VIVAnews - Wakil Ketua Indonesia Corruption Watch (ICW), Adnan Topan Husodo mengatakan suap perizinan sebagai sumber berbagai konflik pertanahan di Indonesia. Termasuk pertikaian di Mesuji Sumatera Selatan dan Lampung.
"Dalam studi yang sudah kami lakukan, banyak sekali persoalan dalam konteks akuisisi lahan itu. Terutama karena proses perizinannya dipenuhi dengan skandal suap," kata Adnan di Denpasar, Bali, Rabu malam 21 Desember 2011.
Ketika suap menjadi pilihan mempercepat administrasi perizinan, kata dia, maka persyaratan-persyaratan untuk mendapat izin itu menjadi terabaikan. Menurut Adnan, mudahnya izin eksploitasi hutan dilatarbelakangi adanya skandal suap. "Kami tidak ingin ada satu eksploitasi lingkungan hidup kita yang begitu masif, praktik itu dilakukan dengan cara-cara yang koruptif," terangnya.
Indonesia, sambung dia, memiliki banyak Sumber Daya Alam, tapi kebanyakan tak dikelola sendiri. Dia berharap Indonesia menjadi tuan rumah dalam mengelola SDA.
Ia menekankan agar DPR bisa melakukan evaluasi terhadap mekanisme pemberian izin yang dilakukan oleh pemerintah. "Ini harus menjadi isu besar di DPR karena konflik tanah itu lahir dari sesuatu yang keliru. Dan sesuatu yang keliru itu karena pengusaha sudah punya izin yang sah, sementara izin itu diperoleh dengan cara-cara yang ilegal," tukas Adnan.
Adnan berharap pemerintah mengkaji ulang semua masalah yang berkaitan dengan perizinan perkebunan, terutama sawit. Dalam konteks yang lebih luas adalah pengalihan hutan jadi tanaman industri dan fokus pada bagaimana mereformasi standar, mekanisme, dan prosedur perizinan yang ada selama ini.
"Dalam studi yang sudah kami lakukan, banyak sekali persoalan dalam konteks akuisisi lahan itu. Terutama karena proses perizinannya dipenuhi dengan skandal suap," kata Adnan di Denpasar, Bali, Rabu malam 21 Desember 2011.
Ketika suap menjadi pilihan mempercepat administrasi perizinan, kata dia, maka persyaratan-persyaratan untuk mendapat izin itu menjadi terabaikan. Menurut Adnan, mudahnya izin eksploitasi hutan dilatarbelakangi adanya skandal suap. "Kami tidak ingin ada satu eksploitasi lingkungan hidup kita yang begitu masif, praktik itu dilakukan dengan cara-cara yang koruptif," terangnya.
Indonesia, sambung dia, memiliki banyak Sumber Daya Alam, tapi kebanyakan tak dikelola sendiri. Dia berharap Indonesia menjadi tuan rumah dalam mengelola SDA.
Ia menekankan agar DPR bisa melakukan evaluasi terhadap mekanisme pemberian izin yang dilakukan oleh pemerintah. "Ini harus menjadi isu besar di DPR karena konflik tanah itu lahir dari sesuatu yang keliru. Dan sesuatu yang keliru itu karena pengusaha sudah punya izin yang sah, sementara izin itu diperoleh dengan cara-cara yang ilegal," tukas Adnan.
Adnan berharap pemerintah mengkaji ulang semua masalah yang berkaitan dengan perizinan perkebunan, terutama sawit. Dalam konteks yang lebih luas adalah pengalihan hutan jadi tanaman industri dan fokus pada bagaimana mereformasi standar, mekanisme, dan prosedur perizinan yang ada selama ini.
"Karena tanpa keterlibatan masyarakat sekitar dalam memberikan izin sawit, potensi konflik akan terus terjadi. Di sinilah titik dari partisipasi kelompok masyarakat agar bisa menentukan jalan hidup mereka sendiri, tidak ditentukan oleh pemerintah, maka diakomodasi dalam perencanaan pengambilan keputusan dan investasi yang akan membawa dampak langsung kepada diri mereka," pungkas Adnan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar