INILAH.COM, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi akan (KPK) memfokuskan penelusuran ada tidaknya indikasi korupsi dalam proyek-proyek di DPR yang diadakan tahun 2011. Di antaranya, renovasi ruang Banggar (Badan Anggaran) DPR senilai RP20,3 miliar.
"KPK kalau dikasih dari awal-awal (proyek-proyek sebelum itu) juga susah ya, kemungkinan kami fokus di tahun 2011 saja," ujar Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto usai pemutaran perdana film pendek 'Kita versus Korupsi' di Jakarta Theater, Jakarta, Kamis (26/1/2012) malam.
Sebelumnya, Ketua DPR Marzuki Alie menyerahkan laporan seluruh proyek-proyek yang diadakan Kesekjenan DPR mulai dari Tahun 2010 hingga saat ini atau sejak dirinya dilantik sebagai Ketua DPR.
Menurut Bambang, KPK sudah membentuk tim untuk menelusuri laporan tersebut. Sebagai pintu masuk, katanya, tim akan lebih banyak mengorek keterangan dan data dari Kesejekenan DPR yang melakukan pengadaan untuk banggar.
KPK, lanjut Bambang, akan membuat surat ke DPR untuk diberi akses seluas-luasnya untuk mendapatkan keterangan dan data dari Kesekjenan.
"Kalau dibaca isi laporannya, itu kan kebanyakan berkaitan dengan banggar. Kami minta bisa diberi akses berkaitan dengan kesekjenan. KPK akan buat surat pembukanya, kami akan petakan apa potensi masalah di situ (kesekjenan)," tandas Bambang.
Disinggung apakah juga akan meminta keterangan pimpinan banggar, Bambang menolak menjelaskan. "Kami belum sampai ke situ," kilahnya. [yeh]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar