INILAH.COM, Jakarta - Keputusan Badan Anggaran (Banggar) untuk menghentikan sementara pembahasan R-APBN 2012 dinilai menciderai rasa keadilan.
“Ini adalah sikap yang anti-demokrasi dan menciderai rasa keadilan masyarakat,” ujar Sekjen Benteng Kedaulatan (BK) Danial F Lolo, Jakarta, Sabtu (24/9/2011).
Banggar memutuskan untuk menghentikan sementara pembahasan R-APBN usai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (20/9/2011). Pimpinan Banggar yang dimintai keterangan adalah Ully Dondokambey, Mirwan Amir, Melchias Marcus Mekeng, Tamsil Linrung.
Alasan Banggar memutuskan penghentian sementara R-APBN 2012 karena ingin meredam tuduhan negatif. Belakangan ini, salah satu pimpinan Banggar dituding terlibat dalam kasus dugaan suap yang sedang ditangani KPK.
KPK sudah menegaskan bahwa pemeriksaan pimpinan Banggar tidak terkait kasus. Justru KPK ingin Banggar terhindar dari berbagai fitnah yang ada. Banggar bukanlah sarang mafia.
"Jadi KPK melakukan itu (pemeriksaan, red) supaya Banggar sebagai institusi dan pimpinan, anggota Banggar itu justru tidak menjadi sasaran fitnah," jelas Ketua KPK Busyro Muqoddas, Kamis (22/9/2011).
Keputusan Banggar dianggap merugikan berbagai pihak yang ujung-ujungnya menyangkut hajat hidup orang banyak. Hal ini semakin menguatkan dugaan publik bahwa memang ada betul mafia dalam Banggar yang mengatur alokasi anggaran dan peruntukannya.
"Amanat reformasi yang menjadi spirit pascaruntuhnya kekuasaan otoriter Orde Baru tidak berjalan sebagaimana mestinya," imbuh Lolo. [bar]
“Ini adalah sikap yang anti-demokrasi dan menciderai rasa keadilan masyarakat,” ujar Sekjen Benteng Kedaulatan (BK) Danial F Lolo, Jakarta, Sabtu (24/9/2011).
Banggar memutuskan untuk menghentikan sementara pembahasan R-APBN usai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (20/9/2011). Pimpinan Banggar yang dimintai keterangan adalah Ully Dondokambey, Mirwan Amir, Melchias Marcus Mekeng, Tamsil Linrung.
Alasan Banggar memutuskan penghentian sementara R-APBN 2012 karena ingin meredam tuduhan negatif. Belakangan ini, salah satu pimpinan Banggar dituding terlibat dalam kasus dugaan suap yang sedang ditangani KPK.
KPK sudah menegaskan bahwa pemeriksaan pimpinan Banggar tidak terkait kasus. Justru KPK ingin Banggar terhindar dari berbagai fitnah yang ada. Banggar bukanlah sarang mafia.
"Jadi KPK melakukan itu (pemeriksaan, red) supaya Banggar sebagai institusi dan pimpinan, anggota Banggar itu justru tidak menjadi sasaran fitnah," jelas Ketua KPK Busyro Muqoddas, Kamis (22/9/2011).
Keputusan Banggar dianggap merugikan berbagai pihak yang ujung-ujungnya menyangkut hajat hidup orang banyak. Hal ini semakin menguatkan dugaan publik bahwa memang ada betul mafia dalam Banggar yang mengatur alokasi anggaran dan peruntukannya.
"Amanat reformasi yang menjadi spirit pascaruntuhnya kekuasaan otoriter Orde Baru tidak berjalan sebagaimana mestinya," imbuh Lolo. [bar]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar