Ari Saputra - detikNews
Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diminta menyampaikan permintaan maaf atas kasus eksekusi mati TKW Ruyati. Sebab, pemerintah dianggap tidak mampu melindungi warga negaranya di luar negeri.
"Kami menuntut Presiden SBY menyampaikan permintaan maaf mewakili negara dan pemerintah Indonesia atas kegagalannya melindungi dan memperjuangkan nasib Ruyati," kata Direktur Eksekutif Migrant Institute Adi Candra Utama dalam press release yang diterima detikcom, Senin (20/6/2011) malam.
Menurut Adi Candra, permintaan maaf tersebut menjadi penting lantaran beberapa hari sebelumnya SBY berjanji melindungi TKI dalam sidang ILO ke-100 pada 14 Juni lalu. Saat itu, SBY menyatakan mekanisme perlindungan pada tenaga kerja Indonesia (TKI) sudah berjalan.
"Sampai hari ini kita belum mendengar sepatah kata pun dari SBY sebagai presiden dan kepala merespon kasus Ruyati, buruh migran Indonesia yang beliau sanjung sebagai 'pahlawan devisa'. Sudah lupakah Pak SBY dengan isi pidatonya? " ucap Adi Candra.
Selain meminta maaf, Presiden SBY juga diminta mengevaluasi pejabat terkait. Bila hasilnya tidak berkompeten, pejabat tersebut harus dipecat. Hal itu guna memastikan tidak ada korban lain yang mengikuti jejak Ruyati.
"Berjanji bahwa selama sisa masa pemerintahannya tidak akan ada lagi “Ruyati-Ruyati”
berikutnya. Berjanji akan mengevaluasi seluruh pejabat yang berwenang dalam perlindungan buruh
migrant dan memecatnya jika terbukti tidak kompeten," tegasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar