INILAH.COM, Jakarta - Entah ini namanya aji mumpung atau bukan yang pasti, menjelang perubahan APBN, banyak kementrian dan lembaga yang meminta tambahan anggaran. Jumlahnya mencapai Rp50 triliun.
Membanjirnya permohonan anggaran itu dikemukakan Dirjen Anggaran Kementrian Keuangan Herry Purnomo. Menurut dia, banyak kementrian dan lembaga yang meminta tambahan dana. “Kalau ditambah dengan permintaan subsidi PLN, jumlahnya mendekati Rp 50 triliun.”
Seperti biasa, para pemohon itu mengajukan alasan bahwa tambahan anggaran yang mereka minta akan dipergunakan untuk kepentingan-kepentingan yang berskala prioritas. Misalnya penyediaan beras untuk rakyat miskin (raskin) yang jumlahnya berkisar Rp2-2,5 triliun.
Kemudian ada Kementrian Perindustrian yang meminta tambahan Rp1,24 triliun, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) sebesar Rp500 miliar dan Badan Pusat Statistik (BPS) Rp550 miliar.
Yang menjadi pertanyaan, kenapa kementraan dan lembaga itu tiba-tiba kekurangan dana? Apakah mereka tidak membuat perencanaan yang matang di kala APBN akan disususn? Atau ini aji mumpung? Wallahualam.
Yang pasti, pemerintah tampaknya akan berhati-hati dalam menyikapi permintaan-permintaan tersebut. Apalagi, pagi-pagi, Menteri Keuangan Agus Martowardojo telah memperingatkan bahwa defisit anggaran tahun ini akan membengkak hingga di atas 2%. Sementara UU APBN telah menetapkan defisit nasional maksimal hanya 3%. [mdr]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar