VIVAnews - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengingatkan para pejabat di tingkat pusat maupun daerah agar supaya berhati-hati dalam mengelola keuangan negara menjelang pemilihan umum 2014.
Anggota BPK, Agung Firman Sampurna mengatakan, menjelang pemilu 2014, resiko pengelolaan dan korupsi keuangan negara semakin meningkat. Biasanya terjadi dalam bentuk pelaksanaan belanja bantuan sosial dan hibah, belanja modal dan belanja barang.
Praktik ini lanjut Agung, bisa berpotensi menurunkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara atau daerah.
"Berdasarkan temuan BPK modus baru fraud dalam pengelolaan keuangan negara yang terjadi saat ini tidak saja pada pengelolaan APBN dan APBD," kata Agung saat paparan di kantor pusat BPK, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Selasa 29 Oktober 2013
Di samping itu kata Agung, celah korupsi juga terjadi dalam pengelolaan BUMD yang melibatkan kepala daerah. Bahkan kecenderungan, pegelolaan itu ditutup-tutupi dengan pemailitan sejumlah aset BUMD.
"Itu adalah modus baru yang perlu segera dicermati dan disikapi secara proaktif," ujarnya. (eh)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar