BERBUAT BENAR ADALAH KEHARUSAN, BERBUAT TIDAK BENAR ADALAH KETIDAK HARUSAN

Senin, 28 Oktober 2013

Legislator: Pemuda harus Bersumpah Berantas Korupsi

Semarang (Antara) - Anggota Komisi III (Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Keamanan) DPR RI Eva Kusuma Sundari mengajak semua pemuda di Tanah Air untuk bersumpah memberantas korupsi dari pikirannya dan dari bumi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
"Sebagaimana pesan Bung Karno (Presiden pertama RI Ir. Sukarno, red) bahwa musuh para pemuda saat ini bukan dari luar, melainkan justru dari dalam negeri, yakni bangsa sendiri," kata Sekretaris Departemen Wanita DPP PDI Perjuangan itu kepada Antara di Semarang, Senin, bertepatan dengan peringatan ke-85 Hari Sumpah Pemuda.
Korupsi yang sedang dilakukan oleh para pemimpin, menurut Eva, sesungguhnya merampas hak-hak para pemuda atas sumber daya dan kesempatan, baik dalam dimensi saat ini maupun pada masa yang akan datang.
Korupsi penghancur peradaban karena membusukkan pikiran dan sumber daya, bukan saja mencuri hak-hak generasi intergenerasi secara kumulatif, melainkan negara kaya raya yang dikelola tanpa meninggalkan warisan masa depan. Hal ini, kata Eva, merupakan bencana bagi para pemuda.
"Meski demikian, para pemuda bisa mencegah kesengsaraan berlarut ini. Keindonesiaan perlu direvitalisasi melalui penyelamatan negeri dari korupsi," kata calon anggota DPR RI 2014--2019 dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VI.
Para pemuda, kata dia, harus melawan diri sendiri dengan tidak terkorup pikiran mereka dengan menyerah pada keadaan yang jelas menjerumuskan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam lubang gelap korupsi.
"Keindonesiaan harus dibangkitkan atas fakta tenaga kerja Indonesia sehingga RI telah menjadi bangsa kuli, dan kulinya bangsa-bangsa. Pemuda harus menghentikan fakta bahwa hasil hutan RI terkorup tiap tahun hingga enam ratusan triliun rupiah atau hasil laut yang lenyap senilai Rp50 triliun per tahun," ucapnya.
Oleh karena itu, lanjut dia, pemuda harus berjihad untuk menghentikan mafia-mafia yang berpraktik di dunia pendidikan, minyak, tambang, pangan, tanah, perekrutan Pegawai Negeri Sipil (PNS), hingga ideologi yang menggagalkan perwujudan kesejahteraan.(rr)

Tidak ada komentar: