VIVAnews - Sekjen Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Sebastian Salang menyayangkan 'aksi mogok' yang dilakukan oleh Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat. Menurut dia, sikap itu tidak tepat dilakukan untuk menanggapi pemanggilan pimpinan mereka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Kebijakan Banggar untuk mogok sangat tidak bijak, mereka mengabaikan kepentingan rakyat," kata Sebastian Salang kepada VIVAnews.com di Jakarta, Jumat 23 September 2011.
Menurut dia, tugas Banggar dalam membahas anggaran sangat penting untuk rakyat. Aksi mogok itu, kata dia, mempengaruhi nasib pembangunan Indonesia ke depan.
"Karena ini terkait urusan keberlangsungan bangsa Indonesia. Bisa dibayangkan kalau DPR mogok, bagaimana Indonesia tanpa APBN," kata dia.
Meski demikian, dia mengaku tak yakin Banggar sungguh-sungguh melakukan aksi mogok itu dalam waktu yang lama. "Saya tidak punya keyakinan DPR akan berani mogok, itu melanggar konstitusi yang sangat berat sanksinya," kata dia.
"Kedua, akan berhadapan dengan masyarakat, bayangkan satu tahun Indonesia tanpa anggaran. Ini sangat serius."
Sebastian Salang mengaku bisa memahami aksi itu sebagai reaksi Banggar terhadap pemanggilan oleh KPK terkait klarifikasi pembahasan anggaran dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Transmigrasi di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Program itu kini diduga dikorupsi.
Meski demikian, kata dia, tak seharusnya aksi mogok itu dilakukan sebagai reaksi. "Bahwa ini adalah upaya dari Banggar untuk minta perhatian pimpinan DPR dan penegak hukum, iya," kata dia. "Seharusnya dibicarakan sejak awal, mengenai pengesahan anggaran ke depannya supaya tidak dikriminalisasi."
Dia menambahkan, masalah itu seharusnya bisa diselesaikan secara dialog. "Kalau itu yang diminta, DPR meminta saja pada rapat bersama antara pemerintah, DPR, aparat hukum mengenai kebijakan mana yang belum jelas dan mana yang sudah. Supaya bisa dipahami proses perumusan anggaran di Banggar itu," kata dia. (art)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar