Banda Aceh (ANTARA News) - Pemerintah Pusat diminta meningkatkan perlindungan kepada nelayan yang terdampar di negara tetangga saat menangkap ikan.

"Pemerintah harus memberikan perhatian serius terhadap nelayan Aceh khususnya dan Indonesia umumnya yang ditangkap aparat keamanan negara tetangga saat mereka terdampar di negara itu," kata Ketua Pusat Studi Hukum Adat Laot dan Kebijakan Perikanan, Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh, M Adli Abdullah di Banda Aceh, Selasa.

Menurut dia, perhatian yang diberikan oleh pemerintah terhadap nelayan belum maksimal dan kehidupan mereka masih berada di bawah garis kemiskinan.

Dijelaskannya, penanganan nelayan yang terdampar di negara tetangga sering dilakukan pemerintah setelah adanya laporan dari berbagai pihak.

"Pemerintah harus membuat petunjuk teknis terhadap tata cara menangani nelayan terdampar, sehingga mereka tidak berlama-lama berada dalam penjara negara tetangga," katanya.

Karena itu, peran pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap nelayan sangat dibutuhkan dalam upaya peningkatan kesejahteraan nelayan.

Ia menambahkan, Pemerintah Pusat agar melakukan hubungan bilateral terkait kawasan penangkapan ikan di kawasan tradisional yang diakui oleh dunia internasional.

"Dunia internasional mengakui adanya kawasan penangkapan ikan tradisional yang dilakukan oleh para nelayan di tiap-tiap negara, namun kawasan tersebut harus disepakati oleh kedua negara bersangkutan," katanya.

Pihaknya berharap pemerintah dapat memanfaatkan kawasan tersebut sebagai salah satu upaya meningkatkan pendapatan nelayan dan juga memberikan perlindungan terhadap pemasaran ikan nelayan.

"Kami yakin dengan adanya peran serta pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan yang didukung dengan kebijakan akan mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi nelayan," demikian Adli. (IFL*BDA1/Z002)