Manado (ANTARA News) - Kehadiran "Maritime Rescue Coordinating Center" (MRCC) Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) Satgas II Manado, di Kecamatan Manembo-nembo, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara akan mendukung penegakan hukum di laut.
"Mudah-mudahan kehadiran MRCC ini penegakan hukum di laut dapat berjalan baik. Apalagi Sulawesi Utara (Sulut) selain daerah kepulauan juga dikelilingi dengan perairan laut," kata Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Pemerintah Provinsi Sulut, Mecky M Onibala, di Manado, Jumat, terkait peresmian MRCC.
MRCC itu diresmikan oleh Kepala Pusat Informasi Hukum dan Kerjasama Bakorkamla, Tri Yuswoyo mewakili Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) Bakorkamla, Laksamana Madya TNI Didik Heru Purnomo, di Bitung, pada Kamis (19/1).
Hadir pada acara itu antara lain, Staf Ahli Bakorkamla M Sidik, Asisten I Pemerintah Provinsi Sulut, Mecky Onibala, Wakil Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut VIII Manado, Kolonel Mar I Ketut Suarya, Asisten I Pemerintah Kota Bitung, Fabian Kaloh.
Kehadiran MRCC, kata Onibala, sangat membantu pengembangan sistem informasi badan koordinasi keamanan laut berbasis teknologi informasi yang terintegrasi dengan stakholder terkait dalam menyajikan data dan informasi yang cepat dan akurat.
"Agenda pengamanan laut sangat perlu dilakukan. Dan kehadiran MRCC dapat membantu terwujudnya penciptaan keamanan dan keselamatan, serta penegakkan hukum di wilayah perairan secara terpadu," katanya.
Onibala mengatakan, kondisi perairan laut Sulut sangat perlu mendapat perhatian utama.
Alasannya, wilayah perbatasan antara Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kabupaten Kepulauan Talaud masih terjadi perdagangan ilegal yang dapat merugikan negara dan mengancam keberadaan pulau-pulau terluar.
"Potensi sumberdaya alam provinsi Sulut yang dikelilingi dengan laut menjadi daya tarik tersendiri bagi nelayan negara luar. Bila sumberdaya ini tidak diawasi akan mendatangkan kerugian bagi daerah ini," katanya.
Karena itu, kata Onibala, pengamanan wilayah perairan memerlukan langkah strategis dan koordinasi dari semua pihak terkait sehingga tidak merugikan negara.
"Kehadiran MRCC di Sulut akan mendukung pembangunan dan pengembangan sistem informasi dan koordinasi keamanan laut," katanya.
Sebelumnya Kepala Pusat Informasi Hukum dan Kerjasama Bakorkamla Try Yuswoyo
mengatakan,wilayah perairan Indonesia yang luas tidak bisa ditangani hanya satu institusi saja.
Melainkan diperlukan adanya sinergitas dari berbagai banyak pihak dalam pelaksanaannya.
Keterlibatan berbagai pihak, baik pemerintah pusat maupun daerah serta masyarakat pengguna laut sangat dibutuhkan guna mewujudkan rasa aman dan nyaman dalam membangun roda pereknomian bangsa khususnya di Sulut.
"Kehadiran MRCC ini sangat membantu didalam hal pemantauan keamanan laut dan sumber daya laut serta pemantauan terhadap keselamatan pelayaran," katanya.
Dia menambahkan, diharapkan dengan diresmikan MRCC ini akan sangat berguna bagi aparat penegak hukum, masyarakat serta pengguna laut lainnya dalam melaksanakan tugas atau aktivitas sehari-hari.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar