Jpnn
JAKARTA - Pengamat ekonomi Aviliani mendukung upaya penghapusan BBM jenis premium.
"Langkah penghapusan tersebut cukup
baik. Karena berapa pun RON yang digunakan, baik RON 88 maupun RON 92,
yang jelas semuanya harus subsidi tetap. Di sisi lain, penghapusan BBM
jenis premium juga dapat mempersempit ruang gerak mafia migas yang kerap
mempermainkan harga pasar," jelasnya kepada Jawa Pos kemarin.
Aviliani mengungkapkan bahwa jumlah ideal selisih antara BBM jenis RON 88 dan RON 92 minimal harus Rp 2 ribu. Sebab, hal tersebut akan memengaruhi daya beli masyarakat terhadap konsumsi BBM.
Aviliani mengungkapkan bahwa jumlah ideal selisih antara BBM jenis RON 88 dan RON 92 minimal harus Rp 2 ribu. Sebab, hal tersebut akan memengaruhi daya beli masyarakat terhadap konsumsi BBM.
"Hal itu bertujuan agar ada peralihan konsumsi masyarakat dari yang semula RON 88 menjadi ke RON 92," tambahnya.
Pertamina, imbuh Aviliani, juga harus membangun kilang baru agar dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Selain itu, adanya kilang baru tersebut akan memungkinkan munculnya harga pasar yang lebih murah daripada biasanya.
"Dua tahun lalu Pertamina bilang masih kurang pembangunan dua kilang. Seharusnya dalam waktu dekat segera direalisasikan hal itu agar ketergantungan impor berkurang," tuturnya.
Pertamina, imbuh Aviliani, juga harus membangun kilang baru agar dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Selain itu, adanya kilang baru tersebut akan memungkinkan munculnya harga pasar yang lebih murah daripada biasanya.
"Dua tahun lalu Pertamina bilang masih kurang pembangunan dua kilang. Seharusnya dalam waktu dekat segera direalisasikan hal itu agar ketergantungan impor berkurang," tuturnya.
Dengan adanya kilang-kilang baru yang beroperasi nanti, dia yakin kapasitas produksi dan kualitas BBM akan meningkat.
Aviliani juga membandingkan harga di dalam negeri dengan harga di luar negeri. Indonesia, lanjut dia, menetapkan harga pasar yang terlampau murah. Karena itu, subsidi pada bukan barang wajib ditetapkan. Meski nanti pemerintah harus siap menghadapi kekagetan konsumen yang harus membayar harga lebih mahal daripada biasanya. (dim/owi/wir/dee/c9/kim)
Aviliani juga membandingkan harga di dalam negeri dengan harga di luar negeri. Indonesia, lanjut dia, menetapkan harga pasar yang terlampau murah. Karena itu, subsidi pada bukan barang wajib ditetapkan. Meski nanti pemerintah harus siap menghadapi kekagetan konsumen yang harus membayar harga lebih mahal daripada biasanya. (dim/owi/wir/dee/c9/kim)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar