Ramadhian Fadillah - detikNews
Jakarta - Presiden SBY menilai petani dan nelayan sebaiknya tidak terlibat politik praktis. Hal ini dinilai sebagai kritik SBY pada partai-partai oposisi yang menggarap massa dari kaum petani dan nelayan.
"Ini bentuk sikap politik ketika petani dan nelayan cenderung lebih dekat dengan Gerindra dan PDIP yang menyasar wong cilik," ujar pengamat politik Charta Politika, Yunarto Wijaya, kepada detikcom, Rabu (22/6/2011).
Menurut Yunarto, jika SBY serius dengan ucapan itu, seharusnya dia konsisten. Jangan ada elit Partai Demokrat yang menggarap petani atau duduk di kepengurusan organisasi.
"Seperti Jafar Hafsah yang menjabat di HKTI," terang dia.
Jafar Hafsah adalah Ketua Fraksi Partai Demokrat. Di Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Jafar menjabat sebagai Ketua Badan Pertimbangan Organisasi.
Yunarto menjelaskan petani dan nelayan pun memiliki hak politik. Mereka pun berhak memilih atau dipilih.
Seperti diberitakan, Presiden SBY menyatakan ketidaksukaannya para petani dan nelayan yang terjun di dunia politik praktis. Menurutnya, sebaiknya petani dan nelayan tidak berpolitik praktis.
"Saya senang dengan KTNA (Kontak Tani Nelayan Andalan). Setelah saya bersahabat dengan Pak Winarno (ketua KTNA-red), tidak saya dengar KTNA masuk dalam politik praktis," kata Presiden saat melakukan video conference di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta, Rabu (22/6/2011).
Presiden mengatakan, jika para petani dan nelayan dikait-kaitkan dan digiring untuk masuk dalam politik praktis, akan sangat mengganggu. "Kalau petani dikotak-kotakkan ke politik sana, politik sini, partai A partai B, menurut saya kok malah mengganggu," tegas SBY.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar