INILAH.COM, JAKARTA- Kasus korupsi yang menerpa Kementerian
Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) merembet ke Partai
Kebangkitan Bangsa (PKB). Pasalnya, kasus yang semula menyeret Menaker,
Muhaimin Iskandar yang juga Ketua Umum PKB juga menyeret sejumlah kader
PKB lainnya.
Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul
Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi pun meminta Muhaimin bertanggungjawab
karena sebagai Menaker, dirinya juga identik dengan PKB.
"Kalau
kemudian ada dampak psychopolitis terhadap PKB dan massanya, tentu
merupakan hal yang tak terelakkan, karena Muhaimain adalah Ketua Umum
PKB . Dia harus bertanggungjawab," kata KH Hasyim Muzadi di Jakarta
kemarin (11/9).
Terungkapnya kasus itu, menurutnya, memang
membuat posisi Muhaimin di PKB rawan. Apalagi selama ini, Muhaimin
dinilai banyak mendepak kader-kader PKB yang potensial untuk memuluskan
dirinya menjadi Ketua Umum. Dukungan internal terhadap Muhaimin pun
menjadi goyang
"Dukungan PKB sendiri terhdap Muhaimin belakangan
ini rentan karena seringnya Muhaimin menggusuri teman-temannya sendiri
demi cari kepercayaan kepada kekuasaan. Hasil dari penggusuran itu
menjadikan dia nomer satu dalam monoloyalitasnya terhadap kekuasaan,"
katanya.
Hasyim berpendapat, kasus suap yang menjadikan dua anak
buah Muhaimin di kementrian sebagai tersangka itu, sebenarnya ada dua
sisi, yakni sisi hukum dan sisi keselamatan negara. Dari sisi hukum,
katanya, kasus adalah tanggungjawab Muhaimin dan mereka yang terkait.
"Mereka kini harus berhadapan dengan KPK," ujar pengasuh pondok
pesantren Al-Hikam Malang dan Depok ini.
Sedangkan dalam sisi
keselamatan negara, lanjutnya, kasus itu menjadi ujian bagi pemerintahan
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Seharusnya SBY memilih orang yang tepat
untuk menangani masalah Ketenagakerjaan dan transmigrasi.
"Kalau
memang SBY benar-benar serius ingin menyelamatkan negara, sebagai
Presiden SBY seharusnya mempunyai menteri yang canggih dan tangguh,
karena masalah ketenagakerjaan dan transmigrasi saat ini merupakan
sandungan besar dalam menjaga martabat negara dan bangsa secara nasional
dan internasional," paparnya.(ndr)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar