Ramadhian Fadillah - detikNews
Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus segera masuk mengusut dugaan korupsi anggaran renovasi DPR yang tidak wajar. KPK harus memeriksa Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR dan Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR.
"KPK harus masuk. Kalau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak akan menghasilkan apa-apa. Dari dulu kalau BPK yang periksa hasilnya wajar saja," ujar Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang kepada detikcom, Selasa (18/1/2011).
Sebagai perencana anggaran di DPR, Setjen patut dipersoalkan dan dimintai pertanggungjawaban. Tapi kesalahan tidak bisa dibebankan sepenuhnya pada Setjen. Apapun yang dianggarkan tentunya melalui satu mekanisme pembahasan di BURT DPR.
"Yang terjadi sekarang ini memang BURT tidak menjalankan fungsinya," kritik Sebastian.
Sebastian menambahkan ada tiga tugas BURT. Yang pertama, bersama Setjen membahas rancangan anggaran internal DPR. Dalam proses pembahasan bukan hanya menyetujui, tetapi bisa juga menolak dan mengkritisi anggaran yang diajukan Setjen. Yang kedua, BURT melakukan pengawasan pada Setjen dan yang terakhir adalah melakukan evaluasi. Tapi semua hal ini tidak berjalan.
Sebastian pun mencurigai ada permainan antara BURT dan Setjen DPR. "Jangan lupa di Setjen itu birokrat ulung dan ada dugaan BURT meloloskan karena dapat bagian. KPK harus masuk di sini," tambahnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar