Jakarta (ANTARA News) - Liputan media terkait Papua sangat didominasi oleh pemberitaan mengenai masalah politik, hukum dan keamanan, sekaligus mencerminkan pendekatan keamanan masih kental diterapkan di wilayah paling timur Indonesia itu, kata Freddy Tulung dari Kepkominfo.
"Berita terkait pembangunan ekonomi, penanganan masalah sosial, dan budaya sedikit sekali kalau tidak dibilang luput dari pemberitaan," kata Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kepkominfo) tersebut di Jakarta, Selasa, memaparkan hasil media monitoring mengenai Papua.
Untuk itu, Freddy mengusulkan, agar pendekatan keamanan yang selama ini lebih kental dalam menangani persoalan Papua segera diimbangi dengan pendekatan kesejahteraan, perekonomian, dan sosial budaya.
Hasil monitoring pemberitaan media selama bulan Agustus 2011 yang dilakukan Kemkominfo menyebutkan sebagian besar (66 persen) media nasional dan lokal terkait masalah politik, hukum, dan keamanan, yakni terjadi delapan peristiwa kekerasan di Papua yang menjadi berita utama di surat-surat kabar, media online dan televisi.
Agar masalah Papua bisa diselesaikan dengan baik, Freddy Tulung menekankan, pentingnya strategi komunikasi media dalam membangun Papua sejahtera dan tidak mengesankan Papua melulu sebagai daerah konflik dan separatisme.
"Saya setuju adanya pendekatan kesejahteraan untuk Papua sehingga media bisa meliput dan memberitakan Papua bukan hanya dari sudut konflik, tapi juga bagaimana pemerintah membangun Papua, membangun infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan mengatasi masalah sosial di sana," katanya.
Pendekatan keamanan juga tercermin dari Desk Papua yang berada di kantor Menko Polhukam. Namun, Mayjen Karseno dari Kantor Menkopolhukam menyatakan bahwa Desk Papua juga mengkaji masalah ekonomi, sosial dan budaya.
"Upaya percepatan pembangunan Papua juga menjadi perhatian kami," katanya.
Berdasarkan hasil studi LIPI, ada empat sumber masalah Papua, yaitu (1) sejarah integrasi dan identitas politik, (2) kekerasan politik dan pelanggaran HAM, (3) pembangunan yang lamban dan (4) persoalan marjinalisasi orang Papua dan inkonsistensi kebijakan Otonomi Khusus.
"Persoalan pembangunan yang lamban dan marjinalisasi orang Papua tidak cukup lewat pendekatan keamanan, tetapi perlu diatasi melalui pendekatan ekonomi, kesejahteraan dan keadilan," kata Ruben, yang mewakili Staf Khusus Presiden Felix Wanggai.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar