Jpnn
JAKARTA - Renovasi ruang badan anggaran (banggar) DPR yang menghabiskan dana fantastis mulai diselidiki KPK. Selain melakukan penelaahan harga barang bukti yang mencapai Rp 20 miliar lebih, sejumlah saksi juga akan diperiksa. Pemeriksaan untuk memastikan siapa paling bertanggungjawab atas renovasi ruangan yang diduga penuh mark up tersebut.
"KPK sudah menerima laporan dan segera ditindaklanjuti dengan permintaan informasi kepada pihak terkait," kata juru bicara KPK Johan Budi SP, Rabu (18/1). Untuk melakukan telaah atas renovasi ruangan tersebut, KPK akan menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menelusuri lebih jauh soal proyek kontroversial ini. "Kami serius menyelidiki laporan ini, sejumlah informasi awal yang kita peroleh akan ditelusuri lebih jauh," tegas mantan wartawan ini.
Meski belum naik ke level penyelidikan, sejumlah penyidik KPK secara diam-diam sudah mengumpulkan bahan dan bukti. "Kita juga bisa turun ke lapangan diam-diam," ungkapnya.
Sementara itu, meski KPK sedang dalam tahap pengumpulan bahan dan bukti, para pimpinan DPR mengaku sudah geram dengan tingginya dana untuk merenovasi ruangan tersebut. Bahkan, jika kemudian pemeriksaan KPK menyatakan ada masalah dalam renovasi tersebut, pimpinan DPR berencana mengubah fungsi ruang rapat banggar tersebut menjadi museum demokrasi.
"Kalau jika nanti ada penyimpangan dalam renpovasinya, kita akan jadikan museum demokrasi saja. Sebagai tanda bahwa DPR pernah membangun ruang Banggar dengan biaya Rp 20 miliar," tutur Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan.
Menurutnya, dengan dijadikan museum, maka semua anggota dewan bisa mawas diri dan tidak lagi berlebihan dalam keinginannya memiliki ruangan. "Ruangan ini sekaligus juga jadi peringatan. Apalagi nanti jika terbukti ada penyimpangan, maka nggak bakal ada yang berani dan mau memakai, jadi buat museum saja," tutur Sekjen PAN ini.
Menurut Taufik, anggaran pembangunan ruang banggar memang tak masuk di akalnya. Interiornya dia nilai terlalu mewah dan mahal. "Logika saja, masa perbaikan lampu Rp 200 juta? Beli kursi masak Rp 24 juta? Kita beri kesempatan BPKP dan BK bekerja," jelas Taufik.
Senada dengan Taufik, Ketua Banggar DPR Melchias Markus Mekeng meminta KPK membongkar pemain-pemain proyek ruang rapat Banggar Rp 20 miliar. Ia yakin sekali sang pemain ada di Kesekjenan DPR.
"Kesalahan ada di Kesekjenan DPR, mereka itu eksekutif wakil pemerintah, mereka punya standar ruangan pemerintah bagaimana, meja kursi bagaimana," kata Mekeng. Dia membantah jika anggota banggar yang meminta spesifikasi ruang rapat baru senilai Rp 20 miliar.
"Banggar tidak minta secara detail, meja dari apa, harganya berapa. Sumirat (pejabat di setjen DPR) harus tanggungjawab karena dia yang menentukan spesifikasinya," paparnya.
Dihubungi terpisah, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon, meminta pimpinan DPR yang juga duduk sebagai Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) harus bertanggung jawab atas dugaan mark up tersebut. “Saya melihat banyak proyek di DPR sarat kontroversi, seperti perawatan gedung, renovasi ruang rapat, pendirian papan selamat datang, pemugaran parkir motor, toilet, kalender, makanan rusa, merupakan tindakan yang keterlaluan. Itu sudah menghina intelektualitas dan tidak bisa dibiarkan berlanjut,” papar Fadli lewat siaran persnya, Rabu (18/01).
Menurutnya, pimpinan DPR mestinya tahu semua proyek yang dilakukan di DPR. “Jika mereka tahu, berarti memang ada kolaborasi. Jika tak tahu, berarti pimpinan DPR dikerjai oleh Sekjen DPR. Untuk itu harus ada sanksi tegas pada Sekjen dengan mengganti atau memperkarakan secara hukum,” tandasnya.
Sementara, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, memberikan ultimatum semua anggota banggar DPR dari partainya untuk tidak memasuki ruang rapat yang baru. Lantaran, ruang rapat yang telah memakan uang rakyat sebesar Rp 20 miliar itu, masih menjadi masalah yang belum dapat dijelaskan. Publik, menurut dia, sangat menyoroti kejanggalan renovasi ruang rapat baru untuk Banggar tersebut.
“Kami memerintahkan anggota kami jangan sekali-sekali duduk di ruangan itu, yang duitnya tidak jelas. Buat Gerindra masuk saja kita larang, apalagi menduduki dalam sidang, karena masih banyak ruangan, meskipun kira-kira April nanti intensitas rapat Banggar akan tinggi,” kata Muzani. (dms/ind)
"KPK sudah menerima laporan dan segera ditindaklanjuti dengan permintaan informasi kepada pihak terkait," kata juru bicara KPK Johan Budi SP, Rabu (18/1). Untuk melakukan telaah atas renovasi ruangan tersebut, KPK akan menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menelusuri lebih jauh soal proyek kontroversial ini. "Kami serius menyelidiki laporan ini, sejumlah informasi awal yang kita peroleh akan ditelusuri lebih jauh," tegas mantan wartawan ini.
Meski belum naik ke level penyelidikan, sejumlah penyidik KPK secara diam-diam sudah mengumpulkan bahan dan bukti. "Kita juga bisa turun ke lapangan diam-diam," ungkapnya.
Sementara itu, meski KPK sedang dalam tahap pengumpulan bahan dan bukti, para pimpinan DPR mengaku sudah geram dengan tingginya dana untuk merenovasi ruangan tersebut. Bahkan, jika kemudian pemeriksaan KPK menyatakan ada masalah dalam renovasi tersebut, pimpinan DPR berencana mengubah fungsi ruang rapat banggar tersebut menjadi museum demokrasi.
"Kalau jika nanti ada penyimpangan dalam renpovasinya, kita akan jadikan museum demokrasi saja. Sebagai tanda bahwa DPR pernah membangun ruang Banggar dengan biaya Rp 20 miliar," tutur Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan.
Menurutnya, dengan dijadikan museum, maka semua anggota dewan bisa mawas diri dan tidak lagi berlebihan dalam keinginannya memiliki ruangan. "Ruangan ini sekaligus juga jadi peringatan. Apalagi nanti jika terbukti ada penyimpangan, maka nggak bakal ada yang berani dan mau memakai, jadi buat museum saja," tutur Sekjen PAN ini.
Menurut Taufik, anggaran pembangunan ruang banggar memang tak masuk di akalnya. Interiornya dia nilai terlalu mewah dan mahal. "Logika saja, masa perbaikan lampu Rp 200 juta? Beli kursi masak Rp 24 juta? Kita beri kesempatan BPKP dan BK bekerja," jelas Taufik.
Senada dengan Taufik, Ketua Banggar DPR Melchias Markus Mekeng meminta KPK membongkar pemain-pemain proyek ruang rapat Banggar Rp 20 miliar. Ia yakin sekali sang pemain ada di Kesekjenan DPR.
"Kesalahan ada di Kesekjenan DPR, mereka itu eksekutif wakil pemerintah, mereka punya standar ruangan pemerintah bagaimana, meja kursi bagaimana," kata Mekeng. Dia membantah jika anggota banggar yang meminta spesifikasi ruang rapat baru senilai Rp 20 miliar.
"Banggar tidak minta secara detail, meja dari apa, harganya berapa. Sumirat (pejabat di setjen DPR) harus tanggungjawab karena dia yang menentukan spesifikasinya," paparnya.
Dihubungi terpisah, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon, meminta pimpinan DPR yang juga duduk sebagai Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) harus bertanggung jawab atas dugaan mark up tersebut. “Saya melihat banyak proyek di DPR sarat kontroversi, seperti perawatan gedung, renovasi ruang rapat, pendirian papan selamat datang, pemugaran parkir motor, toilet, kalender, makanan rusa, merupakan tindakan yang keterlaluan. Itu sudah menghina intelektualitas dan tidak bisa dibiarkan berlanjut,” papar Fadli lewat siaran persnya, Rabu (18/01).
Menurutnya, pimpinan DPR mestinya tahu semua proyek yang dilakukan di DPR. “Jika mereka tahu, berarti memang ada kolaborasi. Jika tak tahu, berarti pimpinan DPR dikerjai oleh Sekjen DPR. Untuk itu harus ada sanksi tegas pada Sekjen dengan mengganti atau memperkarakan secara hukum,” tandasnya.
Sementara, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, memberikan ultimatum semua anggota banggar DPR dari partainya untuk tidak memasuki ruang rapat yang baru. Lantaran, ruang rapat yang telah memakan uang rakyat sebesar Rp 20 miliar itu, masih menjadi masalah yang belum dapat dijelaskan. Publik, menurut dia, sangat menyoroti kejanggalan renovasi ruang rapat baru untuk Banggar tersebut.
“Kami memerintahkan anggota kami jangan sekali-sekali duduk di ruangan itu, yang duitnya tidak jelas. Buat Gerindra masuk saja kita larang, apalagi menduduki dalam sidang, karena masih banyak ruangan, meskipun kira-kira April nanti intensitas rapat Banggar akan tinggi,” kata Muzani. (dms/ind)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar