VIVAnews -
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy
Chirsnandi memaparkan program Revolusi Mental untuk Aparatur Sipil
Negara (ASN) di hadapan mahasiswa.
Yuddy menjelaskan, tujuan diadakan revolusi mental untuk membuat pemerintahan menjadia efektif, efisien, dan produktif.
"Tujuan reformasi birokrasi ini memiliki misi untuk melahirkan pemerintahan yang clean and good governance yang jadi public service of the world," ujar Yuddy di Jakarta, Kamis 18 Desember 2014.
Menurut Yuddy, kunci utama revolusi mental ialah pembangunan ekonomi yang tidak hanya menciptakan stabilitas tetapi menciptakan aparatur sipil negara yang bisa dipercaya.
"Baik oleh birokrasinya juga oleh kalangan internasional," kata Yuddy.
Menpan RB ini juga memaparkan mengenai Gerakan Hidup Sederhana serta larangan pegawai negeri sipil rapat di hotel.
“Tolong dilihat inti semangatnya. Di Kemenpan RB saja dalam waktu dua bulan sudah melakukan program penghematan dan kami bisa menghemat pengeluaran mencapai Rp4 miliar. Belum lagi jika di kementerian lainnya,” kata Yuddy.
Acara tersebut dihadiri oleh 10 perwakilan BEM universitas di antaranya, Universitas Ibnu Chaldun, UBK, UIN, Universitas Borobudur, STIE Swadaya, STBANK Prawira Negara, STBA Lia mengungkapkan dukungannya terhadap kebijakan yang dikeluarkan Menpan RB.
“Kami siap menjadi garda terdepan dalam pengawasan Aparatur Negara sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan Menteri Yuddy. Kami Mahasiswa menawarkan diri untuk mengawal dan mengawasi prilaku ASN," ujar Atang Fauzi dari Universitas Islam Negeri (UIN).
Dukungan yang sama datang pula dari kalangan profesional, salah satunya dari Direktur Institut Paradigma Indonesia Harlan Sumarsono yang menyatakan kesiapannya dalam mendukung arah kebijakan yang dikeluarkan Menpan RB.
Dia mengatakan, ada tiga permasalahan yang dihadapi masyarakat di Indonesia yaitu masalah pungutan liar dan pungutan resmi, masalah penegakan hukum dan masalah infrastruktur.
"Untuk itu, kami ingin tahu arah kebijakan ke depan di bidang reformasi birokrasi. Karena kami sangat mendukung kebijakan ini apalagi yang menyangkut dengan pelayanan yang dilakukan pegawai negeri," kata Harlan.
Hal senada turut diungkapkan oleh CEO Mercer Indonesia, Paul Surprenant yang menyatakan dukungannya berupa masukan–masukan dari riset yang dilakukan oleh Mercer Indonesia.
“Kami menyatakan siap membantu Kemenpan RB dalam merealisasikan kebijakan Reformasi Birokrasi karena kami melihat konsep yang diajukan sangat tepat dalam jangka panjang,” ujarnya.
Pimpinan Konsultan Mercer Indonesia Satya Radjasa juga mengungkapkan Mercer Indonesia akan terus memberi dukungan berupa riset dan analisis yang mendalam pada setiap langkah yang akan dilakukan oleh Menpan RB.
“Dengan keahlian yang kami punya sebagai konsultan SDM, kami akan terus mencoba membantu merumuskan strategi Pak Menteri Yuddy dengan menganalisis serta meriset kebijakan yang strategis bagi kemenpan RB,” ujar Satya.
Yuddy menjelaskan, tujuan diadakan revolusi mental untuk membuat pemerintahan menjadia efektif, efisien, dan produktif.
"Tujuan reformasi birokrasi ini memiliki misi untuk melahirkan pemerintahan yang clean and good governance yang jadi public service of the world," ujar Yuddy di Jakarta, Kamis 18 Desember 2014.
Menurut Yuddy, kunci utama revolusi mental ialah pembangunan ekonomi yang tidak hanya menciptakan stabilitas tetapi menciptakan aparatur sipil negara yang bisa dipercaya.
"Baik oleh birokrasinya juga oleh kalangan internasional," kata Yuddy.
Menpan RB ini juga memaparkan mengenai Gerakan Hidup Sederhana serta larangan pegawai negeri sipil rapat di hotel.
“Tolong dilihat inti semangatnya. Di Kemenpan RB saja dalam waktu dua bulan sudah melakukan program penghematan dan kami bisa menghemat pengeluaran mencapai Rp4 miliar. Belum lagi jika di kementerian lainnya,” kata Yuddy.
Acara tersebut dihadiri oleh 10 perwakilan BEM universitas di antaranya, Universitas Ibnu Chaldun, UBK, UIN, Universitas Borobudur, STIE Swadaya, STBANK Prawira Negara, STBA Lia mengungkapkan dukungannya terhadap kebijakan yang dikeluarkan Menpan RB.
“Kami siap menjadi garda terdepan dalam pengawasan Aparatur Negara sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan Menteri Yuddy. Kami Mahasiswa menawarkan diri untuk mengawal dan mengawasi prilaku ASN," ujar Atang Fauzi dari Universitas Islam Negeri (UIN).
Dukungan yang sama datang pula dari kalangan profesional, salah satunya dari Direktur Institut Paradigma Indonesia Harlan Sumarsono yang menyatakan kesiapannya dalam mendukung arah kebijakan yang dikeluarkan Menpan RB.
Dia mengatakan, ada tiga permasalahan yang dihadapi masyarakat di Indonesia yaitu masalah pungutan liar dan pungutan resmi, masalah penegakan hukum dan masalah infrastruktur.
"Untuk itu, kami ingin tahu arah kebijakan ke depan di bidang reformasi birokrasi. Karena kami sangat mendukung kebijakan ini apalagi yang menyangkut dengan pelayanan yang dilakukan pegawai negeri," kata Harlan.
Hal senada turut diungkapkan oleh CEO Mercer Indonesia, Paul Surprenant yang menyatakan dukungannya berupa masukan–masukan dari riset yang dilakukan oleh Mercer Indonesia.
“Kami menyatakan siap membantu Kemenpan RB dalam merealisasikan kebijakan Reformasi Birokrasi karena kami melihat konsep yang diajukan sangat tepat dalam jangka panjang,” ujarnya.
Pimpinan Konsultan Mercer Indonesia Satya Radjasa juga mengungkapkan Mercer Indonesia akan terus memberi dukungan berupa riset dan analisis yang mendalam pada setiap langkah yang akan dilakukan oleh Menpan RB.
“Dengan keahlian yang kami punya sebagai konsultan SDM, kami akan terus mencoba membantu merumuskan strategi Pak Menteri Yuddy dengan menganalisis serta meriset kebijakan yang strategis bagi kemenpan RB,” ujar Satya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar