VIVAnews - Direktur Indo Barometer, Muhammad Qodari, menyarankan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berani mengganti Muhaimin Iskandar dari jabatan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
"Kalau memang ternyata Menakertrans termasuk kategori menteri yang tidak memenuhi syarat kinerja, ya sebaiknya diganti saja," kata Qodari usai acara diskusi Polemik Sindo Radio di Resto Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu 24 September 2011.
Dia menilai performa Kabinet Indonesia Bersatu jilid II tersandung persoalan dugaan korupsi di institusi pimpinan Muhaimin itu. Selain itu, kinerja Muhaimin sebagai Menakertrans tidak berhasil mengatasi masalah pengangguran dan penanganan TKI.
Qodari menyebutkan beberapa contoh. Pertama, dari persoalan ketenagakerjaan, pengangguran masih banyak. Kedua, persoalan paling nyata dan tidak bisa dibantah, adalah persoalan nasib TKI yang terkatung-katung, terbengkalai, jadi korban, dan lain-lain. "Ketiga, soal korupsi, KPK sudah memproses kasus yang ada di Kemennakertrans. Jadi semuanya sudah jelas," kata Qodari.
Oleh karena itu, kata Qodari, Presiden SBY harus tegas terhadap kinerja Muhaimin meskipun merupakan Ketua Umum PKB, salah satu parpol koalisi. "Justru di sini tantangan terbesar buat SBY," kata Qodari.
Qodari berharap SBY tak gentar meski PKB mengancam mundur dari koalisi. Ancaman ini tidak masalah karena sejumlah partai di luar koalisi berpotensi untuk masuk. "Menurut saya resiko itu diambil saja daripada menterinya itu kemudian kinerjanya tidak bagus lalu ada isu korupsi yang memang sangat menganggu," kata Qodari.
Mengenai isyu reshuffle, Muhaimin pernah menyatakan belum mengetahuinya. "Kita belum tahu kok siap atau tidak," kata Muhaimin, di Kantor Sekretariat Negara, Selasa 20 September 2011.
Muhaimin menyerahkan soal perombakan kabinet tersebut kepada SBY. "Monggo, memang hak prerogatif presiden. Kita tidak punya pengetahuan soal kapan," ucapnya
Mengenai kasus suap di kementeriannya, Muhaimin mencurigai ada upaya menjatuhkan partainya. Menurut dia, kasus suap yang mencatut namanya sangat tidak masuk akal.
"Ada dua kerugian dengan mencuatnya kasus tersebut. Pertama, publik memvonis pejabat melakukan korupsi. Kedua, kekuatan politik yang bersih seperti PKB menjadi terganggu," kata Muhaimin Iskandar di Jombang, Jawa Timur, Sabtu 3, September 2011.
Menurut dia, kasus tersebut aneh. "Mulai dari DIPA (Daftar Isian Pelaksana Anggaran), tender, dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di daerah, kok dikaitkan dengan saya," katanya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar