INILAH.COM, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo
mendukung sanksi pencabutan pentil ban yang terapkan oleh Dinas
Perhubungan DKI Jakarta, terhadap kendaraan yang parkir sembarang, terus
dijalankan.
"Kita anggap (cabut pentil) ini efektif," ujar pria yang akrab disapa Jokowi itu, di Balaikota DKI Jakarta, Jumat (27/9/2013).
Jokowi berharap sanksi ini tidak hanya diterapkan oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta, namun juga oleh pihak kepolisian. Dengan begitu, masyarakat akan jera, dan tidak memarkirkan kendaraannya secara sembarangan lagi.
"Jadi hati-hati kalau parkir. Kalau sudah ada tanda P dicoret, masih parkir, ya pasti akan digembosi, nanti yang kedua langsung akan kita derek," tegasnya.
Berbeda dengan Jokowi, Wagub Basuki Tjahaja Purnama justru menilai tindakan pencabutan pentil ban kurang bisa memberikan efek jera.
Ahok mengatakan akan memberlakukan kebijakan yang lebih radikal, karena menilai pencabutan pentil dinilai tak efektif. Salah satunya dengan melobangi SIM atau memblokir STNK kendaraan.
"Kita akan menggunakan cara yang radikal kalau cara ini (cabut pentil), gagal," ucapnya.
Dengan diberlakukannya cara-cara yang lebih radikal tersebut, kata dia, pemilik kendaraan yang bandel diharapkan akan kapok dan tak mengulangi pelanggaran-pelanggaran tersebut.
"Saya kira siapa yang melanggar harus ada hukumannya, dan itu harus ada efek jera," tandasnya.[bay]
"Kita anggap (cabut pentil) ini efektif," ujar pria yang akrab disapa Jokowi itu, di Balaikota DKI Jakarta, Jumat (27/9/2013).
Jokowi berharap sanksi ini tidak hanya diterapkan oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta, namun juga oleh pihak kepolisian. Dengan begitu, masyarakat akan jera, dan tidak memarkirkan kendaraannya secara sembarangan lagi.
"Jadi hati-hati kalau parkir. Kalau sudah ada tanda P dicoret, masih parkir, ya pasti akan digembosi, nanti yang kedua langsung akan kita derek," tegasnya.
Berbeda dengan Jokowi, Wagub Basuki Tjahaja Purnama justru menilai tindakan pencabutan pentil ban kurang bisa memberikan efek jera.
Ahok mengatakan akan memberlakukan kebijakan yang lebih radikal, karena menilai pencabutan pentil dinilai tak efektif. Salah satunya dengan melobangi SIM atau memblokir STNK kendaraan.
"Kita akan menggunakan cara yang radikal kalau cara ini (cabut pentil), gagal," ucapnya.
Dengan diberlakukannya cara-cara yang lebih radikal tersebut, kata dia, pemilik kendaraan yang bandel diharapkan akan kapok dan tak mengulangi pelanggaran-pelanggaran tersebut.
"Saya kira siapa yang melanggar harus ada hukumannya, dan itu harus ada efek jera," tandasnya.[bay]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar