Jokowi Harus Tepat Pilih Kapolri

Oleh: Agus Rahmat
 INILAHCOM, Jakarta - Presiden Jokowi harus tepat memilih Kapolri yang baru, menggantikan Jenderal Sutarman.

Siapa Kapolri baru, mulai ramai diperbincangkan oleh seluruh stakeholders.

Siapa yang menduduki kursi nomor satu di tubuh institusi Polri ini, sangat penting bagi masa depan polri dan stabilitas nasional.

Hal itu diungkapkan Koordinator persaudaraan kader HMI se- Indonesia Timur, Syahrul Ramadhan.

Menurutnya banyaknya isu mulai dari korupsi dan konflik anggota polri dengan anggota TNIdi kepulauan Riau yang menyita perhatian publik karena faktor kepemimpinan.

"Lemahnya kepemimpinan dua institusi ini menjadi pemicu bahwa keduanya sulit dikendalikan secara hirarkis pasukannya sampai ke bawah, belum lagi ancaman disintegrasi yang di lancarkan oleh kelompok ekstremis, seperti OPM di Papua dan lain-lain," kata Syahrul.

Sejumlah nama mulai mencuat, seperti Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti, Kabareskrim Komjen Suhardi Alius, dan Kepala Lemdikpol Komjen Budi Gunawan.

Namun, nama Budi Gunawan sudah ramai disebut. Bahkan beberapa pihak mengklaim kalau Presiden Jokowi menunjuk Budi Gunawan.

"Saya menilai figur intelektual dan leader yang mumpuni adalah Komjen Budi Gunawan untuk jadi kapolri. beliau sangat pas memimpin institusi polri. Presiden perlu mempertimbangkan siapa yangbakal menjadi kapolri. Ini menyangkut trust publik," jelasnya.

Oleh karenanya, dia berharap agar Presiden Jokowi tidak salah dalam memilih Kapolri karena ia berimplikasi terhadap jaminan keamanan dan pelayanan masyarakat.

"Saya sebagai ketua persaudaraan kader HMI se-Sumatera mendukung Komjen Budi Gunawan kader beliau seorang sederhana dan mampu mengembalikan kejayaan polri yang pelindung, pelayan, pengayom masyarakat."

Diketahui, Jenderal Pol Sutarman saat ini berumur 57 tahun. Mantan Kabareskrim Polri itu lahir di Weru, Sukoharjo, Jawa Tengah 5 Oktober 1957. Dia menjabat Kapolri yang sejak 25 Oktober 2013 menggantikan Jenderal Pol Timur Pradopo. Sesuai UU, Sutarman baru akan pensiun pada 5 Oktober 2015 mendatang.[jat]