung Melayu.
“Pukul 20.00 WIB, ketinggian air di Katulampa masih 180 cm atau Siaga 2. Tapi karena hujan di kawasan Puncak saat ini sudah agak reda, kiriman air hujan mulai berkurang, maka turun Siaga 4,” kata Andi Sudirman, penjaga Bendungan Katulampa, kepada VIVAnews, Minggu 23 Desember 2012.
Namun warga Jabodetabek yang tinggal di bantaran Sungai Ciliwung kini harus ekstra waspada untuk menghadapi kiriman air hujan dari Bogor. “Tengah malam nanti air dari Bogor akan sampai wilayah Jakarta,” ujar Andi.
Saat ini petugas Bendungan Katulampa terus memantau perkembangan ketinggian air. Sementara itu, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Sutopo Purwo Nugroho, menyatakan saat ini tim reaksi cepat dari BNPB, Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta, Dinas Pekerjaan Umum Jakarta, dan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane, tengah berkoordinasi menghadapi kriman air dari Bogor itu.
Air kiriman Bogor itu selanjutnya akan tiba di Manggarai, Jakarta, sekitar pukul 03.30-04.30 WIB, Senin dini hari. Daerah di Jakarta yang berpotensi terkena banjir berada di sekitar bantaran Sungai Ciliwung, yaitu Rawajati, Kalibata, Pengadegan, Gang Arus/Cawang, Kebon Baru, Bukit Duri, Bidara Cina, dan Kampung Melayu.
Bila Tak Ada Terobosan, Mustahil Jakarta Bebas Banjir
VIVAnews
– Hujan deras beberapa jam di Jakarta sudah cukup membuat sejumlah
jalan protokol tergenang. Diantaranya, Jalan MH Thamrin. Jalan yang
menjadi ikon ibukota itu seolah bak kolam raksasa karena air meluap
menggenangi jalan protokol.
Hujan pada Sabtu, 22
Desember 2012, itu juga membuat jalanan di sekitar Istana Presiden,
Jalan Medan Merdeka Utara, turut tergenang. Kedalaman air membuat mesin
sepeda motor mati saat pengendara melintas.
Banjir di urat nadi utama
Indonesia ini membuat Perayaan Natal 2012 di aula Mahkamah Agung yang
terletak di jalan yang sama dengan Istana juga terganggu. Ketua
Kristiani Mahkamah Agung Paulus Effendi Lotulung terpaksa harus memutar
lewat jalan belakang.
"Saya terpaksa lewat
Jalan Juanda," kata Ketua Muda Urusan Peradilan Tata Usaha Negara
Mahkamah Agung itu, usai perayaan Natal 2012 Mahkamah Agung. Akibat
terjebak banjir di jalanan Jakarta, Paulus mengaku perjalanannya
tertunda. "Setengah jam lebih lama ke sini," katanya.
Di jalan dekat Mal
Citraland, Grogol, ketinggian air dilaporkan hingga sepaha orang dewasa.
Selain itu, puluhan jalan-jalan utama di Jakarta lainnya, tergenang
air, 25-50 centi meter. Diantaranya, Jalan Sudirman di depan FX, sebelum
fly over Karet, Jalan Tendean, Jalan Asia Afrika, sekitar Mal
Ambassador Casablanca, serta sejumlah ruas jalan di Kawasan Industri
Pulogadung.
Badan Nasional
Penanggulangan Bencana (BNPB), mencatat ada 22 titik genangan banjir
yang tersebar di Jakarta. Akibat banjir itu, jalanan Jakarta pun nyaris
lumpuh. Jakarta macet parah meski sedang libur panjang.
Mengapa Istana pun Kebanjiran
Juru Bicara BNPB Sutopo
Purwo Nugroho saat dihubungi VIVAnews, Minggu 23 Desember 2012,
menjelaskan mengapa kawasan Sudirman-Thamrin yang dekat Istana bisa
tergenang air.
Drainase di kedua jalan
protokol tersebut tergolong bagus dan mampu mengalirkan air dari badan
jalan. Tapi, tidak bisa bekerja baik karena muaranya pun meluap, yaitu
Sungai Cideng dan Kanal Banjir Barat. ”Jadi, mau menampung air
bagaimana?" kata Sutopo.
Kondisi cuaca di daerah
Puncak yang juga hujan ikut membuat debit air Kali Ciliwung meningkat
hingga 110 cm. Bendungan Katulampa ditetapkan Siaga III sejak pukul
16.18 WIB, Sabtu.
Pada pukul 18.00 WIB,
Katulampa naik lagi menjadi 120 cm. Kemudian dalam waktu 4 jam, air
kiriman sudah masuh Depok dan 13 jam kemudian sejumlah kawasan di
bantaran kali Ciliwung, Jakarta menerima banjir kiriman.
Minggu, 23 Desember,
sekitar pukul 03.00 WIB, daerah di Kelurahan Makasar, Bidara Cina,
Kampung Melayu, Cawang, Kramatjati dan di bantaran Ciliwung hilir
terendam banjir hingga 1 meter.
"Dimensi dan masalah
banjir di Jakarta terus meningkat. Selain faktor alam, faktor
antropogenik ikut berperan menyebabkan banjir," katanya.
Dijelaskan Sutopo, pada
periode sebelum tahun 70-an, faktor alam menjadi penyebab dominan dan
sesudah itu penyebab banjir menjadi lebih kompleks.
Jakarta kemudian
kewalahan mengatasi banjir dan dampak kemacetan. Berbagai upaya
penanganan selalu menjadi kalah cepat dibanding dengan faktor penyebab.
Pengendalian banjir
hingga 2014 diperkirakan belum akan menuntaskan titik banjir yang ada.
Hingga kini ada 78 titik banjir di DKI Jakarta. Sementara Kanal Banjir
Timur baru bisa mengurangi 15 titik banjir.
Jika dilakukan
normalisasi sungai di Kanal Banjir Barat dilakukan, akan mengurangi enam
titik banjir. Normalisasi sungai Pesanggrahan, Angke dan Sunter pada
2011-2014 dengan dana Rp2,3 trilyun akan mengurangi 10 titik banjir.
Demikian pula proyek
pengerukan sungai Jakarta Emergency Dredging Initiative di Cengkareng
Drain, Kali Sunter, KBB, Cideng, Angke dan lainnya pada 2013-2014 akan
mengurangi 20 titik banjir.
Meski seluruh proyek
sudah selesai, Jakarta masih memiliki 27 titik banjir yang belum
teratasi. Dengan catatan tidak ada penambahan titik banjir baru.
"Sementara banjir yang terjadi di Thamrin, Sudirman, dan Gatot Subroto, tidak masuk dalam 78 titik banjir yang ada," katanya.
Secara umum, Pemerintah
daerah dan pusat juga mengantisipasi banjir untuk musim hujan kali ini
sejak Oktober lalu. Ada 62 titik yang diwaspadai akan banjir. "Kami
siapkan SDM, peralatan seperti tenda dan perahu karet," jelasnya.
Persoalan Drainase
Pengamat Perkotaan dari
Universitas Trisakti, Yayat Supriyatna, mengatakan banjir parah terjadi
karena drainase yang ada sudah tidak sesuai dengan curah hujan. Keadaan
alam sudah mulai parah dan membuat tanah-tanah tidak dapat menyerap air
yang berlebihan.
Selain itu, banyak
bangunan rumah yang juga tidak memiliki drainase. Sementara, banjir yang
terjadi di jalan Sudirman dan Thamrin, terjadi karena salahnya
pembangunan gorong-gorong.
"Gorong-gorongnya di
depan Sarinah baru dibangun, kenapa sekarang tergenang lagi. Apa yang
salah dengan drainasenya. Masalahnya di mana? Apa yang kemarin
dibangun," kata Yayat.
Pemerintah Provinsi DKI
dinilainya terlambat melakukan upaya normalisasi. Sementara, drainase
yang ada saat ini terjadi penurunan fungsi yang cukup besar. Kecepatan
membangun drainase tak seimbang dengan percepatan pembangunan
perumahan.
”Banjir Kanal sudah tak maksimal fungsinya, karena sampah yang memenuhi mulut-mulut sungai,” ujarnya.
Menurutnya, tanah Jakarta
sudah tidak mampu menampung curah hujan yang turun. Ketika hujan dengan
mencapai 50 -100 mm turun dalam durasi tiga jam, Jakarta akan tergenang
dan kebanjiran. Bila air kiriman dari Bogor masuk, tentu akan membuat
kondisinya makin parah.
Gubernur DKI Joko Widodo diminta segera melaksanakan prioritas program yang direncanakan sebelumnya. "Gubernur Jokowi harus merealisasikan program untuk mengatasi banjir, penataan kanal banjir, normalisasi sungai dan transportasi massal."
Jawaban Pemprov DKI
Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta menolak keras bila banjir itu akibat drainase. Curah hujan yang
tinggi adalah penyebab utama. Kepala Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta,
Ery Basworo, mengklaim seluruh drainase yang ada saat ini sudah
berfungsi dengan baik.
"Hujan deras dalam tempo
1,5 jam lebih. Kali Cideng sudah kita sedot dan dibuang ke KBT dan
menjelang Maghrib sudah tidak ada genangan lagi," kata Ery Basworo,
Minggu, 23 Desember 2012.
Ery menambahkan, rumah
pompa di Gedung Jaya, Gedung Surya dan Gedung Mapalus semua aktif. Tapi
setelah ditelusuri, ternyata debit air di Kali Cideng sangat tinggi
dengan skala ketinggian mencapai 200 cm. Sebelum hujan sudah dilakukan
penyedotan sampai ketinggian 20 cm.
Setelah memastikan tidak
ada gangguan pada drainase, kemudian dilakukan pengecekan. Ternyata
sejumlah wilayah di Jakarta terjadi hujan dengan intensitas yang sangat
tinggi.
Menurut Ery, curah hujan
di Manggarai mencapai 87 mm, di Setiabudi 80 mm, Tomang Barat 96 mm,
Cideng 125 mm, Karet 140 mm dan di istana mencapai 98 mm. Karena
terkonsentrasi jadi meluap semua dan turun hujan besar di Jakarta Pusat
dan Jakarta Barat. Istana yang biasa tidak kena kini kena juga. ”Itu
semua indikatornya."
Ery menjelaskan, hujan
yang turun sepanjang Sabtu kemarin adalah hujan periode 50 tahunan.
Drainase dapat mengatasi, tapi Kali Cideng menjadi tinggi. Sementara
saluran mikro yang ada di depan rumah warga tidak dapat menampung karena
hanya untuk mengatasi periode hujan 5 tahunan.
"Kalau hujan harian, pompa kami sangat aman. Tapi kemarin itu hujannya luar biasa," katanya.
Jangka panjang, kata Ery,
Jakarta yang dilewati 13 sungai besar akan melakukan normalisasi.
Karena seluruh sungai itu sudah tidak cukup menampung kapasitas air yang
ada saat curah hujan tinggi.
"Lebar Kali Sunter hanya 6
meter, harusnya 20 meter. Pesanggarahan 20 meter, harusnya 40 meter.
Seluruh sungai yang ada hanya mampu menampung sekitar 30 persen dari
beban hujan yang ada," katanya.
Dijelaskan Ery, seluruh
air yang datang ke Kali Cideng dari kawasan Thamrin dan sisi timur
seperti Jalan Sabang, Wahid Hasyim dan Jalan Sunda, sudah tidak dapat
menampung di Kali Cideng. Kemudian untuk mengatasi hal ini, langsung
dilakukan penyedotan untuk dibuang ke Kanal Banjir Barat (KBT).
"Jadi harus dipahami ada
yang namanya genangan ada yang namanya banjir. Dan soal genangan kemarin
tidak ada kaitannya dengan drainase," katanya. (sj)
Tinggi Air di Katulampa Capai Rekor Tertinggi, Waspada Banjir di DKI
Rachmadin Ismail - detikNews
Jakarta - Ketinggian air di pintu Katulampa, Bogor, Jawa Barat, mencapai titik tertinggi selama tahun 2012, yakni 180 cm. Dengan kondisi demikian, sebagian wilayah di Jakarta terancam banjir pada dinihari nanti.
Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, hujan beritensitas tinggi yang melanda kawasan Puncak dan sekitarnya telah menyebabkan debit hulu sungai Ciliwung naik. Saat ini, tinggi air di Katulampa berstatus siaga 2.
"Bendung Katulampa mencatat tinggi air mencapai rekor ketinggian selama 2012, yaitu 180 cm. Artinya Katulampa Siaga 2 karena ketinggian debit sungai Ciliwung antara 150 – 200 cm," kata Sutopo dalam rilisnya, Minggu (23/12/2012).
Menurut Sutopo, air diprediksi akan tiba di Depok sekitar pukul 20.30-21.30 WIB. Sementara pada Senin (24/12) besok pada pukul 03.30-04.30 WIB debit banjir akan tiba di Manggarai.
"Kondisi Puncak saat ini masih hujan. Masyarakat diimbau untuk siap siaga menerima banjir kiriman," imbuhnya.
Jakarta - Ketinggian air di pintu Katulampa, Bogor, Jawa Barat, mencapai titik tertinggi selama tahun 2012, yakni 180 cm. Dengan kondisi demikian, sebagian wilayah di Jakarta terancam banjir pada dinihari nanti.
Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, hujan beritensitas tinggi yang melanda kawasan Puncak dan sekitarnya telah menyebabkan debit hulu sungai Ciliwung naik. Saat ini, tinggi air di Katulampa berstatus siaga 2.
"Bendung Katulampa mencatat tinggi air mencapai rekor ketinggian selama 2012, yaitu 180 cm. Artinya Katulampa Siaga 2 karena ketinggian debit sungai Ciliwung antara 150 – 200 cm," kata Sutopo dalam rilisnya, Minggu (23/12/2012).
Menurut Sutopo, air diprediksi akan tiba di Depok sekitar pukul 20.30-21.30 WIB. Sementara pada Senin (24/12) besok pada pukul 03.30-04.30 WIB debit banjir akan tiba di Manggarai.
"Kondisi Puncak saat ini masih hujan. Masyarakat diimbau untuk siap siaga menerima banjir kiriman," imbuhnya.
Katulampa Siaga 2, Kadis PU DKI: Early Warning System Banjir Sudah Siap
Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Jakarta - Ketinggian air di pintu air Katulampa, Bogor, Jawa Barat, mencapai 180 cm. Kepala Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta, Ery Basworo, menuturkan early warning system banjir di DKI Jakarta sudah siap.
"Jadi kalau Katulampa siaga 2, early warning system sudah siap. Camat, lurah, sampai walikota semua sudah berkoordinasi," kata Ery kepada detikcom, Minggu (23/12/2012).
Menurut Ery, petugas dari BPBD DKI juga sudah siap mengantisipasi. Estimasi waktu datangnya banjir juga sudah diperkirakan.
"Jadi nanti sekitar pukul 03.30-04.30 WIB debit banjir akan tiba di Manggarai, Kampung Melayu, dan daerah lain. Otomatis teman-teman kita sudah siap," paparnya.
Sebelumnya, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, hujan beritensitas tinggi yang melanda kawasan Puncak dan sekitarnya telah menyebabkan debit hulu sungai Ciliwung naik. Saat ini, tinggi air di Katulampa berstatus siaga 2.
"Bendung Katulampa mencatat tinggi air mencapai rekor ketinggian selama 2012, yaitu 180 cm. Artinya Katulampa Siaga 2 karena ketinggian debit sungai Ciliwung antara 150 – 200 cm," kata Sutopo dalam rilisnya, Minggu (23/12/2012).
Menurut Sutopo, air diprediksi akan tiba di Depok sekitar pukul 20.30-21.30 WIB. Sementara pada Senin (24/12) besok pada pukul 03.30-04.30 WIB debit banjir akan tiba di Manggarai.
Sedangkan untuk sungai lain di Jakarta masih pada pukul 18.00 Wib masih Siaga 4 kecuali Katulampa yang Siaga 2. Berikut kondisi sungainya.
Depok 180 cm hujan siaga 4 (0 s.d 200 cm),
PA Manggarai 690 cm mendung siaga 4 (0 s.d 750 cm),
Cipinang hulu 115 cm hujan siaga 4 (0 s.d 150 cm),
Sunter Hulu 50 cm gerimis siaga 4 (0 s.d 140 cm),
Pulo Gadung 365 cm mendung siaga 4 (0 s.d 550 cm),
Angke Hulu 115 cm gerimis siaga 4 (0 s.d 150 cm),
Pesanggrahan 75 cm hujan siaga 4 (0 s.d 150 cm),
Krukut Hulu 100 cm hujan siaga 4 (0 s.d 150 cm),
Pasar Ikan 150 cm mendung siaga 3 (170 s.d. 200 cm)
Jakarta - Ketinggian air di pintu air Katulampa, Bogor, Jawa Barat, mencapai 180 cm. Kepala Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta, Ery Basworo, menuturkan early warning system banjir di DKI Jakarta sudah siap.
"Jadi kalau Katulampa siaga 2, early warning system sudah siap. Camat, lurah, sampai walikota semua sudah berkoordinasi," kata Ery kepada detikcom, Minggu (23/12/2012).
Menurut Ery, petugas dari BPBD DKI juga sudah siap mengantisipasi. Estimasi waktu datangnya banjir juga sudah diperkirakan.
"Jadi nanti sekitar pukul 03.30-04.30 WIB debit banjir akan tiba di Manggarai, Kampung Melayu, dan daerah lain. Otomatis teman-teman kita sudah siap," paparnya.
Sebelumnya, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, hujan beritensitas tinggi yang melanda kawasan Puncak dan sekitarnya telah menyebabkan debit hulu sungai Ciliwung naik. Saat ini, tinggi air di Katulampa berstatus siaga 2.
"Bendung Katulampa mencatat tinggi air mencapai rekor ketinggian selama 2012, yaitu 180 cm. Artinya Katulampa Siaga 2 karena ketinggian debit sungai Ciliwung antara 150 – 200 cm," kata Sutopo dalam rilisnya, Minggu (23/12/2012).
Menurut Sutopo, air diprediksi akan tiba di Depok sekitar pukul 20.30-21.30 WIB. Sementara pada Senin (24/12) besok pada pukul 03.30-04.30 WIB debit banjir akan tiba di Manggarai.
Sedangkan untuk sungai lain di Jakarta masih pada pukul 18.00 Wib masih Siaga 4 kecuali Katulampa yang Siaga 2. Berikut kondisi sungainya.
Depok 180 cm hujan siaga 4 (0 s.d 200 cm),
PA Manggarai 690 cm mendung siaga 4 (0 s.d 750 cm),
Cipinang hulu 115 cm hujan siaga 4 (0 s.d 150 cm),
Sunter Hulu 50 cm gerimis siaga 4 (0 s.d 140 cm),
Pulo Gadung 365 cm mendung siaga 4 (0 s.d 550 cm),
Angke Hulu 115 cm gerimis siaga 4 (0 s.d 150 cm),
Pesanggrahan 75 cm hujan siaga 4 (0 s.d 150 cm),
Krukut Hulu 100 cm hujan siaga 4 (0 s.d 150 cm),
Pasar Ikan 150 cm mendung siaga 3 (170 s.d. 200 cm)
KY Diminta Proaktif Awasi Hakim Nakal
INILAH.COM, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI yang membidangi
hukum, Indra mendukung rencana Komisi Yudisial (KY) yang akan membawa
dua hakim Pengadilan Negeri (PN) ke sidang Majelis Kehormatan Hakim
(MKH).
"Setuju. Hakim-hakim yang tidak bisa menjaga kehormatan, marwah, kode etik, apalagi melakukan pelanggaran pidana sudah seharusnya disidangkan di MKH," ujar Indra, Jumat (21/12/12).
Ia juga meminta agar Komisi Yudisial (KY) proaktif menjalankan fungsinya sebagai lembaga yang bertugas mengawasi perilaku hakim. "KY juga harus proaktif untuk mengawasi dan memproses hakim yang nakal demi menjaga marwah hakim dan pengadilan kita,"
Menurutnya, hakim yang bersangkutan sebaiknya tidak hanya diberi sanksi kode etik saja, tetapi juga sanksi pidana. "Selain itu, atas tindak pidana yang dilakukannya harus ditindaklanjuti ke kepolisian," tegas anggota dewan dari Fraksi PKS ini.
Sebelumnya, Komisioner KY Taufiqurrahman Syahuri mengungkapkan akan menggelar MKH untuk mengadili hakim Pengadilan Negeri yang diduga melakukan perselingkuhan berkali-kali. Namun, hingga kini identitas hakim wanita yang disebut-sebut berasal dari PN Sumatera Utara ini masih dirahasiakan.
Selain hakim yang hobi yang selingkuh, KY juga akan memeriksa seorang hakim lain yang dilaporkan telah meminta sejumlah uang pada pihak yang berperkara. Keduanya direkomendasikan untuk diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya. [mvi]
"Setuju. Hakim-hakim yang tidak bisa menjaga kehormatan, marwah, kode etik, apalagi melakukan pelanggaran pidana sudah seharusnya disidangkan di MKH," ujar Indra, Jumat (21/12/12).
Ia juga meminta agar Komisi Yudisial (KY) proaktif menjalankan fungsinya sebagai lembaga yang bertugas mengawasi perilaku hakim. "KY juga harus proaktif untuk mengawasi dan memproses hakim yang nakal demi menjaga marwah hakim dan pengadilan kita,"
Menurutnya, hakim yang bersangkutan sebaiknya tidak hanya diberi sanksi kode etik saja, tetapi juga sanksi pidana. "Selain itu, atas tindak pidana yang dilakukannya harus ditindaklanjuti ke kepolisian," tegas anggota dewan dari Fraksi PKS ini.
Sebelumnya, Komisioner KY Taufiqurrahman Syahuri mengungkapkan akan menggelar MKH untuk mengadili hakim Pengadilan Negeri yang diduga melakukan perselingkuhan berkali-kali. Namun, hingga kini identitas hakim wanita yang disebut-sebut berasal dari PN Sumatera Utara ini masih dirahasiakan.
Selain hakim yang hobi yang selingkuh, KY juga akan memeriksa seorang hakim lain yang dilaporkan telah meminta sejumlah uang pada pihak yang berperkara. Keduanya direkomendasikan untuk diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya. [mvi]
Selingkuh dengan Polisi, Hakim PN Sumut Dilaporkan
INILAH.COM, Jakarta - Hakim wanita dari Pengadilan Negeri
Sumatera Utara (PN Sumut) dilaporkan ke Komisi Yudisial karena diduga
berselingkuh dengan anggota Polri.
Hakim wanita dari PN Sumut itu, dilaporkan oleh istri dari anggota Polri tersebut. "Yang diselingkuhi polisi, yang melaporkan istrinya polisi itu," ujar Wakil Ketua Komisi Yudisial, Imam Anshari Saleh saat dihubungi wartawan, Jumat (21/12/12).
Menurut Imam, perselingkuhan tersebut terjadi sekitar setahun yang lalu. Si hakim PN yang masih dirahasiakan identitasnya ini, juga sudah mengakui perbuatannya ketika dilakukan pemeriksaan oleh KY. "Kejadiannya sudah tahun yang lalu. Sudah, (dia) sudah mengakui," katanya.
Imam mengatakan, perselingkuhan tersebut sudah terjadi berkali-kali. "Yang jelas intensitasnya lebih dari satu kali. Kalau sampai ketahuan dan diperingatkan oleh istri teman selingkuhnya, berarti lebih dari satu kalilah," jelasnya.
Sebelumnya, dalam sebuah acara jumpa pers, Komisioner KY bidang Rekrutmen Hakim, Taufiqurrahman Syahuri mengungkapkan akan menggelar MKH (Majelis Kehormatan Hakim) untuk mengadili hakim pengadilan negeri yang diduga berselingkuh tersebut. KY merekomendasikan agar hakim yang bersangkutan dijatuhi sanksi berat berupa pemberhentian secara tidak hormat.[bay]
Hakim wanita dari PN Sumut itu, dilaporkan oleh istri dari anggota Polri tersebut. "Yang diselingkuhi polisi, yang melaporkan istrinya polisi itu," ujar Wakil Ketua Komisi Yudisial, Imam Anshari Saleh saat dihubungi wartawan, Jumat (21/12/12).
Menurut Imam, perselingkuhan tersebut terjadi sekitar setahun yang lalu. Si hakim PN yang masih dirahasiakan identitasnya ini, juga sudah mengakui perbuatannya ketika dilakukan pemeriksaan oleh KY. "Kejadiannya sudah tahun yang lalu. Sudah, (dia) sudah mengakui," katanya.
Imam mengatakan, perselingkuhan tersebut sudah terjadi berkali-kali. "Yang jelas intensitasnya lebih dari satu kali. Kalau sampai ketahuan dan diperingatkan oleh istri teman selingkuhnya, berarti lebih dari satu kalilah," jelasnya.
Sebelumnya, dalam sebuah acara jumpa pers, Komisioner KY bidang Rekrutmen Hakim, Taufiqurrahman Syahuri mengungkapkan akan menggelar MKH (Majelis Kehormatan Hakim) untuk mengadili hakim pengadilan negeri yang diduga berselingkuh tersebut. KY merekomendasikan agar hakim yang bersangkutan dijatuhi sanksi berat berupa pemberhentian secara tidak hormat.[bay]
Oknum TNI Didesak Nikahi Selingkuhannya
INILAH.COM, Denpasar - Seorang oknum TNI berinisial FR
yang berpangkat Letda didesak oleh pasangan selingkuhnya setelah
kepergok oleh Provost saat berduaan di kamar hotel di kawasan Denpasar.
FR sebelumnya sempat disidangkan di peradilan umum setelah dilaporkan sang istri karena dugaan perzinahan dengan wanita lain berinisial DL. Apesnya lagi, setelah diajukan ke peradilan umum, FR, Senin (15/10/2012) kembali disidangkan di Peradilan Militer (Dilmil) III Denpasar.
Dalam sidang tertutup tersebut, majelis hakim juga menghadirkan saksi yang wanita yang diajak berzinah, yakni DL. Sebelum persidangan dimulai, DL sempat menceritkan ikhwal kasus tersebut. "Ya, dulu saya digerebek provost saat berada di dalam hotel. Ada sekitar enam provost yang gerebek," jelas DL, sembari mengatakan bahwa penggerebekan itu berdasarkan laporan istri FR.
Lantas, apa yang mendasari DL mau berhubungan dengan FR yang notabene sudah dikaruani anak? DL menjelaskan bahwa dia sudah berusaha menjauh, namun terus menerus dikejar. Bahkan mendekati keluarganya. Atas desakan itu juga DL akhirnya luluh, dengan dasar bahwa dia akan dinikahi. "Saya tau dia punya istri. Tapi dia katanya akan menceraikan istrinya dan akan menikahi saya," ujar DL.
Dalam persidangan DL tetap ngotot ingin dinikahi, sekaligus untuk menagih janji FR. "Tentu tuntutan saya satu yakni ingin dinikahi seperti janjinya dulu," harap wanita berkulit putih itu. [ton]
FR sebelumnya sempat disidangkan di peradilan umum setelah dilaporkan sang istri karena dugaan perzinahan dengan wanita lain berinisial DL. Apesnya lagi, setelah diajukan ke peradilan umum, FR, Senin (15/10/2012) kembali disidangkan di Peradilan Militer (Dilmil) III Denpasar.
Dalam sidang tertutup tersebut, majelis hakim juga menghadirkan saksi yang wanita yang diajak berzinah, yakni DL. Sebelum persidangan dimulai, DL sempat menceritkan ikhwal kasus tersebut. "Ya, dulu saya digerebek provost saat berada di dalam hotel. Ada sekitar enam provost yang gerebek," jelas DL, sembari mengatakan bahwa penggerebekan itu berdasarkan laporan istri FR.
Lantas, apa yang mendasari DL mau berhubungan dengan FR yang notabene sudah dikaruani anak? DL menjelaskan bahwa dia sudah berusaha menjauh, namun terus menerus dikejar. Bahkan mendekati keluarganya. Atas desakan itu juga DL akhirnya luluh, dengan dasar bahwa dia akan dinikahi. "Saya tau dia punya istri. Tapi dia katanya akan menceraikan istrinya dan akan menikahi saya," ujar DL.
Dalam persidangan DL tetap ngotot ingin dinikahi, sekaligus untuk menagih janji FR. "Tentu tuntutan saya satu yakni ingin dinikahi seperti janjinya dulu," harap wanita berkulit putih itu. [ton]
Polisi Selingkuh, Kapolres Tak Pandang Bulu
NILAH.COM, Pamekasan - Kapolres Pamekasan AKBP Nanang Chadursman
akan menindak tegas anggotanya berinsial AS (anggota Polsek Tlanakan),
yang digrebek warga bersama selingkuhannya.
Meski belum diketahui pasti hukuman yang akan dijatuhkan, Kapolres berjanji akan memproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. "Jelas kami akan akan memberikan sanksi kepadanya sesuai dengan perbuatannya," katanya, Sabtu (22/12/2012).
AS yang bertugas di Polsek Tlanakan, Kecamatan Tlanakan, digerebek warga. Karena disinyalir berselingkuh dengan DA (35), warga Jalan Veteran Muda, Kelurahan Barurambat, yang merupakan istri sah RS (50). RS diketahui bekerja sebagai sopir mini bus.
Penggerebekan dilakukan di rumah kontrakan Desa Larangan Badung, Kecamatan Palenga'an, Senin malam. Setelah digerebek, kedua pelaku perselingkuhan dibawa ke Mapolres Pamekasan. [beritajatim.com]
Meski belum diketahui pasti hukuman yang akan dijatuhkan, Kapolres berjanji akan memproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. "Jelas kami akan akan memberikan sanksi kepadanya sesuai dengan perbuatannya," katanya, Sabtu (22/12/2012).
AS yang bertugas di Polsek Tlanakan, Kecamatan Tlanakan, digerebek warga. Karena disinyalir berselingkuh dengan DA (35), warga Jalan Veteran Muda, Kelurahan Barurambat, yang merupakan istri sah RS (50). RS diketahui bekerja sebagai sopir mini bus.
Penggerebekan dilakukan di rumah kontrakan Desa Larangan Badung, Kecamatan Palenga'an, Senin malam. Setelah digerebek, kedua pelaku perselingkuhan dibawa ke Mapolres Pamekasan. [beritajatim.com]
'Kolam' di Thamrin, Kadis PU: Drainase Baik, Tapi Curah Hujan Tinggi
Ferdinan - detikNews
Jakarta - Sore tadi warga yang melintasi Jalan MH Thamrin, Jakpus, harus mengerutkan dahi karena kemacetan akibat genangan air. Genangan air yang mencapai 30 cm juga membuat sejumlah kendaraan yang nekat menerobos, mogok.
Soal 'kolam' genangan air ini, Kepala Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta, Ery Basworo punya jawabannya. Ery menyebut sistem drainase di kawasan Thamrin dan Sudirman baik.
"Tadi dicek drainase, saluran-salurannya cukup bagus meski ada sedikit endapan. Tapi genangan ada karena memang curah hujan yang tinggi, lebat sekali hujannya," kata Ery kepada detikcom, Sabtu (22/12/2012) malam.
Ery menjelaskan, rumah pompa yang berada di Gedung Jaya dan Gedung Surya juga berfungsi baik. Pompa ini akan menarik air untuk dibuang ke Kali Cideng.
"Rumah pompa tadi berfungsi. Kita cek pompa di Cideng juga menyala, tapi intensitas hujan tinggi," imbuhnya.
Genangan air terjadi, sambung Ery karena Kali Cideng yang melintasi Jalan Wahid Hasyim tidak lagi mampu menampung air hujan. "Yang kejadian di Kali Cideng ini penuh, jadi jangan nyalahin drainase. Drainasenya baik tapi kalinya penuh karena hujan lebat sekali," tutur Ery
Jakarta - Sore tadi warga yang melintasi Jalan MH Thamrin, Jakpus, harus mengerutkan dahi karena kemacetan akibat genangan air. Genangan air yang mencapai 30 cm juga membuat sejumlah kendaraan yang nekat menerobos, mogok.
Soal 'kolam' genangan air ini, Kepala Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta, Ery Basworo punya jawabannya. Ery menyebut sistem drainase di kawasan Thamrin dan Sudirman baik.
"Tadi dicek drainase, saluran-salurannya cukup bagus meski ada sedikit endapan. Tapi genangan ada karena memang curah hujan yang tinggi, lebat sekali hujannya," kata Ery kepada detikcom, Sabtu (22/12/2012) malam.
Ery menjelaskan, rumah pompa yang berada di Gedung Jaya dan Gedung Surya juga berfungsi baik. Pompa ini akan menarik air untuk dibuang ke Kali Cideng.
"Rumah pompa tadi berfungsi. Kita cek pompa di Cideng juga menyala, tapi intensitas hujan tinggi," imbuhnya.
Genangan air terjadi, sambung Ery karena Kali Cideng yang melintasi Jalan Wahid Hasyim tidak lagi mampu menampung air hujan. "Yang kejadian di Kali Cideng ini penuh, jadi jangan nyalahin drainase. Drainasenya baik tapi kalinya penuh karena hujan lebat sekali," tutur Ery
Jakarta Terus Dikepung Banjir dan Macet, Jokowi Harus Bertindak
Ahmad Juwari - detikNews
Jakarta - Dua hari terakhir ini Jakarta terus dikepung banjir dan macet. Genangan banjir membuat jalanan di Jakarta mengalami kemacetan parah. Jokowi harus bertindak cepat!
"Sudah dilakukan kajian jangan sampai dihambat, ya harus dipercepat. Urus Jakarta itu complicated," ujar Wakil Ketua DPRD DKI, Inggard Joshua, kepada detikcom, Sabtu (22/12/2012) malam.
Keputusan terkait angkutan massal Jakarta, Mass Rapid Transit (MRT) seharusnya diputus Jumat (21/12) kemarin dengan Menko Perekonomian Hatta Rajasa. Gara-gara macet parah, Hatta akhirnya batal ketemu Jokowi. Nasib MRT akhirnya ditunda lagi hingga Senin depan.
Selain MRT, Jokowi harus melakukan tindakan jangka pendek agar kemacetan segera terkurangi. "Kalau mau ya dikoordinasikan Satpol PP mengatur lalu lintas, bagaimana parkir di badan jalan tidak diperbolehkan, pedagang (PKL) juga harus segera ditertibkan." tambahnya.
Macet dua hari terakhir bagi Jakarta memang lebih parah dibanding biasanya. Kombinasi libur panjang dan banyaknya genangan di jalan Jakarta membuat pengendara terhenti lama di jalanan dan saling serobot rambu-rambu lalu lintas.
Jakarta - Dua hari terakhir ini Jakarta terus dikepung banjir dan macet. Genangan banjir membuat jalanan di Jakarta mengalami kemacetan parah. Jokowi harus bertindak cepat!
"Sudah dilakukan kajian jangan sampai dihambat, ya harus dipercepat. Urus Jakarta itu complicated," ujar Wakil Ketua DPRD DKI, Inggard Joshua, kepada detikcom, Sabtu (22/12/2012) malam.
Keputusan terkait angkutan massal Jakarta, Mass Rapid Transit (MRT) seharusnya diputus Jumat (21/12) kemarin dengan Menko Perekonomian Hatta Rajasa. Gara-gara macet parah, Hatta akhirnya batal ketemu Jokowi. Nasib MRT akhirnya ditunda lagi hingga Senin depan.
Selain MRT, Jokowi harus melakukan tindakan jangka pendek agar kemacetan segera terkurangi. "Kalau mau ya dikoordinasikan Satpol PP mengatur lalu lintas, bagaimana parkir di badan jalan tidak diperbolehkan, pedagang (PKL) juga harus segera ditertibkan." tambahnya.
Macet dua hari terakhir bagi Jakarta memang lebih parah dibanding biasanya. Kombinasi libur panjang dan banyaknya genangan di jalan Jakarta membuat pengendara terhenti lama di jalanan dan saling serobot rambu-rambu lalu lintas.
Sabtu, 22 Desember 2012
Aparat Harus Tegas Tangani Konflik Poso
INILAH.COM, Makassar - Mantan Wakil Presiden HM Jusuf Kalla
menegaskan, aparat harus tegas menangani kasus konflik di Poso, Sulawesi
Tengah.
"Aparat harus tegas menyikapi kasus konflik di Poso," tutur JK di Kampus Unhas Makassar, Sabtu, (22/12/2012)
Menurut JK, konfilk di Poso sudah memasuki tahap kritis dan cukup berbahaya. Hal itu dapat memicu konflik horizontal karena ketidakadilan.
"Harus tegas diatasi, jangan dibiarkan nanti bisa saja terjadi konflik horizontal," ujar Ketua Palang Merah Indonesia itu.
Menyusul adanya tiga anggota Polisi tewas dan empat aparat lainnya luka-luka akibat penyerangan puluhan orang bersenjata di daerah Tambarana, Desa Kalora, Poso Pesisir, pada Kamis 20 Desember kata JK, harus segera ditangani serius.
"Aparat harus serius menangani kasus Poso, jangan dibiarkan," ujarnya.
JK dikenal sebagai sosok dibalik tercapainya kesepakatan pihak-pihak yang bertikai di kabupaten Poso dengan mempertemukan kedua belah pihak di Malino, kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan tahun 2001 hingga akhirnya tercetus Perjanjian Malino II.[ant/man]
"Aparat harus tegas menyikapi kasus konflik di Poso," tutur JK di Kampus Unhas Makassar, Sabtu, (22/12/2012)
Menurut JK, konfilk di Poso sudah memasuki tahap kritis dan cukup berbahaya. Hal itu dapat memicu konflik horizontal karena ketidakadilan.
"Harus tegas diatasi, jangan dibiarkan nanti bisa saja terjadi konflik horizontal," ujar Ketua Palang Merah Indonesia itu.
Menyusul adanya tiga anggota Polisi tewas dan empat aparat lainnya luka-luka akibat penyerangan puluhan orang bersenjata di daerah Tambarana, Desa Kalora, Poso Pesisir, pada Kamis 20 Desember kata JK, harus segera ditangani serius.
"Aparat harus serius menangani kasus Poso, jangan dibiarkan," ujarnya.
JK dikenal sebagai sosok dibalik tercapainya kesepakatan pihak-pihak yang bertikai di kabupaten Poso dengan mempertemukan kedua belah pihak di Malino, kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan tahun 2001 hingga akhirnya tercetus Perjanjian Malino II.[ant/man]
Menko Perekonomian akan hadiri apel akbar PKL
Palu (ANTARA News) -
Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa akan menghadiri apel
akbar pedagang kaki lima se-Sulawesi Tengah dan pencanangan Gerakan
Nasional Hak (GNH) Pedagang Kaki Lima di Palu, Sabtu.
"Awalnya Pak Hatta Rajasa rencana naik Garuda besok (Sabtu, 22/12), tapi karena beliau membawa menteri koperasi dan wakil menteri pekerjaan umum maka rombongan akan naik pesawat khusus ke Palu besok pagi," kata Ketua Umum DPW Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (PKLI) Sulawesi Tengah Aslamuddin Lasawedy di Palu, Jumat.
Dia mengatakan rombongan Menko Perekonomian akan bertolak dari Jakarta Sabtu pagi pukul 05.00 WIB dan diperkirakan tiba di Palu pukul 08.00 WITA.
Selain apel akbar pedagang kaki lima Hatta Rajasa juga akan menghadiri wisuda sarjana Universitas Alkhairaat Palu.
Usai wisuda Hatta Rajasa kemudian menuju ke lokasi apel akbar PKL dan pencanangan GNH Kaki Lima di pasar Inpres Manonda Palu.
Aslamudin mengatakan jumlah PKL yang terdaftar di Kota Palu sebanyak 2.700 orang.
"Sebetulnya PKL kita ada sekitar 6.000 orang, itu baru di Palu, Sigi dan sebagian di Donggala. Sekarang kita masih data terus nama dan alamat mereka," katanya.
Bersamaan dengan apel akbar tersebut juga akan dilakukan penyerahan kredit usaha rakyat dari BRI kepada PKL.
Aslamudin mengatakan pemberian KUR itu akan dibagikan kepada tujuh pedagang berdasarkan jenis usaha masing-masing.
"Jumlahnya belum tahu berapa, tapi pengalaman kita sekitar Rp20 juta per PKL. Besarannya ditentukan oleh jenis usaha sesuai syarat KUR itu sendiri," katanya.
Dia mengatakan pemberdayaan PKL menjadi agenda utama pemerintah sejak presiden mencanangkan wirausaha nasional.
"PKL harus dilindungi," katanya.
Bersamaan dengan itu juga akan dilakukan pelantikan DPW DPW APKLI Provinsi Sulawesi Tengah dan DPD APKLI kabupaten/Kota se-Sulteng Oleh Ketua Umum APKLI, Ali Mahsun.
"Awalnya Pak Hatta Rajasa rencana naik Garuda besok (Sabtu, 22/12), tapi karena beliau membawa menteri koperasi dan wakil menteri pekerjaan umum maka rombongan akan naik pesawat khusus ke Palu besok pagi," kata Ketua Umum DPW Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (PKLI) Sulawesi Tengah Aslamuddin Lasawedy di Palu, Jumat.
Dia mengatakan rombongan Menko Perekonomian akan bertolak dari Jakarta Sabtu pagi pukul 05.00 WIB dan diperkirakan tiba di Palu pukul 08.00 WITA.
Selain apel akbar pedagang kaki lima Hatta Rajasa juga akan menghadiri wisuda sarjana Universitas Alkhairaat Palu.
Usai wisuda Hatta Rajasa kemudian menuju ke lokasi apel akbar PKL dan pencanangan GNH Kaki Lima di pasar Inpres Manonda Palu.
Aslamudin mengatakan jumlah PKL yang terdaftar di Kota Palu sebanyak 2.700 orang.
"Sebetulnya PKL kita ada sekitar 6.000 orang, itu baru di Palu, Sigi dan sebagian di Donggala. Sekarang kita masih data terus nama dan alamat mereka," katanya.
Bersamaan dengan apel akbar tersebut juga akan dilakukan penyerahan kredit usaha rakyat dari BRI kepada PKL.
Aslamudin mengatakan pemberian KUR itu akan dibagikan kepada tujuh pedagang berdasarkan jenis usaha masing-masing.
"Jumlahnya belum tahu berapa, tapi pengalaman kita sekitar Rp20 juta per PKL. Besarannya ditentukan oleh jenis usaha sesuai syarat KUR itu sendiri," katanya.
Dia mengatakan pemberdayaan PKL menjadi agenda utama pemerintah sejak presiden mencanangkan wirausaha nasional.
"PKL harus dilindungi," katanya.
Bersamaan dengan itu juga akan dilakukan pelantikan DPW DPW APKLI Provinsi Sulawesi Tengah dan DPD APKLI kabupaten/Kota se-Sulteng Oleh Ketua Umum APKLI, Ali Mahsun.
Hatta Rajasa tolak penggusuran PKL
Palu (ANTARA News) -
Untuk saat ini pedagang kaki lima (PKL) bolehlah bernafas lega. Menteri
Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa, menolak segala bentuk
penggusuran terhadap mereka.
"Yang dibutuhkan solusi dan pencarian tempat usaha yang mapan, bukannya penggusuran," kata Hatta saat menghadiri apel akbar PKL di Kota Palu, Sabtu. Rajasa adalah politisi dari Partai Amanat Nasional, ipar dari Presiden Susilo Yudhoyono. Pada Pemilu 2014 nanti, PAN juga akan memunculkan jagonya.
Dia juga meminta kesadaran kepada PKL untuk berjualan secara tertib dan tidak mengganggu kenyamanan warga lainnya.
"Kalau berjualan janganlah di jalan protokol atau di atas rel kereta api karena itu jelas dilarang," katanya.
Dia mengatakan PKL perlu diberdayakan dengan dibantu akses permodalan, pengadaan tempat, atau pelatihan manajemen risiko sehingga usahanya bisa berkembang.
Rajasa mengakui PKL, koperasi dan pedagang kecil lainnya terbukti mampu bertahan terhadap goncangan krisis ekonomi pada 1998.
"PKL dan pengusahan kecil lainnya terbukti mampu menumbang sekitar 50 persen PDB (produk domestik bruto) yang sebesar Rp9 triliun. Jadi keberadaannya jangan dipandang sebelah mata," kata mantan Menteri Perhubungan ini.
Hatta mengakui peran pedagang dan pengusaha kecil tidak boleh dibaikan dalam perekonomian negara.
"Selama ini kita hanya fokus kepada pedagang dan pengusaha besar dalam membangun negara, pedagang kecil juga harus dibina," katanya.
Sebelum menghadiri apel akbar dan pencanangan Gerakan Nasional Hak PKL, Hatta Rajasa juga menghadiri wisuda di Universitas Alkhairaat Palu serta menjadi nara sumber pada dialog pembangunan kawasan timur Indonesia di Kota Palu.
"Yang dibutuhkan solusi dan pencarian tempat usaha yang mapan, bukannya penggusuran," kata Hatta saat menghadiri apel akbar PKL di Kota Palu, Sabtu. Rajasa adalah politisi dari Partai Amanat Nasional, ipar dari Presiden Susilo Yudhoyono. Pada Pemilu 2014 nanti, PAN juga akan memunculkan jagonya.
Dia juga meminta kesadaran kepada PKL untuk berjualan secara tertib dan tidak mengganggu kenyamanan warga lainnya.
"Kalau berjualan janganlah di jalan protokol atau di atas rel kereta api karena itu jelas dilarang," katanya.
Dia mengatakan PKL perlu diberdayakan dengan dibantu akses permodalan, pengadaan tempat, atau pelatihan manajemen risiko sehingga usahanya bisa berkembang.
Rajasa mengakui PKL, koperasi dan pedagang kecil lainnya terbukti mampu bertahan terhadap goncangan krisis ekonomi pada 1998.
"PKL dan pengusahan kecil lainnya terbukti mampu menumbang sekitar 50 persen PDB (produk domestik bruto) yang sebesar Rp9 triliun. Jadi keberadaannya jangan dipandang sebelah mata," kata mantan Menteri Perhubungan ini.
Hatta mengakui peran pedagang dan pengusaha kecil tidak boleh dibaikan dalam perekonomian negara.
"Selama ini kita hanya fokus kepada pedagang dan pengusaha besar dalam membangun negara, pedagang kecil juga harus dibina," katanya.
Sebelum menghadiri apel akbar dan pencanangan Gerakan Nasional Hak PKL, Hatta Rajasa juga menghadiri wisuda di Universitas Alkhairaat Palu serta menjadi nara sumber pada dialog pembangunan kawasan timur Indonesia di Kota Palu.
Hatta Rajasa minta PKL naik kelas
Palu, Sulawesi
Tengah (ANTARA News) - Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa,
meminta pedagang kaki lima (PKL) berupaya keras bisa naik kelas menjadi
pengusaha yang lebih besar sehingga kesejahteraannya meningkat.
"Jangan cuma terus menjadi PKL, haruslah meningkatkan usaha agar lebih mapan," kata Rajasa, saat menghadiri apel akbar PKL di Kota Palu, Sabtu. Saat ini sebagian besar PKL tergabung dalam Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) yang dipimpin Ali Maksum.
Dia mengatakan kesuksesan APKLI bukan diukur dari semakin banyaknya anggota yang bergabung melainkan ditunjukkan dengan semakin berkurangnya anggota.
"Semakin berkurangnya anggota APKLI itu menunjukkan PKL sudah naik jenjang ke usaha yang lebih besar," kata petinggi Partai Amanat Nasional yang juga ipar dari Presiden Susilo Yudhoyono ini. Dia menyebutkan saat ini terdapat sekitar 27 juta orang yang bekerja di sektor informal termasuk PKL.
Menurutnya, para pekerja di sektor informal itu juga ingin mapan dengan masuk ke sektor formal.
"Mereka butuh bantuan pemerintah dan diberdayakan dengan dibantu akses permodalan, pengadaan tempat, atau pelatihan manajemen risiko sehingga usahanya bisa berkembang," kata Hatta.
Setiap tahun pemerintah mengucurkan dana sekitar Rp30 triliun untuk membantu pengusaha kecil termasuk PKL.
"Jangan cuma terus menjadi PKL, haruslah meningkatkan usaha agar lebih mapan," kata Rajasa, saat menghadiri apel akbar PKL di Kota Palu, Sabtu. Saat ini sebagian besar PKL tergabung dalam Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) yang dipimpin Ali Maksum.
Dia mengatakan kesuksesan APKLI bukan diukur dari semakin banyaknya anggota yang bergabung melainkan ditunjukkan dengan semakin berkurangnya anggota.
"Semakin berkurangnya anggota APKLI itu menunjukkan PKL sudah naik jenjang ke usaha yang lebih besar," kata petinggi Partai Amanat Nasional yang juga ipar dari Presiden Susilo Yudhoyono ini. Dia menyebutkan saat ini terdapat sekitar 27 juta orang yang bekerja di sektor informal termasuk PKL.
Menurutnya, para pekerja di sektor informal itu juga ingin mapan dengan masuk ke sektor formal.
"Mereka butuh bantuan pemerintah dan diberdayakan dengan dibantu akses permodalan, pengadaan tempat, atau pelatihan manajemen risiko sehingga usahanya bisa berkembang," kata Hatta.
Setiap tahun pemerintah mengucurkan dana sekitar Rp30 triliun untuk membantu pengusaha kecil termasuk PKL.
Mentan Minta Bupati Persulit Konversi Lahan Sawah
INILAH.COM, Batang - Menteri Pertanian, Suswono menghimbau
kepada para kepala daerah khususnya bupati agar tidak mempermudah alih
fungsi lahan sawah.
Saran tersebut untuk sawah yang produktif. Sebab, kecenderungan alih fungsi lahan sawah di Indonesia per tahunnya mencapai 110 hektar. Sementara kemampuan untuk mencetak lahan baru hanya mencapai 45 ribu hektar per tahun.
"Bupati harus memperketat ini. Demikian pula masyarakat agar tidak mudah tergoda uang ratusan ribu dari hasil menjual sawahnya," kata Suswono usai menyaksikan bantuan combine harvester kepada Bupati oleh Gubernur Jawa Tengah di desa Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah Sabtu (22/12/2012).
Himbauan yang disampaikan Suswono bukan tanpa alasan. Pasalnya untuk menyuburkan kembali tanah pertanian miliki masyarakat pemerintah bukan tidak mengeluarkan uang sepeserpen. Namun jumlahnya mencapai miliaran. Yaitu melalui pembangunan waduk untuk tetap mensuplai air dan melalui irigasi dan lainnya.
"Lahan sawah ini nilainya sangat besar. Jadi kalau tidak bisa dihentikan, maka terjadinya krisis pangan sangat mungkin terjadi dinegeri ini. Mari kita hentikan, karena pangan merupakan ketahanan negara," ujar Suswono.
Sementara, pemerintah akan segera mengeluarkan moratorium penundaan sementara melalui Instruksi Presiden (Inpres), yang diharapkan akan terbit pada awal tahun 2013. Isinya tentang moratorium alih fungsi lahan sawah.
"Moratorium alih fungsi lahan sudah dikirimkan ke Menteri Perekonomian untuk ditindaklanjuti. Mudah-mudahan saja cepat selesai dan bisa langsung dikirim ke Presiden," kata Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian, Sumarjo Gatot Irianto di kantor Kementerian Pertanian Jakarta, Jumat kemarin (21/12/2012).
Menurut Gatot, dengan keluaranya Inpres tersebut maka segala tindakan pengalihan lahan tidak dapat dilakukan selama masa berlakunya peraturan tersebut. Sehingga memberi waktu yang cukup bagi upaya percetakan lahan pertanian yang baru. [hid]
Saran tersebut untuk sawah yang produktif. Sebab, kecenderungan alih fungsi lahan sawah di Indonesia per tahunnya mencapai 110 hektar. Sementara kemampuan untuk mencetak lahan baru hanya mencapai 45 ribu hektar per tahun.
"Bupati harus memperketat ini. Demikian pula masyarakat agar tidak mudah tergoda uang ratusan ribu dari hasil menjual sawahnya," kata Suswono usai menyaksikan bantuan combine harvester kepada Bupati oleh Gubernur Jawa Tengah di desa Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah Sabtu (22/12/2012).
Himbauan yang disampaikan Suswono bukan tanpa alasan. Pasalnya untuk menyuburkan kembali tanah pertanian miliki masyarakat pemerintah bukan tidak mengeluarkan uang sepeserpen. Namun jumlahnya mencapai miliaran. Yaitu melalui pembangunan waduk untuk tetap mensuplai air dan melalui irigasi dan lainnya.
"Lahan sawah ini nilainya sangat besar. Jadi kalau tidak bisa dihentikan, maka terjadinya krisis pangan sangat mungkin terjadi dinegeri ini. Mari kita hentikan, karena pangan merupakan ketahanan negara," ujar Suswono.
Sementara, pemerintah akan segera mengeluarkan moratorium penundaan sementara melalui Instruksi Presiden (Inpres), yang diharapkan akan terbit pada awal tahun 2013. Isinya tentang moratorium alih fungsi lahan sawah.
"Moratorium alih fungsi lahan sudah dikirimkan ke Menteri Perekonomian untuk ditindaklanjuti. Mudah-mudahan saja cepat selesai dan bisa langsung dikirim ke Presiden," kata Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian, Sumarjo Gatot Irianto di kantor Kementerian Pertanian Jakarta, Jumat kemarin (21/12/2012).
Menurut Gatot, dengan keluaranya Inpres tersebut maka segala tindakan pengalihan lahan tidak dapat dilakukan selama masa berlakunya peraturan tersebut. Sehingga memberi waktu yang cukup bagi upaya percetakan lahan pertanian yang baru. [hid]
Cipta Karya PU Gencar Bangun Infrastruktur Desa
INILAH.COM, Jakarta - Direktorat Cipta Karya Kementerian
PU melalui program pengembangan KSK gencar membangun berbagai
infrastruktur desa. Tujuannya, untuk meningkatkan perekonomian daerah.
Melalui program Regional Infrastructur for Social and Economic Development (RISE) dengan tujuan pengentasan kemiskinan, Direktorat Cipta Karya telah membangun enam sekor infrastruktur desa yakni transportasi, pendidikan, kesehatan, pemasaran dan produksi, air bersih, dan sanitasi. Pinjaman JICA sebesar Rp1,6 triliun itu menjadi utang negara yanng dibayar oleh pemerintah pusat.
"Dana hibah ini adalah pinjaman dari pemerintah Jepang melalui JICA. Pemilihan lokasi berdasarkan lanjutan dari Program Pembangunan Pedesaan di bawah naungan Kemenko Kesra," kata Budi Yuwono, Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, pada acara pembukan Ekspo Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) 2012 di Kementerian Pekerjaan Umum Jakarta, Selasa (18/12/2012).
Menurut dia, program KSK ini berlangsung di 34 Kabupaten yang ada di 9 provinsi yakni Sumatra Utara, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan Nusa Tenggara Barat. "Wilayah-wilayah dalam kelompok KSK ini diharapkan bisa menjadi ujung tombak pengembangan ekonomi lokal," jelas dia.
Budi menambahkan masing-masing kabupaten KSK akan memperoleh dana dukungan dari pusat sebesar Rp2 miliar. Sedangkan untuk masing-masing kecamatan akan memperoleh dana sebesar Rp1,5 miliar.
Arifin Rudiyanto, Direktur Pengembangan Wilayah Bappenas memperkuat pemaparan Budi. Menurut Arifin, tujuan pemberian hibah ini adalah mengupayakan pengentasan kemiskinan, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Arifin menjelaskan, dana yang dihibahkan itu dipakai untuk membangun enam sektor infrastruktur desa yaitu transportasi, pendidikan, kesehatan, pemasaran dan produksi, air bersih, serta sanitasi.
Seluruh kabupaten yang mendapatkan dana hibah tersebut, lanjutnya, berada di 9 provinsi. Sedangkan jumlah kecamatan yang memperoleh hibah mencapai 237 kecamatan.
Sementara itu, Dharmansyah, Bupati Bangka Belitung, menuturkan kabupatennya siap dikembangkan sebagai KSK. Menurut dia, program ini bisa meningkatkan kegiatan ekonomi lokal berbasis komoditas yang menjadi mata pencaharian masyarakat.
“Ada lima aspek yang dapat dikembangkan di tempat kami. Yaitu pengembangan komoditas unggulan, pemberdayaan pelaku usaha komoditas, infrastruktur atau sarana dan prasarana, permodalan, dan penguatan kelembagaan,” ungkapDharmansyah.
Asal tahu saja, beragam produk unggulan yang dihasilkan KSK akan dipamerkan dalam Ekspo Kawasan Strategis Kabupaten 2012 mulai Selasa (18/12/2012) ini hingga besok, Rabu (19/12/2012).
Melalui program Regional Infrastructur for Social and Economic Development (RISE) dengan tujuan pengentasan kemiskinan, Direktorat Cipta Karya telah membangun enam sekor infrastruktur desa yakni transportasi, pendidikan, kesehatan, pemasaran dan produksi, air bersih, dan sanitasi. Pinjaman JICA sebesar Rp1,6 triliun itu menjadi utang negara yanng dibayar oleh pemerintah pusat.
"Dana hibah ini adalah pinjaman dari pemerintah Jepang melalui JICA. Pemilihan lokasi berdasarkan lanjutan dari Program Pembangunan Pedesaan di bawah naungan Kemenko Kesra," kata Budi Yuwono, Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, pada acara pembukan Ekspo Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) 2012 di Kementerian Pekerjaan Umum Jakarta, Selasa (18/12/2012).
Menurut dia, program KSK ini berlangsung di 34 Kabupaten yang ada di 9 provinsi yakni Sumatra Utara, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan Nusa Tenggara Barat. "Wilayah-wilayah dalam kelompok KSK ini diharapkan bisa menjadi ujung tombak pengembangan ekonomi lokal," jelas dia.
Budi menambahkan masing-masing kabupaten KSK akan memperoleh dana dukungan dari pusat sebesar Rp2 miliar. Sedangkan untuk masing-masing kecamatan akan memperoleh dana sebesar Rp1,5 miliar.
Arifin Rudiyanto, Direktur Pengembangan Wilayah Bappenas memperkuat pemaparan Budi. Menurut Arifin, tujuan pemberian hibah ini adalah mengupayakan pengentasan kemiskinan, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Arifin menjelaskan, dana yang dihibahkan itu dipakai untuk membangun enam sektor infrastruktur desa yaitu transportasi, pendidikan, kesehatan, pemasaran dan produksi, air bersih, serta sanitasi.
Seluruh kabupaten yang mendapatkan dana hibah tersebut, lanjutnya, berada di 9 provinsi. Sedangkan jumlah kecamatan yang memperoleh hibah mencapai 237 kecamatan.
Sementara itu, Dharmansyah, Bupati Bangka Belitung, menuturkan kabupatennya siap dikembangkan sebagai KSK. Menurut dia, program ini bisa meningkatkan kegiatan ekonomi lokal berbasis komoditas yang menjadi mata pencaharian masyarakat.
“Ada lima aspek yang dapat dikembangkan di tempat kami. Yaitu pengembangan komoditas unggulan, pemberdayaan pelaku usaha komoditas, infrastruktur atau sarana dan prasarana, permodalan, dan penguatan kelembagaan,” ungkapDharmansyah.
Asal tahu saja, beragam produk unggulan yang dihasilkan KSK akan dipamerkan dalam Ekspo Kawasan Strategis Kabupaten 2012 mulai Selasa (18/12/2012) ini hingga besok, Rabu (19/12/2012).
Rekomendasi Untuk Anda
Pusat Jangan Intervensi Penggunaan APBD
INILAH.COM, Jakarta - Rencana Kementerian Keuangan melalui
Dirjen Perimbangan Keuangan akan mematok APBD buat belanja pegawai 50%
dinilai sarat intervensi.
Menurut Anggota Komite Ekonomi Nasional (KEN), Purbaya Yudhi Sadewa, pembatasan belanja modal pegawai 50% dari APBD sudah jauh dari semangat otonomi daerah.
"Pusat nggak bisa mencampuri daerah, karena itu mengurangi semangat otonomi daerah," katanya kepada INILAH.COM di Jakarta, Sabtu (22/12/2012).
Pembatasan ini, tambah Purbaya, merupakan intervensi pusat kepada daerah. Padahal di daerah ada DPRD yang turut terlibat dengan Pemda setempat mengenai alokasi belanja pegawai dari APBD.
"Pusat nggak boleh sembarangan melakukan pembatasan, karena itu sudah kebijakan daerah masing-masing," terang Purbaya.
Malahan Purbaya menginginkan daerah didorong untuk mengoptimalkan UU otonomi daerah. Pembatasan bukan solusi pembangunan daerah.
Sebelumnya Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Marwanto Harjowiryono meminta pemerintah daerah menekan belanja modal pegawai sampai 50%. karena dari 524 daerah sekitar 80% masih menggunakan APBD untuk belanja pegawai. [hid]
Menurut Anggota Komite Ekonomi Nasional (KEN), Purbaya Yudhi Sadewa, pembatasan belanja modal pegawai 50% dari APBD sudah jauh dari semangat otonomi daerah.
"Pusat nggak bisa mencampuri daerah, karena itu mengurangi semangat otonomi daerah," katanya kepada INILAH.COM di Jakarta, Sabtu (22/12/2012).
Pembatasan ini, tambah Purbaya, merupakan intervensi pusat kepada daerah. Padahal di daerah ada DPRD yang turut terlibat dengan Pemda setempat mengenai alokasi belanja pegawai dari APBD.
"Pusat nggak boleh sembarangan melakukan pembatasan, karena itu sudah kebijakan daerah masing-masing," terang Purbaya.
Malahan Purbaya menginginkan daerah didorong untuk mengoptimalkan UU otonomi daerah. Pembatasan bukan solusi pembangunan daerah.
Sebelumnya Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Marwanto Harjowiryono meminta pemerintah daerah menekan belanja modal pegawai sampai 50%. karena dari 524 daerah sekitar 80% masih menggunakan APBD untuk belanja pegawai. [hid]
Kamis, 20 Desember 2012
KY Apresiasi MA yang Persilakan Polisi Lakukan Penggeledahan
Septiana Ledysia - detikNews
Jakarta - Komisi Yudisial (KY) apresiasi sikap Mahkmah Agung (MA) yang mempersilakan Polisi menggeledah Institusinya untuk mengusut kasus skandal vonis mati. KY juga merasa sikap MA sangat responsif dalam mengusut tuntas kasus yang melibatkan Mantan Hakim Agung Yamani.
"KY memberikan apresiasi atas sikap MA yang sangat responsif dan terbuka dengan mempersilahkan Polri untuk menggeledah gedung MA apabila dibutuhkan dalam mengusut dugaan tindak pidana dalam kasus pak Yamani," kata Jubir KY, Asep Rahmat Fajar kepada detikcom, Rabu (19/12/2012)
Selain memberikan apresiasi, Asep mengatakan KY juga ingin bahwa nantinya pihak kepolisian dapat ikut membantu menyelesaikan kasus ini sampai tuntas. "Dengan adanya sikap MA tersebut, tentunya KY berharap polisi dapat menindaklanjutinya, sehingga segala hal yang terkait dalam kasus ini dapat diselesaikan secara tuntas," ujarnya.
Seperti yang diketahui, Komisi Yudisial (KY) telah melaporkan hasil sidang pengadilan etik hakim agung Ahmad Yamani ke Mabes Polri. Apabila diperlukan, Mahkamah Agung (MA) siap digeledah polisi guna mencari petunjuk adanya pemalsuan pembatalan vonis mati gembong narkoba Hengky Gunawan.
"Saya katakan bersedia saja," kata juru bicara MA Djoko Sarwoko kepada wartawan usai acara seminar tentang narkotika di Hotel Sari Pan Pacific, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Rabu (19/12/2012).
Namun Djoko mempersilakan polisi menggeledah seluruh gedung MA dengan syarat yaitu melalui prosedur hukum dan aturan yang ada.
"Asalkan prosedur yang jelas, seperti surat dari pengadilan dan izin yang jelas (maka silakan) karena ini proses hukum. Tapi saya bersedia kok," ungkap Djoko.
Jakarta - Komisi Yudisial (KY) apresiasi sikap Mahkmah Agung (MA) yang mempersilakan Polisi menggeledah Institusinya untuk mengusut kasus skandal vonis mati. KY juga merasa sikap MA sangat responsif dalam mengusut tuntas kasus yang melibatkan Mantan Hakim Agung Yamani.
"KY memberikan apresiasi atas sikap MA yang sangat responsif dan terbuka dengan mempersilahkan Polri untuk menggeledah gedung MA apabila dibutuhkan dalam mengusut dugaan tindak pidana dalam kasus pak Yamani," kata Jubir KY, Asep Rahmat Fajar kepada detikcom, Rabu (19/12/2012)
Selain memberikan apresiasi, Asep mengatakan KY juga ingin bahwa nantinya pihak kepolisian dapat ikut membantu menyelesaikan kasus ini sampai tuntas. "Dengan adanya sikap MA tersebut, tentunya KY berharap polisi dapat menindaklanjutinya, sehingga segala hal yang terkait dalam kasus ini dapat diselesaikan secara tuntas," ujarnya.
Seperti yang diketahui, Komisi Yudisial (KY) telah melaporkan hasil sidang pengadilan etik hakim agung Ahmad Yamani ke Mabes Polri. Apabila diperlukan, Mahkamah Agung (MA) siap digeledah polisi guna mencari petunjuk adanya pemalsuan pembatalan vonis mati gembong narkoba Hengky Gunawan.
"Saya katakan bersedia saja," kata juru bicara MA Djoko Sarwoko kepada wartawan usai acara seminar tentang narkotika di Hotel Sari Pan Pacific, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Rabu (19/12/2012).
Namun Djoko mempersilakan polisi menggeledah seluruh gedung MA dengan syarat yaitu melalui prosedur hukum dan aturan yang ada.
"Asalkan prosedur yang jelas, seperti surat dari pengadilan dan izin yang jelas (maka silakan) karena ini proses hukum. Tapi saya bersedia kok," ungkap Djoko.
Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo Minta Perwira AD Berjiwa Miltan
TRIBUNNEWS.COM - Kasad Jenderal TNI Pramono Edhie
Wibowo melantik 442 perwira muda pada Upacara Prasetya Perwira Diktupa
TNI AD Gelombang-II Tahun 2012 dengan Komandan Upacara Kolonel Inf
Edison,SE, MM yang saat ini menjabat sebagai Komandan Resimen Siswa.
Upacara Prasetya dilaksanakan di lapangan Wiradhika Secapaad, Rabu
(19/12/2012). Demikian rilis yang dikirim ke redaksi Tribunnews.com.
Dalam amanatnya Kasad mengatakan penyumpahan perwira pada menandakan peralihan golongan kepangkatan dari bintara menjadi perwira, setelah melalui proses yang panjang dan berat. Momentum ini, kata Kasad merupakan langkah awal bagi para perwira dalam mengemban pengabdian sebagai Perwira TNI Angkatan Darat ke depan.
Kepada perwira muda Kasad mengingatkan, setiap perwira adalah pemimpin yang mampu memberikan warna dan memiliki peran yang menentukan dalam memberdayakan potensi satuan guna melaksanakan tugas pokok satuan secara optimal.
“Tunjukkan jati diri kalian sebagai Perwira TNI Angkatan Darat yang militan dan pantas menjadi panutan serta memiliki keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif baik aspek mental kepribadian, intelektual maupun kesamaptaan jasmani. Jadikan dirimu sebagai penggerak, motivator dan bagian dari solusi terhadap permasalahan satuanmu, bukan sebaliknya menjadi beban satuan”, tegas Kasad.
Kasad berpesan kepada perwira muda yang baru saja dilantik untuk selalu mengembangkan dan meningkatkan terus pengetahuan, wawasan, dan keterampilan yang diperoleh melalui budaya belajar, berlatih dan bekerja keras, sehingga dapat menampilkan performa terbaik serta mampu menyelesaikan setiap tugas dengan optimal. ”Sebagai perwira, kalian harus mampu menjadi contoh tauladan bagi anggota, satuan maupun lingkungan di manapun kalian bertugas. Tempatkan tugas di atas segala-galanya, karena tugas merupakan kehormatan, kepercayaan dan kebanggaan sehingga kalian mampu memberikan energi positif bagi pelaksanaan tugas pokok satuan”, pesan Kasad.
Prasetya Perwira Diktupa TNI AD Gelombang-II ini merupakan kelanjutan Gelombang-I dari program Diktukpa TNI AD TA. 2012 yang sebelumnya telah dilantik oleh Kasad sejumlah 557 perwira muda.
Dalam amanatnya Kasad mengatakan penyumpahan perwira pada menandakan peralihan golongan kepangkatan dari bintara menjadi perwira, setelah melalui proses yang panjang dan berat. Momentum ini, kata Kasad merupakan langkah awal bagi para perwira dalam mengemban pengabdian sebagai Perwira TNI Angkatan Darat ke depan.
Kepada perwira muda Kasad mengingatkan, setiap perwira adalah pemimpin yang mampu memberikan warna dan memiliki peran yang menentukan dalam memberdayakan potensi satuan guna melaksanakan tugas pokok satuan secara optimal.
“Tunjukkan jati diri kalian sebagai Perwira TNI Angkatan Darat yang militan dan pantas menjadi panutan serta memiliki keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif baik aspek mental kepribadian, intelektual maupun kesamaptaan jasmani. Jadikan dirimu sebagai penggerak, motivator dan bagian dari solusi terhadap permasalahan satuanmu, bukan sebaliknya menjadi beban satuan”, tegas Kasad.
Kasad berpesan kepada perwira muda yang baru saja dilantik untuk selalu mengembangkan dan meningkatkan terus pengetahuan, wawasan, dan keterampilan yang diperoleh melalui budaya belajar, berlatih dan bekerja keras, sehingga dapat menampilkan performa terbaik serta mampu menyelesaikan setiap tugas dengan optimal. ”Sebagai perwira, kalian harus mampu menjadi contoh tauladan bagi anggota, satuan maupun lingkungan di manapun kalian bertugas. Tempatkan tugas di atas segala-galanya, karena tugas merupakan kehormatan, kepercayaan dan kebanggaan sehingga kalian mampu memberikan energi positif bagi pelaksanaan tugas pokok satuan”, pesan Kasad.
Prasetya Perwira Diktupa TNI AD Gelombang-II ini merupakan kelanjutan Gelombang-I dari program Diktukpa TNI AD TA. 2012 yang sebelumnya telah dilantik oleh Kasad sejumlah 557 perwira muda.
PNS Indonesia Dinilai Belum Sejahtera
Jpnn
JAKARTA – Dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2012 yang mencapai Rp1.418,5 trilun, 35 persen diantaranya habis untuk biaya belanja pegawai. Namun besarnya persentase yang ada, belum juga mensejahterakan sebagian besar Pegawai Negeri Sipil (PNS).
“Sekitar 30-35 persen anggaran kita, itu habis untuk belanja pegawai. Tapi gaji bagi sebagian besar PNS, belum layak memenuhi kebutuhan yang ada,” ujar Deputi Sumber Daya Manusia (SDM) bidang Aparatur, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN R&B), Ramli Naibaho.
Menghadapi kondisi ini, KemenPAN menurutnya, terus berupaya meningkatkan kesejahteraan para pegawai. Diantaranya mengusulkan kenaikan gaji.
“Namun usulan sepertinya masih sangat sulit. Karena persentasenya sudah cukup tinggi,” katanya di hadapan ratusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah dari seluruh Indonesia, yang hadir mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan CPNS dari Tenaga Honorer, di Jakarta, Rabu (19/12).
Untuk itu KemenPAN mencoba melahirkan sebuah kebijakan lain. Caranya dengan menekan dan mengefisienkan jumlah pegawai yang ada. Namun rencana tidak akan berhasil, kalau daerah tidak berperan serta secara nyata.
Sebagai contoh, Ramli memastikan di 2013, Pemda diharapkan menerapkan kebijakan pegawai tidak lagi ditempatkan dengan istilah pos tenaga umum atau tenaga tehnis, maupun administrasi lain. Tapi menempatkannya dengan jabatan yang lebih spesifik.
“Untuk ke depan (KemenPAN mengusulkan) ada 525 jabatan fungsionaris umum. Ini membutuhkan masukan dari daerah, agar jangan sampai jabatan yang dibutuhkan daerah, tidak termasuk di dalamnya. Kalau nanti sudah ditetapkan KemenPAN, tidak boleh ada lagi jabatan di luar itu,” katanya.
Selain itu, ia juga mengharapkan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) segera melaporkan jumlah PNS yang akan memasuki masa pensiun dan berapa tenaga PNS yang dibutuhkan.
“Soal jumlah juga harus memerhatikan belanja pegawai yang digunakan dalam APBD. Untuk pusat mungkin memerhatikan Daftar Isian Anggaran (DIPA) yang dikelola. Secara makro harus bisa bandingkan berapa jumlah penduduk di suatu daerah dengan jumlah kebutuhan PNS,” katanya.(gir/jpnn)
JAKARTA – Dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2012 yang mencapai Rp1.418,5 trilun, 35 persen diantaranya habis untuk biaya belanja pegawai. Namun besarnya persentase yang ada, belum juga mensejahterakan sebagian besar Pegawai Negeri Sipil (PNS).
“Sekitar 30-35 persen anggaran kita, itu habis untuk belanja pegawai. Tapi gaji bagi sebagian besar PNS, belum layak memenuhi kebutuhan yang ada,” ujar Deputi Sumber Daya Manusia (SDM) bidang Aparatur, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN R&B), Ramli Naibaho.
Menghadapi kondisi ini, KemenPAN menurutnya, terus berupaya meningkatkan kesejahteraan para pegawai. Diantaranya mengusulkan kenaikan gaji.
“Namun usulan sepertinya masih sangat sulit. Karena persentasenya sudah cukup tinggi,” katanya di hadapan ratusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah dari seluruh Indonesia, yang hadir mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan CPNS dari Tenaga Honorer, di Jakarta, Rabu (19/12).
Untuk itu KemenPAN mencoba melahirkan sebuah kebijakan lain. Caranya dengan menekan dan mengefisienkan jumlah pegawai yang ada. Namun rencana tidak akan berhasil, kalau daerah tidak berperan serta secara nyata.
Sebagai contoh, Ramli memastikan di 2013, Pemda diharapkan menerapkan kebijakan pegawai tidak lagi ditempatkan dengan istilah pos tenaga umum atau tenaga tehnis, maupun administrasi lain. Tapi menempatkannya dengan jabatan yang lebih spesifik.
“Untuk ke depan (KemenPAN mengusulkan) ada 525 jabatan fungsionaris umum. Ini membutuhkan masukan dari daerah, agar jangan sampai jabatan yang dibutuhkan daerah, tidak termasuk di dalamnya. Kalau nanti sudah ditetapkan KemenPAN, tidak boleh ada lagi jabatan di luar itu,” katanya.
Selain itu, ia juga mengharapkan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) segera melaporkan jumlah PNS yang akan memasuki masa pensiun dan berapa tenaga PNS yang dibutuhkan.
“Soal jumlah juga harus memerhatikan belanja pegawai yang digunakan dalam APBD. Untuk pusat mungkin memerhatikan Daftar Isian Anggaran (DIPA) yang dikelola. Secara makro harus bisa bandingkan berapa jumlah penduduk di suatu daerah dengan jumlah kebutuhan PNS,” katanya.(gir/jpnn)
Penerimaan CPNS 2013 Tetap Dibuka
Jpnn
JAKARTA--Meskipun
pemerintah belum memutuskan, apakah moratorium CPNS yang berakhir 31
Desember mendatang akan dilanjutkan atau tidak pada 2013, namun peluang
adanya seleksi tetap terbuka. Hal ini tersirat dari pernyataan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN&RB)
Azwar Abubakar, yang mengisyaratkan rekruitmen CPNS akan tetap
dilaksanakan tahun depan.
“Penerimaan pegawai berkisar antara 50 – 60 persen dari jumlah pegawai yang pensiun. Jadi kalau ada 120 ribu PNS yang pensiun setiap tahun, maka kuota yang disediakan hanya sekitar 60 ribu saja,” ujar politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini di Jakarta, Rabu (19/12).
Dia juga menekankan agar rekruitmen CPNS yang selama ini banyak diwarnai dengan KKN, segera ditinggalkan. Melalui analisa jabatan, sistim rekruitmen dan testing secara elektronik merupakan upaya menghilangkan praktik-praktik KKN. Selama ini para pelaku KKN seperti dininabobokkan dengan iming-iming sejumlah uang yang diterimanya, tanpa berpikir telah merusak mental anak bangsa.
"Anak-anak tidak percaya lagi dengan ujian, tidak percaya dengan testing. Mereka berprinsip bahwa untuk jadi PNS bisa menitip kepada saudaranya," ujarnya.
Bukan saja dalam penerimaan CPNS lewat jalur umum, tetapi juga honorer, yang telah cukup lama menyandera manajemen kepegawaian. Adanya tenaga honorer tertinggal atau tercecer, menurut Azwar, merupakan bukti telah terjadi praktik KKN.
“Saya minta kepada Pemda untuk mengalokasikan anggaran pendidikan pegawai, setidaknya 12 hari dalam setahun,” tambahnya. Namun, diingatkannya agar Pemda juga memangkas anggaran pegawai menjadi sekitar 40 persen dari APBD. (Esy/jpnn)
“Penerimaan pegawai berkisar antara 50 – 60 persen dari jumlah pegawai yang pensiun. Jadi kalau ada 120 ribu PNS yang pensiun setiap tahun, maka kuota yang disediakan hanya sekitar 60 ribu saja,” ujar politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini di Jakarta, Rabu (19/12).
Dia juga menekankan agar rekruitmen CPNS yang selama ini banyak diwarnai dengan KKN, segera ditinggalkan. Melalui analisa jabatan, sistim rekruitmen dan testing secara elektronik merupakan upaya menghilangkan praktik-praktik KKN. Selama ini para pelaku KKN seperti dininabobokkan dengan iming-iming sejumlah uang yang diterimanya, tanpa berpikir telah merusak mental anak bangsa.
"Anak-anak tidak percaya lagi dengan ujian, tidak percaya dengan testing. Mereka berprinsip bahwa untuk jadi PNS bisa menitip kepada saudaranya," ujarnya.
Bukan saja dalam penerimaan CPNS lewat jalur umum, tetapi juga honorer, yang telah cukup lama menyandera manajemen kepegawaian. Adanya tenaga honorer tertinggal atau tercecer, menurut Azwar, merupakan bukti telah terjadi praktik KKN.
“Saya minta kepada Pemda untuk mengalokasikan anggaran pendidikan pegawai, setidaknya 12 hari dalam setahun,” tambahnya. Namun, diingatkannya agar Pemda juga memangkas anggaran pegawai menjadi sekitar 40 persen dari APBD. (Esy/jpnn)
Jokowi: Plat Ganjil Genap Berlaku, Maka 3 in 1 Hilang
Liputan6.com, Jakarta : Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta akan menetapkan kebijakan pembatasan plat nomor
ganjil-genap pada Maret 2013 mendatang. Gubernur DKI Jakarta
Jokowi menyatakan, hingga saat ini, kebijakan yang bertujuan untuk
mengurai kemacetan ini masih dalam tahap proses perencanaan.
"Ya, masih dalam proses, ini kan kita berhitung lagi untuk masalah
ganjil-genap itu. Harus ada kajian dong. Kajian ekonominya seperti apa,
kajian sosialnya seperti apa. Semuanya harus dihitung. Tidak hanya
pras-pres-pras-pres," cetus pria bernama lengkap Joko Widodo ini di
Balai Kota DKI Jakarta, Senin (10/12/2012).Jokowi menegaskan, dengan diberlakukannya pembatasan plat nomor ganjil-genap ini, maka peraturan 3 in 1 otomatis akan menghilang. "Sekarang kan sudah ada 3 in 1. Tapi kalau 3 in 1 seperti sekarang, apalah artinya. Kalau genap-ganjil sudah jalan, 3 in 1 akan hilang," ucap Jokowi.
Menurut mantan Walikota Surakarta ini, Pemprov DKI siap menerima masukan dan pendapat dari masyarakat terkait kebijakan ini. "Kita ini kan baru melemparkan (rencana pembatasan) ke masyarakat. Nanti masukannya seperti apa. Ada keinginan-keinginan seperti apa," tambah pria 51 tahun tersebut.
Gubernur lulusan Universitas Gadjah Mada ini menekankan, semua perencanaan ini harus dipersiapkan secara matang, baik dari segi ekonomi dan pelaksanaannya.
"Yang paling penting, hitungan ekonomi itu harus dikalkulasi. Berapa hemat BBM setiap hari, jutaan loh itu, jutaan liter itu nanti. Kajian-kajian sosial politiknya seperti apa, kalau terjadi penolakan, itu dihitung," tutur Jokowi. (Riz)
Jokowi Mentahkan Info Ganjil - Genap di Media Sosial
OTOSIA.COM - Beberapa hari lalu sempat beredar
informasi mengenai penjelasan pemberlakuan sistem pengaturan ganjil -
genap di DKI Jakarta melalui media sosial. Namun, informasi berjudul
'Info Perda' yang disebut berlaku mulai Januari 2013 ini dibantah oleh
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi.
"Enggak, siapa yang bilang. Maret saja belum tentu. Ini masih
panjang, masih dalam kajian, termasuk kajian secara politik. Jadi mesti
dihitung dan sebagainya," ujar Jokowi kepada sejumlah wartawan.Bantahan ini juga termasuk pada pemberlakukan sistem bahwa mobil berpelat genap hanya untuk Selasa, Kamis, dan Sabtu. Sementara pada pembicaraan dengan sejumlah pihak terkait, disebutkan bahwa aturan ganjil - genap tidak menyertakan hari Sabtu dan Minggu.
Informasi yang kemudian dibantah itu juga memaparkan jalur sistem ganjil genap DKI Jakarta di jalur-jalur padat yang sekiranya akan dilalui Transjakarta, antara lain koridor 3-in-1 sepanjang Blok M hingga Kota dan Jalan Gatot Subroto ditambah Jalan Rasuna Said, serta
Jalur dalam infor itu mencakup juga yang membentang ke timur hingga Cempaka Putih, mulai Jalan Medan Merdeka Selatan dan Jalan Jendral Suprapto serta di sebelah barat; serta dua jalur bujur yang membelah Jakarta dari utara ke selatan: Jalan Gunung Sahari, Kramat Raya, Salemba, Jatinegara, hingga ke Cawang; serta Jalur Cideng, Mas Mansyur, yang melintasi Tanah Abang, lanjut ke Jalan Prof Dr Satrio.
Dewi: Inefisiensi APBN belanja pegawai Rp320 triliun
Semarang (ANTARA
News) - Duta Universitas Indonesia untuk Reformasi Birokrasi, Doktor
Dewi Aryani, mengungkapkan telah terjadi inefisiensi Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (APBN) 2012, khusus pada pos belanja pegawai sekitar
Rp320 triliun.
Dewi yang juga anggota Komisi VII (Bidang Energi) DPR RI mengemukakan hal itu kepada ANTARA di Semarang, Rabu, usai tampil sebagai narasumber pada dialog bertajuk "Solusi Tepat Subsidi BBM" di Mangunsarkoro, Menteng, Jakarta Pusat.
"Jadi, ada inefisiensi 80 persen atau setara Rp320 triliun dalam APBN kita," kata Dewi merespons pernyataan Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamen PAN-RB) Eko Prasojo bahwa hanya 20 persen aparat birokrasi yang bekerja.
Dewi juga menyoroti pemborosan pada pos belanja modal. "Jika kita anggap inefisiensi belanja modal sebesar 15 persen saja (bisa saja lebih), itu setara dengan penghematan APBN kita sebesar kira-kira Rp150 triliun," kata wakil rakyat asal Daerah Pemilihan Jawa Tengah IX (Brebes, Kota/Kabupaten Tegal) itu.
Dari sisi penerimaan, lanjut Dewi, hanya 32,7 persen wajib pajak (WP) badan dan 54,7 persen WP perorangan yang taat membayar pajak. Jika rasio pajak bisa ditingkatkan pada angka 15 persen saja, APBN akan mendapat penerimaan sekitar Rp1.400 triliun dari pajak.
"Kemudian, jika ditambah penerimaan nonpajak, penerimaan dalam APBN akan menjadi Rp1.800 triliun. Negara jelas tidak akan mengalami defisit," katanya menandaskan.
Yang menjadi masalah, menurut Dewi, Pemerintah lebih senang "business as usual" (bisnis seperti biasa). Tidak mau berupaya lebih rasional dan terukur. Reformasi birokrasi juga berjalan lamban. Bahkan, data pada tahun 2011 ada sisa anggaran lebih hampir Rp100 triliun.
Pemerintah, lanjut Dewi, harusnya menempatkan sektor energi sebagai "leading sector" (sektor utama) yang menjadi pijakan penentu, sektor paling strategis untuk mengarahkan berbagai kebijakan yang lainnya, di antaranya transportasi dan industri.
Salah satu contoh yang tidak dilakukan serius pemerintah adalah pengembangan dan produksi massal "Green Vehicle".
"Ini bisa menekan laju penjualan kendaraan berbasis bahan bakar minyak. Pertumbuhan penjualan kendaraan bermotor hanya akan menguntungkan agen tunggal pemegang merek (ATPM) dan produsen saja," ujarnya.
Di lain pihak, dia mengatakan bahwa pembenahan fasilitas transportasi umum yang manusiawi juga berjalan lamban. Kedua hal mendasar itu mengakibatkan masyarakat tidak punya alternatif dalam berkendaraan. Dan, ujung-ujungnya Pemerintah menyalahkan rakyat boros.
Dewi yang juga Ketua Pengurus Harian Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama itu lantas mempertanyakan, "Dengan berbagai fakta tersebut, lalu pertanyaannya pencabutan subsidi untuk siapa?"
Dewi yang juga anggota Komisi VII (Bidang Energi) DPR RI mengemukakan hal itu kepada ANTARA di Semarang, Rabu, usai tampil sebagai narasumber pada dialog bertajuk "Solusi Tepat Subsidi BBM" di Mangunsarkoro, Menteng, Jakarta Pusat.
"Jadi, ada inefisiensi 80 persen atau setara Rp320 triliun dalam APBN kita," kata Dewi merespons pernyataan Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamen PAN-RB) Eko Prasojo bahwa hanya 20 persen aparat birokrasi yang bekerja.
Dewi juga menyoroti pemborosan pada pos belanja modal. "Jika kita anggap inefisiensi belanja modal sebesar 15 persen saja (bisa saja lebih), itu setara dengan penghematan APBN kita sebesar kira-kira Rp150 triliun," kata wakil rakyat asal Daerah Pemilihan Jawa Tengah IX (Brebes, Kota/Kabupaten Tegal) itu.
Dari sisi penerimaan, lanjut Dewi, hanya 32,7 persen wajib pajak (WP) badan dan 54,7 persen WP perorangan yang taat membayar pajak. Jika rasio pajak bisa ditingkatkan pada angka 15 persen saja, APBN akan mendapat penerimaan sekitar Rp1.400 triliun dari pajak.
"Kemudian, jika ditambah penerimaan nonpajak, penerimaan dalam APBN akan menjadi Rp1.800 triliun. Negara jelas tidak akan mengalami defisit," katanya menandaskan.
Yang menjadi masalah, menurut Dewi, Pemerintah lebih senang "business as usual" (bisnis seperti biasa). Tidak mau berupaya lebih rasional dan terukur. Reformasi birokrasi juga berjalan lamban. Bahkan, data pada tahun 2011 ada sisa anggaran lebih hampir Rp100 triliun.
Pemerintah, lanjut Dewi, harusnya menempatkan sektor energi sebagai "leading sector" (sektor utama) yang menjadi pijakan penentu, sektor paling strategis untuk mengarahkan berbagai kebijakan yang lainnya, di antaranya transportasi dan industri.
Salah satu contoh yang tidak dilakukan serius pemerintah adalah pengembangan dan produksi massal "Green Vehicle".
"Ini bisa menekan laju penjualan kendaraan berbasis bahan bakar minyak. Pertumbuhan penjualan kendaraan bermotor hanya akan menguntungkan agen tunggal pemegang merek (ATPM) dan produsen saja," ujarnya.
Di lain pihak, dia mengatakan bahwa pembenahan fasilitas transportasi umum yang manusiawi juga berjalan lamban. Kedua hal mendasar itu mengakibatkan masyarakat tidak punya alternatif dalam berkendaraan. Dan, ujung-ujungnya Pemerintah menyalahkan rakyat boros.
Dewi yang juga Ketua Pengurus Harian Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama itu lantas mempertanyakan, "Dengan berbagai fakta tersebut, lalu pertanyaannya pencabutan subsidi untuk siapa?"
Langganan:
Postingan (Atom)