Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Jakarta -
Sejumlah kementerian tengah disorot atas kasus korupsi.
Presiden SBY akan bersikap tegas dan berkomitmen atas pemberantasan
korupsi.
"Soal upaya pemberantasan korupsi sudah menjadi komitmen
sikap pendirian Presiden SBY. Ini akan terus dilakukan untuk menjamin
pemerintahan yang bersih," ujar sekretaris FPD DPR Saan Mustopa.
Hal
ini disampaikan Saan menanggapi dorongan agar SBY membersihkan
Kementerian dari korupsi. Saan mengatakan itu kepada wartawan di Gedung
DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (9/9/2011).
Menurut Saan, SBY tak
akan membiarkan korupsi merajalela di kementerian. Ia yakin SBY
mendorong penuntasan kasus korupsi di semua lini pemerintah.
"Menerjemahkan
komitmen itu, SBY justru akan mendorong institusi penegak hukum untuk
memproses hingga tuntas dan Presiden tidak akan mengintervensi," terang
Saan.
Karena itu ia berharap semua pembantu SBY fokus menjalankan
agenda SBY tersebut. Dengan melakukan reformasi birokrasi agar bebas
korupsi.
"Presiden pasti tidak pernah menghalang-halangi dan
tidak akan mengintervensi penegak hukum dalam hal ini. Semua harus
melakukan reformasi birokrasi dalam agenda pemberantasan
korupsi,"tutupnya.
Kasus di kementerian yang heboh dibicarakan
publik yakni di Kemenakertrans. Dalam kasus ini KPK menangkap tangan
tiga orang yang diduga melakukan serah terima uang terkait pencairan
dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) bidang
transmigrasi di 19 Kabupaten tahun 2011. Proyek itu senilai Rp 500
miliar yang merupakan anggaran dari APBN-P tahun 2011. Salah satu
tersangka, Dharnawati, merupakan kuasa direksi PT Alam Jaya Papua,
menyebutkan peran staf Menakertrans Muhaimin Iskandar. Namun semua itu
telah dibantah.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar