Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan jajaran TNI dan Polri yang bertugas di Papua untuk menjalankan tugasnya tanpa melanggar hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Dalam pengarahannya pada rapat pimpinan TNI dan Polri Tahun 2012 di auditorium Gedung Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta, Jumat, Presiden mengatakan prinsip tidak melanggar hukum dan HAM tersebut harus dipegang secara teguh sampai prajurit yang bertugas di baris terdepan.

"Yang penting dan harus bisa diyakinkan sampai tingkat paling depan dan paling bawah untuk menjalankan tugas dengan benar tanpa melanggar hukum dan HAM dan tidak pula melakukan tindakan-tindakan eksesif
(berlebihan, red)," ujarnya.

Menurut Kepala Negara, setiap prajurit TNI dan Polri yang ditugaskan di Papua harus menjalankan tugasnya secara profesional dengan menjaga proporsionalitas agar tidak terjadi tindakan yang berlebihan.

Prinsip itu, lanjut dia, harus senantiasa diajarkan dalam pendidikan, pelatihan, dan pembinaan sehingga prajurit TNI dan Polri dapat menjalankan tugas keamanan secara lebih baik.

Presiden menegaskan ia harus mengetahui semua masalah taktis dan teknis dalam pelaksanaan keamanan dan ketertiban di Papua yang seringkali disorot oleh dunia internasional.

"Kalau ada terjadi sesuatu yang dilakukan oleh brigadir atau prajurit di Papua atau di mana pun yang dalam era reformasi sampai dengan cepat ke New York atau ke Jenewa, yang ditanya adalah Presiden Indonesia. Oleh karena itu saya punya tugas punya kewajiban untuk memastikan sistem yang ada di negeri ini berjalan baik," tuturnya.

Presiden kembali menegaskan tidak ada alternatif lain bagi kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sehingga hukum, keamanan, dan ketertiban masyarakat harus ditegakkan di seluruh wilayah Indonesia termasuk Papua dan Aceh.

Kepala Negara juga menegaskan bahwa kebijakan pemerintah di Papua telah beralih dari pendekatan keamanan ke pendekatan kesejahteraan yang dijalankan melalui kebijakan, program, dan anggaran yang nyata.

"Itu bukan hanya `lip service` tapi kita jalankan melalui kebijakan, program, dan bahkan alokasi dan distribusi anggaran untuk Papua dan itu besar," ujarnya.

Menurut dia, anggaran pembangunan untuk Papua adalah yang tertinggi di Indonesia agar dilakukan percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua.

"Tapi kenyataannya di Papua masih ada aksi-aksi politik dan bersenjata dari separatis, dunia juga harus tahu, dunia juga harus tahu. Masih ada elemen-elemen separatisme baik yang bergerak secara politik maupun dengan gerakan bersenjata. Itulah sebabnya TNI dan Polri mengemban tugas di sana bukan tanpa alasan dan justifikasi," tuturnya.

Presiden juga mengakui masih terdapat masalah-masalah internal di Papua yang sering tidak dilihat oleh dunia, seperti masalah kepemimpinan lokal dan juga manajemen penyelenggaraan pemerintah daerah.