Hery Winarno - detikNews
Jakarta - Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR Wa Ode Nurhayati mengaku sering mendapatkan keluhan dari perwakilan pemerintah daerah. Para perwakilan daerah yang berada di pusat kerap dipusingkan dengan ulah oknum anggota Banggar yang kerap meminta jatah dana daerah.
"Saya sering mendapat curhatan kalau mereka sering dimintai jatah oleh oknum Banggar," ujar Nurhayati saat dihubungi wartawan, Rabu (1/6/2011).
Menurutnya, dari penuturan para perwakilan daerah tersebut, kutipan atau fee yang diminta para oknum Banggar tersebut bervariasi. Fee biasanya didasarkan pada berapa besarnya dana untuk daerah itu. Biasa sekitar Rp 200 juta sampai Rp 500 juta.
"Ya kisarannya sekitar segitu (Rp 200- Rp 500 juta)," terangnya.
Anggota Komisi VII ini mengaku dirinya belum pernah menemukan praktek kutipan tersebut secara langsung. Tetapi dari curhatan beberapa perwakilan daerah kepada dirinya, ulah anggota Banggar yang kerap meminta fee cukup menyulitkan Pemda.
"Di sisi lain mereka butuh dana itu untuk membangun daerahnya, tapi kalau mau dapat mereka harus ngasih fee. Mereka kerap mengeluhkan ini sama saya," terangnya.
Menurut Nurhayati saat ini ada 120 daerah tingkat Kaupaten atau Kota dan Provinsi yang tidak mendapatkan Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID). Selain itu ada daerah yang mestinya dapat dana Rp 40 miliar dari pusat diturunkan menjadi Rp 10 miliar.
"Ini yang membuat laporan BPK menyebutkan Disclaimer atas DPID. Banyak masalah yang terjadi di DPID," terangnya.
Atas tudingannya ini, Nurhayati pun mengaku tidak takut namanya akan dipanggil Badan Kehormatan DPR. Namun ia meminta urusan ini tidak kemudian membuat dirinya secara personal yang diserang.
"Sekarang ini justru personal saya yang diserang, bukan subtansi mengenai apa yang saya sampaikan ke media. Tapi kalau pribadi saya yang diserang, ya sudah saya juga akan buka semua data-data yang tahu soal Banggar," imbuhnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar