VIVAnews - Wakil Ketua DPR Pramono Anung menegaskan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi kini sedang memperhatikan secara serius Badan Anggaran DPR. Pemanggilan empat pimpinan Badan Anggaran DPR secara bersamaan pada hari ini, Selasa 20 September 2011, kata Pramono, menunjukkan tingkat keseriusan perhatian itu.
"Pemanggilan secara kelembagaan perlu dicermati. Kenapa tidak satu-satu. Ini menunjukkan bahwa yang mejadi fokus perhatian adalah Badan Anggaran," kata Pramono di gedung DPR, Jakarta, Selasa 20 September 2011.
Dengan dipanggilnya pimpinan Badan Anggaran secara bersamaan semakian memperlihatkan bahwa Badan Anggarannya yang sedang disorot. Jadi yang disorot di situ adalah badannya dan bukan orang per orang yang duduk di badan itu.
Dengan dipanggilnya pimpinan Badan Anggaran secara bersamaan semakian memperlihatkan bahwa Badan Anggarannya yang sedang disorot. Jadi yang disorot di situ adalah badannya dan bukan orang per orang yang duduk di badan itu.
Pimpinan DPR, kata Pramono yang menjabat sebagai Wakil Ketua MPR, sudah mengatur mekanisme mencegah para mafia anggaran itu. Cara itu antara lain dengan mengundang KPK hadir dalam rapat anggaran.
"Pimpinan berkeinginan mengundang secara resmi kepada KPK dan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) pada setiap pembahasan anggaran," kata mantan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan ini. Pimpinan DRP, lanjutnya, juga berencana mengubah mekanisme pengambilan keputusan dan penyusunan anggaran. Nah, memasukan KPK dan BPK pada setiap jenjang rapat adalah bagian dari pencegahan korupsi dari hulumnya.
Pramono menegaskan bahwa KPK sudah ada dalam setiap kali rapat Badan Anggaran yang berlangsung secara tertutup. Tetapi memang mereka tidak memiliki akses data secara keseluruhan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar