PKS: Misbakhun & Nazaruddin Berbeda

VIVAnews - Hari ini, Partai Demokrat resmi melantik Siti Romlah sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, menggantikan M. Nazaruddin yang menjadi tersangka korupsi. Demokrat memproses pemecatan mantan Bendahara Umum tersebut membutuhkan waktu tak sampai dua bulan.

Pelantikan ini jadi menarik karena hanya beberapa hari setelah M. Misbakhun, politikus Partai Keadilan Sejahtera yang telah dipenjara berbulan-bulan karena kasus pidana, ternyata masih menerima gaji sebagai anggota DPR. Bukan hanya itu, politikus PKS Arifinto yang sudah mengajukan mundur dari April 2011 juga masih terhitung aktif di DPR.

Mahfudz Siddiq, Wakil Sekretaris Jenderal PKS, menjelaskan sebenarnya pemecatan Misbakhun dan Arifinto masih diproses bersama pergantian Yoyoh Yusroh yang meninggal dunia. "Tapi kemudian ada soal kelengkapan administrasi. Itu sedang dilengkapi dan proses sedang berjalan," kata Mahfudz menjelaskan, Jakarta, Jumat 9 September 2011.

Mahfudz menjelaskan, pergantian antar waktu atas Misbakhun dan Arifinto sudah dilakukan Dewan Pimpinan Pusat PKS. "Itu domain partai, DPR hanya melanjutkan administrasi," katanya. "Jadi, partai mau lambat atau cepat, itu tanggung jawab masing-masing partai. Kalau lambat yang rugi partai sendiri."

Namun, Mahfudz menjelaskan, meski Misbakhun lebih dulu diproses pemecatan daripada Nazaruddin, konteks permasalahan keduanya berbeda. "Nazaruddin dipecat karena tersangkut kasus korupsi. Sementara, Misbakhun proses hukumnya bukan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tapi Pengadilan Umum," katanya. "Itu pun juga deliknya pemalsuan dokumen," katanya. "Kasus ini berbeda."
Sebelumnya, Ketua DPR Marzuki Alie, menyatakan, pemecatan Nazaruddin ini menunjukkan Demokrat adalah partai yang berkomitmen memberantas korupsi. "Ini kembali kepada partai masing-masing komitmennya untuk menegakkan keadilan dan memberantas korupsi. Jadi tak usah kita bicara bahwa Demokrat tidak komitmen. Demokrat sangat komitmen," kata Marzuki Alie yang Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat itu. "Artinya, siapapun yang punya indikasi kuat dan jelas dalam perjalanannya itu melanggar kode etik, pasti ditindak."