Yunus Husein: Yang Penting, Prasetyo Tidak Memihak Konglomerat Yang Dekat Dengan Nasdem

RMOL. Bekas Kepala Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein menghormati keputusan Presiden Jokowi mengangkat M Prasetyo sebagai Jaksa Agung.

Presiden sudah mengambil keputusan. Mari kita hormati ke­pu­tusan itu. Pemilihan Jaksa Agung merupakan hak prerogatif Presi­den,” ujar Yunus Husein ke­pada Rakyat Merdeka, Sabtu (22/11).

Yunus yang namanya disebut-sebut sebagai calon Jak­­sa Agung mengaku tidak mem­persoalkan di­rinya tidak ter­pilih. Yang pen­ting, beliau mam­pu bekerja pro­fesional, tidak par­tisan dan me­mihak pada kong­lomerat yang dekat dengan Partai Nasdem,” ujarnya.

Semoga beliau mampu bertu­gas dengan adil, profesional dan bermartabat. Mampu dan berani menyelesaikan pelanggaran HAM, korupsi, serta membenahi internal kejaksaan,” harapnya.

Inilah kutipan selengkapnya:

Nama Anda sempat diga­dang-gadang sebagai calon Jak­­sa Agung. Apa Anda kecewa de­ngan keputusan Presiden itu?
Saya sama sekali tidak ke­ce­wa. Saya nggak pernah minta-minta jabatan dan melakukan upaya apa­pun. Selama ini, saya berpe­gang pada ajaran agama, kita nggak boleh meminta-min­ta ja­batan.

Selain itu, saya juga melihat tugas berat yang diemban Jaksa Agung. Kita tahu, banyak ma­sa­lah belum selesai, banyak ka­sus korupsi yang perlu di­ta­nga­ni dan internal Kejaksaan bu­tuh perbai­kan mendasar. Tu­gas­nya berat sekali.

Bagaimana nama Anda bisa masuk bursa calon Jaksa Agung?
Saya kan masuk bursa karena pemberitaan media massa. Sum­­bernya macam-macam, ada pe­ngamat, termasuk ICW (In­do­nesia Corruption Watch) yang menggadang-gadang na­ma saya. Tapi, saya nggak pernah minta-minta atau melakukan upaya apapun.

Setelah nama Anda masuk bursa, apakah Anda melaku­kan komunikasi dengan Istana?
Nggak. Saya tidak berkeri­ng­at, tidak membangun koneksi mau­pun komunikasi dengan pihak Istana.

Apa Presiden Jokowi pernah menghubungi Anda?
Tidak. Saya hanya pernah ber­te­mu satu kali dengan Presiden Jokowi. Itupun dalam kapasitas sebagai Gubernur DKI Jakarta. Saat itu, Jokowi sama Ahok da­tang ke UKP4 (Unit Kerja Pre­si­den Bidang Pengawasan dan Pe­ngendalian Pembangunan). Se­­lebihnya, nggak ada komuni­kasi.

Meski meniti karier sebagai jaksa, HM Prasetyo terpilih sebagai Jaksa Agung saat diri­nya berstatus sebagai anggota DPR periode 2014-2019 dari Fraksi Partai Nas­dem. Tang­gapan Anda?
Menurut saya, Jaksa Agung dari unsur politik memang ra­wan kepentingan. Posisi ter­sebut sa­ngat bahaya kalau diisi oleh orang yang tidak bisa ber­sikap objektif, profesional, dan menge­depankan keadilan. Tapi, kita tak perlu me­naruh kecu­rigaan ber­lebihan.

Sekarang, kita dukung kepu­tusan itu. Kita kasih  waktu untuk bekerja dan membuktikan ke­mampuannya. Kalau ada yang tidak baik, ya kita kritik.

Apakah Jaksa Agung perlu diberi target dan batas waktu dalam menjalankan tugasnya?
Nggak ada aturan seperti itu. Masak kerjaan Jaksa Agung sama seperti masa kerja kabinet, sela­ma 5 tahun. Kalau Presiden me­rasa kurang puas, mau ganti, ya bisa. Itu kan hak prerogatif Pre­siden.

Dari segi usia, Jaksa Agung te­lah masuk kategori senja. Apa itu akan mempengaruhi kiner­janya?
Usia berkaitan dengan kese­ha­tan, kemampuan, kemauan dan keberanian seseorang me­lak­­­sa­na­kan tugas. Biasanya, orang yang lebih muda lebih ber­energi, daya ingat, daya tang­­kap, dan kebera­niannya tinggi. Se­men­ta­ra orang tua, lebih ber­pi­kir un­tuk mati da­lam kea­daan baik.

Tapi kalau beliau masih mau berjuang, ya bagus. Kita tung­gu saja te­ro­bosan-terobosan yang akan dilakukannya. Kita beri waktu beliau untuk mem­bukti­kan ke­mampuan, in­dependensi dan profesio­nalis­menya. ***

Anies Baswedan: Saya Pastikan KIP 2015 Diberikan Kepada Anak Yang Putus Sekolah

RMOL. Menteri Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah Anies Baswedan memastikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) akan menampung anak putus sekolah.

”Pada peluncuran pertama, KIP mengakomodir sebanyak 161.000 siswa di seluruh Indo­ne­sia. Jumlah tersebut hanya di­am­bil dari sebanyak 40 persen siswa yang mengenyam bangku se­ko­lah,’’ kata Anies.

”Tahun depan, saya pastikan jumlah penerima KIP akan di­tambah dari anak yang tak ber­se­kolah atau putus sekolah,’’ tam­­­­­bah Baswedan.

Inilah keterengan lengkap Anies Baswedan ke­pada Rakyat Merde­ka di Jakarta, Senin (24/11);

Apa kementerian Anda me­nyim­pan data anak putus se­kolah?
Data anak putus sekolah di In­do­nesia dipegang Kemen­te­rian So­sial. Dalam waktu dekat, ke­men­terian saya bakal meminta data anak putus sekolah ke Men­teri Khofifah (Menteri Sosial Kho­fi­fah Idar Parawansa-red) un­tuk dapat di­ako­modir dalam KIP.

Beberapa hari terakhir ini, ka­mi di kantor menerapkan ske­nario-skenario jumlah. Tapi be­rapa jumlah pastinya, belum.

Apa anggaran untuk KIP ini disusun dalam APBN Perubah­an 2015?
Ya, bahwa jumlah penerima KIP tahun 2015 mendatang juga ter­gantung dari berapa jumlah anggaran untuk KIP yang disusun da­lam APBN Perubahan 2015.

Beban tugas dan mata pe­la­jaran yang banyak mem­be­rat­kan siswa. Apa Anda sepen­dapat?
Seharusnya pendidikan itu memberikan efek me­nye­nang­kan, bukan malah mem­berikan beban kepada siswa. Pendidikan yang me­nye­nang­kan bukan ber­arti sebagai dua bagian, yaitu pen­didikan dan ber­senang-senang.

Cara belajar yang me­nye­nang­­kan adalah konsep utama dari pendidikan yang me­nye­nangkan. Jangan disamakan. Ka­rena anak-anak harus tetap be­lajar tapi de­ngan cara me­nye­­­nangkan. Itu se­benarnya yang menjadi kunci.

Berarti gurunya juga harus mem­punyai keahlian agar sua­sana belajar jadi fun dong?
Para guru saat ini pasti me­mi­liki teknik agar bisa membuat sis­wa berminat belajar, walau­pun de­ngan isi materi yang sa­ma. An­da ingat guru zaman SD dan SMP, berapa guru yg nama­nya anda ingat. Pasti yang di­ingat ada­lah yang menyenang­kan atau yang bikin sebel.

Bagaimana mewu­jud­kan sua­sana belajar me­nyenangkan?
Untuk mewujudkan hal ter­se­but, saya berencana membuat pe­­­latihan guru yang bersifat tek­nik, bukan administratif.

Kapan bisa direalisaikan?
Saya belum bisa pastikan ka­pan realisasi waktunya. Yang jelas, rencananya itu akan diap­li­ka­sikan dalam waktu dekat. ***

Ryamizard Ryacudu: Presiden Ingin Menteri-menterinya Tak Memihak Salah Satu Kubu Di DPR

RMOL. Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu prihatin melihat elite politik masih ribut dan berselisih sampai sekarang. Rakyat ingin semua elite politik bersatu.

”Jangan berselisih terus lah. Ke­cuali masa bodo, nggak mau memikirkan negara ini. Kisruh terus menerus seperti ini mem­prihatinkan,” ujar Ryamizard Ryacudu kepada Rakyat Mer­deka, Jumat (28/15)

Bekas  Kepala Staf Angkatan Darat itu menekankan betapa pen­tingnya silaturahmi untuk membuat suasana menjadi damai dan tenteram.

Saya menyerukan untuk me­redam kericuhan dan cekcok yang masih terjadi sampai seka­rang ini harus segera diakhiri su­paya pemerintahan segera ber­jalan,’’ paparnya.

Berikut kutipan selengkapnya;
Memang sekarang bagai­mana?
Kita ngomong masalah negara dan bangsa ini, kalau begini terus kan kasihan rakyat. Yang ribut itu kan senang-senang saja. Padahal seharusnya rakyat yang diper­hati­kan. Kita harus rajin silaturahmi.

Silaturahmi kita terputus ka­rena ada pe­milu, sampai seka­rang belum ha­bis-habis. Kita prihatin, da­lam ke­adaan begini sebetul­nya kon­disi kita rawan sekali. Pihak luar akan senang melihat kita tidak kuat.

Bagaimana hubungan Anda dengan Prabowo Subianto?
Hubungan saya dengan beliau baik-baik saja, dia kirim saya su­rat, ucapan selamat menjadi men­teri pertahanan. Dia kawan saya, saudara saya.

Walau mungkin kita ada  perbedaan politik, tapi persahaba­tan tidak boleh pu­tus. Kami tetap kawan. Pak Pra­bowo itu keras, me­nurut orang ke­ras, tapi se­betulnya lembut ju­ga. Saya tahu, dia itu kawan saya betul, satu angkatan.

O ya, apa fokus kebijakan pertahanan yang akan Anda bangun?
Fokus ke­bijakan pertahanan yang akan dibangun pada pertahanan non fisik. Pertahanan non fisik mencakup keterlibatan seluruh ma­syarakat Indonesia dalam membela negara.

Konsep pertahanan non fisik yang dibangun adalah bela negara massal dalam masyarakat. Aspek pertahanan fisik tak berarti apa-apa tanpa dukungan pertahanan non fisik.

Apa aspek pertahanan non fisik itu?
Pertahanan yang dilakukan oleh seluruh bangsa. Pertahan se­mes­ta seluruh masyarakat terha­dap bangsanya. Mengutip per­nya­taan Presiden pertama Soe­kar­no, aspek pertahanan fisik yak­ni tentara, tak akan berarti tan­pa rakyat. Hubungan tentara dan rakyat ibarat ikan dengan air. Ba­yangkan ikan tanpa air, tinggal digoreng saja, he he he.

Artinya, sangat penting bela Negara dari masyarakat?
Ya, sangat penting itu. Kita am­bil contoh ya kehancuran Irak. Ke­tika Irak dibombardir, tak ada satu pun negara Timur Tengah yang membantu.

Padahal, betapa akrab Irak dengan negara-negara Timur Tengah saat sedang tak ber­kon­flik. Andaikan negara ini dihajar habis-habisan, saya yakin negara tetang­ga tak akan mem­bantu. Kecuali aset negara itu sen­diri. Karena itu, bela negara akan sangat penting.

Bagaimana mengenai ben­trok Polri dan TNI yang sering terjadi?
Saya prihatin ya. Sehari se­telah kejadian itu, saya datang ke Ba­tam. Saya kumpulkan perwira TNI dari Angkatan Laut, Darat, dan Udara, serta perwira Polisi di Batam.

Apa yang Anda sampaikan?
Saya bicara panjang lebar. Ka­lau perwira satu kali ngomong langsung mengerti. Tapi  kalau di bawah nggak cukup satu kali. Ha­rus selalu diingatkan.

Apa saran Anda?
Saya sarankan lakukan apel terus, untuk me­ngingakan bahwa jangan sampai kita terpecah belah karena masa­lah sepele.

Oya, apakah Anda akan hadir kalau diun­dang DPR?
Kalau diundang DPR, ya da­tang. Sebenarnya Presiden bukan melarang, tapi belum waktunya. Karena Presiden ingin biar di DPR satu dulu.

Keluarnya imbauan ini ka­rena Presiden ingin menteri-men­teri­nya tidak memihak sa­lah satu kubu yang berseteru di DPR. Ma­ka­nya para menteri akan datang ke DPR setelah kedua kubu be­nar-benar bersatu dan menjalan­kan kesepakatan damai. ***

KPK: Ada 6 Ruang Potensi Korupsi APBN

Oleh: Indra Hendriana

INILAHCOM, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi mengklaim, menemukan 6 ruang potensi korupsi dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Itu ditemukan setalah KPK melakukan kajian.

Kajian itu dilakukan berdasarkan hasil peninjauan BPKP bersama KPK. Setidaknya ditemukan 15 Kementerian/Lembaga yang menerima tambahan belanja.

Wakil Ketua KPK, Busyo Muqoddas melalui keterangan tertulisnya menyatakan, permasalahan pertama, KPK menemukan bahwa pengalokasian dana optimalisasi tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

"Namun tidak mengalokasikan dananya pada program/kegiatan/rincian kegiatan sesuai kriteria yang ditetapkan sebelumnya dengan nilai sebesar Rp4,4 triliun," kata Busyro, Senin (1/12/2014).

Sedangkan yang kedua, kata dia, adanya temuan besaran usulan DPR terkait tambahan belanja tidak sesuai ketentuan UU. Dimana, berdasarkan penjelasan Pasal 15 ayat 3 UU No. 17 Tahun 2013 disebutkan, perubahan RUU APBN dapat diusulkan DPR sepanjang tidak mengakibatkan peningkatan defisit.

"Pada pelaksanaannya, terjadi peningkatan defisit dari Rp154,2 triliun di RAPBN 2014 menjadi Rp175,35 triliun pada Undang-Undang APBN 2014," ungkap dia.

Selanjutnya, KPK melihat bahwa Rencana Kerja Pemerintah (RKP) hasil pembahasan dengan DPR tidak ditetapkan kembali. KPK melihat hal itu menjadi ruang bagi RKP untuk terus berubah, sampai penetapan APBN.

"Menyebabkan ambiguitas RKP yang dijadikan acuan dalam evaluasi serta memberikan hasil yang bias untuk perencanaan tahun-tahun berikutnya," imbuh Busyro.

Kemudian, KPK memandang bahwa proses telaah dana optimalisasi belum maksimal. Proses penelaahan dinilai masih belum efektif dalam menyaring program yang tidak sesuai dengan rencana kerja Kementerian/Lembaga.

Sementara yang Kelima, mekanisme dan kriteria pembagian alokasi besaran dana optimalisasi pada masing-masing Kementerian/Lembaga dinilai KPK tidak transparan.

Menurut Busyro, pemerintah tidak dilibatkan dalam pembagian alokasi ini. Pembagian diserahkan ke Badan Anggaran dan Komisi yang ditetapkan dalam rapat internal, sehingga Kementerian/Lembaga tidak mengetahui alasan mendapatkan besaran tertentu dalam alokasi tambahan belanja dan tidak siap dalam menjalankan program/kegiatan.

Sedangkan yang terakhir, ujar dia, KPK melihat tidak ada peraturan tentang kriteria pemanfaatan dana optimalisasi. Hal ini dapat membuka peluang bagi oknum untuk menambah/mengubah/menghilangkan poin-poin kriteria agar mengakomodasi kepentingan pihak tertentu.

"Serta membuat Kemeterian/Lembaga dan komisi-komisi tidak mematuhi kriteria yang telah disepakati," ujar Busyro. [ind]

Dirjen Pajak Siap Berantas Mafia Pajak

INILAHCOM, JAKARTA - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Mardiasmo menegaskan pihaknya siap memberantas mafia pajak di Indonesia. Itu dilakukan Lewat kerjasama dengan KPK.

Hal itu dikatakan Mardyasmo yang saat ini menjabat Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pertemuan dengan komisioner KPK.

"Nanti kita ingin semacam ada tim gabungan Dirjen Keuangan dengan KPK untuk melihat kira-kira ke depan seperti apa," kata Mardyasmo di kantor KPK, Jakarta, Senin (1/12/2014).

Pemberantasan itu, kata Mardyasmo, untuk mendukung upaya pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menargetkan pemberantasan mafia pajak. Sebab, Jokowi dalam menjalankan roda pemerintahan akan mengoptimalkan sektor pajak.

Dengan begitu, kata dia, pihaknya akan melakukan berkoordinasi dengan lembaga yang bersentuhan langsung dengan urusan pajak.

”Nanti Kanwil-Kanwil sudah kami undang dan nanti kita lihat,” ujar dia.

Namun demikian, dia menolakmerincikan upaya apa yang pertama akan dilakukan untuk memberantas mafia pajak.
Yang pasti kata dia, pihaknya akan menggaet pihak-pihak yang bersentuhan dengan perpajakan untuk menempuh langkah berikutnya. ”Nanti kami koordinasi dulu ya,” ujar dia. [ind]

Kenapa Jokowi Memilih Pesawat Komersil dalam Kunjungan Resminya ke Semarang?

Mega Putra Ratya - detikNews

Jakarta - Pagi ini Presiden Jokowi dijadwalkan terbang ke Semarang, Jawa Tengah untuk memberi arahan kepada kapolda se-Indonesia dan juga Kepala Satuan Wilayah (Kasatwil). Berbeda dengan kunjungan kerja biasanya, kali ini Jokowi memilih menumpang Garuda Indonesia daripada menggunakan pesawat kepresidenan.

Menurut agenda yang diterima detikcom, Selasa (2/12/2014), Jokowi akan bertolak menggunakan pesawat komersil Garuda GA 232 dari Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng. Pesawat yang ditumpangi Jokowi akan lepas landas pada pukul 07.55 WIB.

Catatan detikcom, ini kali pertama Jokowi naik pesawat komersil dalam rangka kunjungan kerja resmi sebagai presiden. Biasanya, Jokowi dan rombongan naik pesawat kepresidenan dari Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Menurut salah satu staf di lingkungan Istana, Jokowi memilih naik pesawat komersil dengan alasan penghematan. Sebab, agenda Jokowi kali ini hanya di dua titik lokasi di Semarang, yakni Akpol dan Pelabuhan Tanjung Mas.
"Karena kita hanya pulang pergi di Semarang. Kalau naik pesawat kepresidenan kan boros," tutur staf tersebut.
Tidak terlihat Ibu Negara yang biasa mendampingi Jokowi dalam kunjungan kali ini. Terlihat Menteri BUMN Rini Soemarno dan Seskab Andi Widjajanto yang mendapingi Jokowi.

Mari Ramai-ramai Menelusuri Pelaku Tabrak Lari Nadjib si Penolong

Rachmadin Ismail - detikNews

Jakarta - Fatkhun Nadjib menjadi korban tabrak lari saat hendak menolong sopir travel yang mengalami kecelakaan di tol Cipularang. Hingga kini pelakunya belum terlacak. Anda punya petunjuk?

Sejauh ini, polisi sudah memeriksa saksi di lokasi kejadian. Namun belum ada petunjuk berarti karena malam itu kondisinya gelap dan kejadiannya berlangsung cepat. CCTV di KM 97 arah Jakarta juga sedang diperiksa. Hasilnya belum diketahui.

Salah satu petunjuk yang beredar adalah rekaman video detik-detik tabrak lari yang diambil oleh anak Nadjib, Ramadhan Dede. Di video berdurasi 56 detik itu terlihat bagaimana rangkaian peristiwa saat Nadjib menolong sopir travel hingga terjadinya tabrak lari.

Di awal video, terlihat Nadjib yang sedang berusaha menolong sopir travel yang terjepit. Langkah pertamanya adalah, mengikatkan tali yang terpasang di bagian belakang mobilnya ke bagian depan travel tersebut. Dalam momen ini, Nadjib yang berbaju hitam sesekali menengok ke arah datangnya mobil-mobil dari Bandung.

Terlihat dari video tersebut, lampu sen mobil Nadjib dua-duanya menyala sebagai tanda sedang adanya proses evakuasi kendaraan. Lalu, ada orang di bagian belakang mobil travel yang berjaga. Posisi mobil travel memang di lajur pertama jalan tol namun lebih menjorok ke sisi bahu jalan.

Nah, saat peristiwa mengikat tali ini, tampak beberapa mobil lain yang dari arah Bandung memelankan laju kecepatannya. Sebagian dari mereka ada yang membuka jendela dan melihat proses evakuasi kecelakaan dari dekat. Namun entah kenapa, ada sebuah mobil diduga sedan kecil yang melaju kencang. Mobil itu langsung menghantam Nadjib yang sedang berdiri di sisi kanan pintu sopir travel. Braak! Tubuh Nadjib terhempas hingga ke arah depan travel.

Keluarga Nadjib langsung histeris melihat peristiwa ini. Ada yang berteriak-teriak. Lalu, mereka mendekati tubuh pria gondrong itu untuk memastikan kondisinya. Nadjib sempat dibawa ke rumah sakit terdekat, sebelum dipastikan meninggal dunia.

"Kendaraan yang menabrak lalai....Lihat saja, kendaraan lain sudah melambatkan kendaraan, tp si pelaku kecepatannya masih tinggi..... Semoga almarhum diterima ditempat terbaik di Jannah Nya... Aamiin," tulis salah seorang rekan Nadjib mengomentari video tersebut.

Analisis pun bermunculan lewat video tersebut. Ada yang menduga itu adalah mobil sedan kecil. Ada juga yang memperkirakan jenis mobil dari logo yang terpantul cahaya. Sayangnya belum ada yang terkonfirmasi.

Petunjuk lain sebetulnya ada di CCTV. Untuk menelusurinya, polisi bisa menyesuaikan jam yang terekam di CCTV tol dengan video milik Dede tersebut. Bila ada kendaraan yang melaju kencang di waktu yang sama dengan timeline perekaman, maka diduga kuat itu adalah pelakunya, sebab sebagian besar kendaraan melaju pelan.

Anda punya analisis lain atau petunjuk soal mobil tersebut? Atau Anda kenal dengan pelaku bahkan mengenali mobil tersebut?Silakan kirim informasinya ke redaksi@detik.com atau ke pasangmata.com dan via twitter @detikcom.

detikTif adalah program khusus detikcom yang berarti 'detektif interaktif'. Pembaca dapat berkontribusi menelusuri atau memberi informasi soal sosok misterius yang sedang dicari.

PNS Dilarang Rapat di Hotel, Kawasan Puncak Terancam Mati Suri

Farhan - detikNews 
Bogor - Pelaku industri perhotelan di kawasan Puncak Bogor menyesalkan rencana pemerintah yang melarang PNS melakukan rapat dan kegiatan lainnya di hotel. Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Bogor, Agus Chandra mengatakan, larangan tersebut akan sangat berdampak dan akan membuat industri hotel di Bogor, khususnya di kawasan Puncak akan 'mati suri'.

"Tentunya kami sangat kaget dengan statement tentang larangan PNS atau pegawai pemerintah berkegiatan di hotel. Kami PHRI Kabupaten Bogor sangat menyesalkan hal itu," kata Ketua PHRI Kabupaten Bogor, Agus Chandra, Rabu (12/11/2014).

Pasalnya, kata Agus, sekitar 60 persen pendapatan hotel di kawasan Puncak berasal dari kegiatan-kegiatan PNS dan pejabat negara lainnya. "Sangat disesalkan kalau larangan itu berlakukan. Karena 60 persen pendapatan hotel di Puncak itu menyerap dari kegiatan PNS dan pejabat lainnya. Makanya, perhotelan di Puncak bisa mati suri," imbuhnya.

Selain menjadi sasaran wisata bagi warga Bogor dan luar Bogor, kawasan Puncak tetap menjadi primadona sebagai lokasi untuk kegiatan rapat PNS dan instansi pemerintah lainnya. Di kawasan Puncak sendiri, kata Agus, saat ini sudah ada sekitar 300 Hotel dan restoran yang terdaftar di PHRI Kabupaten Bogor.

"Kalau se-Kabupaten Bogor jumlahnya lebih dari 650. Itupun yang terdaftar di PHRI. Di kawasan puncak sendiri, jumlah hotel dan restoran itu lebih dari 300 dan tidak semua tedaftar di PHRI," katanya.

Seperti diketahui, Kementerian Pembedayaan Aparatur Negara melarang aparatur negara menggelar rapat di hotel sebagai upaya menghemat anggaran. Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat akan mengeluarkan instruksi presiden guna menguatkan beleid tersebut agar berlaku bagi seluruh instansi pemerintah.

Terkait larangan rapat di hotel untuk PNS, asosiasi perhotelan se-Jawa Barat sudah sepakat dan meminta pemerintah untuk mengkaji ulang rencana kebijakan tersebut. "PHRI Pusat juga akan minta pemerintah mengkaji ulang. Kalau untuk penghematan, saya rasa bisa dilakukan dengan cara lain. Kita setuju dilarang kalau rapatnya, rapat biasa, dan jumlah pesertanya sedikit," katanya.

Sementara itu, Corporate Public Relations Hotel Pajajaran Suite Bogor Dyah annisa juga mengaku kaget dengan larangan penggunaan hotel sebagai lokasi rapat bagi PNS dan instansi pemerintah lainnya. Menurutnya, larangan tersebut cukup menjadi pukulan telak bagi industri perhotelan di Bogor, karena yang paling banyak menyelenggarakan pertemuan di Hotel Pajajaran Suite, adalah PNS dan instansi pemerintah.

"Untuk larangan tersebut, sebaiknya dikaji ulang. Sebaiknya juga ada ketentuannya, seperti jumlah peserta dan lain-lain," kata wanita yang biasa disapa Ninis ini.

Kontribusi pendapatan Hotel Pajajaran Suite yang dihasilkan dari penyewaan hotel oleh instansi pemerintah, kata Ninis, mencapai 50 persen. "Kalau dari segmen pemerintahan sekitar 50 persen lah, sisanya swasta dan individu," tambahnya.

KPK tolak perppu penunjukkan pimpinan KPK

Pewarta: Imam Budilaksono

Jakarta (ANTARA News) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menolak apabila Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden ataupun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang untuk mengisi satu jabatan pimpinan KPK melalui penunjukkan langsung.

"Kami pertegaskan, kami akan menolak diterbitkan Perppu/Perpres oleh pemerintah untuk menunjuk satu pimpinan. Kami tidak mau karena sifat penunjukkan itu berbahaya," kata Ketua KPK Abraham Samad sebelum rapat dengar pendapat dengan Komisi III di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin.

Samad mengatakan Perppu tidak diperlukan karena situasi dan kondisi KPK bukan dalam keadaan genting.

Dia menjelaskan KPK tetap bisa berjalan kendati hanya ada empat pimpinan, sama halnya dengan kepolisian dan kejaksaan yang tetap bisa berjalan kendati hanya di pimpin oleh satu orang.

"Namun demikian perlu saya sampaikan kalau ada pendapat dan wacana kalau empat pimpinan KPK itu menjadi persoalan sama sekali tidak benar. Empat pimpinan tidak jadi masalah karena KPK kami bisa bekerja secara maksimal," ujarnya.

Menurut dia Undang-Undang tidak menyebutkan bahwa segala keputusan tidak boleh diambil oleh empat pimpinan.

Selain itu menurut dia, selama ini tradisi di KPK tidak pernah mengambil suatu keputusan melalui pemungutan suara namun melalui musyawarah.

"Jadi kalau ada yang mengatakan empat orang (pimpinan KPK) ada masalah hukum berarti orang tersebut tidak mengerti masalah hukum. Karena dengan empat pimpinan kami bisa bekerja," ujarnya.

Menurut dia KPK tidak dalam posisi menolak atau tidak dua calon pimpinan yang sudah didapatkan oleh Panitia Seleksi Capim KPK. Karena itu menurut dia, KPK mempersilakan Komisi III DPR RI melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap dua calon pimpinan KPK yaitu Busyro Muqqodas dan Robby Arya Brata.

"Siapapun yang terpilih antara Pak Busyro dan Pak Arya kami tegaskan kami bisa bekerja sama," katanya.

Satu jabatan satu dari lima pimpinan KPK yakni Busryo Muqqodas akan berakhir pada 10 Desember 2014.

Pansel calon pimpinan KPK sudah menyerahkan nama Robby Arya Brata dan Busryo kepada Presiden pada Kamis 16 Oktober 2014, keduanya akan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di DPR untuk mengisi calon pimpinan KPK.

Komisi III DPR RI dijadwalkan akan mengadakan uji kelayakan dan kepatutan capim KPK pada Rabu (3/12). Sebelum itu pada Senin (1/12), Komisi III DPR RI akan meminta pendapat dari KPK dan Pansel Capim KPK. 

Pesan Panglima TNI di HUT Korpri ke-43

VIVAnews - Panglima Jendral TNI Moeldoko memimpin upacara HUT Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin 1 Desember 2014.

Perayaan HUT Korpri ke-34 ini mengusung tema "Memperkokoh Jiwa Korps, Profesionalitas, dan Integritas Aparatur Sipil Negara Sebagai Anggota Korpri Guna Mendukung kepemimpinan Nasional Menuju Bangsa yang Maju, sejahtera, dan Bermartabat."

Upacara HUT Korpri ini juga dimeriahkan oleh 134 pasukan bela negara yang menampilkan bongkar pasang senjata. Ada juga demonstrasi bela diri karate dari pasukan TNI AL.

Dalam sambutannya, Moeldoko meminta kepada seluruh pengawai negeri sipil di jajaran Mabes TNI untuk menjadi tauladan bagi perubahan yang diharapkan oleh seluruh masyarakat.

"Harus memahami dan melaksanakan penataan birokrasi yang bersih dan mampu melayani masyarakat lebih cepat lagi," kata Moeldoko.

Selain itu, untuk memeriahkan HUT tersebut, digelar kegiatan bhakti sosial, donor darah, olahraga bersama yang diikuti sekitar 1.000 personel, ziarah ke Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata. Acara ini juga dilengkapi dengan santunan kepada anak yatim.

Ubah Mental PNS, Tiga Hal Ini yang Disasar Jokowi

VIVAnews - Presiden Joko Widodo getol ingin mengubah mental para Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pada upacara peringatan HUT Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) yang digelar hari ini, Senin 1 Desember 2014, di Silang Monas, Jakarta, Jokowi minta agar PNS berjiwa melayani dan mengayomi masyarakat.

Untuk mengubah mental para PNS itu, Jokowi memiliki tiga sasaran. Pertama, mengubah pola pikir dan cara pandang aparatur negara.

"Bagaimana tadi sudah disampaikan Bapak Presiden, era birokrasi priyayi sudah selesai, kita masuk ke dalam era birokrat yang melayani rakyat," kata Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi saat ditemui di Silang Monas, Jakarta.

Yuddy mengatakan, implementasi dari sasaran ini adalah pelayanan publik, dengan memastikan para aparatur negara ini sebagai representasi pemerintah selalu hadir melayani kebutuhan masyarakat.

"Melayani mereka dengan baik, perlakukan rakyat dengan sebaik-baiknya. Jadi, bukan kita yang minta dilayani tapi yang melayani," ujar dia.

Selanjutnya, Jokowi, kata Yuddy, juga mengimbau bahwa aparatur negara harus menjadi teladan bagi masyarakat dengan hidup sederhana.

"Itu mindset harus diubah dalam mengimplementasikan ini seluruh pimpinan pemerintahan, penyelenggara negara harus turun ke bawah menyampaikan eranya sudah berubah," kata politikus Hanura ini.

Kedua, yang disasar Jokowi adalah struktur organisasi. Pemerintah meminta kementerian/lembaga untuk merampingkan struktur organisasi di masing-masing instansi agar bisa melakukan efisiensi.

"Tidak boleh ada organisasi-organisasi dalam pemerintahan yang duplikasi fungsi, kalau ada duplikasi fungsi harus digabungkan, kalau terlalu gemuk dikurangi," terang Yuddy.

Sementara itu, sasaran ketiga, adalah budaya kerja. Presiden Jokowi meminta agar para aparatur menerapkan budaya disiplin, tanggung jawab dan gotong royong. "Presiden tadi menyampaikan kini saatnya kita mulai meninggalkan ego-ego sektoral, mulailah bekerja yang lintas sektoral," ucapnya.

Salah satu bentuk gotong royong adalah jika salah satu penyelenggara pemerintah tak memiliki tempat yang representatif untuk melakukan pertemuan, maka bisa menggunakan fasilitas penyelenggara pemerintah lainnya.

"Aparatur sipil tidak punya (tempat pertemuan), bisa gunakan milik TNI/Polri," papar Menpan-RB. (art)

Cuaca Ekstrem, Kebun Raya Bogor Ditutup Sementara

VIVAnews - Memasuki musim hujan dan angin kencang yang kerap melanda wilayah Bogor, Jawa Barat, beberapa hari ini membuat pengelola Kebun Raya Bogor (KRB) menutup sementara salah satu tempat wisata di Kota Hujan itu.

Kepala Kebun Raya Bogor, Didik Widyatmoko, mengatakan, penutupan tersebut bersifat sementara, mengingat cuaca ekstrem belakangan yang mengakibatkan sejumlah pohon di Kebun Raya tumbang.

"Di KRB ini ada 10 pohon yang tumbang, disebabkan oleh angin kencang tersebut. Usia Pohon yang tumbang sudah berumur sekitar 50 tahun," ungkap Didik, Senin 1 Desember 2014.

Alasan itu pula, KRB ditutup untuk memulai proses evakuasi pohon-pohon tersebut.

"Untuk beberapa harinya, kami belum tahu sampai kapan KRB ini ditutup, kami masih lihat kondisi cuaca angin kencang," ujarnya. (asp)

Efisiensi Anggaran, Jokowi: Tak Usah Ngomong, Langsung Potong

VIVAnews - Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa reformasi birokrasi, dengan melakukan efisiensi anggaran tak lagi hanya sekadar imbauan, atau jargon belaka.

Para pegawai negeri sipil, kata dia, usai memperingati HUT Korpri di Silang Monas, Jakarta, Senin 1 Desember 2014, tak perlu lagi diimbau untuk melakukan efisiensi anggaran.

Menurut Jokowi, pemerintah akan langsung memotong anggaran kementerian/lembaga jika memang terjadi pemborosan.

"Kita tidak usah sampaikan secara ngomong, tetapi dalam prakteknya kita udah potong langsung dalam rangka efisiensi penggunaan anggaran negara," kata Jokowi.

Jokowi menegaskan, pemerintah akan terus meneliti dan mengkaji anggaran setiap kementerian/lembaga untuk mengidentifikasi pos anggaran yang bisa membuat pemborosan negara. "Kalau memang itu ada indikasi boros, kita langsung potong," ujarnya.

Mantan Gubernur DKI itu menambahkan, kebijakan gerakan penghematan anggaran ini tidak akan disosialisasikan dalam bentuk imbauan, atau teguran. Tetapi, lanjutnya, pemerintah akan membangun sistem untuk melakukan efisiensi anggaran.

"Itu nanti yang akan menggerakkan adalah sistem, sistemlah yang ingin kita bangun, dan orangnya yang harus mengikuti sistem," ujar Jokowi.

Sebelumnya, pemerintahan Joko Widodo menggembar-gemborkan program-program penghematan kepada seluruh aparatur negara dengan mengeluarkan sejumlah aturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yuddy Chrisnandi.

Mulai dari larangan rapat dinas di hotel, larangan menggunakan penerbangan kelas bisnis, hingga larangan mengonsumsi makanan impor saat acara kedinasan.

Menpan juga mengeluarkan instruksi melalui Surat Edaran Nomor 13 tahun 2014 tentang Gerakan Hidup Sederhana bagi para aparatur negara.

Surat edaran itu dibuat dalam rangka mendorong kesederhanaan hidup bagi seluruh penyelenggara negara guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan efektif.

KSAL Diperintahkan Siapkan Mekanisme Penenggelaman Kapal Pencuri Ikan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Moeldoko meminta Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Marsetio menyiapkan mekanisme penenggelaman kapal pencuri ikan sesuai kebijakan Presiden Joko Widodo.

Menurut Moeldoko, mekanisme penenggelaman tersebut harus disiapkan secara baik agar tidak mendapat kecaman global.
"Kita rencanakan untuk penenggelaman kapal illegal fishing. Saya perintahkan KSAL disiapkan perencanaan dengan baik. Jangan sampai kita masuk dalam situasi kecaman global. Ini yang harus diwaspadai," ujar Moldoko usai memimpin upacara latihan gabungan penanggulangan terorisme (gultor) Tri Matra IX 2014, di Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (1/12/2014).
Moeldoko melanjutkan, untuk menghindari kecaman dunia internasional, perlu ada cara-cara elegan. Terpenting, lanjut Moeldoko, Indonesia harus memperlihatkan sikap tegas sesuai perintah presiden.
"Nanti ada cara cara yang lebih elegan, yang bisa diterima dunia internasional tapi yang jauh lebih penting bangsa Indonesia memiliki ketegasan yang sama terhadap illegal fishing maupun illegal yang lain," lanjut Moeldoko.

Moeldoko mengingatkan penenggelaman kapal juga perlu aspek kehati-hatian.

"Jangan seolah itu kapal yang ada manusianya ditembak pesawat tempur. Nanti kita sampaikan, kesannya kapal yang masuk wilayah kita ditembak pesawat tempur, jangan sampai begitu," tukas bekas Kepala Staf TNI Angkatan Darat itu.

Harga Minyak Dunia Terus Anjlok, Pasar Tunggu Pertemuan OPEC

VIVAnews - Harga minyak dunia ditutup menyusut pada perdagangan dini hari tadi, Rabu 26 November 2014, jelang pertemuan negara-negara pengekspor minyak (OPEC).

Adapun pada pertemuan OPEC, yang dijadwalkan pada Kamis besok, 27 November 2014 di Wina, diperkirakan membahas adanya kemungkinan penurunan produksi minyak.

Seperti diberitakan CNBC, minyak mentah AS anjlok US$1,69 per barel menjadi US$74,09 per barel. Ini, merupakan penutupan terendah sejak September 2010.

Sementara itu, untuk minyak mentah Brent diperdagangkan turun US$1,40 per barel menjadi US$78 per barel, setelah sempat naik pada perdagangan sebelumnya di level US$80,44 per barel.

Kepala Analisis Commerzbank di Frankfurt, Eugen Weinberg menyampaikan bahwa semua orang tampaknya akan "bertarung" saat pertemuan OPEC berlangsung dalam upaya pemotongan produksi secara drastis untuk mengurangi pasokan minyak global.

"Muncul banyak ekspektasi yang memasuki pasar. Mulai dari nihil sampai ekspektasi pemangkasan produksi sebanyak hampir satu juta barel per hari," terang Weinberg dalam keterangan tertulisnya.

Sementara itu, Libia, Venezuela, Iran, dan Ekuador adalah negara-negara yang menginginkan OPEC untuk memangkas tingkat produksi. Namun, Kuwait telah menyatakan, tidak akan memangkas output.

Kuncinya adalah apa yang akan diputuskan oleh negara produsen terbesar OPEC, seperti Arab Saudi. Dan, sejumlah analis memproyeksikan bahwa Arab Saudi tidak akan melakukan langkah untuk menopang harga minyak. (art)

OPEC Tak Mau Pangkas Produksi, Apa Efeknya ke Harga Minyak?

Liputan 6

Organisasi Negara -negara Pengekspor Minyak atau [OPEC](2139832 "") akhirnya memutuskan untuk tidak memangkas produksi minyak. Sebelumnya, untuk mengembalikan harga minyak seperti semula, beberapa negara penghasil minyak terbesar seperti Arab Saudi dipaksa untuk memangkas produksi minyaknya. Meskipun, pada akhirnya Arab Saudi tidak mengikuti permintaan tersebut.

Dilansir dari The Independent, Jumat (28/11/2014), dalam pertemuan di Wina, Austria, OPEC telah memutuskan untuk mempertahankan volume produksi minyak yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu 30 juta barel per hari.
"Kita memproduksi 30 juta barel per hari dalam semester pertama tahun ini," kata Abdalla Salem el-Badri, Sekretaris Jendral OPEC. "Kami tidak memiliki target harga; kami mencari harga yang adil," tambahnya.
Akibat keputusan OPEC ini, harga minyak mentah Brent yang dipakai sebagai patokan harga minyak global turun menjadi US$ 71,25 per barel yang merupakan harga termurah sejak September 2010. Sedangkan West Texas Intermediate (WTI) yang menjadi patokan harga minyak AS turun di bawah US$ 70 per barel, harga terendah sejak Juni 2010.
Para analis memprediksi harga minyak akan turun lagi. "Harga minyak (Brent) bisa dengan mudah jatuh di bawah US$ 70 per barel sekarang," kata John Hall, kepala konsultan Alfa Energy.
Meskipun begitu, AS yang telah meningkatkan produksi dalam negeri dapat membantu menekan harga global. AS telah meningkatkan produksi 5,4 juta barel per hari pada tahun 2010 menjadi 8,6 juta barel per hari saat ini.
Di lain pihak, para ahli menganggap Arab Saudi yang merupakan produsen minyak terbesar sekaligus kekuatan dominan di OPEC telah mengkalkulasi agar mereka memiliki kepastian permintaan atas minyak dalam jangka waktu menengah.
"Ini adalah keputusan besar," kata Menteri Perminyakan Arab Saudi, Ali al-Naimi. Sementara Diezani Alison-Madueke, Menteri Perminyakan Nigeria, berharap beberapa bulan ke depan harga minyak kembali stabil.
Turunnya harga minyak ini juga berdampak pada belanja sosial yang lebih besar. Venezuela misalnya, salah satu negara OPEC ini mengakui bahwa turunnya harga minyak membuat pengeluaran negara menjadi lebih besar. Sebab, selama ini Venezuela mengandalkan hasil penjualan minyak dalam membiayai proyek sosialnya.

Anggota OPEC rencananya akan kembali mengadakan pertemuan pada Juni 2015. Sebagai informasi tambahan, sekitar sepertiga dari produksi minyak global berasal dari negara anggota [OPEC](2139924 "") ini. (Rio/Ndw)

OPEC Pertahankan Tingkat Produksi Minyak Meski Harga Jatuh

Wina (Antara/Xinhua) - Para menteri dari Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC), Kamis, memutuskan untuk mempertahankan tingkat produksinya meskipun harga minyak mentah jatuh ke posisi terendah empat tahun, sebuah pernyataan yang dikeluarkan setelah konferensi OPEC mengatakan.

Keputusan untuk mempertahankan produksi minyak pada tingkat 30 juta barel per hari yang disepakati pada Desember 2011 ini dibuat untuk kepentingan memulihkan keseimbangan pasar di balik penurunan cepat harga minyak, kata pernyataan itu.
Organisasi tidak memiliki "target harga," Sekretaris Jenderal OPEC Abudullah El-Badri mengatakan pada konferensi pers, mengacu pada aspirasi dia sebelumnya tentang 100 dolar AS per barrel.
El-Badri mengatakan 12-negara anggota kartel telah memutuskan untuk menunggu dan melihat bagaimana pasar minyak akan berkembang lebih lanjut, daripada memangkas hasil produksi dalam rangka memperbaiki penurunan harga.
"Ada penurunan harga. Itu tidak berarti kami harus benar-benar terburu-buru dan melakukan sesuatu," kata dia.
Keputusan itu berarti OPEC, yang menyumbang sekitar 40 persen dari produksi minyak dunia, akan tetap berpegang pada tingkat produksi yang ditetapkan pada Desember 2011.
Meskipun tingkat itu telah terlampaui untuk beberapa waktu sekalipun diterapkan secara ketat, anggota kartel masih harus bersaing dengan pasar global secara keseluruhan yang memiliki pasokan sangat berlimpah, terutama karena meningkatnya produksi dan pasokan dari negara-negara non OPEC seperti Amerika Serikat, di atas prospek ekonomi global yang sudah suram.
"Kami tidak ingin panik," kata El-Badri, menambahkan bahwa "Kami ingin melihat bagaimana pasar berperilaku karena penurunan harga tidak mencerminkan sebuah perubahan mendasar."

Harga minyak mentah jatuh ke bawah 74 dolar per barel setelah keputusan OPEC pada Kamis, tingkat terendah sejak September 2010.

Proyeksi pasokan dan permintaan untuk 2015 diteliti, dan perkiraan peningkatan pertumbuhan ekonomi global menjadi 3,6 persen menunjuk ke arah harapan peningkatan dalam permintaan minyak dunia meskipun pasokan pasar minyak dunia sangat berlimpah, kata pernyataan OPEC.

Seorang perwakilan OPEC mengatakan organisasi berencana untuk bertemu lagi pada Juni. (bd)

Harga Minyak Dunia Anjlok di Bawah US$70

VIVAnews - Harga minyak dunia kembali anjlok, setelah negara-negara produsen minyak OPEC memutuskan tidak ada pengurangan produksi, dalam pertemuan mereka di Vienna, Kamis 27 November.

Sekjen OPEC Abdallah Salem el-Badri yang dikutip BBC, mengatakan penurunan harga tidak berarti harus disikapi dengan kepanikan, atau keharusan melakukan sesuatu, dengan menurunkan produksi.

Harga minyak Brent kini jatuh ke tingkat terendah sejak Agustus 2010, menjadi $72,58 per barrel. Sementara harga patokan minyak AS turun menjadi $69,05 per barrel. "Kami ingin melihat pasar," kata Badri.

"Bagaimana prilaku pasar, karena penurunan harga tidak merefleksikan perubahan fundamental," tambahnya. Simon Wardell, pakar energi dari Global Insight, menyebut Arab Saudi dan Teluk dapat bertahan.

Simon mengatakan Saudi dan negara Teluk lainnya memiliki aset keuangan signifikan untuk bertahan dengan harga minyak yang rendah. Mereka bisa mengamankan anggaran tanpa perlu kenaikan harga.

Analis menilai Saudi sedang berusaha kembali mendominasi pasar minyak dunia, seiring meningkatnya produksi minyak shale di Amerika Serikat (AS), yang menjadi salah satu penyebab jatuhnya harga.

Jika harga minyak dunia terus turun di bawah $70, maka produksi minyak shale akan menjadi tidak ekonomis. Sehingga menjaga harga minyak tetap rendah, masuk akal bagi OPEC untuk mendesak AS membatasi produksi minyak Shale.

Harga Minyak Dunia Merosot Jelang Pertemuan OPEC

VIVAnews - Minyak mentah Amerika Serikat ditutup melemah pada perdagangan dini hari tadi, Selasa 25 November 2014. Pelemahan itu disebabkan oleh aksi wait and see dari para pelaku pasar yang menantikan pertemuan OPEC pekan ini.

Seperti diketahui, Kamis mendatang, 27 November 2014, akan dilangsungkan pertemuan kelompok negara-negara pengekspor minyak (Organization of the Petroleum Exporting Countries/OPEC) di Wina.

Seperti diberitakan CNBC, saat ini, muncul isu mengenai beberapa negara yang mengajukan permohonan untuk mengurangi produksi minyak sebesar satu juta barel per hari, atau lebih, dalam upaya untuk menopang harga minyak yang jatuh sekitar 30 persen sejak Juni.

Di sisi lain, negara di luar kelompok OPEC, seperti Rusia yang mengharapkan harga minyak lebih tinggi untuk mendukung pertumbuhan ekonominya menyatakan mampu memangkas sendiri produksi minyak mentahnya sekitar 300 ribu barel per hari.

Namun, para pengamat memprediksi langkah yang coba dilakukan oleh Rusia akan berujung sia-sia.

"Investor tampaknya mengharapkan, produksi minyak akan dipangkas melalui hasil pertemuan KTT OPEC," ujar Bank ANZ dalam keterangan tertulisnya.

Adapun, harga minyak mentah WTI (West Texas Intermediate) untuk kontrak bulan Januari 2015, berakhir turun 0,95 persen ke level US$75,78 per barel di Nymex.

Sementara itu, harga minyak mentah Brent untuk kontrak bulan Februari 2015 ditutup melemah 0,87 persen menjadi US$80,15 per barel.

FITRA Tuduh Jokowi Bohongi Rakyat Soal Minyak Angola

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Direktur FITRA, Uchok Sky Khadafi mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah membohongi rakyat dengan menyebutkan jika Indonesia membeli minyak mentah ke negara Angola, Indonesia akan mendapat diskon sekitar 25 persen.

"Dari surat terakhir kesepakatan itu, Angola mematok harga minyaknya sama dengan harga minyak pasaran internasional," kata Uchok  dalam diksusi politik 'Prospek Migas Nasional di Bawah Direksi Baru Pertamina' di kawasan Tebet, Jakarta, Minggu (30/11/2014).
Dirinya menambahkan, bila memang Indonesia dapat diskon dari negara Afrika tersebut, Uchok menantang Jokowi untuk beli minyak sebanyak-banyaknya. Selain itu, Uchok mengungkapkan, kerjasama ekonomi antara Indonesia dengan Angola telah terjalin, tentunya hal itu akan dimanfaatkan oleh mafia migas meraih keuntungan.
"Kalau benar diskon, beli dong minyak yang banyak, terus disimpan di kilang-kilang minyak internasional," katanya.
Ditempat yang sama Direktur IPI, Karyono Wibowo mengatakan pemerintah harus hati-hati terkait kerjasama yg belum pasti terjadi. Itu bisa jadi pembohongan publik.
"Menteri Sudirman Said dan Rini harus hati-hati mengatakan kerjasama minyak ke masyarakat sebelum ada kepastian legal, sebaiknya jangan dibuka ke publik dulu," ujarnya.
Karyono mengatakan, jika  pernyataan tidak sesuai dengan fakta, maka masyarakat akan menilai ada kebohongan publik. Padahal itu hanya bagian dari pencitraan
"Sebagai ketua tim reformasi tata kelola migas, Faisal Basri harus berani usut pembohongan publik yg dilakukan menteri ESDM, Rini soemarno," katanya.
Untuk diketahui, respons teknis Senangol Asia per tanggal 20 November 2014 dalam menjawab surat Pertamina, per tanggal 18 November 2014 mengenai 'Counter To The Proposed Contractual Volume 2015'.
Isi surat itu mengungkapkan bahwa Sonangol secara tegas menjawab permintaan Pertamina mengenai diskon 15 dolar dari setiap barel yang dibeli Pertamina tidak dapat diberikan dan masih mengacu ke normal-market price.

Meski sebelumnya Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan kalau pemerintah Indonesia bisa bekerja sama dengan Sonangol karena harga dari Sonangol lebih murah 15 dolar per barel, sehingga ada penghematan hingga 25 persen untuk impor crude oil.

Yusril Sarankan Jokowi Punya Jubir Agar Tak Terkesan Plin-Plan

Jpnn

JAKARTA - Mantan Menteri Sekretaris Negara, Yusril Ihza Mahendra menyarankan agar Presiden Joko Widodo segera menunjuk juru bicara (juru bicara) demi memperbaiki komunikasi politik. Alasan Yusril, jangan sampai omongan presiden yang dikenal dengan panggilan Jokowi itu justru memunculkan kesan plin-plan sehingga menggerus kewibawaan.

“Supaya komunikasi publik pemerintah Jokowi berjalan lancar saya sarankan agar pemerintah punya jubir. Jubir itu bisa mensesneg, bisa menkominfo agar penjelasan pemerintah satu dan tidak simpang siur,” kata Yusril melalui layanan pesan singkat, Minggu (30/11).

Yusril mengatakan, setiap selesai sidang kabinet atau setiap presiden selesai menerima tamu penting harus diikuti dengan penjelasan ke publik. Menurutnya, ucapan presiden mestinya mencerminkan kebijaksanaan, kemampuan dan kewibawaan.

“Karena itu presiden harus konsisten dengan ucapannya. Jangan mencla-mencle, hari ini ngomong lain, besok lain lagi. Kalau itu terjadi, lama kelamaan kewibawaan presiden akan terkikis dan akhirnya pupus,” imbuh Yusril.

Guru besar ilmu tata negara itu mengakui, sikap dan kebijakan presiden yang sudah diucapkan atau diputuskan bisa saja berubah karena situasi. Menurutnya, perubahan itu sebenarnya bukan masalah asal dibarengi dengan penjelasan yang rasional dan bisa diterima akal.

Rakyat akan maklum setelah dijelaskan. Yang menjelaskan itu bisa presiden langsung, mensesneg atau menkominfo agar tidak simpang siur. Dalam memberi penjelasan pemerintah harus bersikap lugas, jangan menyembunyikan sesuatu apalagi menutup-nutupi kesalahan dengan bahasa tidak jelas,” cetusnya.

Masukan Yusril itu bukannya tanpa dasar. Terlebih, Yusril mengaku punya pengalaman sebagai penulis naskah pidato tiga presiden, yakni era Soeharto, BJ Habibie dan Susilo Bambang Yudhoyono.

“Saran dan masukan saya berikan berdasarkan ilmu, pengalaman dan integritas. Para pendukung Jokowi hendaknya menyimak saran ini dengan hati terbuka, jangan mencurigai apalagi menyerang membabi buta setiap saran dan kritik terhadap pemerintahan Jokowi,” tandasnya.

Karenanya Yusril juga menegaskan bahwa pemerintah yang jujur dan konsisten dalam ucapan dan perbuatan akan dicintai rakyat. “Dan tentu akan bertahan lama,” pungkasnya.(ara/jpnn)

70 Persen Warga Setuju Pemekaran Pantura

Jpnn

PAMANUKAN - Sejumlah tokoh masyarakat pantura Subang menyatakan tetap serius melakukan upaya pemekaran wilayah di utara Kabupaten Subang tersebut.

Mereka menyatakan telah menyerap suara dan aspirasi sebagian besar masyarakat yang pantura. Bahkan, dalam semacam jajak pendapat, hasilnya 70 persen warga menyatakan setuju mendirikan sebuah kabupaten baru.

Salah satu tokoh pantura, Uteng Hermawan yang tergabung dalam Panitia Persiapan Pemekaran Kabupaten Subang Utara (P3KSU) menyatakan upaya pemekaran tersebut demi mendekatkan dan memperbaiki pelayanan kepada publik.

"Sekarang kita lihat saja. Kabupaten Subang ini memiliki wilayah yang sangat luas. Memiliki 30 kecamatan dan 253 desa. Kami ingin masyarakat dapat merasakan akses pelayanan dan manfaat memiliki pemerintahan daerah yang dekat," ujarnya.

Sejumlah hal lain juga dinilai Uteng menjadi mendesak. "Perihal meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga menjadi salah satu fokus perhatian kami saat ini. Persoalan nama, dimana kecamatan ibukotanya dan lain sebagainya itu persoalan gampang. Yang penting adalah kesamaan tujuan dahulu," ungkapnya.

Selain itu, dia memandang perlu dilakukan percepatan peningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM). "Dengan dilakukan pemekaran, target meningkatkan kualitas masyarakat juga bisa digenjot dua kali lebih cepat," katanya.

Belum lagi begitu kayanya alam dan potensi yang bisa digali di wilayah pantura Subang. "Ini artinya, kami ingin berperan memediasi kepentingan masyarakat di pantura secara umum. Kami yakin potensi pantura ini besar sekali. Namun, banyak yang belum bisa dioptimalisasi dengan baik. Kenapa? kembali lagi ke persoalan tadi, luasnya wilayah yang membutuhkan waktu untuk mencapainya," bebernya.

Di saat yang sama, Amin Suhamin tokoh pemuda pantura yang juga menjadi bagian dari P3KSU, mengatakan ada hal mendasar lain yang juga harus menjadi perhatian semua kalangan.

"Mohon maaf harus kami katakan, melestarikan kearifan lokal dan budaya pantura Subang itu juga perlu ditangani secara khusus dan dengan intensitas yang baik. Dengan kata lain, jika terbentuk sebuah pemerintahan daerah di pantura, tentu secara alamiah, kultur kepemimpinan juga tidak akan lepas dari fondasi kearifan lokal. Secara otomatis, porsi terhadap pelestarian budaya lokal pantura bisa terjamin dengan baik," jelasnya.   

Sementara ini, Amin menyebut ada tiga elemen aspirasi masyarakat yang terbentuk. Diantaranya Forum Pantura Mekar yang dipimpin oleh Bambang Herdadi dan P3KSU gagasan H Lili Murnali yang juga sebagai Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Indonesia (Apdesi) Kab Subang.

"Kami telah melakukan semacam jajak pendapat di 12 kecamatan. Setelah kita dengar ternyata 70 persen masyarakat pantura ingin pemekaran. Dan saat ini, kami sedang melakukan pra kajian yang hasilnya akan segera dipublikasikan," ujarnya.

Terakhir, Amin menyebut 12 kecamatan yang bakal menjadi bagian dari kabupaten baru itu. Kecamatan tersebut adalah Kecamatan Pamanukan, Legonkulon, Pusakanagara, Pusakajaya, Sukasari, Tambakdahan, Binong, Compreng, Ciasem, Blanakan Cikaum, dan Patokbeusi.

"Mungkin ada yang ikut serta kemudian hari," tutup pria yang juga seorang PNS itu. (rif)

OPEC Tak Pangkas Produksi Minyak, Reaksi di Wall Street Variatif

VIVAnews - Indeks saham utama Amerika Serikat ditutup bervariasi, pada akhir perdagangan Jumat akhir pekan lalu waktu New York.

Hal itu dipicu, seperti dikutip dari laman CNBC, Senin 1 Desember 2014, karena penurunan harga minyak menyusul pengumuman OPEC bahwa tidak akan memotong output produksi minyak.

Jumat akhir pekan lalu adalah perdagangan terakhir di bulan November. Sepanjang bulan itu, indeks Dow Jones Industrial Average dan S & P 500 memegang minggu ke-enam membukukan keuntungan, atau yang terpanjang dalam setahun.

Saham sektor energi terjun bebas 6 persen, atau penurunan yang terbesar sejak 8 Agustus 2011. Saham sektor energi juga memiliki minggu terburuk dalam tiga tahun dengan penurunan mingguan lebih dari 9 persen.

"Saya pikir hal ini karena beberapa investor ketakutan dan ada beberapa yang mengambil aksi ambil untung," ujar Marc Chaikin, pendiri Chaikin Analytic.

Dia memperkirakan, hingga akhir tahun ini, indeks S & P 500 berada di level 2.150.

Pada Kamis akhir pekan lalu, 12 anggota kartel minyak OPEC mengumumkan target produksi hingga 30 juta barel per hari, sehingg memicu penurunan tajam harga minyak.

Pada Jumat akhir pekan lalu, harga minyak menyentuh posisi terendah dalam empat setengah tahun terakhir dan diperdagangkan di bawah level US$70 per barel.

Peter Boocvar, Kepala Analis The Lindsey Group, terkejut dengan keputusan OPEC yang tidak memangkas produksi minyak dan dikaitkan pindah ke geopolitik.

Menurutnya, penurunan tajam harga minyak kemungkinan bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi AS, layaknya saham yang berhubungan erat dengan harga minyak dalam 10 tahun terakhir.

Indeks Dow Jones Industrial Average berakhir naik tipis 0,49 poin ke level 17.828,24, yang dipimpin oleh saham Wal-Mart.

Sementara itu, indeks S&P 500 kehilangan 5,25 poin (0,25 persen) ke level 2.067,58, dengan saham sektor energi yang paling terpukul dari 10 sektor penyokong indeks.

Adapun, indeks Nasdaq menguat 4,31 poin (0,09 persen) ke level 4.791,63. Secara mingguan, indeks Nasdaq menguat 1,7 persen sepanjang pekan lalu, atau penguatas beruntun dalam enam pekan sejak Februari 2013.

Imbal hasil (yield) treasury 10 tahun yang digunakan untuk menentukan suku bunga KPR dan kredit konsumsi turun 2,19 persen. Mata uang dolar AS menguat terhadap mitra dagang utamanya.

The CBOE Volatilitas Index (VIX), yang secara luas dianggap sebagai ukuran terbaik dari kecemasan di pasar, diperdagangkan mendekati 13. (ren)

Perempuan Punya Anak Jadi Pekerja Kelas Satu

VIVAnews - Tenaga Kerja Indonesia (TKI) masih menjadi persoalan laten yang tak kunjung usai. Sejumlah kasus kekerasan terus mendera warga negara Indonesia (WNI) yang mengais rezeki di negeri orang. Juga tak sedikit TKI yang tidak menerima upah atau terancam hukuman. Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) dinilai menjadi akar masalah terhadap eksploitasi TKI yang bekerja di luar negeri.

Tenaga alih daya atau outsourcing juga masih menjadi batu sandungan bagi pemerintahan Jokowi. Belum lagi perseteruan antara pengusaha dan buruh terkait penetapan upah minimum. Kenaikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi juga menjadi persoalan tersendiri bagi buruh.

Menteri Tenaga Kerja (Menaker), Hanif Dhakiri, berjanji akan menangani masalah ketenagakerjaan secara bertahap. Ia juga meminta pengusaha dan buruh mengedepankan dialog dalam menyelesaikan setiap persoalan. Demikian petikan wawancara Menaker dengan VIVAnews dan sejumlah media lain pada Rabu, 26 November 2014 di kantor Kemenaker, Jakarta.

Buruh mengeluhkan kenaikan BBM bersubsidi?

Pengalihan subsidi dari yang tadinya konsumtif menjadi produktif sudah menjadi keniscayaan. Hal ini dilakukan untuk memaksimalkan produksi. Selama lima tahun terakhir, uang rakyat yang dibakar Rp714 triliun. Kita bandingkan dengan alokasi dana kesehatan sekitar Rp220 triliun, infrastruktur Rp550 triliun. Jadi, kalau terus menerus membakar uang pada akhirnya kita tidak bisa membangun.

Apakah buruh menikmati pengalihan subsidi?

Pengertian menikmati tidak langsung. Pemerintah melakukan jalan yang lebih baik, tapi kan itu tidak langsung masuk ke rakyat. Adanya jalan itu berproduksi di pertanian biayanya lebih murah.

Apakah kenaikan BBM ini tidak membebani buruh?

Kalau bicara beban, dunia usaha sudah terkena beban lebih dulu.

Lalu apa solusinya?

Kita imbau kepada pengusaha agar memberikan intensif, uang transport dan uang makan.

Untuk pemerintah?

Pemerintah kita dorong mulai fokus dari persoalan upah ke pengeluaran buruh. Jadi bagaimana pemerintah menekan biaya pengeluaran buruh. Saya punya keyakinan bahwa upah adalah salah satu komponen kesejahteraan. Misalnya uang perumahan, itu kan makan 30 persen dari upah. Kalau perumahan ini di-treatment pasti pengeluaran buruh untuk perumahan lebih rendah.

Caranya?

Kita akan membangun kerjasama dengan sejumlah pihak, misalnya dalam pemberian perumahan. Kita sudah panggil BPJS Ketenagakerjaan. Kita juga panggil tim percepatan pembangunan perumahan untuk pekerja. Nanti kita perluas dengan Menteri Dalam Negeri dan BPN.

Berapa rumah yang akan disediakan?

Kita sedang memetakan, Melalui kementerian perumahan itu ada ada 350 ribu unit. Dari BPJS ketenagakerjaan ada 3.500 unit.

Bagaimana dengan hubungan pengusaha dan buruh yang masih mengeras?

Pemerintah berkomitmen membangun relasi industrial yang harmonis, yang baik dan produktif. Kita dorong dari kalangan dunia usaha dan pekerja untuk mengefektifkan forum kerjasama bipartit. Karena, selama ini dunia usaha dan pekerja kalau duduk bersama cenderung pasang kuda-kuda. Jadi yang terjadi power relation, bukan human relation. Pengusaha nggak ada kalau nggak ada pekerja, dan sebaliknya.

Caranya?

Kita dorong perusahaan lebih terbuka kepada pekerja. Pekerja kita dorong lebih dialogis dengan pengusaha. Kalau pengusaha mengalami kesulitan, didialogkan dengan pekerja. Relasi industrialnya bersifat kekeluargaan. Pengusaha dan buruh sama-sama mengerti problem masing-masing.

Menurut Anda, kenapa pekerja dan pengusaha sulit disatukan?

Karena tadi saya bilang, ketemu langsung dua-duanya pasang kuda-kuda. Jadi kalau merasa apa sedikit langsung ogah. Makannya pemerintah mendorong bipartit bisa langsung.

Bagaimana soal penetapan upah?

Upah itu urusan pemerintah daerah.

Bagaimana dengan persoalan TKI?

Idealnya kita memperluas kesempatan kerja sebanyak mungkin agar angkatan kerja semua bisa diserap di pasar kerja dalam negeri. Pemerintah berusaha memperluas kesempatan kerja.

Bagaimana jika pasar dalam negeri tak cukup menyerap?

Kalau pasar kerja di dalam negeri tak cukup, sementara angkatan kerja lebih banyak dibanding lapangan kerja yang tersedia, maka dikirim ke luar.

Siapa yang akan dikirim?

Kita kirim ke luar negeri yang punya skill. Kita kirim dokter, insinyur, jadi yang profesional based. Kalau pekerja domestik ini yang harus dibuat skill. Kita harus punya treatment khusus untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi.

Bagaimana caranya menekan tenaga kerja unskilled ke luar?

Sudah lama. Makanya Cak Imin melakukan moratorium ke Saudi Arabia. Ini untuk memastikan bahwa kita benar-benar memiliki tenaga kerja terlatih dikirim ke Luar Negeri.

Bagaimana dengan banyaknya TKI ilegal?

Kita imbau pada masyarakat agar mereka ini mencari kerja ke Luar Negeri harus melalui proses dan prosedur yang ada. Jangan sampai mereka jadi unprocedural workers. Mereka yang bermasalah dan ilegal itu kan unprocedural. Karena tidak ada perjanjian kerja, dokumen dan lainnya. Ini yang banyak menimbulkan masalah.

Bagaimana mengawasinya?

Kita akan memaksimalkan instansi terkait. Pekerja ilegal sampai ke Luar Negeri nggak ada yang berenang, pasti mereka lewat pelabuhan, bandara, perbatasan. Ini pintu-pintu harus dikencengin.

Bagaimana dengan pengiriman TKI ke Malaysia?

Pengiriman TKI ke Malaysia ada penurunan drastis.

Kenapa?

Ini hasil dari perlindungan yang kita lakukan. Misalnya boleh berkomunikasi dengan dunia luar, gaji melalui perbankan. Sehingga jika mereka diperlakukan tak adil oleh majikan bisa berkomunikasi.

Apa ukurannya mereka sudah profesional?

Ada BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi--red).

Bagaimana dengan pengawasan TKI di luar negeri?

Sekarang ketika di sana perjanjiannya ada. Misalnya mereka bekerja alamatnya jelas, jumlah anggota keluarga yang dilayani berapa. Ini petanya kalau terjadi kasus ada perlindungan mereka bisa hubungi.

Kenapa pemerintah tidak melarang TKI ke bekerja di luar negeri?

Kita tidak boleh melarang mereka bekerja di manapun. Tapi pemerintah wajib melindungi WNI di manapun. Tapi harus prosedural, kalau tidak ada skill tidak boleh.

Bagaimana dengan penanganan PJTKI bermasalah?

Sekarang proses audit masih berlangsung. Desember ini kita targetkan selesai. Ini akan dilakukan terus dari waktu ke waktu secara reguler.

Apa saja yang diaudit?

Semua prosesnya sesuai dengan UU yang ada. Misalnya soal pelatihan, administrasi, fasilitas training, penampungan. Makanya yang saya tutup itu jauh sekali dari kriteria yang ditetapkan. Mestinya 1 kamar ketentuanya 8 orang. Masa itu di satu rumah ada 43 orang, satunya lagi 60. Kan tidak bisa. Harusnya 1 banding 8. Lalu harus ada plangnya harus kelihatan. Pagar juga diatur, jangan tertutup. Jadi aktivitas harus terlihat dari luar.

Apa sanksi bagi PJTKI yang melanggar?

Prinsipnya kalau mereka komitmen untuk memperbaiki kita kasih waktu untuk perbaiki. Kalau enggak kita tutup.

Bagaimana dengan outsourcing?

Ini kan masalah hubungan perindustrian. Kita akan menjembatani, fasilitasi, mediasi.

Hanya itu?

Kewenangan kita memang hanya itu. Kita akan lakukan apa yang bisa kita lakukan untuk memediasi, Kita hanya membuat aturan mana saja pekerjaan yang boleh dioutsourcing misalnya ada masalah kita mediasi. Kalau tidak selesai larinya ke masalah hubungan industrial.

Bagaimana terkait usulan jam kerja perempuan diperpendek?

Kita akan kaji apa yang bisa kita lakukan guna menyambungkan apa yang menjadi pikiran Pak Wapres. Karena itu bagus dan menarik.

[Wakil Presiden Jusuf Kalla melontarkan usulan memperpendek jam kerja pekerja perempuan yang punya anak kecil dua jam per hari. Wapres menyatakan usulan ini untuk memberikan waktu lebih banyak seorang ibu untuk anak-anaknya.]

Apakah kebijakan ini nantinya tidak diskriminatif?

Kita tidak bisa menggunakan kaca mata kuda untuk memandang hal itu. Kalau kita mendiskriminasi perempuan, ngapain ada cuti haid, itu diskriminasi dong. Justru jangan pakai itu, kita lihat ide besarnya. Ide besarnya ini kan bagaimana generasi muda ke depan bisa dididik langsung oleh ibunya. Jadi biar anak-anak tidak diserahkan ke pembantu, diberikan ke tempat penitipan.

Ada yang bilang ini justru akan membuat perempuan menjadi pekerja kelas dua?

Itu justru bukan kelas dua, tapi kelas satu. Jangan salah. Kamu mau nggak istri kamu bekerja dan anak kamu nggak diurus? Istrinya dikasih beban lebih banyak ke luar oleh suaminya, seharusnya suaminya yang lebih banyak ngurus anak. Tetapi di lapangan tidak begitu. Istrinya bekerja keras, tetapi tetap saja mengurus anak.

Banyak perusahaan rokok yang akan lakukan pemutusan hubungan kerja karyawan. Tanggapan Anda?

Kita kirim mediasi jangan sampai ada PHK. Kita kirim tim untuk mediasi, kalau ada begitu kita rembuk jangan langsung PHK. Makanya dengan situasi begini teman-teman dari pengusaha dialog jangan langsung gunakan hak vetonya masing-masing.

Apa prioritas Anda?

Semua harus diselesaikan, tapi kalau harus bicara skor, ya satu soal perlindungan TKI, soal hubungan industrial, tenaga kerja asing, pelatihan dan peningkatan produktifitas serta perluasan lapangan kerja.

Apa pesan khusus dari Presiden saat menunjuk  Anda menjadi Manaker?

Soal perlindungan TKI, kewirausahaan, kesempatan kerja, produktivitas. (aba)

Ingat! Mulai Hari Ini PNS Tak Boleh Rapat di Hotel

Mulya Nurbilkis - detikNews

Jakarta - Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Yuddy Chrisnandi mengeluarkan surat edaran larangan PNS menggelar kegiatan di luar kantor pemerintahan. Hal itu tertuang dalam surat edaran MenPAN nomor 10 tahun 2014.

Surat edaran itu resmi berlaku sejak hari ini, Senin (1/12/2014). Surat edaran ini bertujuan untuk menghemat uang negara.

"Berlaku 1 Desember 2014, seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintahan harus dilakukan di instansi pemerintahan," ujar Yuddy saat mengunjungi markashimpunan Muslim Indonesia (HMI) Bandung, Minggu (23/11) lalu.

Yuddy meminta seluruh instansi menggunakan fasilitas yang ada saat ini. Rapat beralih dari hotel ke ruang rapat kantor masing-masing.

Sejumlah sanksi berjenjang pun disiapkan bagi yang melanggar. Mulai dari sanksi administratif hingga pemotongan gaji atau penundaan promosinya.

"Selain itu gaji ketigabelasnya tidak diturunkan dan tunjangan kinerjanya tidak diberikan. Berat semua (sanksinya) itu," kata politisi Partai Hanura tersebut menambahkan.