Soal Tank Leopard, Menhan Sebut Penolakan Parlemen Belanda Lucu

Laurencius Simanjuntak - detikNews

 Jakarta - Karena rekam jejak Indonesia yang buruk soal HAM, parlemen Belanda menolak rencana pemerintahnya menjual tank Leopard. Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menilai lucu penolakan Belanda itu karena AS saja sudah tidak mempersoalkan hal itu.

"Karena lucu, AS sendiri sudah mendeklarasikan TNI tidak ada masalah dengan HAM, parlemen Belanda dan Jerman bilang ada masalah, mereka terlambat," kata Menhan sambil tersenyum.

Hal itu dikatakan Menhan dalam silaturahmi dengan pemimpin redaksi media massa di Gedung Jenderal TNI M Yusuf, Menteng, Jakpus, Selasa (17/1/2012).

Menhan mengatakan sejak taruna, prajurit TNI saat ini sudah dibekali dengan pemahaman soal HAM. Kalau pun masih ada pelanggaran HAM, kata Menhan, itu bersifat personal anggota.

"Sama juga di AS ada yang ngencingin tentara Afghanistan kok," kata Menhan.

Soal kendala dari Parlemen Belanda, Menhan mengatakan, masih menunggu proses dari negara tersebut. "Kita tunggu, kita tidak mau memaksakan kalau meraka tidak mau menjual," ujar Menhan.

Wakil Menhan Letjen Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan, timnya sudah mensurvei spesifikasi teknis dari Leopard. Hasilnya, Leopard cocok dengan geografis Indonesia khususnya pulau Jawa.

Sjafrie menjelaskan dengan USD 280 juta, pemerintah bisa mendapatkan 100 unit tank Leopard dari Belanda. Konsep rencana pembelian yang G to G dilakukan untuk meminimalisir praktik percaloan.

Sedangkan Radio Nederland pada 14 Desember 2011 melaporkan, parlemen Belanda menyetujui mosi penolakan rencana penjualan tank ke Indonesia. Rencana penjualan sejumlah tank Leopard oleh Kementerian Pertahanan ditolak Parlemen Belanda karena Belanda tidak ingin terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia.

Mayoritas anggota parlemen menyetujui mosi yang diajukan partai Kiri Hijau (GroenLinks). Hanya partai memerintah CDA (Kristen Demokrat) dan VVD (Liberal Konservatif) yang menentang penolakan ini. Pengaju mosi, Arjan El Fassed, mengatakan track record Indonesia berperan kuat dalam pengambilan keputusan ini.