INILAH.COM, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disarankan untuk tetap memeriksa pimpinan Badan Anggaran DPR dan tidak tidak menggubris permintaan Ketua DPR Marzuki Alie.
Menurut Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S. Pane, permintaan politisi Partai Demokrat itu sangat aneh dan terkesan hanya untuk melindungi sesama kolega.
"Tak perlu menanggapinya. Jika anggota Banggar menolak pmnggilan tersebut, KPK harus memanggil paksa," ujar Neta melalui siaran pers yang dikirimkan ke INILAH.COM, Minggu (2/10/2011).
Sebelumnya Ketua DPR Marzuki Alie meminta KPK menunda pemeriksaan pimpinan Banggar DPR. Marzuki juga menyindir kerja KPK. Dia menegaskan upaya pembahasan RAPBN itu mempunyai tujuan yang baik dengan sistem yang baik yang ujungnya guna pemberantasan korupsi.
Menurut Neta, untuk memeriksa anggota Banggar yang aktif bisa saja dilakukan pergantian oleh anggota fraksi yang lainnya, terlebih agar tidak mengganggu rapat-rapat pembahasan RAPBN 2012.
"Di DPR itu ada 560 anggota dan Banggar, harusnya tidak tergantung dengan segelintir orang,"
Minggu, 02 Oktober 2011
Inilah Negara Bereputasi Terbaik
INILAH.COM, Singapura – The Reputation Institute mendata 50 negara di dunia yang memiliki reputasi terbaik. Siapa jawaranya?
Di posisi puncak, ada Kanada sebagai negara dengan reputasi terbaik di dunia. Hal ini berdasarkan kepercayaan, penghormatan, kekaguman dan perasaan baik dari warga negaranya.
Selain itu, juga diukur persepsi warganya terhadap kualitas kehidupan sehari-hari, keamanan dan perhatian terhadap lingkungan. Hasil ini diperoleh dari 42 ribu responden dari seluruh dunia.
Swedia menempati tempat kedua. Kemudian diikuti Australia, Swiss dan Selandia Baru. Mereka berada di posisi puncak karena demokrasi yang stabil, PDB perkapita, fokus pada gaya hidup aktif, sistem politik yang maju.
“Negara-negara ini juga dianggap netral secara internasional. Mereka dianggap sebagai negara aman, hal inilah yang merupakan faktor utama dalam menentukan reputasi sebuah negara,” demikian The Reputation Institute.
Amerika Serikat (AS) berada di posisi tengah dan China di bawah daftar ini. sedangkan di posisi terbawah sebagai negara bereputasi terburuk, ada Pakistan, Iran dan Irak.
Buron Teroris Itu Menetap di Kampung
VIVAnews - Detasemen Khusus Anti Teror 88 Mabes Polri menangkap Beni Asri (26 tahun) yang diduga terlibat bom Cirebon tanpa perlawanan di kampung halamannya, Solok, Sumatera Barat. Menurut Kapolres Solok Ajun Komisaris Besar Lutfi Martadian, Beni ditangkap menjelang salat Jumat, 30 September 2011 kemarin.
"Ditangkap pukul 12.05 WIB, Jumat-an di sini sekitar pukul 12.15 WIB, bisa jadi ditangkap saat akan melakukan salat Jumat," kata AKBP Lutfi Mardian pada VIVAnews, Sabtu.
Menurut Lutfi, Beni masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) pasca aksi bom bunuh diri di Cirebon. Sejauh mana keterlibatan Beni dalam aksi bom bunuh diri tersebut, Lutfi mengaku, tidak mengetahui terlalu banyak karena langsung ditangani Densus.
Usai ditangkap di Nagari Koto Sani, 10 Koto Dibawah, Panyalaian, Kabupaten Solok itu, Beni langsung dibawa ke Padang dan diterbangkan ke Jakarta.
Beni sendiri baru beberapa saat menetap di kampungnya. "Beni kan lama merantau di Cirebon dan beristrikan orang sana. Pasca-bom Cirebon baru kembali ke kampung setelah sempat berpindah-pindah," kata Lutfi.
Isteri Beni pun dikabarkan baru melahirkan bayi laki-laki berumur sekitar tiga bulan. Sejauh ini, Lutfi mengaku, tidak mengetahui perkembangan pemeriksaan terkait ketelibatan Beni dalam kasus bom Cirebon. (Laporan Eri Naldi, Padang | kd)
"Ditangkap pukul 12.05 WIB, Jumat-an di sini sekitar pukul 12.15 WIB, bisa jadi ditangkap saat akan melakukan salat Jumat," kata AKBP Lutfi Mardian pada VIVAnews, Sabtu.
Menurut Lutfi, Beni masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) pasca aksi bom bunuh diri di Cirebon. Sejauh mana keterlibatan Beni dalam aksi bom bunuh diri tersebut, Lutfi mengaku, tidak mengetahui terlalu banyak karena langsung ditangani Densus.
Usai ditangkap di Nagari Koto Sani, 10 Koto Dibawah, Panyalaian, Kabupaten Solok itu, Beni langsung dibawa ke Padang dan diterbangkan ke Jakarta.
Beni sendiri baru beberapa saat menetap di kampungnya. "Beni kan lama merantau di Cirebon dan beristrikan orang sana. Pasca-bom Cirebon baru kembali ke kampung setelah sempat berpindah-pindah," kata Lutfi.
Isteri Beni pun dikabarkan baru melahirkan bayi laki-laki berumur sekitar tiga bulan. Sejauh ini, Lutfi mengaku, tidak mengetahui perkembangan pemeriksaan terkait ketelibatan Beni dalam kasus bom Cirebon. (Laporan Eri Naldi, Padang | kd)
Kominfo Raih Penghargaan Situs Keterbukaan Informasi Publik Terbaik
Egir Rivki - detikNews
Jakarta - Komisi Informasi Pusat (KIP) memberikan piagam penghargaan bagi 10 badan publik terbaik dalam memberikan keterbukaan informasi kepada publik melalui situs masing-masing. Kemenkominfo, Kemenkeu dan DPR menduduki peringkat 3 teratas.
Acara pemberian penghargaan ini dilakukan di sela-sela diskusi 'Keterbukaan Informasi Publik' di Hotel Lumire, Jl Senen Raya, Jakarta Pusat, Kamis (29/9/2011). Piagam penghargaan diserahkan oleh para komisioner KIP kepada perwakilan 10 badan publik yang menduduki 10 peringkat teratas.
"Penghargaan ini berdasarkan informasi tentang regulasi keuangan, kinerja dan profil mereka yang terbuka kepada publik, yang semuanya ditampung dalam websitenya. Jadi kita pantau berdasarkan website," ujar komisioner bidang kelembagaan Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP), Alamsyah Saragih.
Demikian 10 badan publik penerima piagam penghargaan KIP:
1. Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) dengan nilai 68,0
2. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan nilai 62,9
3. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan nilai 57,2
4. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dengan nilai 57,0
5. Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) dengan nilai 53,9
6. Mahmakah Agung (MA) dengan nilai 51,0
7. Kementerian Pertanian (Kementan) dengan nilai 51,0
8. Kejaksaan Agung (Kejagung) dengan nilai 50,6
9. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dengan nilai 50,2
10. Kementerian Perhutanan (Kemenhut) dengan nilai 49,4
Pemantauan dan penilaian dilakukan oleh KIP terhadap total 82 badan publik negara selama jangka waktu 2010-2011. Tahun ini merupakan kedua kalinya penghargaan ini diberikan oleh KIP kepada badan publik negara. Tahun 2010 lalu, situs Mabes Polri meraih peringkat teratas.
Kepada wartawan, Alamsyah menjelaskan alasan terpilihnya Kemenkominfo sebagai badan publik negara yang memberikan keterbukaan informasi publik terbaik di antara lainnya. Menurutnya, situs Kemenkominfo mampu memberikan informasi terkait regulasi, kinerja, laporan keuangan yang lebih baik dibanding situs badan publik lain.
"Ya mereka (Kemenkominfo) unggul dalam keterbukaan di bidang regulasi. Sedangkan seperti keuangan, kinerja, profil, semua hampir rata. Kalau Kemenkeu unggul dalam laporan keuangannya, sangat lengkap dan sangat terbuka. Tapi secara keseluruhan, laporan keuangan badan publik negara memang sangat kurang," tutur Alamsyah.
Menurut Alamsyah, hasil penilaian ini akan diteruskan kepada Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). Bisa jadi, informasi ini akan dijadikan bahan evaluasi UKP4 atas lembaga-lembaga negara.
"Informasi ini akan kita sampaikan juga ke UKP4. Tapi kita tidak tahu apakah ini akan dijadikan bahan evaluasi mereka atau tidak. Yang jelas, kami ada kerja sama tukar informasi dengan UKP4," terangnya.
Alamsyah menambahkan, hasil penilaian ini diharapkan mampu mendorong badan-badan publik untuk lebih menyampaikan informasi secara terbuka kepada masyarakat. "Berdasarkan skor keterbukaan informasi di bidang anggaran saja cuma 50-an. Sangat jauh di bawah India dan Filipina. Kita harapkan dengan adanya ini, mereka jadi lebih terbuka," tandas dia.
Jakarta - Komisi Informasi Pusat (KIP) memberikan piagam penghargaan bagi 10 badan publik terbaik dalam memberikan keterbukaan informasi kepada publik melalui situs masing-masing. Kemenkominfo, Kemenkeu dan DPR menduduki peringkat 3 teratas.
Acara pemberian penghargaan ini dilakukan di sela-sela diskusi 'Keterbukaan Informasi Publik' di Hotel Lumire, Jl Senen Raya, Jakarta Pusat, Kamis (29/9/2011). Piagam penghargaan diserahkan oleh para komisioner KIP kepada perwakilan 10 badan publik yang menduduki 10 peringkat teratas.
"Penghargaan ini berdasarkan informasi tentang regulasi keuangan, kinerja dan profil mereka yang terbuka kepada publik, yang semuanya ditampung dalam websitenya. Jadi kita pantau berdasarkan website," ujar komisioner bidang kelembagaan Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP), Alamsyah Saragih.
Demikian 10 badan publik penerima piagam penghargaan KIP:
1. Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) dengan nilai 68,0
2. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan nilai 62,9
3. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan nilai 57,2
4. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dengan nilai 57,0
5. Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) dengan nilai 53,9
6. Mahmakah Agung (MA) dengan nilai 51,0
7. Kementerian Pertanian (Kementan) dengan nilai 51,0
8. Kejaksaan Agung (Kejagung) dengan nilai 50,6
9. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dengan nilai 50,2
10. Kementerian Perhutanan (Kemenhut) dengan nilai 49,4
Pemantauan dan penilaian dilakukan oleh KIP terhadap total 82 badan publik negara selama jangka waktu 2010-2011. Tahun ini merupakan kedua kalinya penghargaan ini diberikan oleh KIP kepada badan publik negara. Tahun 2010 lalu, situs Mabes Polri meraih peringkat teratas.
Kepada wartawan, Alamsyah menjelaskan alasan terpilihnya Kemenkominfo sebagai badan publik negara yang memberikan keterbukaan informasi publik terbaik di antara lainnya. Menurutnya, situs Kemenkominfo mampu memberikan informasi terkait regulasi, kinerja, laporan keuangan yang lebih baik dibanding situs badan publik lain.
"Ya mereka (Kemenkominfo) unggul dalam keterbukaan di bidang regulasi. Sedangkan seperti keuangan, kinerja, profil, semua hampir rata. Kalau Kemenkeu unggul dalam laporan keuangannya, sangat lengkap dan sangat terbuka. Tapi secara keseluruhan, laporan keuangan badan publik negara memang sangat kurang," tutur Alamsyah.
Menurut Alamsyah, hasil penilaian ini akan diteruskan kepada Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). Bisa jadi, informasi ini akan dijadikan bahan evaluasi UKP4 atas lembaga-lembaga negara.
"Informasi ini akan kita sampaikan juga ke UKP4. Tapi kita tidak tahu apakah ini akan dijadikan bahan evaluasi mereka atau tidak. Yang jelas, kami ada kerja sama tukar informasi dengan UKP4," terangnya.
Alamsyah menambahkan, hasil penilaian ini diharapkan mampu mendorong badan-badan publik untuk lebih menyampaikan informasi secara terbuka kepada masyarakat. "Berdasarkan skor keterbukaan informasi di bidang anggaran saja cuma 50-an. Sangat jauh di bawah India dan Filipina. Kita harapkan dengan adanya ini, mereka jadi lebih terbuka," tandas dia.
Sabtu, 01 Oktober 2011
Densus 88 tangkap terduga teroris
Solok, Sumbar (ANTARA News) - Densus 88 menangkap seorang warga yang diduga anggota jaringan teroris Cirebon di Jorong Kasiak, Nagari Koto Sani, Kabupaten Solok, Sumatara Barat, Jum`at (30/9) siang.
Kapolres Solok melalui Kasat Intel Polresta Solok, AKP Rasul Hamidi, Sabtu membenarkan terjadinya penangkapan terhadap Beni (26), salah seorang warga Nagari Koto Sani oleh Densus 88 di wilayah hukum Polresta Solok sekitar pukul 12.00 WIB siang.
"Dia diduga terlibat sebagai anggota jaringan teroris yang beraksi di Cirebon. Beni adalah warga Asli, Nagari Koto Sani. Selama ini dia berada di Cirebon dan baru pulang kampung beberapa waktu lalu," katanya.
Dijelaskan proses penangkapan Beni berlangsung cepat serta tidak mendapatkan perlawanan dari yang bersangkutan. Dia ditangkap ketika hendak melaksanakan Shalat Jum`at di masjid yang ada di nagari tersebut.
"Densus 88 menangkap Beni di tengah jalan, antara rumah orang tuanya dengan masjid terdekat. Begitu ditangkap dia langsung dibawa ke Padang oleh anggota Densus 88," katanya.
Tertangkapnya Beni berdasarkan informasi keterlibatannya dalam jaringan teroris. Saat petugas menguber jaringan teroris Cirebon mengakibatkan sebagian besar anggota jaringan teroris mengamankan diri masing-masing.
Beni yang merupakan warga Kabupaten Solok mengamankan diri ke kampung hingga ditangkap petugas di daerah Jorong Kasiak.
(A038)
Kapolres Solok melalui Kasat Intel Polresta Solok, AKP Rasul Hamidi, Sabtu membenarkan terjadinya penangkapan terhadap Beni (26), salah seorang warga Nagari Koto Sani oleh Densus 88 di wilayah hukum Polresta Solok sekitar pukul 12.00 WIB siang.
"Dia diduga terlibat sebagai anggota jaringan teroris yang beraksi di Cirebon. Beni adalah warga Asli, Nagari Koto Sani. Selama ini dia berada di Cirebon dan baru pulang kampung beberapa waktu lalu," katanya.
Dijelaskan proses penangkapan Beni berlangsung cepat serta tidak mendapatkan perlawanan dari yang bersangkutan. Dia ditangkap ketika hendak melaksanakan Shalat Jum`at di masjid yang ada di nagari tersebut.
"Densus 88 menangkap Beni di tengah jalan, antara rumah orang tuanya dengan masjid terdekat. Begitu ditangkap dia langsung dibawa ke Padang oleh anggota Densus 88," katanya.
Tertangkapnya Beni berdasarkan informasi keterlibatannya dalam jaringan teroris. Saat petugas menguber jaringan teroris Cirebon mengakibatkan sebagian besar anggota jaringan teroris mengamankan diri masing-masing.
Beni yang merupakan warga Kabupaten Solok mengamankan diri ke kampung hingga ditangkap petugas di daerah Jorong Kasiak.
(A038)
KPK Dalami Dugaan Korupsi Gubernur Banten
Jpnn
JAKARTA - Salah seorang Calon Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah berpotensi terpecah konsentrasinya, menghadapi pemilihan kepala daerah yang tinggal sekitar sebulan lagi. Komisi Pemberantasan Korupsi siap mengaji serius laporan terkait dugaan korupsi terkait dana hibah dan bantuan sosial di Provinsi Banten bernilai ratusan miliar rupiah.
"Tentu kami akan tindaklanjuti laporan yang ada dengan mulai melakukan penyelidikan," ujar juru bicara KPK, Johan Budi saat dihubungi, Jumat (30/9). Dia menyatakan, pihaknya akan terlebih dulu melihat apakah dalam laporan benar ada unsur dugaan tindak pidana korupsi atau tidak.
Termasuk, lanjut dia, apakah dugaan kasus yang ada masuk dalam kewenangan KPK atau lembaga penegak hukum lainnya. "Itu juga perlu, apakah sudah disidik dengan instansi penegak hukum lain atau enggak" imbuhnya.
Menurut Johan, saat ini pengaduan itu masih didalami di Direktorat Pengaduan Masyarakat (KPK). "Posisi pengaduannya masih di Dumas," sambung Johan.
Sebelumnya Pada Rabu (28/9), Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama Aliansi Independen Peduli Publik (AIPP) telah melaporkan secara resmi Ratu Atut atas dugaan korupsi dana hibah dan bantuan sosial di provinsi yang dipimpin oleh putri jawara Banten Chasan Sochib itu. Laporan tersebut didasarkan atas hasil uji petik yang dilakukan selama tiga tahun terakhir terhadap dua program tersebut.
Berdasar laporan yang telah disampaikan ke KPK, tren anggaran hibah dan bantuan social selama tiga tahun terakhir di Provinsi Banten memang mengalami kenaikan fantastis. Khusus, dana hibah meningkat dari Rp 14 miliar pada 2009, meningkat menjadi Rp 239 miliar lebih pada 2010. Dan puncaknya, pada 2011, meningkat kembali menjadi Rp 340 miliar lebih.
Dana hibah tersebut disalurkan kepada 221 organisasi dan forum yang dibentuk masyarakat maupun instansi negara. Sedangkan, dana bansos yang pada 2011 sebesar Rp 51 miliar disebarkan kepada 160 lembaga.
ICW tidak memverifikasi dan meneliti seluruh penerima dana hibah maupun bansos yang ada. Yang diverifikasi hanya sebanyak 30 persen dari kelompok penerima dana. Dengan besaran dana yang ditelusuri sebesar Rp 240 miliar.
Meski demikian, temuan yang dihasilkan cukup mencengangkan. Berdasarkan hasil uji petik yang dilakukan, paling tidak ada sepuluh lembaga penerima hibah yang diduga fiktif yang tersebar di beberapa daerah di Banten. Total anggaran yang dialokasikan kepada sembilan lembaga tersebut sebesar Rp 4,5 miliar.
Selain itu, pada daftar penerima hibah juga ditemukan, nama penerima yang tidak jelas dengan alamat yang sama. Diantaranya, ada delapan penerima hibah yang memiliki alamat sama di Jl. Brigjend KH Syam?un No.5, Kota Serang, dan empat lembaga dengan alamat sama di jalan Syekh Nawawi Albantani Palima Serang. Di dua belas lembaga itu saja total alokasi anggarannya mencapai Rp 28,9 miliar.
Termasuk, juga ditemukan, bahwa dana hibah di Banten ternyata banyak yang didistribusikan kepada lembaga-lembaga yang dipimpin oleh keluarga Ratu Atut. Mulai dari suami, kakak, anak, menantu, dan ipar.
Misalnya, dewan kerajinan nasional daerah (Dekranasda) Banten yang menerima hibah sebesar Rp750 juta. Dekranasda dipimpin oleh suami Ratu Atut yang juga anggota DPRD Banten Hikmat Tomet. Total dana hibah yang masuk ke lembaga yang dipimpin oleh keluarga gubernur mencapai Rp 29,5 miliar.
"Laporan kami ke KPK juga disertai sejumlah lampiran, yang tentu bisa dijadikan alat bukti dalam proses hukum nantinya," kata Peneliti Senior ICW Abdullah Dahlan, saat dihubungi, kemarin (30/9).
Dia menegaskan, waktu penyampaian laporan lembaganya ke KPK yang mendekati pelaksanaan pilkada Banten yang rencana dihelat pada 22 Oktober 2011 nanti, bukan karena dilandasi unsur politis. Atau, untuk mengganjal salah satu kandidat calon tertentu. ?Justru akan salah besar, kalau kami yang punya data valid dan bisa dipertanggungjawabkan, tapi tidak menyampaikannya pada KPK,? tandas Dahlan.
Dia juga menggarisbawahi, kalau pihaknya melakukan riset dan investigasi terkait dana hibah dan bansos di Banten karena didasari pertimbangan kuat. Yaitu, bahwa nilai anggaran untuk pos-pos tersebut di provinsi yang ada di salah ujung Jawa itu sangat besar, jika dibandingkan dengan daerah-daerah lain. "Jadi, konsen kami bukan pada personal, apalagi ada unsur politik di balik ini semua, terlalu remeh itu," tandasnya, kembali.
Dia lantas menyatakan, bahwa fenomena memanfaatkan dana hibah maupun bansos oleh incumbent yang maju lagi dalam pilkada diperkirakan juga banyak terjadi di banyak daerah lain. Kenaikan fantastis anggaran dana hibah maupun bansos mendekati masa berakhir pemerintahan seperti yang ada di Banten, menurut dia, diindikasikan telah banyak diterapkan sejumlah kepala daerah lain.
Terutama, mereka yang hendak maju kembali jadi kepala derah. "Dengan laporan kami ini, semoga nanti KPK juga ikut konsen mencermati dana-dana seperti ini di daerah lain," tandasnya. (kuh/dyn)
"Tentu kami akan tindaklanjuti laporan yang ada dengan mulai melakukan penyelidikan," ujar juru bicara KPK, Johan Budi saat dihubungi, Jumat (30/9). Dia menyatakan, pihaknya akan terlebih dulu melihat apakah dalam laporan benar ada unsur dugaan tindak pidana korupsi atau tidak.
Termasuk, lanjut dia, apakah dugaan kasus yang ada masuk dalam kewenangan KPK atau lembaga penegak hukum lainnya. "Itu juga perlu, apakah sudah disidik dengan instansi penegak hukum lain atau enggak" imbuhnya.
Menurut Johan, saat ini pengaduan itu masih didalami di Direktorat Pengaduan Masyarakat (KPK). "Posisi pengaduannya masih di Dumas," sambung Johan.
Sebelumnya Pada Rabu (28/9), Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama Aliansi Independen Peduli Publik (AIPP) telah melaporkan secara resmi Ratu Atut atas dugaan korupsi dana hibah dan bantuan sosial di provinsi yang dipimpin oleh putri jawara Banten Chasan Sochib itu. Laporan tersebut didasarkan atas hasil uji petik yang dilakukan selama tiga tahun terakhir terhadap dua program tersebut.
Berdasar laporan yang telah disampaikan ke KPK, tren anggaran hibah dan bantuan social selama tiga tahun terakhir di Provinsi Banten memang mengalami kenaikan fantastis. Khusus, dana hibah meningkat dari Rp 14 miliar pada 2009, meningkat menjadi Rp 239 miliar lebih pada 2010. Dan puncaknya, pada 2011, meningkat kembali menjadi Rp 340 miliar lebih.
Dana hibah tersebut disalurkan kepada 221 organisasi dan forum yang dibentuk masyarakat maupun instansi negara. Sedangkan, dana bansos yang pada 2011 sebesar Rp 51 miliar disebarkan kepada 160 lembaga.
ICW tidak memverifikasi dan meneliti seluruh penerima dana hibah maupun bansos yang ada. Yang diverifikasi hanya sebanyak 30 persen dari kelompok penerima dana. Dengan besaran dana yang ditelusuri sebesar Rp 240 miliar.
Meski demikian, temuan yang dihasilkan cukup mencengangkan. Berdasarkan hasil uji petik yang dilakukan, paling tidak ada sepuluh lembaga penerima hibah yang diduga fiktif yang tersebar di beberapa daerah di Banten. Total anggaran yang dialokasikan kepada sembilan lembaga tersebut sebesar Rp 4,5 miliar.
Selain itu, pada daftar penerima hibah juga ditemukan, nama penerima yang tidak jelas dengan alamat yang sama. Diantaranya, ada delapan penerima hibah yang memiliki alamat sama di Jl. Brigjend KH Syam?un No.5, Kota Serang, dan empat lembaga dengan alamat sama di jalan Syekh Nawawi Albantani Palima Serang. Di dua belas lembaga itu saja total alokasi anggarannya mencapai Rp 28,9 miliar.
Termasuk, juga ditemukan, bahwa dana hibah di Banten ternyata banyak yang didistribusikan kepada lembaga-lembaga yang dipimpin oleh keluarga Ratu Atut. Mulai dari suami, kakak, anak, menantu, dan ipar.
Misalnya, dewan kerajinan nasional daerah (Dekranasda) Banten yang menerima hibah sebesar Rp750 juta. Dekranasda dipimpin oleh suami Ratu Atut yang juga anggota DPRD Banten Hikmat Tomet. Total dana hibah yang masuk ke lembaga yang dipimpin oleh keluarga gubernur mencapai Rp 29,5 miliar.
"Laporan kami ke KPK juga disertai sejumlah lampiran, yang tentu bisa dijadikan alat bukti dalam proses hukum nantinya," kata Peneliti Senior ICW Abdullah Dahlan, saat dihubungi, kemarin (30/9).
Dia menegaskan, waktu penyampaian laporan lembaganya ke KPK yang mendekati pelaksanaan pilkada Banten yang rencana dihelat pada 22 Oktober 2011 nanti, bukan karena dilandasi unsur politis. Atau, untuk mengganjal salah satu kandidat calon tertentu. ?Justru akan salah besar, kalau kami yang punya data valid dan bisa dipertanggungjawabkan, tapi tidak menyampaikannya pada KPK,? tandas Dahlan.
Dia juga menggarisbawahi, kalau pihaknya melakukan riset dan investigasi terkait dana hibah dan bansos di Banten karena didasari pertimbangan kuat. Yaitu, bahwa nilai anggaran untuk pos-pos tersebut di provinsi yang ada di salah ujung Jawa itu sangat besar, jika dibandingkan dengan daerah-daerah lain. "Jadi, konsen kami bukan pada personal, apalagi ada unsur politik di balik ini semua, terlalu remeh itu," tandasnya, kembali.
Dia lantas menyatakan, bahwa fenomena memanfaatkan dana hibah maupun bansos oleh incumbent yang maju lagi dalam pilkada diperkirakan juga banyak terjadi di banyak daerah lain. Kenaikan fantastis anggaran dana hibah maupun bansos mendekati masa berakhir pemerintahan seperti yang ada di Banten, menurut dia, diindikasikan telah banyak diterapkan sejumlah kepala daerah lain.
Terutama, mereka yang hendak maju kembali jadi kepala derah. "Dengan laporan kami ini, semoga nanti KPK juga ikut konsen mencermati dana-dana seperti ini di daerah lain," tandasnya. (kuh/dyn)
Menag Setujui KPK Beri Asistensi
JAKARTA—Menteri Agama Suryadharma Ali mengaku bisa menerima laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menilai lembaganya masih kurang transparan. Untuk itu Suryadharma mengizinkan KPK bila memang ingin melakukan asistensi di Kemenag agar transparansi yang dimaksud bisa dicapai.
‘’Saya sangat setuju kalau KPK mau memberikan asistensi dalam membangun sistem di Kemenag,’’ kata Suryadharma pada wartawan di lokasi lubang buaya, Jakarta, Sabtu (1/10).
Suryadharma tidak merasa hal tersebut akan menjadi preseden buruk bagi kementrian yang dipimpinnya. Selama ini katanya, berbagai perbaikan terus dilakukan, namun bila ada yang dirasa kurang maka KPK bisa ikut membantu.
Dari evaluasi bersama, Suryadharma mengatakan salah satu pon yang disorot KPK adalah pelayanan haji. Khususnya pada pelaksanaan haji di masa Menag Said Aqil Munawar.
‘’Selain itu ada yang berkaitan dengan peraturan, UU, tenaga yang dianggap kurang seperti di keuangan yang memiliki latar akuntansi sangat sedikit sekali,’’ kata Suryadharma.
Menurutnya bila memang KPK ingin melakukan asistensi, maka pintu Kemenag selalu terbuka. Karena segala bentuk asistensi guna memperbaiki sistem manajemen yang baik guna mencegah tindakan korupsi, harus didukung semua pihak. Suryadharma pun menerima bila KPK telah melaporkan hal tersebut langsung kepada Presiden SBY.
‘’Beliau (Presiden SBY) meminta ditindaklanjuti apa yang menjadi harapan KPK,’’ kata Suryadharma saat ditanyakan instruksi Presiden SBY pada pihaknya.(afz/jpnn)
‘’Saya sangat setuju kalau KPK mau memberikan asistensi dalam membangun sistem di Kemenag,’’ kata Suryadharma pada wartawan di lokasi lubang buaya, Jakarta, Sabtu (1/10).
Suryadharma tidak merasa hal tersebut akan menjadi preseden buruk bagi kementrian yang dipimpinnya. Selama ini katanya, berbagai perbaikan terus dilakukan, namun bila ada yang dirasa kurang maka KPK bisa ikut membantu.
Dari evaluasi bersama, Suryadharma mengatakan salah satu pon yang disorot KPK adalah pelayanan haji. Khususnya pada pelaksanaan haji di masa Menag Said Aqil Munawar.
‘’Selain itu ada yang berkaitan dengan peraturan, UU, tenaga yang dianggap kurang seperti di keuangan yang memiliki latar akuntansi sangat sedikit sekali,’’ kata Suryadharma.
Menurutnya bila memang KPK ingin melakukan asistensi, maka pintu Kemenag selalu terbuka. Karena segala bentuk asistensi guna memperbaiki sistem manajemen yang baik guna mencegah tindakan korupsi, harus didukung semua pihak. Suryadharma pun menerima bila KPK telah melaporkan hal tersebut langsung kepada Presiden SBY.
‘’Beliau (Presiden SBY) meminta ditindaklanjuti apa yang menjadi harapan KPK,’’ kata Suryadharma saat ditanyakan instruksi Presiden SBY pada pihaknya.(afz/jpnn)
KPK Tak Berniat Permalukan DPR
Jpnn
JAKARTA--Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi SP mengatakan, pemanggilan empat pimpinan Badan Anggaran, Melchias Markus Mekeng, Tamsil Linrung, Olly Dondokombey, dan Mirwan Amir semata-mata untuk tugas penegakkan hukum dan tidak ada niat mempermalukan DPR sebagai lembaga terhormat.
Menurutnya, pemanggilan mereka untuk mengetahui mekanisme proses anggaran Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) dalam kasus suap Kemenakertrans. Dalam kaitanya kata Johan, KPK menemukan ada uang suap Rp 1,5 miliar yang diduga untuk Menakertrans, Muhaimin Iskandar.
"Sedang kita telusuri percobaan suap ini mengalir ke siapa saja, kita lihat perkembanganya kedepan," kata Johan saat diskusi "Banggar DPR Geger" di Warung Daun, Cikini, Sabtu (1/10).
Terkait mangkirnya KPK memenuhi undangan pimpinan DPR rapat konsultasi bersama Pimpinan DPR, Kejaksaan dan Kepolisian, Selasa (27/9), Menurut Johan, pihaknya lebih mengutamakan hal yang sifatnya substansial.
"Ketidakhadiran KPK dalam rapat konsultasi publik karena kami sedang dalam penyidikan empat anggota Banggar yang sedang diperiksa KPK," kata Johan.
"Yang substansial perlu dikedepankan. Biarkan kami yang di KPK melaksanakan tugas semestinya," tambahnya.
Sebelumnya Ketua DPR Marzuki Alie meminta KPK untuk menunda pemanggilan terhadap empat pimpinan Banggar DPR RI. Pemanggilan KPK dinilai telah mengganggu konsentrasi kerja anggota DPR RI khususnya Banggar dalam membahas RAPBN 2012. Namun KPK tetap melayangkan surat panggilan. Sementara itu KPK telah menyatakan kesediaan untuk menghadiri rapat konsultasi dengan DPR pada Senin mendatang.(kyd/jpnn)
Krisis harga sawit buat 3.000 petani sawit belum lunasi kredit bank
Ngabang, Kalimantan Barat (ANTARA News) - Sebanyak 3.000 petani sawit kebun plasma PTPN XIII Ngabang belum lunas kredit bank yang keseluruhannya Rp 15 miliar. Bukan karena ingin mengemplang utang, tapi karena harga tandan buah segar sawit sempat terbanting sangat rendah.
"Sekarang sudah mulai mengangsur ke bank. Memang sejak 2000 sempat macet akibat krisis moneter, harga tanda buah segar hanya Rp400 per kg, jadi tiga koperasi sepakat agar tidak dilakukan pemotongan hasil panen," kata Manager PTNP XIII Ngabang, AB Simbolon, di Ngabang, Sabtu.
Menurut dia, dari 4.000 petani PTPN XIII, yang sudah melunasi kredit bank baru sekitar 900. Sehingga diharapkan semua segera melunasi kredit bank yang sempat macet, apalagi sekarang harga TBS sudah tinggi.
"Memang ketetapan mestinya 30 persen pemotongan hasil panen untuk bayar kredit bank. Tapi sekarang hanya Rp 100.000 yang dipotong. Sebenarnya masing-masing petani tidak banyak tunggakan Rp2 juta-Rp 3 juta saja, kalau dipotong 30 persen saja langsung lunas,"tegas Simbolon.
Ia mengatakan, sampai saat ini sisa tunggakan kredit petani Rp 15 juta yang sebelumnya mencapai Rp47 juta.
"Kita targetkan 2014 sudah harus lunas. Atau semakin cepat lebih bagus, karena kalau lamban juga akan berdampak proses replanting atau peremajaan ulang tanaman sawit. Petani masih hutang tentu tidak mungkin kita lakukan peremajaan kebun," tegas Simbolon.
Ia mengaku semua petani sudah berpenghasilan tinggi mengingat harga TBS pun tinggi. Pihak PTPN XIII juga banyak membantu petani seperti pemeliharaan insfrastruktur.
"Selama ini kita sudah bantu petani seperti memperbaiki jalan. Alat berat kita malah banyak di operasikan di kebun plasma (milik petani) dari pada kebun inti milik perusahaan," tandas Simbolon. (ANT-271)
"Sekarang sudah mulai mengangsur ke bank. Memang sejak 2000 sempat macet akibat krisis moneter, harga tanda buah segar hanya Rp400 per kg, jadi tiga koperasi sepakat agar tidak dilakukan pemotongan hasil panen," kata Manager PTNP XIII Ngabang, AB Simbolon, di Ngabang, Sabtu.
Menurut dia, dari 4.000 petani PTPN XIII, yang sudah melunasi kredit bank baru sekitar 900. Sehingga diharapkan semua segera melunasi kredit bank yang sempat macet, apalagi sekarang harga TBS sudah tinggi.
"Memang ketetapan mestinya 30 persen pemotongan hasil panen untuk bayar kredit bank. Tapi sekarang hanya Rp 100.000 yang dipotong. Sebenarnya masing-masing petani tidak banyak tunggakan Rp2 juta-Rp 3 juta saja, kalau dipotong 30 persen saja langsung lunas,"tegas Simbolon.
Ia mengatakan, sampai saat ini sisa tunggakan kredit petani Rp 15 juta yang sebelumnya mencapai Rp47 juta.
"Kita targetkan 2014 sudah harus lunas. Atau semakin cepat lebih bagus, karena kalau lamban juga akan berdampak proses replanting atau peremajaan ulang tanaman sawit. Petani masih hutang tentu tidak mungkin kita lakukan peremajaan kebun," tegas Simbolon.
Ia mengaku semua petani sudah berpenghasilan tinggi mengingat harga TBS pun tinggi. Pihak PTPN XIII juga banyak membantu petani seperti pemeliharaan insfrastruktur.
"Selama ini kita sudah bantu petani seperti memperbaiki jalan. Alat berat kita malah banyak di operasikan di kebun plasma (milik petani) dari pada kebun inti milik perusahaan," tandas Simbolon. (ANT-271)
Bintara Pembina Desa efektif tangkal jaringan terorisme
Bengkulu (ANTARA News) - Jaringan terorisme atau radikalisme sudah menyusup sampai ke kampung-kampung. Diamkah kita? Jelas tidak, sebagaimana dinyatakan Komandan Korem 041/Garuda Emas Bengkulu, Kolonel Inf Sofwat Nasution, yang yakin peran Bintara-bintara Pembina Desa.
"Saya sudah mengintruksikan seluruh prajurit yang bertugas sebagai Bintara Pembina Desa di wilayah tugas kami meningkatkan perannya dalam mengantisipasi teror yang membahayakan keamanan Indonesia," katanya, Sabtu.
Dalam hirarki organisasi komando teritorial TNI-AD, Bintara Pembina Desa berada pada struktur paling bawah; artinya, dia ada pada posisi paling depan di tengah masyarakat secara langsung. Tidak jarang seorang bintara pembina desa itu memiliki wilayah operasi beberapa desa sekaligus.
Kewajiban utama mereka memberikan pembinaan kepada masyarakat desa setempat. Dalam aspek penanggulangan terorisme, mereka patut memberi informasi awal alias deteksi secara dini dan mencegah gerakan yang mengarah pada terorisme ataupun radikalisme.
"Upaya pencegahan dari ancaman terorisme memang tidak mudah. Karena itu peran aktif seluruh masyarakat dalam menjaga keamanan di wilayahnya masing-masing juga sangat dibutuhkan," katanya.
Ia menjelaskan, semua lapisan masyarakat di Provinsi Bengkulu harus meeningkatkan kewaspadaan pasca terjadinya bom bunuh diri di Gereja Bethel Injil Sepenuh Kapunton Solo Jawa Tengah pada Minggu (25/9).
"Masyarakat Bengkulu tidak boleh lengah dengan ancaman teroris meski kamtibmas di daerah itu cukup aman dan terkendali," katanya.
Bengkulu, dari posisinya, sering menjadi tempat tujuan sekaligus persinggahan bagi siapa saja di Pulau Sumatera. Keberadaan warga-warga baru itu harus diwaspadai dan diamati walaupun Bengkulu secara umum dinyatakan aman.
"Siapa tahu mereka bagian dari anggota jaringan teroris yang menyusup masuk ke Bengkulu. Sebab, Bengkulu merupakan jalur terbuka baik darat maupun laut, sehingga sangat memungkinkan anggota teroris masuk ke daerah itu. Karena itu masyarakat Bengkulu harus mewaspadai ancaman tersebut, katanya.
Tetapi ada saja kaitan Bengkulu dengan aksi dan jaringan terosisme itu. "Provinsi Bengkulu pernah menjadi tempat persembunyian para pelaku terorisme untuk menyimpan bahan baku bom dan merencanakan bom bunuh diri di Hotel JW Marriot Jakarta," katanya.
Ia menjelaskan, Asmar Latin Sani yang menjadi pelaku bom bunuh diri di Hotel JW Marriot Jakarta pada 2003, tercatat sebagai warga yang tinggal di Kota Bengkulu.
"Bahkan buronan otak teroris Azhari yang merupakan warga Malaysia dan telah tewas tertembak, pernah bersembunyi di Kota Bengkulu beberapa bulan sebelum melakukan pengeboman di Hotel JW Marriot Jakarta pada 2003 lalu," katanya. (ANT)
"Saya sudah mengintruksikan seluruh prajurit yang bertugas sebagai Bintara Pembina Desa di wilayah tugas kami meningkatkan perannya dalam mengantisipasi teror yang membahayakan keamanan Indonesia," katanya, Sabtu.
Dalam hirarki organisasi komando teritorial TNI-AD, Bintara Pembina Desa berada pada struktur paling bawah; artinya, dia ada pada posisi paling depan di tengah masyarakat secara langsung. Tidak jarang seorang bintara pembina desa itu memiliki wilayah operasi beberapa desa sekaligus.
Kewajiban utama mereka memberikan pembinaan kepada masyarakat desa setempat. Dalam aspek penanggulangan terorisme, mereka patut memberi informasi awal alias deteksi secara dini dan mencegah gerakan yang mengarah pada terorisme ataupun radikalisme.
"Upaya pencegahan dari ancaman terorisme memang tidak mudah. Karena itu peran aktif seluruh masyarakat dalam menjaga keamanan di wilayahnya masing-masing juga sangat dibutuhkan," katanya.
Ia menjelaskan, semua lapisan masyarakat di Provinsi Bengkulu harus meeningkatkan kewaspadaan pasca terjadinya bom bunuh diri di Gereja Bethel Injil Sepenuh Kapunton Solo Jawa Tengah pada Minggu (25/9).
"Masyarakat Bengkulu tidak boleh lengah dengan ancaman teroris meski kamtibmas di daerah itu cukup aman dan terkendali," katanya.
Bengkulu, dari posisinya, sering menjadi tempat tujuan sekaligus persinggahan bagi siapa saja di Pulau Sumatera. Keberadaan warga-warga baru itu harus diwaspadai dan diamati walaupun Bengkulu secara umum dinyatakan aman.
"Siapa tahu mereka bagian dari anggota jaringan teroris yang menyusup masuk ke Bengkulu. Sebab, Bengkulu merupakan jalur terbuka baik darat maupun laut, sehingga sangat memungkinkan anggota teroris masuk ke daerah itu. Karena itu masyarakat Bengkulu harus mewaspadai ancaman tersebut, katanya.
Tetapi ada saja kaitan Bengkulu dengan aksi dan jaringan terosisme itu. "Provinsi Bengkulu pernah menjadi tempat persembunyian para pelaku terorisme untuk menyimpan bahan baku bom dan merencanakan bom bunuh diri di Hotel JW Marriot Jakarta," katanya.
Ia menjelaskan, Asmar Latin Sani yang menjadi pelaku bom bunuh diri di Hotel JW Marriot Jakarta pada 2003, tercatat sebagai warga yang tinggal di Kota Bengkulu.
"Bahkan buronan otak teroris Azhari yang merupakan warga Malaysia dan telah tewas tertembak, pernah bersembunyi di Kota Bengkulu beberapa bulan sebelum melakukan pengeboman di Hotel JW Marriot Jakarta pada 2003 lalu," katanya. (ANT)
BIN gadungan ditangkap
Polman, Sulawesi Barat (ANTARA News) - Saat isu teror sedang hangat, ada saja orang yang mengaku petugas negara yang akhirnya ditangkap polisi. Demikianlah, dua orang yang mengaku sebagai anggota Badan Intelejen Negara (BIN) digiring ke Polres Polewali Mandar, Sulawesi Barat, sebab tidak memiliki bukti kuat sebagai anggota intelijen negara.
Dua orang itu bernama Mansyur (55) dan Syamsuddin (58). Selain terbukti melakukan intimidasi, dia juga membawa pistol jenis air shotgun yang dilengkapi dengan gotri atau peluru bulat berupa kuningan sebanyak 12 butir berukuran enam milimeter.
Penangkapan ini berawal dari tindakan pelaku seolah-olah aparatur intelejen dari "instansi negara" berlabel Lembaga Masyarakat Bela Negara. Menurut mereka, "instansi negara pemberantas teror" itu punya wewenang sama dengan BIN. Pelaku mendatangi beberapa pejabat kabupaten setempat untuk mempertanyakan sejumlah temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Setelah pelaku menemui beberapa pejabat, akhirnya diarahkan ke Bagian Humas dan Protokoler Polewali Mandar. Karena mencurigakan, Dandim 1402 Polmas, Letkol Artileri Medan Yudi Murfi, memastikan kedua pelaku tersebut di ruangan kerja Kabag Humas dan Protokoler Polman.
Setelah dipastikan, Murfi menyatakan kedua pelaku bukan merupakan anggota BIN. Selain itu, pelaku dianggap melakukan pelanggaran karena dengan sengaja membawa pistol untuk menakut-nakuti para pejabat.
"Jelas kedua pelaku telah melakukan pelanggaran, selain membawa nama institusi pemerintahan maupun institusi lainnya, dia juga membawa senjata dan tidak dilengkapi dengan surat ijin kepemilikan senjata dari Perbakin," tutur Murfi.
Selanjutnya kedua orang yang kemudian diketahui BIN gadungan digelandang ke polisi karena mereka masyarakat sipil.
Sementara itu, Kapolres Polman, I Gusti Ngurah RM, mengaku belum cukup bukti untuk dilakukan penahanan dan untuk sementara hanya senjatanya yang ditahan dan diberi kesempatan untuk melengkapi surat kepemilikan senjata untuk mengambil kembali senjatanya.
"Tidak ada laporan resmi maupun keberatan dari salah satu pihak, sehingga kami tidak memiliki dasar untuk menahan pelaku. Akan tetapi pelaku kami beri sanksi wajib lapor ke Polres Polman," ungkap Kapolres.
Dia meminta, jika ditemukan kejadian yang sama, sebaiknya pihak yang merasa dirugikan melaporkan secara resmi kepada Polres Polman untuk ditindaklanjuti. Sebab untuk melakukan penahanan pada pelaku harus ada bukti kuat dan ada laporan resmi dari pihak yang merasa dirugikan. (ANT-284)
Dua orang itu bernama Mansyur (55) dan Syamsuddin (58). Selain terbukti melakukan intimidasi, dia juga membawa pistol jenis air shotgun yang dilengkapi dengan gotri atau peluru bulat berupa kuningan sebanyak 12 butir berukuran enam milimeter.
Penangkapan ini berawal dari tindakan pelaku seolah-olah aparatur intelejen dari "instansi negara" berlabel Lembaga Masyarakat Bela Negara. Menurut mereka, "instansi negara pemberantas teror" itu punya wewenang sama dengan BIN. Pelaku mendatangi beberapa pejabat kabupaten setempat untuk mempertanyakan sejumlah temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Setelah pelaku menemui beberapa pejabat, akhirnya diarahkan ke Bagian Humas dan Protokoler Polewali Mandar. Karena mencurigakan, Dandim 1402 Polmas, Letkol Artileri Medan Yudi Murfi, memastikan kedua pelaku tersebut di ruangan kerja Kabag Humas dan Protokoler Polman.
Setelah dipastikan, Murfi menyatakan kedua pelaku bukan merupakan anggota BIN. Selain itu, pelaku dianggap melakukan pelanggaran karena dengan sengaja membawa pistol untuk menakut-nakuti para pejabat.
"Jelas kedua pelaku telah melakukan pelanggaran, selain membawa nama institusi pemerintahan maupun institusi lainnya, dia juga membawa senjata dan tidak dilengkapi dengan surat ijin kepemilikan senjata dari Perbakin," tutur Murfi.
Selanjutnya kedua orang yang kemudian diketahui BIN gadungan digelandang ke polisi karena mereka masyarakat sipil.
Sementara itu, Kapolres Polman, I Gusti Ngurah RM, mengaku belum cukup bukti untuk dilakukan penahanan dan untuk sementara hanya senjatanya yang ditahan dan diberi kesempatan untuk melengkapi surat kepemilikan senjata untuk mengambil kembali senjatanya.
"Tidak ada laporan resmi maupun keberatan dari salah satu pihak, sehingga kami tidak memiliki dasar untuk menahan pelaku. Akan tetapi pelaku kami beri sanksi wajib lapor ke Polres Polman," ungkap Kapolres.
Dia meminta, jika ditemukan kejadian yang sama, sebaiknya pihak yang merasa dirugikan melaporkan secara resmi kepada Polres Polman untuk ditindaklanjuti. Sebab untuk melakukan penahanan pada pelaku harus ada bukti kuat dan ada laporan resmi dari pihak yang merasa dirugikan. (ANT-284)
Indonesia, India patroli bersama di Selat Malaka
Jakarta (ANTARA News) - TNI Angkatan Laut dan Angkatan Laut India melakukan patroli terkoordinasi di wilayah perbatasan kedua negara di Laut Hindia, Selat Malaka dan Pulau Rondo.
Komandan Satgas Patroli Terkoordinasi Indonesia-India (Patkor Indindo) P-18/2011 Letkol Laut (P) Heribertus Yudho Warsono saat sandar di Dermaga Sabang, Jumat, mengatakan, patroli juga diselingi latihan bersama untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme prajurit matra laut kedua pihak.
Ia mengatakan salah satu bentuk latihan yang dilakukan adalah "passing exercise" (Passex) KRI Silaspapare-386 dengan Kapal Perang India INS Mahish (L19) dan INS Bangaram (T64) di perairan Selat Malaka.
Heribertus mengemukakan, selama melaksanakan "Passex" telah dilaksanakan latihan manuver taktis (Mantak), latihan kibaran bendera isyarat (Flaghoist), latihan sinar bidik (Flashex) dan "semaphore" dengan melibatakan kapal perang Indonesia dan India yang tergabung dalam Patkor Indindo.
"Selain meningkatkan kemampuan dan profesionalisme, kegiatan itu sekaligus sebagai sarana untuk meningkatkan persahabatan personel angkatan laut kedua negara," kata Heribertus.
Kegiatan Patkor Indindo yang digelar secara berlanjut dan terkoordinasi antara TNI Angkatan Laut dan India Navy dilaksnakan guna meningkatkan stabilitas keamanan laut di kawasan perbatasan di Lautan Hindia dan Selat Malaka dan disekitar Pulau Rondo, Sabang.
"Mengingat di wilayah perbatasan tersebut memiliki sumber daya alam yang cukup potensial yang tidak menutup kemungkinan akan timbulnya dorongan pihak luar atau asing untuk memanfaatkan secara ilegal ataupun tindak kejahatan lainnya yang dapat merugikan kepentingan nasional NKRI," katanya.
Patkor Indindo tersebut melaksanakan operasi pencegahan dengan melaksanakan tindakan deteksi dini terhadap kemungkinan ancaman dan pemeriksaan terhadap pengguna laut.
Selain itu melaksanakan pengejaran, penangkapan penyelidikan terhadap pengguna laut yang melakukan pelanggaran hukum dan selanjutnya diproses sesuai perundang-undangan yang berlaku.
Dalam kegiatan Patkor Indindo tersebut TNI Angkatan Laut melibatkan antara lain KRI Silaspapare-386 jenis Pachim dengan komandan Letkol laut (P) Dovian dan pesawat intai maritim TNI Angkatan Laut.
Komandan Satgas Patroli Terkoordinasi Indonesia-India (Patkor Indindo) P-18/2011 Letkol Laut (P) Heribertus Yudho Warsono saat sandar di Dermaga Sabang, Jumat, mengatakan, patroli juga diselingi latihan bersama untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme prajurit matra laut kedua pihak.
Ia mengatakan salah satu bentuk latihan yang dilakukan adalah "passing exercise" (Passex) KRI Silaspapare-386 dengan Kapal Perang India INS Mahish (L19) dan INS Bangaram (T64) di perairan Selat Malaka.
Heribertus mengemukakan, selama melaksanakan "Passex" telah dilaksanakan latihan manuver taktis (Mantak), latihan kibaran bendera isyarat (Flaghoist), latihan sinar bidik (Flashex) dan "semaphore" dengan melibatakan kapal perang Indonesia dan India yang tergabung dalam Patkor Indindo.
"Selain meningkatkan kemampuan dan profesionalisme, kegiatan itu sekaligus sebagai sarana untuk meningkatkan persahabatan personel angkatan laut kedua negara," kata Heribertus.
Kegiatan Patkor Indindo yang digelar secara berlanjut dan terkoordinasi antara TNI Angkatan Laut dan India Navy dilaksnakan guna meningkatkan stabilitas keamanan laut di kawasan perbatasan di Lautan Hindia dan Selat Malaka dan disekitar Pulau Rondo, Sabang.
"Mengingat di wilayah perbatasan tersebut memiliki sumber daya alam yang cukup potensial yang tidak menutup kemungkinan akan timbulnya dorongan pihak luar atau asing untuk memanfaatkan secara ilegal ataupun tindak kejahatan lainnya yang dapat merugikan kepentingan nasional NKRI," katanya.
Patkor Indindo tersebut melaksanakan operasi pencegahan dengan melaksanakan tindakan deteksi dini terhadap kemungkinan ancaman dan pemeriksaan terhadap pengguna laut.
Selain itu melaksanakan pengejaran, penangkapan penyelidikan terhadap pengguna laut yang melakukan pelanggaran hukum dan selanjutnya diproses sesuai perundang-undangan yang berlaku.
Dalam kegiatan Patkor Indindo tersebut TNI Angkatan Laut melibatkan antara lain KRI Silaspapare-386 jenis Pachim dengan komandan Letkol laut (P) Dovian dan pesawat intai maritim TNI Angkatan Laut.
Lantamal II/Padang perketat pengamanan perairan Sumatera Barat
Padang (ANTARA News) - Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) II TelukBayur Padang akan memperketat jalur laut di kawasan perairan Sumbar guna mengantisipasi masuknya teroris. Teroris dan jaringannya bisa masuk lewat semua wahana, jalur laut juga bisa dimanfaatkan mereka.
"Perairan di Sumbar memang berpotensi sebagai pintu masuk teroris. Untuk mencegahnya kita akan memperketat pengamanan,"kata Komandan Lantamal II Teluk Bayur Padang, Brigjen TNI (Marinir) Gatot Subroto, di Padang, Sabtu.
"Prajurit TNI-AL telah dipersiapkan untuk menangkal pemasukan jaringan teroris melalui perairan di pantai barat Sumatera itu," katanya.
Bukan cuma mereka, karena dukungan dari Gugus Tempur Laut dan Gugus Keamanan Laut Komando Armada Indonesia Kawasan Barat TNI-AL juga siap sedia sejak awal.
Dia menambahkan, kita juga akan menggalang informasi dengan masyarakat yang berada di pesisir pantai, nelayan dan SAR Linmas.
"Jika ada orang yang mencurigakan segera bisa diantisipasi, melaporkan pada pihak Lantamal maupun pihak kepolisian. Kapan saja kami siap menerima laporan itu," katanya.
Dia mengatakan, saat ini, Lantamal II Teluk Bayur memiliki satu unit kapal patroli untuk pengamanan disekitar perairan Sumbar, terutama daerah Pulau Mentawai, yakni KRI Krait.
"Besarnya wilayah perairan di bawah Lantamal II Teluk Bayur, berencana untuk melakukan penambahan kapal patroli,"katanya.
Menurut dia, Lantamal II Teluk Bayur, juga berencana mau membangun dua pos pengamanan di Kabupaten Kepuluan Mentawai.
"Kita belum tahu secara pasti dimana pos pengamanan akan dibangun, namun yang jelas akan koordinasi dengan pihak-pihak terkait terutama dengan pihak Korem Sumatera Barat," katanya.
Dia menambahan, Pemerintah Kabupaten Kepuluan Mentawai mendukung rencana akan dibangunnya dua pos pengaman.
"Keberadaan pos pengamana untuk meningkatkan keamanan laut di pantai barat serta mempercepat koordinasi antara kepulauan Mentawai dengan Padang atau Bengkulu dalam komando Lantamal II Teluk Bayur,"jelasnya. (ANT)
"Perairan di Sumbar memang berpotensi sebagai pintu masuk teroris. Untuk mencegahnya kita akan memperketat pengamanan,"kata Komandan Lantamal II Teluk Bayur Padang, Brigjen TNI (Marinir) Gatot Subroto, di Padang, Sabtu.
"Prajurit TNI-AL telah dipersiapkan untuk menangkal pemasukan jaringan teroris melalui perairan di pantai barat Sumatera itu," katanya.
Bukan cuma mereka, karena dukungan dari Gugus Tempur Laut dan Gugus Keamanan Laut Komando Armada Indonesia Kawasan Barat TNI-AL juga siap sedia sejak awal.
Dia menambahkan, kita juga akan menggalang informasi dengan masyarakat yang berada di pesisir pantai, nelayan dan SAR Linmas.
"Jika ada orang yang mencurigakan segera bisa diantisipasi, melaporkan pada pihak Lantamal maupun pihak kepolisian. Kapan saja kami siap menerima laporan itu," katanya.
Dia mengatakan, saat ini, Lantamal II Teluk Bayur memiliki satu unit kapal patroli untuk pengamanan disekitar perairan Sumbar, terutama daerah Pulau Mentawai, yakni KRI Krait.
"Besarnya wilayah perairan di bawah Lantamal II Teluk Bayur, berencana untuk melakukan penambahan kapal patroli,"katanya.
Menurut dia, Lantamal II Teluk Bayur, juga berencana mau membangun dua pos pengamanan di Kabupaten Kepuluan Mentawai.
"Kita belum tahu secara pasti dimana pos pengamanan akan dibangun, namun yang jelas akan koordinasi dengan pihak-pihak terkait terutama dengan pihak Korem Sumatera Barat," katanya.
Dia menambahan, Pemerintah Kabupaten Kepuluan Mentawai mendukung rencana akan dibangunnya dua pos pengaman.
"Keberadaan pos pengamana untuk meningkatkan keamanan laut di pantai barat serta mempercepat koordinasi antara kepulauan Mentawai dengan Padang atau Bengkulu dalam komando Lantamal II Teluk Bayur,"jelasnya. (ANT)
Teror bom ambon tidak terkait Solo
Ambon (ANTARA News) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Ansyaad Mbai, menegaskan jaringan pelaku aksi teror bom di Ambon, tidak terkait hal serupa dalam teror bom bunuh diri di Gereja Bethel Injil Sepenuh Kepunton Solo, Minggu (25/9).
"Bom bunuh diri di GBIS Solo tidak ada kaitannya dengan aksi teror bom di Ambon. Yang terpenting adalah masyarakat perlu mewaspadai upaya pihak-pihak lain yang ingin mengacaukan situasi dan kondisi di Ambon yang semakin kondusif," kata Mbai, di Ambon, Sabtu.
Menurut dia, pelaku bom Solo merupakan jaringan Cirebon yang salah satu anggotanya yakni Achmad Yosepha Hayat. Walau sering dinyatakan aksi bom bunuh diri, namun esensinya adalah teror yang harus ditangani secara khusus dan terpadu.
Pemuda tersebut adalah rekan Muhamad Syarif pelaku bom bunuh diri di Masjid Az Dzikra yang berada di Markas Polresta Cirebon, pada 16 April 2011.
"Sekali lagi tidak ada kaitan dengan bom Solo. Bom Solo dilakukan jaringan Cirebon. Meski demikian masyarakat diimbau agar lebih meningkatkan ketahanan untuk mengantisipasi aksi-aksi teror oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab," ujarnya.
Ia menegaskan, untuk mencegah aksi dan teror bom, maka pemerintah dan tokoh agama harus bersinergi serta proaktif melakukan program deradikalisasi sehingga berdampak mengurangi ideologi radikalisme sebagian kelompok menyesatkan.
Program deradikalisasi juga sudah dilakukan BNPT bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia bertujuan mengajak masyarakat memahami ajaran Islam Rahmatan lil Alamin.
"Kita sudah bersinergi dengan MUI dalam program Islam Rahmatan lil Alamin. Saya berharap hal ini juga dilakukan di Maluku," kata Mbai.
Ia juga berharap aparat Kepolisian Daerah Maluku dibantu TNI, terutama personil intelijen di daerah ini lebih meningkatkan kewaspadaan karena enam teroris jaringan Cirebon yang saat ini masuk daftar pencarian orang (DPO) Mabes Polri masih belum tertangkap.
"Masyarakat juga diminta partisipasinya turut serta memberantas terorisme dengan jalan melaporkan kepada petugas keamanan setempat bila mengetahui keberadaan para DPO yang saat ini paling diburu oleh Mabes Polri," ujar Mbai.
Masyarakat Maluku dan Ambon juga diimbau tidak terprovokasi dengan berbagai isu yang sengaja disebarkan oknum tertentu dengan tujuan membuat konflik di daerah ini terulang kembali sebagaimana pada 1999.
"Saat bentrok 11 September banyak pesan singkat ( sms) yang beredar seakan-akan Ambon sudah hancur, kenyataanya yang disaksikan sekarang ini tidak seperti yang diisukan. Saya berharap masyarakat jangan terpancing dengan isu provokatif sebaiknya ketahanan perlu ditingkatkan untuk menagkal berbagai isu tersebut," demikian Ansyaad Mbai. (ANT-184)
"Bom bunuh diri di GBIS Solo tidak ada kaitannya dengan aksi teror bom di Ambon. Yang terpenting adalah masyarakat perlu mewaspadai upaya pihak-pihak lain yang ingin mengacaukan situasi dan kondisi di Ambon yang semakin kondusif," kata Mbai, di Ambon, Sabtu.
Menurut dia, pelaku bom Solo merupakan jaringan Cirebon yang salah satu anggotanya yakni Achmad Yosepha Hayat. Walau sering dinyatakan aksi bom bunuh diri, namun esensinya adalah teror yang harus ditangani secara khusus dan terpadu.
Pemuda tersebut adalah rekan Muhamad Syarif pelaku bom bunuh diri di Masjid Az Dzikra yang berada di Markas Polresta Cirebon, pada 16 April 2011.
"Sekali lagi tidak ada kaitan dengan bom Solo. Bom Solo dilakukan jaringan Cirebon. Meski demikian masyarakat diimbau agar lebih meningkatkan ketahanan untuk mengantisipasi aksi-aksi teror oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab," ujarnya.
Ia menegaskan, untuk mencegah aksi dan teror bom, maka pemerintah dan tokoh agama harus bersinergi serta proaktif melakukan program deradikalisasi sehingga berdampak mengurangi ideologi radikalisme sebagian kelompok menyesatkan.
Program deradikalisasi juga sudah dilakukan BNPT bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia bertujuan mengajak masyarakat memahami ajaran Islam Rahmatan lil Alamin.
"Kita sudah bersinergi dengan MUI dalam program Islam Rahmatan lil Alamin. Saya berharap hal ini juga dilakukan di Maluku," kata Mbai.
Ia juga berharap aparat Kepolisian Daerah Maluku dibantu TNI, terutama personil intelijen di daerah ini lebih meningkatkan kewaspadaan karena enam teroris jaringan Cirebon yang saat ini masuk daftar pencarian orang (DPO) Mabes Polri masih belum tertangkap.
"Masyarakat juga diminta partisipasinya turut serta memberantas terorisme dengan jalan melaporkan kepada petugas keamanan setempat bila mengetahui keberadaan para DPO yang saat ini paling diburu oleh Mabes Polri," ujar Mbai.
Masyarakat Maluku dan Ambon juga diimbau tidak terprovokasi dengan berbagai isu yang sengaja disebarkan oknum tertentu dengan tujuan membuat konflik di daerah ini terulang kembali sebagaimana pada 1999.
"Saat bentrok 11 September banyak pesan singkat ( sms) yang beredar seakan-akan Ambon sudah hancur, kenyataanya yang disaksikan sekarang ini tidak seperti yang diisukan. Saya berharap masyarakat jangan terpancing dengan isu provokatif sebaiknya ketahanan perlu ditingkatkan untuk menagkal berbagai isu tersebut," demikian Ansyaad Mbai. (ANT-184)
Presiden PKS Perintahkan Tamsil Bertahan di DPR
INILAH.COM, Jakarta - Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq meminta Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) Tamsil Linrung untuk tidak mundur dari DPR.
Tamsil diminta menjalankan tugas-tugas di DPR dengan baik, dan tidak menyerah terhadap dinamika politik yang menyudutkan dirinya.
"Menjalankan tugas kedewanan adalah bagian dari tanggung jawab nasional sebagai anggota legislatif. Ini tidak boleh terganggu oleh dinamika politik yang terjadi belakangan ini," kata Luthfi, di Jakarta, Sabtu (1/9/2011).
Lebih lanjut Luthfi menegaskan, kader-kader PKS yang menjadi pejabat publik, apakah itu di eksekutif atau parlemen tidak boleh menyerah terhadap dinamika politik yang ada. Sebaliknya dinamika itu harus dihadapi dengan elegan. "Selesaikan persoalan yang dihadapi dengan elegan dan cara terhormat."
Luthfi menegaskan, watak dari dinamika politik datang dan pergi. Jadi dalam politik hal tersebut adalah biasa.
Karena itu jangan sampai dinamika yang ada mengalahkan kepentingan nasional yang menjadi tanggung jawab para pejabat publik. [mah]
Tamsil diminta menjalankan tugas-tugas di DPR dengan baik, dan tidak menyerah terhadap dinamika politik yang menyudutkan dirinya.
"Menjalankan tugas kedewanan adalah bagian dari tanggung jawab nasional sebagai anggota legislatif. Ini tidak boleh terganggu oleh dinamika politik yang terjadi belakangan ini," kata Luthfi, di Jakarta, Sabtu (1/9/2011).
Lebih lanjut Luthfi menegaskan, kader-kader PKS yang menjadi pejabat publik, apakah itu di eksekutif atau parlemen tidak boleh menyerah terhadap dinamika politik yang ada. Sebaliknya dinamika itu harus dihadapi dengan elegan. "Selesaikan persoalan yang dihadapi dengan elegan dan cara terhormat."
Luthfi menegaskan, watak dari dinamika politik datang dan pergi. Jadi dalam politik hal tersebut adalah biasa.
Karena itu jangan sampai dinamika yang ada mengalahkan kepentingan nasional yang menjadi tanggung jawab para pejabat publik. [mah]
ICW Tantang 5 Pembela Nazar Bongkar Kasus Besar
INILAH.COM, Jakarta - Bergabungnya 5 advokat kondang pembela M Nazaruddin, diharapkan tidak mempersoalkan hal kecil .Tetapi, membongkar kasus yang lebih besar lagi.
Peneliti hukum Indonesia Corruption Watch (ICW) Donald Fariz, mengatakan bahwa hak Nazaruddin untuk memilih kelima pengacara tersebut. Namun, jangan sampai, nama-nama besar advokat itu hanya untuk mempersoalkan hal yang tidak substantif.
"Misalnya ketika OC Kaligis memperdebatkan kepulangan Nazaruddin tanpa pengacara," ujar Donald kepada INILAH.COM, di Jakarta, Sabtu (1/10/2011).
Dia mengaku khawatir, jika persoalan ini kembali muncul. Sebab, bisa saja terjadi setelah bergabungnya 5 advokad kondang tersebut. "Bisa saja memperdebatkan hal yang tidak substansial," katanya.
Untuk itu, lanjutnya, kehadiran para advokad kondang tersebut diharapkan bisa membongkar praktek mafia. "Harus memiliki visi membongkar kasus, bukan yang tidak substansi. Agar yang belum terang menjadi terang," katanya.
Tersangka kasus suap Wisma Atlet SEA Games 2011 M.Nazaruddin, kini tidak hanya didampingi oleh OC Kaligis sebagai pengacaranya. Ada 4 orang lain pengacara yang ditunjuk oleh mantan bendahara DPP Demokrat tersebut.
Keempat pengacara kondang itu adalah Elza Syarief, Otto Hasibuan, Hotman Paris Hutapea dan Rufinus Hotmolana Hutauruk. [mah]
Peneliti hukum Indonesia Corruption Watch (ICW) Donald Fariz, mengatakan bahwa hak Nazaruddin untuk memilih kelima pengacara tersebut. Namun, jangan sampai, nama-nama besar advokat itu hanya untuk mempersoalkan hal yang tidak substantif.
"Misalnya ketika OC Kaligis memperdebatkan kepulangan Nazaruddin tanpa pengacara," ujar Donald kepada INILAH.COM, di Jakarta, Sabtu (1/10/2011).
Dia mengaku khawatir, jika persoalan ini kembali muncul. Sebab, bisa saja terjadi setelah bergabungnya 5 advokad kondang tersebut. "Bisa saja memperdebatkan hal yang tidak substansial," katanya.
Untuk itu, lanjutnya, kehadiran para advokad kondang tersebut diharapkan bisa membongkar praktek mafia. "Harus memiliki visi membongkar kasus, bukan yang tidak substansi. Agar yang belum terang menjadi terang," katanya.
Tersangka kasus suap Wisma Atlet SEA Games 2011 M.Nazaruddin, kini tidak hanya didampingi oleh OC Kaligis sebagai pengacaranya. Ada 4 orang lain pengacara yang ditunjuk oleh mantan bendahara DPP Demokrat tersebut.
Keempat pengacara kondang itu adalah Elza Syarief, Otto Hasibuan, Hotman Paris Hutapea dan Rufinus Hotmolana Hutauruk. [mah]
Nazar 'Adu Domba' KPK & Banggar
INILAH.COM, Jakarta - Secara tidak sadar, pimpinan DPR dan pimpinan Banggar sedang diadu domba dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh M Nazaruddin.
Penilaian ini didasarkan pada runutan pengakuan Nazaruddin tentang kasus di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dan kasus lainnya.
"Harusnya mereka jangan mau diadudomba Nazaruddin. Ini kan berawal dari pengakuan Nazaruddin," ujar mantan Ketua YLBHI Munarman, Sabtu (1/10/2011).
Menurutnya, ada upaya sistematis untuk menimbulkan kekisruhan antar lembaga negara dengan menggunakan kasus korupsi sebagai pemicunya.
"Saya kira ada situasi politis yang didorong menjadi kekisruhan politik antara KPK dan DPR agar ini menjadi masalah institusional dari yang tadinya kasus individual," ujar Munarman. [mah]
Penilaian ini didasarkan pada runutan pengakuan Nazaruddin tentang kasus di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dan kasus lainnya.
"Harusnya mereka jangan mau diadudomba Nazaruddin. Ini kan berawal dari pengakuan Nazaruddin," ujar mantan Ketua YLBHI Munarman, Sabtu (1/10/2011).
Menurutnya, ada upaya sistematis untuk menimbulkan kekisruhan antar lembaga negara dengan menggunakan kasus korupsi sebagai pemicunya.
"Saya kira ada situasi politis yang didorong menjadi kekisruhan politik antara KPK dan DPR agar ini menjadi masalah institusional dari yang tadinya kasus individual," ujar Munarman. [mah]
Duh Polisi Laut Malaysia Berulah Lagi
INILAH.COM, Jakarta - Nelayan Indonesia di perbatasan meminta perlindungan pemerintah karena ulah kekerasan dan kriminalisasi oleh Polisi Laut Diraja Malaysia.
Koordinator Program Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara), Abdul Halim, di Jakarta, Sabtu, mengatakan, nota protes Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) atas tindakan Polisi Laut Diraja Malaysia melalui Kementerian Luar Negeri belum menyelesaikan persoalan di perairan perbatasan Indonesia-Malaysia.
Halim mendesak KKP dapat menjalankan fungsi koordinasi dan tugas keamanan laut secara konsisten dan maksimal, sehingga nelayan di perbatasan yang memerlukan perlindungan tidak merasa diabaikan.
Data Kiara maupun Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menyebutkan, 41 nelayan tradisional pernah ditangkap dan ditahan sejak 9 April 2009 hingga September 2011. Selain itu 47 nelayan tradisional lainnya mengaku pernah menjadi korban perompakan dan penganiayaan dengan pelaku anggota Polisi Laut Diraja Malaysia.
Kasus yang terkini pengaduan KNTI Wilayah Sumatra pada 20 September 2011. Disebutkan ada kasus kekerasan dan kriminalisasi yang dialami beberapa nelayan Langkat oleh tingkah buruk Polisi Laut Diraja Malaysia.
Modus operandi Polisi Laut Diraja Malaysia adalah menarik nelayan tradisional Indonesia dari laut nasional ke wilayah perairan Malaysia, dan menetapkan mereka sebagai pencuri ikan atau perompak.
"Berarti mereka kerap memasuki wilayah perairan Indonesia, khususnya di sekitar Langkat, Sumatera Utara," kata Presidium Nasional KNTI Wilayah Sumatera, Tajruddin Hasibuan.
Dari sisi Indonesia, katanya, kelemahan penjagaan wilayah perairan perbatasan Indonesia semacam itu jelas terlihat.
Selain itu tidak ada bekal informasi batas perairan Indonesia dengan Malaysia untuk nelayan tradisional, baik melalui peta terkini maupun alat navigasi modern menjadikan nelayan rentan mengalami kekerasan dan kriminalisasi oleh aparat negara lain.
"Kami minta pemerintah segera meningkatkan kualitas dan kuantitas patroli pengamanan laut di wilayah perairan Indonesia," ujarnya seperti diberitakan antaranews.[mah]
Koordinator Program Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara), Abdul Halim, di Jakarta, Sabtu, mengatakan, nota protes Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) atas tindakan Polisi Laut Diraja Malaysia melalui Kementerian Luar Negeri belum menyelesaikan persoalan di perairan perbatasan Indonesia-Malaysia.
Halim mendesak KKP dapat menjalankan fungsi koordinasi dan tugas keamanan laut secara konsisten dan maksimal, sehingga nelayan di perbatasan yang memerlukan perlindungan tidak merasa diabaikan.
Data Kiara maupun Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menyebutkan, 41 nelayan tradisional pernah ditangkap dan ditahan sejak 9 April 2009 hingga September 2011. Selain itu 47 nelayan tradisional lainnya mengaku pernah menjadi korban perompakan dan penganiayaan dengan pelaku anggota Polisi Laut Diraja Malaysia.
Kasus yang terkini pengaduan KNTI Wilayah Sumatra pada 20 September 2011. Disebutkan ada kasus kekerasan dan kriminalisasi yang dialami beberapa nelayan Langkat oleh tingkah buruk Polisi Laut Diraja Malaysia.
Modus operandi Polisi Laut Diraja Malaysia adalah menarik nelayan tradisional Indonesia dari laut nasional ke wilayah perairan Malaysia, dan menetapkan mereka sebagai pencuri ikan atau perompak.
"Berarti mereka kerap memasuki wilayah perairan Indonesia, khususnya di sekitar Langkat, Sumatera Utara," kata Presidium Nasional KNTI Wilayah Sumatera, Tajruddin Hasibuan.
Dari sisi Indonesia, katanya, kelemahan penjagaan wilayah perairan perbatasan Indonesia semacam itu jelas terlihat.
Selain itu tidak ada bekal informasi batas perairan Indonesia dengan Malaysia untuk nelayan tradisional, baik melalui peta terkini maupun alat navigasi modern menjadikan nelayan rentan mengalami kekerasan dan kriminalisasi oleh aparat negara lain.
"Kami minta pemerintah segera meningkatkan kualitas dan kuantitas patroli pengamanan laut di wilayah perairan Indonesia," ujarnya seperti diberitakan antaranews.[mah]
Dipaksa Melacur oleh Ibu Tiri Remaja Malaysia Minta Diselamatkan
INILAH.COM, Kuala Lumpur – Seorang remaja Malaysia mendatangi sebuah rumah sakit, mengeluhkan sakit di bagian pribadinya. Ia juga meminta para tenaga medis menyelamatkannya dari dunia prostitusi.
Namun sayang, gadis itu saat ini tak diketahui keberadaannya. Pihak rumah sakit menduga, seperti dilansir Harian Metro, ibu tirinya telah menjemput.
Sumber di kepolisian menyatakan, ayah si gadis meninggal enam bulan lalu. Gadis itu mengaku dipaksa menjual dirinya oleh si ibu tiri. Bulan lalu saja, ia sudah meladeni belasan pria.
“Korban datang ke Rumah Sakit Kuala Lumpur pada 13.30 siang, Minggu (25/9) lalu. Setelah diperiksa luka-lukanya, dokter menyatakan itu bekas perkosaan,” ujar si sumber.
Saat dokter bertanya, gadis yang mengaku berusia 16 tahun itu mengaku ibu tiri memaksanya berhubungan intim dengan pria-pria yang tak ia kenal. (STT)
BNP2TKI: Putusan Hong Kong Langkah Positif
VIVAnews - Pengadilan Tinggi Hong Kong memutuskan, pekerja asing sektor rumah tangga bisa menjadi warga tetap (permanent resident). Menanggapi hal ini, Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) M. Jumhur Hidayat menilai, putusan tersebut menghapus diskriminasi atas TKI yang selama ini terjadi.
"Ini langkah yang sangat positif, karena sebelum aturan berhak menjadi warga tetap hanya berlaku bagi pekerja asing non sektor rumah tangga," kata Jumhur di Jakarta, Sabtu, 1 Oktober 2011.
Jumhur mengungkapkan, saat ini terdapat sekitar 147 ribu-150 ribu TKI di Hong Kong dan mayoritas penata laksana rumah tangga termasuk merangkap pengasuh bayi dan orangtua jompo. Para TKI di Hong Kong memperoleh gaji sekitar Rp3,5-4 juta per bulan serta hak libur sehari dalam satu pekan.
Ia menjelaskan, TKI penata laksana rumah tangga bisa menjadi warga tetap setelah bekerja selama tujuh tahun di Hong Kong. Ia juga menilai, keputusan Pengadilan Tinggi Hong Kong itu sebagai bentuk penghargaan Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap pekerja sektor rumah tangga yang tidak pernah bisa diperoleh sebelumnya.
Menurut Jumhur, dengan ketentuan baru itu bukan berarti akan banyak orang Indonesia mengejar kesempatan menjadi warga tetap di Hong Kong.
"Pada umumnya TKI tetap akan pulang ke Tanah Air atau kembali kepada keluarganya, mengingat TKI sesuai tradisi selalu pulang ke Indonesia secara rutin atau berkala," ungkapnya.
Ketentuan baru itu, katanya, juga tidak berarti ditafsirkan adanya kebebasan pindah kewarganegaraan, karena hal itu tidak relevan untuk dilakukan oleh TKI yang tetap menjunjung tinggi rasa cintanya terhadap Indonesia.
"Untuk tinggal tetap di sana jelas tidak ada masalah. Seperti juga berlaku di berbagai negara lain di mana banyak WNI atau TKI melakukannya, tanpa perlu mengubah kewarganegaraan," katanya. (eh)
"Ini langkah yang sangat positif, karena sebelum aturan berhak menjadi warga tetap hanya berlaku bagi pekerja asing non sektor rumah tangga," kata Jumhur di Jakarta, Sabtu, 1 Oktober 2011.
Jumhur mengungkapkan, saat ini terdapat sekitar 147 ribu-150 ribu TKI di Hong Kong dan mayoritas penata laksana rumah tangga termasuk merangkap pengasuh bayi dan orangtua jompo. Para TKI di Hong Kong memperoleh gaji sekitar Rp3,5-4 juta per bulan serta hak libur sehari dalam satu pekan.
Ia menjelaskan, TKI penata laksana rumah tangga bisa menjadi warga tetap setelah bekerja selama tujuh tahun di Hong Kong. Ia juga menilai, keputusan Pengadilan Tinggi Hong Kong itu sebagai bentuk penghargaan Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap pekerja sektor rumah tangga yang tidak pernah bisa diperoleh sebelumnya.
Menurut Jumhur, dengan ketentuan baru itu bukan berarti akan banyak orang Indonesia mengejar kesempatan menjadi warga tetap di Hong Kong.
"Pada umumnya TKI tetap akan pulang ke Tanah Air atau kembali kepada keluarganya, mengingat TKI sesuai tradisi selalu pulang ke Indonesia secara rutin atau berkala," ungkapnya.
Ketentuan baru itu, katanya, juga tidak berarti ditafsirkan adanya kebebasan pindah kewarganegaraan, karena hal itu tidak relevan untuk dilakukan oleh TKI yang tetap menjunjung tinggi rasa cintanya terhadap Indonesia.
"Untuk tinggal tetap di sana jelas tidak ada masalah. Seperti juga berlaku di berbagai negara lain di mana banyak WNI atau TKI melakukannya, tanpa perlu mengubah kewarganegaraan," katanya. (eh)
Banggar Dapat 'Angin Segar' Pimpinan DPR
VIVAnews - Sekjen Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Sebastian Salang menegaskan bahwa panggilan pertama pimpinan Badan Anggaran ke Komisi Pemberantasan Korupsi harus dijadikan sebagai momen kontemplasi. Banggar jangan panik.
"Banggar seharusnya tidak perlu panik, malah harus memberikan penjelasan bahwa Banggar bukan tempat kumpul mafia," kata Sebastian Salang dalam diskusi di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu 1 Oktober 2011.
Menurut Sebastian, cerita-cerita miring soal Badan Anggaran itu sudah lama terdengar. Tudingan-tudingan itu dinilai sudah menjadi lagu lama. Kendati demikian, tudingan-tudingan kepada Badan Anggaran itu justru harus ditanggapi dengan klarifikasi.
"Tapi yang terkesan justru panik," kata Sebastian. Lalu, kata Sebastian, Banggar DPR malah mengundang pimpinan DPR dan mendapat 'angin segar'.
Sebastian menilai, ekspresi Badan Anggaran sangat berlebihan. Angin segar dari pimpinan DPR itu justru melahirkan keputusan fatal. "Jadi terkesan DPR vs KPK. Padahal tidak seperti itu," kata dia.
'Perang dingin' KPK vs DPR ini bermula dari pemanggilan empat pimpinan Badan Anggaran dalam kasus dugaan suap di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Panggilan itu membuat pimpinan Badan Anggaran berang, karena dinilai menyalahi etika.
Aksi berbalas, KPK tidak memenuhi undangan DPR dalam rapat konsultasi Badan Anggaran tentang pemahaman persepsi RAPBN 2012. Rapat ditunda, recananya rapat akan kembali digelar tanpa Badan Anggaran. KPK pun akhirnya bersiap hadir. (umi)
• VIVAnews
"Banggar seharusnya tidak perlu panik, malah harus memberikan penjelasan bahwa Banggar bukan tempat kumpul mafia," kata Sebastian Salang dalam diskusi di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu 1 Oktober 2011.
Menurut Sebastian, cerita-cerita miring soal Badan Anggaran itu sudah lama terdengar. Tudingan-tudingan itu dinilai sudah menjadi lagu lama. Kendati demikian, tudingan-tudingan kepada Badan Anggaran itu justru harus ditanggapi dengan klarifikasi.
"Tapi yang terkesan justru panik," kata Sebastian. Lalu, kata Sebastian, Banggar DPR malah mengundang pimpinan DPR dan mendapat 'angin segar'.
Sebastian menilai, ekspresi Badan Anggaran sangat berlebihan. Angin segar dari pimpinan DPR itu justru melahirkan keputusan fatal. "Jadi terkesan DPR vs KPK. Padahal tidak seperti itu," kata dia.
'Perang dingin' KPK vs DPR ini bermula dari pemanggilan empat pimpinan Badan Anggaran dalam kasus dugaan suap di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Panggilan itu membuat pimpinan Badan Anggaran berang, karena dinilai menyalahi etika.
Aksi berbalas, KPK tidak memenuhi undangan DPR dalam rapat konsultasi Badan Anggaran tentang pemahaman persepsi RAPBN 2012. Rapat ditunda, recananya rapat akan kembali digelar tanpa Badan Anggaran. KPK pun akhirnya bersiap hadir. (umi)
• VIVAnews
PT NBA: Semua Penumpang Casa Diasuransikan
VIVAnews - Safety Manager PT Nusantara Buana Air, Robur AD Rizalianto, menyampaikan duka cita atas meninggalnya empat kru serta empat belas penumpang Casa 212-200.
"Kami sangat berduka atas kejadian ini," kata Robur saat ditemui di kantornya di Jalan Saharjo, Tebet, Jakarta, Sabtu 1 Oktober 2011.
Pihaknya kini masih mengkaji penyebab kecelakaan tersebut. Menurut dia, sebelum terbang, pesawat telah diuji kelaikannya. "Pilotnya juga dalam keadaan sehat," ujarnya.
Berdasarkan informasi yang diterima, Robur mengungkapkan pesawat dengan registrasi PK-TLF itu kehilangan kontak dengan ATC Medan dan Kutacane pada 29 September 2011.
"Kamis saya dengar pesawat hilang kontak. Kaki saya langsung berat seperti tak bisa berdiri. Karena apa, itu pesawat bagus," tambah dia.
Robur menjelaskan, pesawat yang take off dari Bandara Polonia Medan itu dijadwalkan mendarat di Bandara Kutacane pukul 08.30 WIB. "Kami sampaikan bahwa semua kru dan penumpang telah diasuransikan.
Kami mohon maaf kepada semua pihak baik keluarga korban atau pihak lain jika dalam penanganan accident ada hal yang kurang berkenan," tuturnya.
Berikut daftar korban pesawat nahas itu:
Penumpang
1. Aisyah (Child)
2. Astuti (Mrs)
3. Suriadi (Mr)
4. Tia Afriliani (Child)
5. Dr Suhelman (Mr)
6. Dr Juli Dhaliana (Mrs)
7. Siwa Sanbugan (Mr)
8. Jefridin (Mr)
9. Tirnau Karsu (Mr)
10. Andi Raylan M Bangko (Mr)
11. Ahmad Arief (Baby)
12. Samsidar Yusni (Mrs)
13. Hamimatul Janah (Child)
14. Hanif Abdilah (Baby)
Kru Pesawat
1. Captain Famal Ishak
2. Copilot Budiono
3. Enginer Nico Matulessy
4. FOO B Soetopo
"Kami sangat berduka atas kejadian ini," kata Robur saat ditemui di kantornya di Jalan Saharjo, Tebet, Jakarta, Sabtu 1 Oktober 2011.
Pihaknya kini masih mengkaji penyebab kecelakaan tersebut. Menurut dia, sebelum terbang, pesawat telah diuji kelaikannya. "Pilotnya juga dalam keadaan sehat," ujarnya.
Berdasarkan informasi yang diterima, Robur mengungkapkan pesawat dengan registrasi PK-TLF itu kehilangan kontak dengan ATC Medan dan Kutacane pada 29 September 2011.
"Kamis saya dengar pesawat hilang kontak. Kaki saya langsung berat seperti tak bisa berdiri. Karena apa, itu pesawat bagus," tambah dia.
Robur menjelaskan, pesawat yang take off dari Bandara Polonia Medan itu dijadwalkan mendarat di Bandara Kutacane pukul 08.30 WIB. "Kami sampaikan bahwa semua kru dan penumpang telah diasuransikan.
Kami mohon maaf kepada semua pihak baik keluarga korban atau pihak lain jika dalam penanganan accident ada hal yang kurang berkenan," tuturnya.
Berikut daftar korban pesawat nahas itu:
Penumpang
1. Aisyah (Child)
2. Astuti (Mrs)
3. Suriadi (Mr)
4. Tia Afriliani (Child)
5. Dr Suhelman (Mr)
6. Dr Juli Dhaliana (Mrs)
7. Siwa Sanbugan (Mr)
8. Jefridin (Mr)
9. Tirnau Karsu (Mr)
10. Andi Raylan M Bangko (Mr)
11. Ahmad Arief (Baby)
12. Samsidar Yusni (Mrs)
13. Hamimatul Janah (Child)
14. Hanif Abdilah (Baby)
Kru Pesawat
1. Captain Famal Ishak
2. Copilot Budiono
3. Enginer Nico Matulessy
4. FOO B Soetopo
PT NBA Bantah Lambat Evakuasi Korban Casa
VIVAnews - Seluruh penumpang pesawat Casa 212-200 yang hilang di Bahorok, Sumatera Utara, ditemukan dalam keadaan tewas. Setidaknya ada 18 orang, termasuk 3 kru pesawat, yang ada di pesawat milik maskapai PT. Nusantara Buana Air tersebut.
Kini, proses evakuasi korban ke pemukiman menjadi masalah baru. Faktor medan dan cuaca menjadi kendala. Menanggapi evakuasi yang terkesan lambat, Safety Manager PT NBA, Robur AD Rizallianto pun membantahnya.
"Terkesan lambat itu karena medannya. Helikopter mau turun hari pertama kemarin malah ngeri helikopternya jatuh juga," kata Robur ditemui di kantornya, Jalan Saharjo, Jakarta, Sabtu, 1 Oktober 2011.
Robur menjelaskan, pihaknya tetap mengupayakan agar korban bisa dievakuasi hari ini. Namun, lagi-lagi hal tersebut tergantung cuaca dan medan. (eh)
Kini, proses evakuasi korban ke pemukiman menjadi masalah baru. Faktor medan dan cuaca menjadi kendala. Menanggapi evakuasi yang terkesan lambat, Safety Manager PT NBA, Robur AD Rizallianto pun membantahnya.
"Terkesan lambat itu karena medannya. Helikopter mau turun hari pertama kemarin malah ngeri helikopternya jatuh juga," kata Robur ditemui di kantornya, Jalan Saharjo, Jakarta, Sabtu, 1 Oktober 2011.
Robur menjelaskan, pihaknya tetap mengupayakan agar korban bisa dievakuasi hari ini. Namun, lagi-lagi hal tersebut tergantung cuaca dan medan. (eh)
Pimpinan DPR Minta Tamsil Linrung Tak Mundur
VIVAnews – Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso berharap Wakil Ketua Badan Anggaran DPR, Tamsil Linrung, tak mundur dari jabatannya. Sebelumnya, Tamsil sempat menyatakan keinginannya untuk mengundurkan diri karena beberapa alasan.
Namun Priyo meminta Tamsil tidak emosional. “Kami minta Pak Tamsil kerja dulu. Saya sarankan tidak buru-buru mengambil keputusan untuk mundur,” ujar Priyo di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat 30 September 2011.
Politisi Golkar itu menyatakan memahami kegundahan yang dirasakan Tamsil. Tapi ia mengingatkan, keresahan hati Tamsil itu harus ditekan demi hal yang lebih besar. “Saya bisa memahami perasaan Pak Tamsil dan beberapa teman di Banggar. Tapi ada pekerjaan lebih besar yang harus kita kerjakan dan kita utamakan,” kata Priyo.
Tamsil berniat mengundurkan diri karena sejumlah alasan. Pertama, ia tidak ingin kepemimpinannya dalam memutuskan berbagai kebijakan di rapat anggaran, dipersoalkan di kemudian hari, ketika keputusan telah diketok bahkan dalam proses dilaksanakan oleh pemerintah.
“Saya sendiri lebih baik mundur daripada memimpin rapat untuk mengambil keputusan, kemudian nantinya ditanya apa dasar keputusan itu,” kata Tamsil. Sebelumnya, Banggar memang mengeluhkan pemeriksaan KPK terhadap mereka terkait kasus suap di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Menurut Banggar, pemeriksaan KPK atas mereka tidak terkait indikasi tindak pidana korupsi, melainkan tentang proses pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh Banggar. Padahal, Banggar berpendapat, proses pengambilan kebijakan di internal Banggar tidak dapat diutak-atik karena sudah digariskan dalam UU, dan keputusannya diambil bersama pemerintah, tidak hanya oleh DPR.
Alasan kedua Tamsil hendak mengundurkan diri, adalah karena ingin menenangkan diri dan fokus menghadapi pemeriksaan KPK. “Saya tidak ingin tugas-tugas saya di DPR terganggu karena hal itu. Saya siap mundur dari Banggar. Bahkan demi ketenangan, saya juga siap mundur dari DPR. Saya tidak ingin dianggap lari dari tanggung jawab saya,” kata dia. (sj)
Namun Priyo meminta Tamsil tidak emosional. “Kami minta Pak Tamsil kerja dulu. Saya sarankan tidak buru-buru mengambil keputusan untuk mundur,” ujar Priyo di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat 30 September 2011.
Politisi Golkar itu menyatakan memahami kegundahan yang dirasakan Tamsil. Tapi ia mengingatkan, keresahan hati Tamsil itu harus ditekan demi hal yang lebih besar. “Saya bisa memahami perasaan Pak Tamsil dan beberapa teman di Banggar. Tapi ada pekerjaan lebih besar yang harus kita kerjakan dan kita utamakan,” kata Priyo.
Tamsil berniat mengundurkan diri karena sejumlah alasan. Pertama, ia tidak ingin kepemimpinannya dalam memutuskan berbagai kebijakan di rapat anggaran, dipersoalkan di kemudian hari, ketika keputusan telah diketok bahkan dalam proses dilaksanakan oleh pemerintah.
“Saya sendiri lebih baik mundur daripada memimpin rapat untuk mengambil keputusan, kemudian nantinya ditanya apa dasar keputusan itu,” kata Tamsil. Sebelumnya, Banggar memang mengeluhkan pemeriksaan KPK terhadap mereka terkait kasus suap di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Menurut Banggar, pemeriksaan KPK atas mereka tidak terkait indikasi tindak pidana korupsi, melainkan tentang proses pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh Banggar. Padahal, Banggar berpendapat, proses pengambilan kebijakan di internal Banggar tidak dapat diutak-atik karena sudah digariskan dalam UU, dan keputusannya diambil bersama pemerintah, tidak hanya oleh DPR.
Alasan kedua Tamsil hendak mengundurkan diri, adalah karena ingin menenangkan diri dan fokus menghadapi pemeriksaan KPK. “Saya tidak ingin tugas-tugas saya di DPR terganggu karena hal itu. Saya siap mundur dari Banggar. Bahkan demi ketenangan, saya juga siap mundur dari DPR. Saya tidak ingin dianggap lari dari tanggung jawab saya,” kata dia. (sj)
Penghargaan Tokoh Perdamaian Dunia untuk JK
VIVAnews - Mantan Wakil Presiden (Wapres), Jusuf Kalla menerima penghargaan Tokoh Perdamaian Dunia dari World Assembly of Youth (WAY) dalam acara 'The World Youth Forum on Peace and Harmony' di Kota Ambon, Maluku, hari ini. Kalla yang saat ini menjabat sebagai Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) meraih penghargaan tersebut berkat jasanya dalam mendamaikan konflik berdarah di Ambon, Poso dan Aceh.
"Pak JK berterimakasih dan mengatakan apa yang dilakukannya selama ini semata-mata untuk menciptakan harmoni bangsa," ujar salah seorang staf Kalla, Adam Suryadi Nur saat dihubungi VIVAnews, Sabtu, 1 Oktober 2011.
Di sisi lain Adam menuturkan, tak banyak negara yang hadir dalam 'Konferensi The World Youth Forum on Peace and Harmony' menyusul konflik yang terjadi di Ambon serta ledakan di Solo baru-baru ini. "Negara yang hadir di antaranya Pakistan, Nigeria, Rusia, dan Timor Leste," katanya.
Sebelumnya, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) selaku pihak penyelenggara 'The World Youth Forum on Peace and Harmony' sempat mengutarakan kekhawatirannya akan dampak bentrok antar warga di Ambon. Wakil Ketua DPD Komite KNPI, Yani Salampessy mengungkapkan, konflik tersebut menganggu program KNPI dalam menyelenggarakan acara 'The World Youth Forum on Peace and Harmony' yang diselenggarakan pada 30 September-2 Oktober 2011. (eh)
"Pak JK berterimakasih dan mengatakan apa yang dilakukannya selama ini semata-mata untuk menciptakan harmoni bangsa," ujar salah seorang staf Kalla, Adam Suryadi Nur saat dihubungi VIVAnews, Sabtu, 1 Oktober 2011.
Di sisi lain Adam menuturkan, tak banyak negara yang hadir dalam 'Konferensi The World Youth Forum on Peace and Harmony' menyusul konflik yang terjadi di Ambon serta ledakan di Solo baru-baru ini. "Negara yang hadir di antaranya Pakistan, Nigeria, Rusia, dan Timor Leste," katanya.
Sebelumnya, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) selaku pihak penyelenggara 'The World Youth Forum on Peace and Harmony' sempat mengutarakan kekhawatirannya akan dampak bentrok antar warga di Ambon. Wakil Ketua DPD Komite KNPI, Yani Salampessy mengungkapkan, konflik tersebut menganggu program KNPI dalam menyelenggarakan acara 'The World Youth Forum on Peace and Harmony' yang diselenggarakan pada 30 September-2 Oktober 2011. (eh)
Langganan:
Postingan (Atom)