Jakarta (ANTARA News) - Fungsionaris Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), Ulil Abshar Abdalla, menilai bahwa lawan-lawan politik PD telah memanfaatkan persoalan yang terjadi di internal partai itu untuk menjatuhkan wibawa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan mendelegitimasi pemerintahannya.

"Situasi politik kepartaian kita berkembang dengan cepat akhir-akhir ini. Beberapa dari perkembangan itu jelas tidak sehat karena melibatkan praktik-praktik berpolitik yang kotor dan sama sekali tidak etis," ujar Ketua Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan DPP PD, Ulil Abshar Abdalla, kepada pers di Jakarta, Senin.

Penegasan Ulil itu berkaitan dengan beredarnya layanan pesan singkat (SMS) yang dinilai telah memfitnah Ketua Dewan Pembina PD yang juga Presiden RI.

Menurut Ulil, pesan-pesan pendek seperti itu hanyalah sebagian kecil saja dari sejumlah upaya yang dimunculkan lawan-lawan politik yang pada akhir-akhir ini bertujuan menjatuhkan wibawa presiden, dan selanjutnya tujuan akhir yang hendak dicapai adalah melakukan upaya delegitimasi atas pemerintahan.

"Tujuan lain yang hendak dituju oleh kampanye kotor semacam ini tentunya adalah ingin menjatuhkan reputasi Partai Demokrat yang dipimpin Anas Urbaningrum di bawah Ketua Dewan Pembinanya, SBY," ujarnya.

Dengan menjatuhkan reputasi Partai demokrat melalui kampanye kotor semacam itu, ia mengemukakan, lawan-lawan politik tersebut berharap suara partai pemenang pemilu 2009 ini akan merosot dalam pemilu mendatang.

Cara-cara kampanye kotor demikian, dinilainya, bisa membuat sinisme dan skeptisisme masyarakat terhadap partai politik dan juga terhadap politik itu sendiri semakin mendalam.

Mengenai kasus berkaitan dengan Nazaruddin, Ulil mengemukakan bahwa partainya sudah mengambil langkah yang tepat, yakni melalui keputusan Dewan Kehormatan partai memberhentikan Nazaruddin itu dari jabatannya sebagai bendahara umum DPP PD.

Keputusan itu, ujarnya, diniatkan agar Nazaruddin berkonsentrasi penuh menghadapi masalah hukum yang melibatkan dirinya. PD, menurut dia, sama sekali tidak ingin menghalangi proses hukum yang melibatkan kader-kadernya.

"Komitmen etis Partai Demokrat untuk mendukung pemberantasan korupsi di negeri ini sangat jelas," demikian Ulil.

Sekretaris Departemen Hak Asasi Manusia (HAM) DPP PD, Rachland Nashidik, mengemukakan bahwa kasus Nazaruddin itu merupakan ujian bagi Partai Demokrat untuk tidak mentoleransi prilaku-prilaku yang tidak etis para kadernya dalam berpolitik.

Dia juga mengatakan, dalam persoalan etika itu, ukurannya bukan cepat atau lambat, melainkan benar atau salah atas langkah-langkah yang telah diambil sebagai solusinya.