BERBUAT BENAR ADALAH KEHARUSAN, BERBUAT TIDAK BENAR ADALAH KETIDAK HARUSAN

Selasa, 31 Desember 2013

Pengendara Dihimbau Berhati-hati Melintasi Jalur Puncak

Bogor (Antara) - Kepolisian Resor Bogor menghimbau kepada pengendaraan sepeda motor maupun kendaraan roda empat untuk berhati-hati melintas di jalur Puncak pada saat merayakan malam pergantian tahun.
"Kami menghimbau pengendara untuk berhati-hati saat melintas di jalur Puncak, terutama mewaspadai jalan yang licin akibat hujan yang menguyur di kawasan Puncak," kata Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Bogor AKP Muhammad Chaniago, di Pos Polisi Gadog, Selasa malam.
Menjelang malam pergantian tahun, kawasan Puncak diguyur hujan sedang. Hujan yang turun secara lokal terjadi di Simpang Gadok hingga Cisarua mulai dari pukul 17.45 WIB, hingga pukul 19.30 hujan berhenti. 

Sementara itu dari Pantauan CCTV, untuk kawasan Riung Gunung, Rindu Alam dan Mesjid Attawaun hanya diselimuti kabut tebal mulai dari pukul 19.00 WIB.
Sebelumnya, sebuah kecelakaan tunggal dialami pengendara sepeda motor jenis Yamaha Vixion dengan nomor polisi F 6094 UD yang jatuh tersungkur ke dalam selokan di sekitar tanjakan Selarong, Jalan Raya Puncak.
Kecelakaan tunggal dialami pengendara sepeda motor yang tidak mampu mengendalikan laju kendaraanya saat melintas di Tanjakan Selarong dari arah Puncak.
Korban mengalami luka ringan dan dibantu oleh warga dibawa ke RSUD Ciawi untuk menjalani perawatan.
"Kecelakaan yang menimbulkan korban jiwa belum terjadi menjelang pergantian tahun ini. Hanya tadi siang terjadi kecelakaan tunggal sebuah sepeda motor jatuh ke selokan. Korban hanya mengalami luka ringan dan sudah dirawat di RSUD Ciawi," ujar Kasat.
Kasat mengatakan, masyarakat yang melintasi jalur Puncak diminta harus ekstra hati-hati dan mematuhi rambu-rambu yang ada serta mengikuti arahan petugas yang mengatur arus lalu lintas pada saat malam pergantian tahun.
Sementara itu, pada pukul 19.00 WIB petugas telah mengalihkan arus lalu lintas Puncak ke arah Sukabumi dan Jonggol.
Pengalihan arus dilakukan di simpang Ciawi. Kendaraan diarahkan menggunakan jalur alternatif bila ingin menuju Puncak.
"Rencananya pengalihan dilakukan hingga Rabu (1/1) pukul 06.00 WIB. Tapi kita berlakukan situasional, jika arus tidak signifikan, kita akan buka kembali," ujar Kasat.
Pantauan Antara, pada saat pengalihan arus, kendaraan yang ingin melintas di jalur Puncak cukup banyak. Kepadatan arus terlihat di Simpang Ciawi dari arah Tol menuju Sukabumi. Sedangkan dari arah sebaliknya ramai lancar.
Petugas hanya memperbolehkan sepeda motor melintas di jalur Puncak dengan melewati simpang Gadok. Sedangkan untuk masyarakat lokal, dipersilahkan melintas dengan memperlihatkan bukti indentitas diri (KTP).(fr)

PAN Panggil Bupati Ngada dan Ketua Komisi V DPR

Oleh: Ajat M Fajar

INILAH.COM, Jakarta - DPP Partai Amanat Nasional (PAN) memanggil Bupati Ngada NTT Marianus Sae dan Ketua Komisi V DPR Laurens Baha Damang. Mereka dipanggil terkait status tersangka Marianus akibat pemblokiran bandara Turelelo SoA beberapa waktu lalu.

"Insya Allah setelah liburan tahun baru, Ketua Komisi V DPR RI Laurens Baha Damang dan Bupati Marianus sudah saya minta ke DPP," ujar Wakil Ketua Umum DPP PAN Drajad H Wibowo dalam keterangan persnya, Jakarta, Selasa (31/12/2013).

Marianus adalah kader PAN. Sehingga, PAN melakukan pembelaan kepadanya. Partai pimpinan Hatta Rajasa ini juga sudah menyiapkan pengacara untuk membela Marianus.

Jelas Drajad, pemanggilan Marianus untuk memperjelas kasus yang kini melilitnya. Ketua Komisi V yang juga membidangi transportasi, juga dihadirkan. Menurutnya, ini dilakukan agar kasus ini segera tuntas.

"Selain untuk dinasihati, juga agar menyelesaikan kasus ini secepatnya," tandas Drajad.

Marianus memerintahkan Satpol PP memblokir bandara. Karena saat itu dia tidak mendapatkan tiket pesawat untuk ke Provinsi dalam agenda pembahasan anggaran. Marianus kecewa karena perjuangannya untuk menggolkan anggaran, terkendala oleh maskapai yang tidak memberinya tempat.

Akibat pemblokiran, penerbangan menuju Ngada sempat terhambat. [gus]

Dayat Kacamata yang Tewas Didor Anggota Kelompok Teroris Penembak Polisi

Jakarta - Tim gabungan Densus 88 Polri dan Polda Metro Jaya menembak mati pelaku penembakan anggota Polri di Pondok Aren, Tangerang Selatan, beberapa bulan lalu. Pelaku, Dayat Kacamata adalah kelompok jaringan teroris.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Rikwanto saat dikonfirmasi membenarkan adanya penangkapan ini.

"Benar ada peristiwa itu. Pelaku diduga teroris," ucap Rikwanto saat dikonfirmasi detikcom, Selasa (31/12/2013).

Dalam penggerebekan ini, Dayat terlibat baku tembak dengan anggota di rumah kontrakannya di Jl KH. Dewantoro gang H. Hasan RT 04/07 Kampung Sawah, Ciputat, Tangsel. Dayat tewas dalam baku tembak tersebut.

Tutup Tahun 2013, Pertamina EP Tanam 10.000 pohon

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pertamina EP senantiasa berupaya untuk berperan aktif tidak hanya sebatas mangamankan pasokan energi semata. Sesuai dengan komitmen perusahaan untuk menanam 1.000 pohon di setiap satu sumur serta turut berperan menjaga kelestarian lingkungan.
Di pengujung tahun 2013 Pertamina EP asset 5 field Sangasanga bekerjasama dengan Kodam VI Mulawarman terus berupaya menjaga pelestarian lingkungan dengan menanam 10.000 pohon di sekitar wilayah produksi Samboja. Kegiatan penanaman ini sekaligus melengkapkan jumlah total pohon yang telah ditanam sebelumnya oleh Pertamina EP sepanjang tahun 2013 sebanyak 323.463 pohon, Selasa (31/12/2013).
"Tujuan penanaman pohon di wilayah produksi Samboja ini merupakan wujud komitmen perusahaan terhadap kelestarian lingkungan. Serta suport perusahaan terhadap kegiatan Corporate Social Responsbility (CSR) Pemda Kutai Kartanegara," terang Public Relation Manager Pertamina EP Agus Amperianto saat ditemui di lokasi penanaman pohon.
Agus menambahkan, kegiatan penanaman pohon di pengujung tahun 2013 ini juga salah satu upaya memberi pembatasan Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) antara Pertamina EP dengan Perusahaan Penambangan Batubara yang selama ini menjadi masalah tumpang tindih lahan.
"Selama ini permasalahan tumpang tindih lahan menjadi permasalahan yang cukup pelik, karena ketidakjelasan batas Wilayah Kerja Pertambangan sehingga ada beberapa fasilitas kami yang rusak yang berakibat pada terhambatnya produksi minyak dan gas Pertamina EP. Oleh karena itu dengan ditanamnya pohon ini diharapkan bisa menjadi border antara WKP Pertamina EP dan penambangan batubara," ujarnya

2.000 Polisi Amankan Pergantian Tahun di Jaktim

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kapolres Jakarta Timur Kombes Pol Mulyadi Kaharni menyebutkan, pihaknya menerjunkan 2.000 personel untuk mengamankan pergantian tahun 2014 di wilayahnya.
"Dari polres ada 1.200 personel ditambah jajaran polsek sekitar 2.000 personel kita turunkan untuk menjaga kemanaan wilayah," kata Mulyadi saat berbincang-bincang terkait pengamanan malam tahun baru, Selasa (31/12/2013).
Terkait penguraian kemacetan arus lalu lintas, wilayah Jakarta Timur merupakan pintu masuk dan keluar penduduk DKI Jakarta yang merayakan tahun baru.
"Sama seperti tahun-tahun sebelumnya kita kebagian macetnya saja karena pusat kegiatan perayaan terbesar ada di Jakarta Pusat dan Ancol. Makanya nanti kita akan alihkan beberapa jalan ke wilayah lain," kata Mulyadi.
Mulyadi mengatakan dia menyebarkan personelnya di beberapa titik rawan kemacetan. Selain itu pengamanan akan dilakukan di tempat-tempat perayaan malam tahun baru.
"Kita fokuskan di TMII karena pusat perayaan di Jakarta Timur disitu," katanya.

Ahok Dipalak Preman Berdasi Rp 5 Miliar

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengaku pernah mau dipalak "preman berdasi" Mahkamah Agung (MA) Rp 5 miliar. Modusnya, sang preman menawari bisa memenangkan gugatan sengketa Pilkada Gubernur Bangka Belitung.
Saat itu, tahun 2007, kata Ahok, dia memang tengah mengajukan gugatan ke MK setelah kalah dalam Pilgub Bangka Belitung yang ditengarai penuh kecurangan.
Dia mengaku kaget ketika seseorang oknum menawarinya bisa mengatur kasus dengan memenangkan sengketa yang diajukan Ahok asal menyerahkan uang Rp 5 miliar. Namun, tawaran itu ditolak Ahok yang kala itu dicalonkan Partai Indonesia Baru.
Ahok bercerita itu lantaran "preman berdasi" yang notabene adalah oknum di instansi itu membuat dia dan para pencari keadilan lain geram.
Aksi premanisme di tubuh intansi hukum dan instansi pemerintah itu merupakan salah satu fenomena yang baru akan tuntas jika ada kemauan kuat dari pemerintah untuk membumihanguskan aksi premanisme di Indonesia.
Dia pun salut kepada KPK yang berhasil menangkap aksi premanisme kelas kakap di Mahkamah Konstitusi dengan menangkap ketuanya Akil Mochtar.
Wakil Gubernur DKI ini pun geram karena aksi premanisme juga tumbuh subur di Jakarta, dengan menyasar masyarakat kecil di angkutan umum, pasar-pasar, pertokoan, dan dalam tanah sengketa.
Di lapangan, salah satu aksi premanisme dikeluhkan para pedagang kaki lima (PKL) di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kepada Warta Kota, beberapa pedagang mengaku setiap hari dipungut iuran oleh beberapa oknum berbeda.
"Kalau dulu sama preman, sekarang sama preman juga tapi mereka berseragam," kata seorang pedagang yang ditemui kemarin. Petugas keamanan yang dia maksud merupakan petugas keamanan setempat.
Setiap hari, kata lelaki itu, jumlah pihak keamanan yang datang meminta 'jatah' jumlahnya paling sedikit lima orang. "Kadang sampai puluhan orang. Dari yang masih bertugas sampai yang tidak tugas pada minta. Demi keamanan di sini, saya kasih mereka."
Uang yang diminta oknum-oknum tersebut beragam. "Ada yang Rp 15.000, Rp 10.000 sampai Rp 5.000. Sehari, paling tidak saya keluar uang Rp 100.000 untuk ngasih uang ke mereka," katanya.
Pedagang lain mengungkapkan hal sama. Meskipun dia berjualan secara berkeliling, dia sering dimintai jatah. "Sehari bisa sampai Rp 40.000," katanya.
Ia pun tidak bisa berbuat banyak karena di sanalah tempat baginya mencari nafkah. "Ya kalau pas dapatnya dikit saya bilang dagangan lagi sepi. Saya kasih seadanya saja," tutur pria asal Bogor itu. (m16/suf/fha/sab)

Tembak di Tempat Penagih Utang Rampas Motor di Jalan

TRIBUNNEWS.COM, TASIKMALAYA - Kapolres Tasikmalaya Kota mengeluarkan perintah tembak di tempat jika polisi memergoki penagih utang atau debt collector perusahaan leasing merampas sepeda motor di jalan. Perbuatan tersebut dikategorikan sebagai bentuk pencurian dengan kekerasan.
"Saya petintahkan tembak di tempat jika petugas kami memergoki bebt collector merampas sepeda motor cicilan. Itu sangat tidak dibenarkan dan di mata hukum pidana termasuk tindakan pencurian dengan kekerasan," kata Kapolresta Tasikmalaya, AKBP Noffan Widyayoko, seusai acara HUT Satpam di Mapolresta, Senin (30/12/2013).
Menurut Kapolresta, tindakan perampasan sepeda motor cicilan di tengah jalan, dikategorikan sebagai bentuk kejahatan yang baru.
"Polisi saja termasuk aparat hukum lainnya, tidak bisa semena-mena seperti itu ketika menyita barang milik warga. Ini malah dengan seenak udelnya merampas sepeda motor yang tengah digunakan," kata Noffan.
Noffan mengatakan aksi perampasan sepeda motor secara paksa di jalanan, pantas dibasmi dan untuk membikin efek jera. Polisi yang memergoki tindakan seperti itu, kata Noffan, diperintahkan tembak di tempat. Sementara korban perampasan pun bisa mengadu ke pos polisi terdekat dan pengaduan akan diproses sebagai korban tindak pidana pencurian dan kekerasan.
Noffan juga mengatakan pihaknya memberi kesempatan kepada para pengusaha leasing untuk menyelesaikan persoalan cicilan macet dengan melibatkan polisi.
"Kami siap membantu memediasi terhadap kasus cicilan yang macet. Yang penting tidak sampai menggunakan cara-cara yang menjurus ke tindak pidana," ujarnya.
Terkait penanganan tindak kejahatan yang ditangani Polresta Tasikmalaya sepanjang tahun 2013, Noffan mengakui masih banyak kasus yang belum tertangani. Dari 641 kasus baru, ujar Noffan, baru ditangani 320 kasus.
Menurut Noffan, selama tahun 2013, jumlah tindak kejahatan di Kota Tasikmalaya meningkat dibanding tahun 2012.
"Kami akui kondisi itu. Kami memohon maaf belum bisa menangani seluruh kasus. Selain karena keterbatasan personel juga akibat meningkatnya peluang untuk melakukan tindak kejahatan yang salah satunya dipengaruhi kemudahan mengakses internet. Orang dengan mudah menjiplak sebuah tindak kejahatan dari internet," ujar Noffan.
Polresta Tasimlaya juga tengah menangani dua kasus korupsi dan berhasil menyelamatkan uang negara sekitar Rp 2 miliar. "Satu kasus sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Satu lagi masih dalam tahap penyidikan. Penyelamatan uang negara dari tindak pidana korupsi tahun ini meningkat drastis dibanding tahun 2012 yang hanya Rp 200 juta. (stf)

Kapolri Larang Warga Konvoi Pada Malam Tahun Baru

TRIBUNNEWS.COM, BOGOR - Kapolri Jenderal Polisi Sutarman melarang warga melakukan konvoi dengan kendaraan bermotor untuk merayakan malam Tahun Baru 2014. 
"Jangan konvoi dan kebut-kebutan. Kita akan menindak terhadap pelaku yang gunakan kendaraannya untuk kebut-kebutan. Dengan demikian kecelakaan bisa diminimalisir," kata Kapolri di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (31/12/2013).
Apalagi, selama ini warga melakukan konvoi dengan menggunakan mobil bak terbuka (pikap).
"Semua pihak harus mengambil pelajaran dari kejadian di Probolinggo kemarin," kata Kapolri. Dalam kecelakaan antara pikap dan truk itu, 18 penumpang pikap meninggal dunia.
"Kita harapkan kepada masyarakat untuk tidak menggunakan angkutan barang untuk angkut masyarakat karena akibatnya bisa fatal," kata Kapolri.
Menurut Kapolri, untuk memantau malam pergantian tahun maka polisi akan ditempatkan di pos-pos tertentu baik yang berpakaian polisi atau berpakaian preman sehingga bisa menjaga kegiatan masyarakat.
"Jadi saat menemukan tindakan kejahatan langsung bisa melakukan tangkap tangan," kata Kapolri.

PPATK: Pejabat Korup Kini Pilih Luar Negeri untuk Transaksi Suap

Herdaru Purnomo - detikNews

Jakarta - Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) bicara soal transaksi suap para pejabat korup. Luar negeri kini menjadi tempat bagi pejabat korup menerima uang panas. Salah satu tempatnya Singapura.

"Mereka transaksi di luar negeri, antara lain Singapura," jelas Wakil Kepala PPATK Agus Santoso di Jakarta, Selasa (31/12/2013).

Luar negeri dipilih untuk menghindari pelacakan penegak hukum. "Modus pejabat ketemuan di Singapura untuk terima suap menghindari KPK dan PPATK. Mulai dari kasus RR, RCA-AM-TCW, dan 5 hakim yang dipantau MA," jelas Agus.

Para pejabat korup itu juga memakai uang asing dalam transaki tunai tersebut. Pecahan yang digunakan juga pecahan besar.

"Misalnya dengan US$ pecahan 100 dan Singapore dollar pecahan 1.000 dan 10.000," terangnya.

BMKG Prediksi Jakarta Akan Diguyur Hujan di Malam Tahun Baru

Indah Mutiara Kami - detikNews

Jakarta - Bagi warga Jakarta yang berniat menghabiskan malam tahun baru di luar rumah, jangan lupa untuk membawa payung atau jas hujan. Hal itu disebabkan lantaran hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan akan mengguyur ibukota nanti malam.

"Untuk nanti malam, Jakarta berpotensi hujan. Prakiraan kami hujan ringan ke sedang," kata Kepala Sub Bidang Cuaca Ekstrim Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Kukuh Sri Budiyanto saat dihubungi detikcom, Selasa (31/12/2013).

Sementara itu, kawasan Depok dan Bogor diprediksi akan dilanda hujan lebat pada malam pergantian tahun. Kondisi tersebut akan berlangsung hingga keesokan harinya.

"Berdasarkan prakiraan kami, potensi hujan di Jakarta, Bogor, dan Depok tersebut masih akan berlanjut sampai tiga hari ke depan," sambungnya.

Padahal, Pemprov DKI Jakarta sudah menyiapkan 194 acara bagi warga DKI untuk perayaan malam Tahun Baru 2014. Menurut Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta Arie Budhiman 194 acara tersebut disebar di 5 wilayah Jakarta. Untuk di Jakarta Pusat ada 82 acara di 52 titik. Jakarta Utara ada 15 acara di 14 titik. Jakarta Barat ada 27 acara di 26 titik. Di Jakarta Selatan ada 64 acara di 59 titik, dan di Jakarta Timur ada 5 acara di 4 titik.

KPK Lakukan Upaya Paksa Tahan Anas Urbaningrum

RMOL. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melakukan upaya paksa penahanan Anas Urbaningrum, tersangka penerimaan gratifikasi dalam proyek pembangunan pusat olah raga Hambalang.

"Sudah ada diskusi di satgas untuk menentukan langkah lanjutan kasus AU (Anas Urbaningrum). Termasuk upaya paksanya," ujar Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto di kantornya, Jalan Rasuna Said, Jakarta, Senin (30/12).

Menurutnya, penyidik masih terus mengumpulkan keterangan saksi-saksi dalam penanganan kasus tersebut guna melengkapi berkas.

"Pengumpulan alat bukti dan barang bukti masih terus dilakukan dan saksi-saksi terus dipanggil," kata Bambang.

Meski demikian, dia enggan membeberkan upaya paksa seperti apa yang dilakukan penyidik KPK untuk menahan mantan Ketum Partai Demokrat tersebut.

"Untuk AU belum diputuskan akan ditahan, tapi dalam waktu dekat akan ada pembahasan terkait upaya paksa lain," tegas Bambang. [rus]

Minimalisir Kejahatan di Kawasan Puncak, Polisi Gelar Razia Besok

VIVAnews - Guna menimalisir angka kejahatan di kawasan Puncak, pada malam tahun baru, aparat kepolisian Polres Bogor, Jawa Barat, akan menggelar razia kendaraan di wilayah Kabupaten Bogor.

"Mulai besok pagi, kami akan menggelar razia kendaraan bermotor, yang akan dilaksanakan beberapa Polsek. Salah satunya, Jalan Raya Parung, razianya akan dilaksanakan oleh Polsek Parung," ungkap Kapolres Bogor, Ajun Komisaris Besar Polisi, Asep Safrudin, kepada media saat ditemui di Gadog, Senin 30 Desember 2013.

Ia mengatakan, razia yang akan digelar besok, untuk mengantisipasi, pengguna kendaraan bermotor membawa barang yang bisa memicu timbulnya kerusuhan. "Siapa tahu di dalam motornya terdapat minuman keras,"paparnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, besok mulai pukul 07.00-11.00 WIB, pihaknya akan mengutamakan kendaraan dari arah Jakarta menuju Puncak. Sedangkan, kendaraan dari arah Puncak menuju Jakarta ditutup selama beberapa jam. Selain itu, kata dia, pada pukul 19.00 WIB sampai pukul  06.00 WIB pagi akan ditutup."
Oleh karena itu, Asep mengimbau, masyarakat yang hendak berlibur malam tahun baru di Puncak, sebaiknya berangkat pada pagi hari.

Terungkap, Tim Elit Intelijen AS Spesialis Penyadapan

VIVAnews - Skandal penyadapan pihak intelijen AS terus menimbulkan kehebohan. Sejak dibocorkan mantan kontraktor Badan Keamanan Nasional AS (NSA), Edward Snowden, banyak negara jadi gusar dan media massa internasional terus mengorek lebih dalam skandal itu.
Majalah Jerman, Der Spiegel, kembali mengungkap praktik penyadapan oleh NSA. Praktik itu ternyata dijalankan oleh suatu unit khusus NSA, Tailored Access Operation (TAO). Pengungkapan ini berasal dari bocoran dokumen internal NSA dan pengakuan seorang pejabatnya, yang tidak mau diungkap namanya.

Unit peretas khusus itu mampu menyadap berbagai perangkat komputer untuk mendapatkan data sekaligus melancarkan sabotase. Dilansir laman majalah Time, yang mengutip laporan Der Spiegel, unit khusus NSA ini mampu mendapatkan data yang selama ini mustahil didapat dengan cara konvesional. Dibentuk pada 1997, TAO dikabarkan telah meretas 258 target di hampir setiap negara di dunia.

Cara kerja unit ini canggih, bahkan disebut mirip dengan cara-cara yang dipakai jagoan di film, James Bond. Unit ini memanfaatkan berbagai macam kabel komputer-monitor yang khusus dibuat untuk merekam data dalam waktu nyata (real time).

TAO juga menggunakan perangkat batang data USB, yang memiliki transmitor khusus untuk mengirim data curian melalui gelombang radio. Unit ini juga mampu menyadap data di laptop dan menangkap sinyal ponsel dari jarak jauh.    

Tim ini juga mencuri data dengan mengeksploitasi celah-celah keamanan di Internet dan piranti lunak di sejumlah perusahaan seperti Cisco Systems dan Huawei Technologies asal China. Bahkan muncul kabar bahwa TAO bisa menyusup ke komputer-komputer berbasis Windows dengan memanfaatkan laporan-laporan gangguan operasional dari konsumen (crash reports).

Microsoft tidak langsung menanggapi kabar sabotase dari TAO itu. Namun raksasa piranti lunak itu termasuk dari perusahaan-perusahaan teknologi AS yang menuntut pemerintah Amerika agar lebih transparan soal metode penyadapan NSA.

Der Spiegel tidak mengungkap identitas siapa yang membocorkan dokumen NSA itu. Selama ini masalah tersebut mengandalkan liputan penyadapan NSA dari Edward Snowden, yang tengah bersembunyi di Rusia. Namun salah satu penulis artikelnya adalah Laura Poitras, seorang pembuat film dokumenter yang dekat dengan Snowden.

Majalah itu mengungkapkan bahwa TAO diperkuat oleh sekumpulan peretas unggul. Dalam beberapa tahun terakhir, sebagai Direktur NSA, Keith Alexander tampil di sejumlah konferensi yang dihadiri para peretas, yang rata-rata kaum muda anti kemapanan.

Di kantor, jenderal berbintang empat itu sering mengenakan seragam militer. Namun, dalam upaya merekrut para hacker, dia biasa bercelana jins dan berkaos oblong agar bisa dekat dengan mereka.

Strategi itu tampak membuahkan hasil. Unit itu berhasil merekrut para peretas sehingga TAO perlu membuka cabang di beberapa kota. Selain markas besar NSA di Fort Meade, TAO bertebaran di Wahiawa (Hawaii), Fort Gordon (Georgia), Pangkalan Angkatan Udara Buckley dekat Kota Denver (Colorado) dan San Antonio.

Bahkan TAO juga memperluas cabang di luar negeri. Menurut sebuah dokumen NSA, terdapat daftar para penghubung utama TAO berikut alamat surel (email) dan nomor telepon khusus, serta kantor penghubung di dekat Kota Frankfurt, Jerman. Lokasi persisnya berada di barak militer AS di Kota Darmstadt.  

Sejumlah unit cabang TAO di AS juga mencakup target di negara-negara lain. Contohnya, kantor di San Antonio menangani penyadapan di Timur Tengah, Kuba, Venezuela, Meksiko, dan Kolombia. 

Salah satu operasi terkenal dari TAO adalah proyek Stuxnet. Ini merupakan "cacing komputer" (worm) yang keberadaannya ditemukan pada Juni 2010. Virus itu proyek patungan badan intelijen AS dan Israel untuk menyabot program nuklir Iran.

Operasi ini berhasil karena membuat program nuklir Iran mundur selama bertahun-tahun setelah Stuxnet memanipulasi teknologi komputer yang digunakan di fasilitas pengolahan uranium di Kota Natanz. Sebanyak 1.000 sentrifugal di reaktor itu menjadi tidak berguna.

Unit khusus NSA ini juga memiliki tim riset khusus untuk menguji teknologi-teknologi baru yang baru dikeluarkan ke pasaran maupun yang masih diuji. Para staf di tim ini memiliki kemampuan luar biasa dalam mengoprek komputer dan membangun jaringan, mirip dengan tokoh Q dalam seri James Bond. 

Aksi Global
Aksi penyadapan yang dilakukan oleh agen intelijen Amerika Serikat (NSA) ternyata dilakukan secara masif. Hal itu terungkap dari dokumen yang dibocorkan oleh mantan kontraktor NSA, Edward J. Snowden.

Apabila dalam wawancara awal yang dilakukan Snowden dengan harian Inggris, The Guardian, pada Juni lalu, dia hanya mengungkap program NSA bertajuk PRISM yang memungkinkan NSA memantau semua aktivitas warga AS di telepon dan internet, perlahan dokumen yang dibocorkan oleh Snowden dan dimuat di media menunjukkan agen intel NSA tidak hanya menyadap komunikasi warga AS, tetapi turut mencuri dengar percakapan warga dunia.

Warga Spanyol pun yang notabene merupakan sekutu AS, ikut disadap. Harian El Mundo pada Oktober lalu menulis bahwa NSA telah memata-matai 60,5 juta nomor telepon di Spanyol periode 10 Desember 2012 hingga 8 Januari 2013.

El Mundo mendapatkan data ini dari jurnalis yang pernah bekerja di The Guardian, Gleen Greenwald. Dia mengatakan NSA hanya melacak durasi dan riwayat lokasi serta penelepon, tanpa menyadap isi percakapan.

Puluhan juta warga Prancis pun turut menjadi sasaran sadap agen intel NSA. Dokumen yang lagi-lagi bersumber dari Snowden dan dilansir harian Le Monde, menulis sebanyak 70,3 juta telepon warga Prancis telah disadap NSA dalam waktu 30 hari, terhitung tanggal 10 Desember 2012 hingga 8 Januari 2013.
Saking kesalnya terhadap isi pemberitaan itu, Menteri Luar Negeri Prancis, Laurent Fabius, sampai memanggil Duta Besar AS untuk Prancis, sebagai bentuk protes.

Namun, dokumen lain yang dibocorkan oleh Snowden jauh lebih mencengangkan, karena yang dijadikan target penyadapan tidak hanya warga biasa, tetapi sampai masuk ke ranah pemimpin negara. 

Laporan itu kembali dimuat di harian The Guardian, akhir Oktober lalu. Dalam laporan itu, dikutip sebuah memo rahasia yang diserahkan pria berusia 31 tahun itu. Isinya perintah bagi para pejabat senior beberapa instansi "pelanggan" seperti Gedung Putih, Kementerian Luar Negeri dan Pentagon untuk memberikan nomor telepon para politisi dunia agar dimasukkan ke dalam sistem mata-mata mereka.

Dalam dokumen itu, ditulis bahwa seorang pejabat AS memberikan lebih dari 200 nomor, termasuknya di dalamnya ada 35 pemimpin dunia. Tidak disebutkan pemimpin mana saja yang disadap, namun NSA disebut langsung melakukan operasi intelijen.

Aksi semacam ini bahkan rutin dilakukan oleh NSA. Dua pemimpin yang secara terang-terangan disadap dan murka akan aksi tersebut yaitu Kanselir Jerman, Angela Merkel dan Presiden Brasil, Dilma Rousseff.

Merkel mengetahui dirinya disadap setelah Majalah Der Spiegel memberitakan pada Oktober lalu, bahwa nomor ponselnya sudah masuk ke dalam daftar Layanan Kumpulan Data Khusus NSA (SCS). Bahkan, sejak satu dekade lalu. Dalam daftar itu, nomor ponsel Merkel ditandai dengan kode "Kanselir GE Merkel".

Namun, Der Spiegel tidak menyebut secara jelas apa yang disadap oleh agen NSA melalui komunikasi Merkel. Berang, Merkel pun langsung mengklarifikasi pemberitaan itu kepada Obama melalui telepon.

Hasilnya, Obama mengaku tidak tahu NSA telah menyadap komunikasi Merkel. Namun, pernyataan itu dimentahkan oleh harian Jerman, Bild am Sonntag. Di sana tertulis Obama sudah mengetahui soal operasi penyadapan sejak tiga tahun lalu, termasuk ketika dia berkunjung ke Berlin pada Juni lalu.

Sementara Rousseff kesal karena pola komunikasinya dengan dua penasihat utamanya disadap AS. Sebagai balasannya, Rousseff membatalkan kunjungan kenegaraan ke Negeri Paman Sam, yang semula dijadwalkan bulan Oktober lalu.

Menteri Luar Negeri Brasil, Luiz Alberto Figueiredo, mengaku telah meminta penjelasan tertulis soal laporan spionase tersebut. Saat itu Obama yang tengah dalam perjalanan menuju ke Rusia, mengatakan badan intel AS tidak mengintip isi surat elektronik atau mendengarkan isi pembicaraan telepon seseorang.

Kurang puas, Rousseff lantas meluapkan kemarahannya dalam forum sidang Dewan Keamanan PBB yang dihelat pada 24 September lalu. Di sana,  Rousseff secara tegas menyatakan Pemerintah dan warga Brasil mengaku tidak terima dengan sikap AS yang menyadap surel pribadinya. Alasan AS yang menyebut aksi penyadapan itu untuk melindungi Brasil dari serangan teroris, sangat tak berdasar.

Indonesia Disadap
Di setiap dokumen Snowden, tertulis, bahwa agen intel NSA tidak bekerja seorang diri. Mereka turut dibantu oleh agen intelijen dari empat negara sekutunya yaitu Australia (DSD), Kanada (CSEC), Inggris (GCHQ), dan Selandia Baru (NZSIS). Dalam sandi intelijen, kelimanya dinamai "five eyes".

Aksi penyadapan yang dilakukan DSD inilah yang membuat Pemerintah Indonesia berang. Bagaimana tidak, benua yang dianggap sebagai sahabat terdekat, pada tahun 2009 silam menyadap komunikasi ponsel Nokia E90-1 Presiden SBY dan Ani Yudhoyono. Beberapa pejabat tinggi pun, tidak ikut ketinggalan disadap juga.

Semua itu dimuat koran Sydney Morning Herald (SMH) dan The Guardian dengan lagi-lagi bersumber kepada bocoran dokumen Snowden. Menanggapi pemberitaan ini, Perdana Menteri Tony Abbott, malah bersikap arogan dan tidak meminta maaf.

Walhasil, Presiden SBY semakin kesal dan langsung memberikan serangan balasan. Duta Besar RI untuk Australia, Nadjib Riphat Kesoema, pada 18 November lalu ditarik kembali. Dua hari kemudian, Presiden SBY lantas membekukan sementara tiga bidang kerja sama dengan Negeri Kangguru. Salah satunya di bidang penanggulangan pencari suaka.

Merasa senasib dan sepenanggungan, Indonesia lantas bergabung dengan Jerman dan Brasil dalam menggolkan resolusi PBB soal anti spionase ke Majelis Umum. Di sini, Indonesia turut berperan sebagai co-sponsor. Delegasi Jerman dan Brasil telah bekerja untuk memasukkan draf ini di Majelis Umum PBB, menurut beberapa diplomat PBB kepada Reuters.

"Resolusi ini akan didukung penuh di Majelis Umum, karena tak ada yang suka NSA memata-matai mereka," kata seorang diplomat Barat di PBB yang tak mau diungkap namanya.

Walaupun resolusi itu tidak mengikat, namun memiliki bobot moral dan politik, karena bisa didukung oleh 193 negara anggota PBB. Impian itu pun segera menjadi kenyataan, karena Komite Hak Asasi Manusia (HAM) PBB pada Selasa, 26 November 2013 meloloskan resolusi hak privasi yang diajukan sebelumnya oleh kedua negara tersebut.

Duta Besar Jerman untuk PBB, Peter Wittig mengatakan ini merupakan kali pertama sebuah badan PBB telah menunjukkan sikap terkait HAM di dunia maya. Selain itu Wittig menilai resolusi yang diloloskan kemarin, memiliki pesan politik yang penting.

Dalam resolusi itu menekankan bahwa pengawasan yang dilakukan secara semena-mena dan tak berdasarkan hukum merupakan pelanggaran berat terhadap hak privasi. (eh)

MA Selesaikan 15.556 Kasus Sepanjang 2013

Oleh: Fadhly Zikry

INILAH.COM, Jakarta - Puluhan ribu kasus yang masuk ke Mahkamah Agung selama tahun 2013, berhasil diselesaikan.
Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali mengatakan pihaknya mampu menyelesaikan 15.556 perkara sepanjang tahun 2013

"Ini merupakan sejarah bahwa pada 2013 MA telah menyelesaikan 15.556 perkara (dari 22.293 perkara yang masuk), walaupun dengan kondisi hakim agung kurang lebih berjumlah 50 orang saja," kata Hatta Ali dalam konferensi pers catatan akhir tahun 2013 MA, di gedung MA, Jakarta, Senin (30/12/2013).

Sebanyak 15.556 perkara itu beragam. Dari berbagai kasus yang terdiri dari perkara perdata sebanyak 7843 kasus, perdata khusus 1268 kasus, pidana 3570, pidana khusus 4934, perdata agama 1211, pidana militer 410, serta perkara tata usaha negara 3057.
Adapun jumlah tersebut, juga merupakan sisa kasus dari tahun sebelumnya.

Hatta mengklaim keberhasilan penyelesaian perkara tahun ini turut dipercepat dengan adanya sistem pembagian kamar pada hakim agung. Sehingga setiap hakim agung benar-benar menangani perkara sesuai dengan keahliannya.
Selain, lanjut Hatta itu melalui Surat Keputusan Ketua MA nomor 119 tahun 2013, setiap perkara yang masuk diberikan tenggat waktu untuk pendistribusiannya.

"Kepala kamar juga harus segera menetapkan kapan sidang akan dilangsungkan agar tidak berlama-lama lagi," tandasnya. [gus]

Ini Penjelasan KPK Soal Koruptor Kakap di Jatim

Oleh: Firman Qusnulyakin

INILAH.COM, Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menjelaskan pernyataannya soal dugaan koruptor kelas kakap di Jawa Timur.

Abraham menjelaskan, pada acara itu ada warga Jawa Timur yang bertanya mengenai korupsi di Jawa Timur, sehingga keluar statemen itu.

Awalnya, mantan Ketua PBNU Hasyim Muzadi pernah menemui dirinya melaporkan korupsi yang ditengarai terjadi di Jawa Timur.

"Setelah itu Hasyim Muzadi kemudian telepon bahwa di Surabaya ada korupsi besar ? saya jawab, 'Pak Kiai kalau korupsi itu besar berarti pelakunya hebat, profesional, saking profeisonalnya dia antisipasi untuk tidak tinggalkan bukti akurat," kata Abraham di kantor KPK, Jakarta, Senin (30/12/2013).

Saat menelpon dirinya, kata Abraham, Hasim Muzadi menyampaikan dengan nada agak kesal lantaran korupsi di Jawa Timur tidak kunjung terungkap.

Menurutnya, Abraham sudah menjelaskan koruptor di daerah lain masih amatiran sehingga meninggalkan jejak.

"Saya bilang berdoa saja, sepandai-pandai tupai melompat pasti akan jatuh," imbuhnya.

Dia enggan menjelaskan siapa sebenarnya koruptor kelas kakap itu. Abraham menyarankan supaya dikonfirmasi langsung kepada Hasyim Muzadi.

"Karena yang menyampaikan ini pak Hasyim Muzadi, silakan tanya ke dia, karena ini kan rahasia. Kalau ini beliau yang menyampaikan kan tidak masalah," pungkasnya.[dit]

Ada 194 Acara Malam Tahun Baru 2014 di Jakarta

Ray Jordan - detikNews

Jakarta - Pemprov DKI Jakarta di bawah pimpinan Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) menyiapkan beragam acara bagi warga DKI untuk perayaan malam Tahun Baru 2014. Total ada 194 acara yang disiapkan Pemprov DKI.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta Arie Budhiman mengatakan, jumlah ini sedikit berkurang dari tahun sebelumnya yang berjumlah 196. Namun untuk jumlah lokasi makin bertambah dari 155 menjadi 156 lokasi.

"Tahun ini jumlah acara berkurang, tapi untuk jumlah lokasi malah bertambah," kata Arie kepada wartawan, Senin (30/12/2013).

Arie mengatakan, 194 acara tersebut disebar di 5 wilayah Jakarta. Untuk di Jakarta Pusat ada 82 acara di 52 titik. Jakarta Utara ada 15 acara di 14 titik. Jakarta Barat ada 27 acara di 26 titik. Di Jakarta Selatan ada 64 acara di 59 titik, dan di Jakarta Timur ada 5 acara di 4 titik.

"Untuk Kepulauan Seribu, akan diselenggarakan hiburan di empat pulau. Yakni Pulau Pramuka hiburan gambang kromong, Pulau Tidung ada pagelaran musik dan seni tradisi, Pulau Untung Jawa ada pagelaran musik dan seni tradisi dan Pulau Bidadari ada live music, gala dinner dan pesta kembang api," kata Arie.

Untuk di Jakarta Pusat, perayaan akan dipusatkan pada acara Jakarta Night Festival (JNF) di seputar Jalan Medan Merdeka Selatan-Thamrin-Sudirman-Bundaran HI.

"Ada 12 panggung yang tersebar di area itu," kata Arie.

Untuk perayaan di Jakarta Barat dan Jakarta Selatan, akan dirayakan di halaman kantor wali kota masing-masing wilayah. Sementara itu, perayaan pergantian tahun di Jakarta Utara dipusatkan di kawasan Ancol.

"Ada tiga panggung yang tersebar, mulai dari Pantai Karnaval, Beach Pool, dan Putri Duyung Cottage. Di Pantai Karnaval, sejumlah artis ibu kota akan memeriahkan panggung hiburan tersebut. Mulai dari Wali, Setia Band, Ungu, Gamma1, Zaskia Gotik, D'Bagindas, Fitri Karlina, dan lainnya," jelas Arie.

Sementara di Beach Pool Ancol, sejumlah hiburan seperti free style BMX, DJ Percussion, Stuntman, Queen Percussion, dan Fire Dance akan menjadi acara yang cukup menarik perhatian masyarakat ibu kota. Untuk acara di Putri Duyung Cottage akan dihibur dengan pesta kembang api selama 17 menit.

Catat! Ini Lokasi Parkir Bagi Pengunjung Jakarta Night Festival Nanti Malam

Indah Mutiara Kami - detikNews

Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menggelar Jakarta Night Festival untuk menyambut pergantian tahun pada Selasa, 31 Desember 2013. Akses Jalan Sudirman hingga Thamrin akan ditutup mulai pukul 18.00 WIB. Bagi masyarakat yang membawa kendaraan roda dua maupun roda empat diharapkan dapat memarkirkan kendaraannya di tempat yang telah disediakan.

Polda Metro Jaya menyarankan para pemilik kendaraan untuk parkir di tempat-tempat tertentu. Yakni di Parkir IRTI Monas, Parkir Timur Senayan, Lapangan Banteng, dan Polda Metro Jaya.

"Karena nanti kendaraan tidak boleh masuk mulai pukul 18.00 WIB, jadi diharapkan memarkirkan kendaraannya di tempat-tempat tersebut," kata Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol R Nurhadi Yuwono, Senin (30/12/2013).

Untuk pengunjung yang tidak menggunakan kendaraan pribadi, bisa memanfaatkan moda angkutan Transjakarta yang akan beroperasi selama 24 jam.

Nurhadi juga menghimbau para tamu hotel dan apartemen yang berada di kawasan Sudirman - Thamrin agar masuk hotel sebelum pukul 18.00 WIB. Pihaknya akan mulai mensosialisasikan penutupan jalur tersebut mulai pukul 16.00 WIB.

PT Dirgantara Indonesia Menang Tender di Filipina

TRIBUNNEWS.COM BANDUNG,-Badan Usaha Milik Negara (BUMN) produsen pesawat, PT Dirgantara Indonesia (PT DI), berhasil memenangkan tender pengadaan pesawat untuk militer Filipina.
Perusahaan pelat merah yang bermarkas di Bandung, ini siap menjual dua unit pesawat tipe NC212i dengan nilai 18 juta dolar AS atau setara 820 juta peso.
"Kita menang dua unit NC212i di proyek Light Lift Aircraft nilai budget 18 juta dolar," kata Direktur Niaga dan Restrukturisasi PT DI Budiman Saleh dalam keterangan tertulisnya, Senin (30/12).
Tender pengadaan pesawat ini, kata Budiman, diadakan oleh Kementerian PertahananFiliphina untuk keperluan Angkatan Udara.
Masa proses pengerjaan untuk 2 unit diproyeksi menelan waktu 18-20 bulan. NC212i  merupakan pesawat generasi terbaru dari pesawat tipe NC212-200 atau NC212-400. Pesawat ini merupakan pesawat berukuran kecil.
Pesawat ini, bisa digunakan untuk keperluan komersial, angkut personil militer, kargo, misi khusus hingga transpotasi VIP. Untuk versi sipil penerbangan sipil, pesawat ini bisa dipasang 24 kursi penumpang.
Budiman menjelaskan, PTDI juga berencana mengikuti tender pesawat tipe medium di Kementerian Pertahanan Filipina. PTDI siap menawarkan pesawat tipe CN235 Maritime Patrol Aircraft asli karya putra bangsa. "Januari 2014 kita akan ikut tender berikutnya untuk 3-4 maritime patrol/military transport CN235," ujarnya. (dtf)

KPK Terus Usut Perkara Terkait Nazaruddin

Jakarta (Antara) - Komisi Pemberantasan Korupsi terus mengusut kasus terkait tindak pidana korupsi (TPK) dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan oleh mantan bendaraha umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin.
"Untuk tersangka MNZ (Muhammad Nazaruddin) masih terus disidik perkara TPK dan TPPU, penyidikan masih berlangsung untuk mengumpulan alat bukti berkaitan dengan TPPU, ada penyitaan aset-aset berupa kebun kelapa sawit, deposito atas nama perusahaan Grup A (Anugerah), aset properti Grup A serta kendaraan atas nama Grup A," kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto dalam konferensi pers akhir tahun 2013 KPK di Jakarta, Senin.
Namun Bambang tidak bersedia menerangkan rincian aset yang telah disita tersebut.
"Sekarang unit `asset tracing` sedang bekerja," kata Bambang singkat.
KPK mengakui bahwa ada sejumlah kasus yang melibatkan terpidana kasus korupsi pembangunan Wisma Atlet SEA Games itu.
"Ada sekitar 23 kasus terkait, dan pimpinan mau berhenti dulu agar bisa naik ke tahap selanjutnya," kata Bambang.
KPK telah menetapkan Nazaruddin yang saat ini menjalani hukuman selama tujuh tahun penjara di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin sebagai tersangka kasus tindak pidana pencucian uang dalam pembelian saham PT Garuda Indonesia. KPK menduga pembelian saham tersebut berasal dari uang hasil korupsi.

Komisioner KPK lainnya, Busyro Muqoddas menyatakan bahwa KPK bekerja sama dengan penegak hukum di daerah untuk menangani kasus Nazaruddin.
"NZW itu ada 31 kasus, yang selesai sekarang itu suap, kasus lain ditangani bukan hanya KPK tapi juga ditangani aparat penegak hukum di daerah, misalnya kasus Unsoed (Universitas Jenderal Soedirman) di purowkerto, Universitas Sriwijaya, Ikip malang, dan juga Universitas Tirtayasa, selain itu ada di tahap penyelidkan dan penydikan," kata Busyro dalam acara yang sama.
Saat masih berada di rumah tahanan Cipinang, Nazar bahkan sempat mendirikan 28 perusahaan baru sekaligus untuk mengendalikan pencarian proyek di kementerian dan lembaga pemerintah.
Perusahaan-perusahaan berbisnis misalnya di bidang pengadaan alat kesehatan rumah sakit seperti proyek pengadaan alat kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Murjani, Sampit Kalimantan Tengah pada 2012.
Pemenang tender tersebut adalah PT Sanjico Abadi dan peserta lelang lain adalah menjadi pemenang. Peserta tender lain adalah PT Bina Inti Sejahtera dan PT Rajawali Kencana Abadi yang dikabarkan dibentuk Nazaruddin saat berada di rutan Cipinang.
KPK hingga saat ini masih mengusut sejumlah kasus korupsi maupun pencucian uang terkait Nazaruddin, misalnya di tingkat penyelidikan ada kasus pembangunan pabrik vaksin flu burung di Bandung, pembangunan laboratorium di di beberapa universitas, sedangkan di tingkat penyidikan adalah kasus TPPU saham PT Garuda Indonesia.
Dalam kesaksian mantan Wakil Direktur Keuangan Anugerah Grup Yulianis, terungkap perusahaan Nazaruddin, Grup Anugerah membeli saham perdana Garuda Indonesia senilai total Rp300,8 miliar.
Pembelian saham tersebut menggunakan keuntungan yang diperoleh Grup Anugerah pada proyek-proyek di pemerintah, misalnya pada 2010, Grup Anugerah memperoleh keuntungan sekitar Rp200 miliar dari proyek senilai Rp600 miliar.
Uang itu dibelikan saham Garuda Indonesia oleh lima anak perusahaan Grup Anugerah yaitu PT Permai Raya Wisata membeli 30 juta lembar saham senilai Rp22,7 miliar, PT Cakrawala Abadi 50 juta lembar saham senilai Rp37,5 miliar, PT Exartech Technology Utama sebanyak 150 juta lembar saham senilai Rp124,1 miliar, PT Pacific Putra Metropolitan sebanyak 100 juta lembar saham senilai Rp 75 miliar dan PT Darmakusuma sebanyak Rp 55 juta lembar saham senilai Rp 41 miliar rupiah. Kaswir (ar)

Masyarakat diimbau tidak berlebihan rayakan Tahun Baru

Pewarta: Amirullah

Samarinda (ANTARA News) - Wali Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Syaharie Jaang mengimbau masyarakat untuk tidak merayakan tahun baru 2014 secara berlebihan dan tetap menjaga kamtibmas di lingkungannya masing-masing.

"Jangan membuat keramaian yang sifatnya berlebihan dalam menyambut acara pergantian tahun tersebut. Kalau perlu, perayaan tahun baru kali ini dimanfaatkan dengan kegiatan yang lebih bersifat keagaman," katanya di Samarinda, Senin.

Ia mengatakan, melaksanakan kegiatan keagamaan dalam menyambut acara pergantian tahun kan jauh lebih baik dibanding berhura-hura.

"Kami juga mengingatkan warga agar tidak ceroboh bermain petasan, kembang api serta hal yang dapat menyebabkan kebakaran dan tetap menjaga lingkungan masing-masing demi menjaga kondusifitas Kota Samarinda," kata Syaharie Jaang.

Ia juga mengingatkan kepada warga yang akan meninggalkan rumah untuk tetap memperhatikan kondisi keamanan rumah, sehingga tidak memberi peluang kepada pelaku kejahatan.

"Atas nama pribadi maupun Pemerintah Kota Samarinda saya menyampaikan ucapan selamat tahun baru 2014. Mari kita songsong tahun baru ini dengan semangat baru pula," katanya.

Dia mengatakan, semangat untuk lebih menjaga kebersihan, ketertiban dan kemanan Kota Samarinda semoga apa yang telah kita lakukan di masa sebelumnya menjadi pelajaran terbaik bagi kita semua berbuat sesuatu yang lebih berarti dan bermanfaat di masa akan datang.

Sebelumnya, Ketua MUI Samarinda, KH Zaini Naim juga mengingatkan kepada masyarakat agar merayakan malam pergantian tahun secara sederhana. 

Pergantian tahun, kata Zaini Naim, merupakan ajang introspeksi diri dan tidak seharusnya dilakukan dengan berhura-hura, apalagi membuang uang untuk hal yang tidak perlu.

"Saya yakin, semua agama tidak membenarkan adanya kegiatan hura-hura apalagi sampai membuang-buang uang dengan pesta kembang api dan petasan hingga ratusan juta bahkan bisa mencapai miliaran rupiah. Itu tidak perlu. Perayaan malam pergantian tahun semestnya dijadikan sebagai ajang introspeksi diri," katanya.

Selama ini, menurut Zaini Naim, perayaan malam pergantian tahun hampir selalu diwarnai pesta kembang api dan petasan, bahkan sebagian memperingatinya dengan berbagai kegiatan yang bersifat negatif.

Dia mengatakan, seharusnya perayaan malam pergantian tahun tersebut disambut secara sederhana bahkan jika perlu dilakukan di tempat ibadah atau di rumah masing-masing.

"Bukan hanya orang dewasa, anak-anak mulai dari kota hingga di pelosok menyambut perayaan tahun baru dengan berbagai kegiatan yang bersifat hura-hura, bahkan ada yang cenderung berbuat negatif, salah satunya dengan berpesta minuman keras," katanya.

"Jadi, semestinya pada setiap pergantian tahun itu tidak dilakukan dengan pesta yang berlebihan apalagi dengan tindakan negatif sebab kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi tahun depan. Itu adalah rahasia Allah," kata Zaini Naim.

Presiden: cegah terjadinya kecelakaan fatal

Pewarta: Panca Hari Prabowo

Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta jajaran kepolisian dan Kementerian Perhubungan untuk melakukan segala usaha mencegah terjadinya kecelakaan fatal yang mengakibatkan korban jiwa.

"Saya sudah minta polisi dan Kementerian Perhubungan untuk pastikan kecelakaan fatal seperti ini tidak mudah terjadi," kata Presiden dalam akun twitternya @SBYudhoyono yang dipantau Antara di Jakarta, Senin.

Kepala negara menyerukan hal itu menyusul terjadi kecelakaan lalu lintas di Probolinggo yang merenggut korban jiwa.

"Turut berbelasungkawa atas tewasnya 18 orang dalam kecelakaan lalu lintas di Probolinggo," katanya.

Presiden juga meminta Jasa Raharja memastikan para korban luka dan keluarga korban meninggal segera mendapatkan santunan sesuai aturan.

Dalam tweetnya, Presiden juga menyampaikan apresiasi atas pengamanan perayaan Natal yang dilakukan jajaran kepolisian, TNI dan semua instansi serta kalangan masyarakat.

"Alhamdulillah rangkaian perayaan Natal berjalan lancar dan damai. Terima kasih Polri, TNI dan semua pihak atas kerja kerasnya," kata Presiden.(*)

Pada Tahap Awal 116 Juta Warga Otomatis Jadi Peserta BPJS Kesehatan

Oleh : Desk Informasi

Meskipun akan diresmikan pengoperasionannya oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 31 Desember besok, namun secara resmi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan baru akan beroperasi terhitung Rabu (1/1) lusa.
"Jadi pada 31 Desember malam akan dilakukan penutupan buku laporan keuangan PT Askes sebagai Persero oleh Menteri BUMN, sekaligus masuk 1 Januari diluncurkan laporan keuangan baru BPJS Kesehatan oleh Menteri Keuangan," kata Sri Endang Tidarwati Wahyuningsih, Direktur Kepesertaan PT Askes dalam konperensi pers di Jakarta, Senin (30/12) siang.
Menurut Sri, terhitung 1 Januari 2014 BPJS Kesehatan akan mengelola Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), sedangkan BPJS ketenagakerjaan nantinya menyelenggarakan empat jaminan sosial, yaitu kecelakaan kerja, kematian, pensiun, dan hari tua.
Pada awal operasionalnya BPJS Kesehatan, lanjut Sri,  akan mencakup sekitar 116.122.065 jiwa penduduk. Jumlah ini telah terhimpun di master file PT Askes, yang otomatis menjadi BPJS Kesehatan pada 1 Januari. “Jumlah ini terdiri dari dua kelompok peserta yang dialihkan, yaitu peserta existing Askes Sosial (16.152.615) Jamkesmas (86,4 juta), TNI dan keluarga (859.216), Polri (793.454), dan Jamsostek (8.446.856),” urainya.
Ia menjelaskan, apabila nanti di antara 116 juta lebih itu berobat atau membutuhkan layanan kesehatan bisa menggunakan kartu kepesertaan lama yang saat ini masih dipegang, selama itu masih berlaku. TNI/Polri membawa Kartu Tanda Anggota/Nomor Registrasi Pokok, dan eks Jamsostek dapat memperlihatkan kartu JPK Jamsostek lama. Adapun pembuatan kartu kepesertaan BPJS Kesehatan sedang dalam proses, dan di harapkan bulan April 2014 sudah selesai. Demikian pula peserta Askes Sosial dan Jamskesmas bisa menggunakan kartu lama, selama itu masih berlaku.
Bahkan apabila tidak membawa identitas kepesertaan, peserta bisa menggunakan KTP karena di setiap titik pelayanan kesehatan sudah terkoneksi dengan sistem BPJS Kesehatan. "Master fileyang berisi nama-nama peserta ini sudah di-link kan dengan elektronik KTP, sehingga akan memudahkan," kata Direktur Kepesertaan PT Askes itu.
Sri menjelaskan, bahwa sebanyak 116 juta lebih tersebut secara otomatis terdaftar sebagai peserta BPJS. Sedangkan bagi yang di luar itu, antara lain pekerja penerima upah non pemerintah (karyawan swasta) dapat melakukan pendaftaran oleh perusahaan ke BPJS Kesehatan dan cabangnya yang ada di provinsi, kabupaten, dan kota. Kemudian perusahaan akan melakukan pembayaran iuran sebesar yang sudah ditentukan pemerintah ke bank yang ditunjuk BPJS Kesehatan, yaitu Bank Mandiri, BNI, dan BRI. Setelah konfirmasi pembayaran, perusahaan akan mendapatkan kartu BPJS Kesehatan untuk karyawannya.
Sedangkan bagi pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja (wiraswasta, investor, petani, nelayan, pedagang keliling, dan lainnya) mendaftarkan diri ke BPJS Kesehatan dengan tata cara mengisi formulir daftar isian peserta dengan menunjukkan salah satu kartu identitas, seperti KTP, SIM, KK, atau paspor. Setelah itu calon peserta melakukan pembayaran ke bank dengan besaran iuran yang sudah ditetapkan BPJS Kesehatan. Setelah konfirmasi pembayaran, peserta akan mendapatkan kartu BPJS Kesehatan.
"Untuk mendapatkan layanan kesehatan, peserta cukup membawa kartu BPJS Kesehatan atau kartu lama ketika mendatangi fasilitas kesehatan tingkat pertama, seperti dokter keluarga, dokter praktik umum, puskesmas atau klinik," kata Sri.
Ditambahkan oleh Direktur Kepesertaan PT Askes itu, apabila di fasilitas kesehatan tingkat pertama penyakit peserta tidak bisa ditangani dan membutuhkan pelayanan tingkat lanjutan, maka dokter di tingkat pertama harus merujuk peserta ke faskes lanjutan, yaitu rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, misalnya RS TNI/Polri, RS pemerintah atau swasta.(Humas Kemenko Kesra/ES)

KPK Masih Butuh Tambahan Penyidik

Jakarta (Antara) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku masih membutuhkan tambahan penyidik agar dapat melaksanakan fungsinya secara optimal. 
"Kami ingin punya penyidik yang kemampuannya berbanding lurus dengan kasus yang kami tangani, tahun ini penyidik menangani 70 kasus yang ditangani 16 satuan tugas (satgas), jadi satu satgas kira-kira menangani tangani 4-5 kasus, padahal satu penyidik idealnya menangani satu sampai dua kasus per tahun," kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto dalam konferensi pers akhir tahun 2013 KPK di Jakarta, Senin. 
KPK pada tahun ini tercatat menangani 70 perkara atau meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya berjumlah 49 perkara.
Secara total, pada 2013 KPK melakukan 76 penyelidikan, 102 penyidikan, dan 66 kegiatan penuntutan, baik kasus baru maupun sisa penanganan pada tahun sebelumnya. Selain itu, melakukan eksekusi terhadap 40 putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. 
"KPK pada awal 2013, melakukan pengangkatan 26 penyidik dari internal, sehingga total penyidik berjumlah 75 orang, meski masih jauh dari jumlah ideal, penanganan perkara tetap kami lakukan seoptimal mungkin," kata Ketua KPK Abraham Samad dalam acara yang sama. 
Selain itu, KPK juga merekrut 160 pegawai baru, melalui program Indonesia Memanggil VII sehingga total pegawai KPK saat ini sebanyak 987 orang. 
Namun KPK juga mencatat adanya tiga kasus dugaan pelanggaran kode etik dan peraturan kepegawaian KPK dan hingga saat ini masih diproses dalam sidang Dewan Pertimbangan Pegawai (DPP) internal KPK. 
Untuk mengatasi keterbatasan sumber daya manusia tersebut melakukan koordinasi dan supervisi. 
"Dalam menangani kasus di daerah kami lakukan melalui koordinasi dan supervisi dengan mekanisme koordinasi dan supervisi sebagai ujung tombak," tambah Bambang. 
Misalnya adalah peningkatan kapasitas aparat penegak hukum di daerah yaitu di Polda dan Kejaksaan Tinggi. 
"KPK berupaya meningkatkan koordinasi supervisi penindakan melalui peningkatan kapasitas aparat penegak hukum di tingkat Polda dan Kejaksaan Tinggi dengan menyelenggarakan pelatihan bersama, dalam setahun terakhir telah dilakukan lima kali pelatihan bersama aparat penegak hukum, yaitu di Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Papua, Yogyakarta, dan Sulawesi Selatan," kata Komsioner KPK lainnya, Zulkarnain. 
Dengan tujuan yang sama, KPK juga mengusulkan pembentukan dibentuknya Economic Crime Agency Network (ECAN). 
ECAN terdiri atas European Anti-Fraud Office (OLAF) Uni Eropa, Federal Bureau of Investigation (FBI) Amerika Serikat, Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) Singapura, Malaysian Anti-Corruption Commission (MACC) Malaysia, Serious Fraud Office (SFO) Inggris dan SFO Selandia Baru. (ar)

Kasus Timan, MA Telusuri Alasan Hakim yang Bolak-balik ke Singapura

Rina Atriana - detikNews

Jakarta - Komisi Yudisial (KY) melansir ada hakim yang kerap bolak-balik Jakarta Singapura. Mahkamah Agung (MA) berjanji untuk menelusuri temuan tersebut.

"Saya minta telusuri berita dan informasi itu supaya segera berjalan untuk menelusuri siapa yang dimaksud, karena dari informasi yang diterima tidak disebutkan namanya," ujar ketua MA Hatta Ali, di Gedung MA, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (30/12/2013).

Hatta mengaku belum mengetahui identitas hakim yang diperkirakan berjumlah 5 orang itu. Satu di antaranya bahkan sampai 18 kali ke Singapura dalam selang waktu penanganan kasus Timan hingga keluarnya putusan yaitu Juli hingga Agustus 2013.

"Kalau dia keluar negeri harus ada alasannya. Tentunya Bawas harus meneliti ini. Saya rasa dari Bawas tidak sulit untuk membuktikan. Tapi yang jelas Bawas akan tetap jalan," ujarnya.

Menurut Hatta, satu dari 5 hakim yang terindikasi kerap ke Singapura itu adalah seorang hakim. Namun ia belum tahu siapa hakim agung yang dimaksud.

"Ada 5 orang hakim, salah satunya ada hakim agung. Cukup banyak yang ke luar negeri," jelasnya.

Senin, 30 Desember 2013

MA: Tak Ada Kesalahan di Vonis Lepasnya Koruptor Rp 1,2 Triliun Timan

Rina Atriana - detikNews

Jakarta - Mahkamah Agung (MA) telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap hakim agung dan hakim ad hoc yang menangani perkara Peninjauan Kembali Sudjiono Timan. MA menyatakan tak ada kesalahan dalam keputusan tersebut.

Hakim agung tersebut yaitu Suhadi, Andi Samsan Nganro, Sri Murwahyuni, hakim ad hoc Abdul Latief dan hakim ad hoc Sofyan Marthabaya.

"Kita sudah membentuk tim yang terdiri dari para pimpinan, dipimpin oleh ketua kamar pengawasan. Tim ini tugasnya melaporkan hasil pemeriksaannya kepada pimpinan dan itu sudah kita peroleh. MA menilai tidak terdapat kesalahan yang fundamental dalam penanganan perkara Sudjiono Timan," ujar Ketua MA Hatta Ali dalam jumpa pers di Gedung MA, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (30/12/2013).

Menurut Hatta, putusan PK tersebut dilakukan setelah SEMA No 1/2012 keluar. SEMA yang dimaksud tentang Pengajuan Permohonan PK dalam Perkara Pidana. Di dalam SEMA dijelaskan bahwa permohonan PK hanya dapat diajukan bila dihadiri terpidana atau ahli waris.

"Itu secara filosofis majelis PK seharusnya bisa memahami tapi karena itu masalah teknis kita tidak bisa jatuhkan hukuman disiplin," ujarnya.

Oleh sebab itu, MA tidak bisa memberikan sanksi kepada mereka yang duduk sebagai majelis hakim. Karena berdasarkan SEMA tersebut, istri Timan yang mengajukan PK bertindak sebagai ahli waris.

"Kalau materinya saya tidak mau terlalu masuk (menilai). Kalau saya bicara, tidak hanya hakim di sini, tapi juuga hakim di seluruh dunia mengutuk saya," ujar Hatta Ali.

Mantan Ketua Muda bidang Pengawasan MA ini juga yang menyitir Prinsip Bangalore. Yaitu prinsip dasar yang berlaku untuk hakim seluruh dunia, salah satunya dilarang menyampuri independensi hakim. 

"Tapi tidak menutup kemungkinan kalau suatu saat bisa dibuktikan ada suatu unsur faktor X di dalamnya, silahkan kita usut kembali," pungkasnya.

Tingkah koruptor dalam penjara kaum hawa

MERDEKA.COM. Di rumah tahanan khusus kaum hawa Pondok Bambu, Jakarta Timur, narapidana kasus korupsi memang terlihat berbeda dengan lainnya. Salah satunya adalah Angelina Sondakh.

Gayanya masih terlihat modis. Dengan rambut pendek dan baju lengan panjang hitam dipadu celana jins biru tanpa menggunakan rompi berwarna oranye khas tahanan untuk waktu kunjungan. Mantan Putri Indonesia 2003 itu asyik berbincang dengan ayahnya, Lucky Sondakh, dan pujaan hati, Brotoseno.

Adegan itu terjadi di sebuah aula lumayan besar, seluas 10x100 meter persegi. Bangku kayu panjang berjejeran menjadi tempat bertemu tahanan dan pembesuk. Di sana juga terdapat sebuah panggung mini.

"Memang aula ini biasa dipakai sipir untuk ada acara apa saja dan hari biasa dipakai untuk kunjungan," kata MT salah satu tahanan wanita kasus pencurian kepada merdeka.com di lokasi, Jumat pekan lalu.

Matanya masih sembab, Angie masih terlihat menangis sesenggukan saat berbincang di bangku panjang urutan ke enam dari pintu masuk ruang aula. Ayahnya memberikan semangat. Usapan air mata coba diberikan Brotoseno duduk persis di sampingnya.

Masih di ruangan sama, narapidana kasus Xenia maut Afriyani memakai kaus putih dibalut rompi oranye khusus tahanan memeluk erat ayahnya.

Bertepatan dengan hari libur Natal dan tahun baru, pengunjung memang membludak. Keluarga tahanan tidak kebagian tempat duduk di aula bisa duduk lesehan dalam tenda di lapangan seluas 6x9 meter persegi dilengkapi pernak pernik Natal di langit langit tenda. Suasana saling melepas rindu memang tak terelakkan. Bagi pasangan suami istri, saling bercumbu atau berpelukan di depan umum merupakan hal lumrah.

Untuk kamar blok tahanan terdapat di sisi barat. Angie, sapaan akrab Angelina Sondakh, mendekam di blok c. Dia memang dikenal banyak mempunyai asisten berasal dari para tahanan.

Tamping (tahanan pendamping) sebutan bagi tahanan menjadi pekerja di dalam rutan. Biasanya para tamping menjadi tukang cuci pakaian, pekerja salon, penjaga kantin, petugas kunjungan, atau membantu pekerjaan sipir. "Angie punya dua tamping biasa bantuin dia sehari-hari," ujar MT.

Untuk mendaftar menjadi tamping, para tahanan harus merogoh fulus Rp 500 ribu sampai Rp 1 juta. Namun itu sebanding dengan pendapatan bulanan mereka. Biasanya untuk memakai jasa tamping ada negosiasi gaji bulanan. "Kita harus daftar dulu ke pihak lapas. Tapi nanti kita bisa balik modal dari gajian per bulannya, hitung hitung hilangin bosan plus dapat uang lagi," ujar terpidana narkotik, RT, saat sibuk memberi nomor antrean pengunjung tahanan.

Menurut RT, terpidana kasus penggelapan uang Melindaa Dee mempunyai hobi merawat tubuh sintalnya. Malahan perempuan cantik itu hampir setiap hari tak pernah absen memanjakan diri dengan lulur dan fasial.

Lain lagi dengan terpidana suap cek pelawat, Nunun Nurbaetie. Dia terkenal sombong. Para tahanan lain tak pernah berbaur dengan dia. "Wah, kalau ibu Nunun memang dikenal eksklusif sejak pertama masuk. Tampingnya saja bisa sampai lima, khusus buat kebutuhan dia satu satu," ujar RT.

Teranyar, terdakwa suap kasus pemilihan bupati Lebak, Banten, Ratu Atut Choisiyah. Dia masih mendekam di sel karantina bersama 16 tahanan lainnya. RT mengatakan Atut masih belum bisa menerima kenyataan. Orang nomor satu di Banten itu masih sering melamun. Dia memiliki dua tamping.

Setengah jam kemudian, suara azan Jumat berkumandang. Waktu kunjungan pertama dihentikan. Hampir semua pengunjung bergegas ke pintu keluar diikuti tahanan enggan melepas orang-orang terkasih mereka.

Dari ruang aula Angie dengan tas kecil bermerek Adidas masih dikaitkan ke lengannya mengantar ayahnya, Lucky Sondakh, hingga pintu keluar aula. Mantan wakil rakyat ini lantas berjalan sendirian menuju lorong blok tahanan.

Penjara ternyata tidak sama memperlakukan penghuninya. Uang tetap brkuasa.
Sumber: Merdeka.com

Ketua DPR Sebut KPK Terlalu Mendramatisir Tugas

 Jpnn
JAKARTA - Kesungguhan bangsa dan negara ini untuk lepas dari rongrongan korupsi tidak hanya dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Institusi negara seperti kejaksaan dan kepolisian bahkan kontribusi masyarakat dalam melawan korupsi, menurut Ketua DPR Marzuki Alie, patut pula kita apresiasi.
"Jangan hanya KPK yang dinilai paling berjasa dalam pemberantasan korupsi. Institusi negara seperti kejaksaan dan kepolisian bahkan masyarakat sendiri pun telah berbuat banyak untuk memberantas praktek korupsi di Indonesia," kata Marzuki Alie, di gedung DPR, Senayan Jakarta, Senin (30/12).
Dalam semangat kebersamaan memberantas korupsi lanjut Marzuki Alie, publik mestinya juga memberikan apresiasi terhadap para pejabat negara yang bisa menjauhkan dirinya dari praktek korupsi dan memilih untuk tetap hidup dalam kesederhanaan.
"Kita patut juga memberikan apresiasi terhadap sejumlah pejabat negara yang bisa bersih dari praktek korupsi dan memberikan contoh kesederhanaan dalam hidupnya. Jangan hanya menghujat koruptor. Yang bersih patut juga kita apresiasi dan teladani," pinta Marzuki Alie.
Lebih lanjut Marzuki menyatakan bahwa pihak kejaksaan dan kepolisian dengan seluruh jajarannya hingga ke pelosok-pelosok daerah juga telah mengungkap dan menuntaskan hingga ke pengadilan ribuan perkara korupsi. Hanya saja menurut Marzuki Alie, kerja keras tersebut tidak diseret ke panggung politik melalui media massa oleh kejaksaan dan kepolisian.
"Beda halnya dengan KPK, yang saya duga cenderung mendramatisir kerja-kerja konstitusinya melalui media massa dalam mengungkap kasus korupsi. Jangankan tersangka atau terdakwa, seorang saksi saja bisa dikemas menjadi isu menarik sehingga bisa dipersepsi sebagai koruptor," ujar Marzuki Alie. (fas/jpnn)

Presiden Batalkan Perpres 105 Pelayanan Kesehatan Pejabat

Bogor (Antara) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membatalkan Peraturan Presiden (Perpres) No 105/2013 tentang Pelayanan Kesehatan Paripurna kepada Menteri dan Pejabat Tertentu dan Perpres No 106/2013 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Pimpinan Lembaga Negara.
Dua Perpres yang ditandatangani pada 16 Desember 2013 tersebut, sebelumnya mendapat sorotan media mengingat para pejabat dinilai mendapatkan pelayanan asuransi kesehatan khusus dan istimewa, dikecualikan dalam program jaminan kesehatan BPJS (Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial) bidang kesehatan yang akan di mulai 1 Januari 2014.
"Kami juga mendengar kuatnya persepsi seolah ini diistimewakan, dianggap kurang adil, maka saya putuskan kedua Perpres itu saya cabut dan tidak berlaku, karena semua akan diatur dalam BPJS dan SJSN Insya Allah akan dibelakukan pada 1 Januari 2014," kata Presiden di Istana Bogor, Senin.
Kebijakan tersebut diambil Presiden Yudhoyono seusai mendengarkan pemaparan dan masukan dalam rapat kabinet terbatas untuk mengecek persiapan dan kesiapan pelaksanaan BPJS bidang kesehatan.
Dalam Perpres Nomor 105 Tahun 2013 yang ditandatangani Presiden pada 16 Desember 2013, pemerintah memutuskan memberikan pelayanan kesehatan paripurna melalui mekanisme asuransi kesehatan kepada menteri dan pejabat tertentu.
Sementara itu, Perpres Nomor 106 Tahun 2013 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Pimpinan Lembaga Negara, meliputi ketua, wakil ketua dan anggota DPR-RI, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Yudisial (KY), Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dan hakim agung Mahkamah Agung.

Rapat terbatas di Istana Bogor tersebut dihadiri oleh Wakil Presiden Boediono serta sejumlah menteri dan pejabat. Diantaranya Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto.
Menteri Kesehatan Nafsih Mboi, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin.
Presiden dalam kesempatan itu mengatakan, seiring dengan dibelakukannya BPJS bidang kesehatan maka seluruh pejabat dan juga keluarganya akan turut serta dalam program tersebut.
"Kami berpendapat karena kita sudah punya sistem BPJS, kita integrasikan di situ, tidak perlu pengaturan secara khusus," kata Presiden.
Dalam Perpres Nomor 105 pemerintah memberikan asuransi kesehatan kepada menteri dan pejabat yang diberi kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat menteri.
Adapun pejabat tertentu adalah pejabat yang memimpin lembaga pemerintah non-kementerian, pejabat eselon I, dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat eselon I.
Sementara itu, Perpres Nomor 106 Tahun 2013 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Pimpinan Lembaga Negara, meliputi ketua, wakil ketua dan anggota DPR-RI, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Yudisial (KY), Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), dan hakim agung Mahkamah Agung.
Dalam kedua produk aturan itu sebelumnya diantaranya mencantumkan maksud dari pelayanan paripurna kesehatan kepada para pejabat negara, termasuk pelayanan asuransi kesehatan rumah sakit di luar negeri yang akan diganti oleh negara.(rr)

Tuding Dahlan Iskan Korupsi, Triomacan Temui Dipo

Oleh: Agus Rahmat

INILAH.COM, Jakarta - Empat kuasa hukum akun anonim @triomacan2000 mendatangi kantor Sekretaris Kabinet (Seskab) dan diterima langsung Seskab Dipo Alam, Senin (30/12/2013). Kedatangan mereka ini terkait kicauan akun ini soal dugaan korupsi Menneg BUMN Dahlan Iskan.

Hanya, awalnya sesuai dengan informasi Humas Istana, pertemuan dilakukan antara Dipo dengan pemilik akun @triomacan2000. Tapi berubah dan mengutus empat kuasa hukumnya.

Dalam kicauannya, akun ini menyerang Dahlan terkait dugaan korupsi di NTT, Kalimantan, dan sejumlah lainnya. Dipo dalam akun twitternya @dipoalam49 juga sempat menantang @triomacan2000 membuktikan tudingannya.

Akhirnya terjadilah kesepakatan untuk bertemu pada Senin sekitar pukul 08.30 WIB ini. Dipo meminta @triomacan2000 juga membawakan bukti-bukti dugaan korupsi pemilik media Jawa Pos Group tersebut.

“Mudah-mudahan laporan yang disampaikan tidak hanya lisan tetapi juga ada tertulisnya, sehingga kita bisa memproses laporan triomacan,” kata Dipo di kantor Setkab, Jakarta, Senin (30/12/2013).

Sempat juga Dipo mendapatkan laporan sejenis ini terkait dugaan korupsi di Kementerian Pertanian soal quota impor daging sapi. Setelah berkonsultasi dengan berbagai pihak termasuk Menteri Pertanian Suswono, maka Dipo melaporkan itu ke KPK.

Dipo mengatakan tidak bisa memproses kicauan @triomacan2000 itu ke KPK. Karena, hanya ada di dunia maya tanpa bukti.

"Saya kira penegak hukum tidak dapat memproses karena laporan itu di dunia maya, jadi proses hukumnya yang sulit,” kata Dipo. [gus]

Bupati Ngada jadi tersangka kasus penutupan bandara

Pewarta: Bernadus Tokan

Kupang  (ANTARA News) - Bupati Ngada Marianus Sae telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penutupan Bandara Turelelo, Soa di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Sabtu (21/12) 2013.

Penetapan orang nomor satu di Ngada sebagai tersangka itu setelah tim penyidik Polres Ngada yang dibantu penyidik dari Polda NTT dan Bareskrim Mabes Polri melakukan pemeriksaan terhadap 15 Polisi Pamong Praja pekan lalu, kata Kapolda NTT Brigjen Polisi Untung Yoga, di Kupang, Senin terkait perkembangan penanganan kasus pemblokiran Bandara Turelelo, Soa.

Menurut Kapolda NTT Brigjen Polisi Untung Yoga setelah melakukan pemeriksaan, diketahui bahwa Bupati Ngada terbukti melanggar pasal 421 dengan memerintah orang lain untuk melanggar hukum dan diacaman dengan hukuman penjara 2,8 tahun penjara.

"Polisi masih akan memeriksa sejumlah pihak, termasuk otoritas Bandara Turelelo Soa dan pihak Merpati Nusantara Airlines Kupang sebagai saksi bagi tersangka," kata Kapolda.

Mengenai pemeriksaan Bupati Ngada sebagai tersangka, dia mengatakan pemeriksaan Bupati Ngada akan dilakukan setelah Tahun Baru dan dilaksanakan di Polda NTT.

"Bupati nanti akan kita periksa di Polda NTT, karena secara psikologis, tidak mungkin penyidik Polres Ngada yang melakukan pemeriksaan," katanya.

Kapolda menegaskan, pihaknya akan serius mengusut tuntas kasus tersebut karena saat ini sedang menjadi sorotan semua pihak, termasuk para pejabat di tingkat pusat.

Bupati Marianus Sae diduga memerintahkan petugas Satpol PP Ngada untuk memblokade Bandara Turelelo Soa pada Sabtu (21/12). Perintah ini muncul karena Marianus tidak mendapat tiket pesawat Merpati Nusantara Airlines rute Kupang-Bajawa.

Akibat tindakan otoriter itu, pesawat Merpati dengan nomor penerbangan 6516 rute Kupang-Bajawa yang mengangkut 54 penumpang tidak bisa mendarat. Pesawat tersebut akhirnya terpaksa kembali ke Bandara El Tari, Kupang.

Bandara ini diblokade mulai pukul 06.15 Wita hingga pukul 09.00 Wita. Otoritas bandara tidak dapat berbuat banyak karena jumlah anggota Satpol PP Ngada yang menduduki landasan pacu bandara lebih banyak daripada petugas bandara. 

KPK periksa keluarga Akil Mochtar

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Jakarta (ANTARA News) - Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa keluarga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar dalam penyidikan kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU).

"Semuanya diperiksa untuk tersangka AM (Akil Mochtar)," Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha di Jakarta, Senin.

KPK memeriksa istri Akil, Ratu Rita Akil dan dua anaknya, Aries Adhitya Shafitri serta Riki Januar Ananda.

Selain istri dan anak Akil, KPK juga memeriksa Sekretaris Jenderal DPR RI Winatuningtyastiti dalam kasus ini.

KPK telah menyita sejumlah aset dalam kasus yang sama yaitu satu rumah dan sebidang tanah di desa Karang Duhur, Petanahan, kabupaten Kebumen; rumah AM dan istrinya di Jalan Pancoran Indah III No 8 Jakarta Selatan; serta sebidang kebun Mahoni seluas 6.000 meter persegi di Desa Cimuleuk, Waluran, Sukabumi, serta tanah seluas 12.600 meter persegi di Singkawang, Kalimantan Barat.

Sedangkan untuk kendaraan, KPK total menyita sekitar 33 unit mobil yang diduga terkait dengan Akil, 26 unit mobil yang juga diduga terkait dengan Muchtar Ependy yang disita dari "show room" mobil di kawasan Puncak Bogor, Cempaka Putih dan Depok dan dua di antaranya berplat merah.

Sedangkan lima mobil lain yang juga sudah disita adalah tiga mobil mewah Toyota Crown Athlete, Audi Q5, dan Mercedes Benz S350 yang disita di rumah Akil, satu mobil milik istri Akil Ratu Rita Akil dengan merek Toyota Fortuner dan satuMazda CX9 bernomor polisi Palembang.

KPK juga telah menyita 31 motor dari berbagai merek yang dalam penguasaan Muchtar Ependy

Ratu Rita adalah istri Akil yang juga telah diperiksa dalam kasus ini karena menjadi CV Ratu Samagad di Pontianak yang didapati melakukan transaksi hingga Rp100 miliar berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Akil Mochtar menjadi tersangka penerima suap Pilkada kabupaten Gunung Mas dan Lebak serta kota Palembang bersama dengan lima tersangka lain sejak 3 Oktober.

Tersangka dugaan penerimaan suap dalam perkara pilkada kabupaten Gunung Mas bersama dengan Akiladalah anggota Komisi II dari fraksi Partai Golkar Chairun Nisa, sedangkan pemberi adalah Bupati Gunung Mas Hambit Bintih dan Cornelis Nalau dari pihak swasta dengan barang bukti uang senilai sekitar Rp3 miliar.

Sedangkan dalam kasus sengketa Pilkada Lebak, Akil Mochtar dan Susi Tur Handayani menjadi tersangka sebagai penerima suap, sementara Tubagus Chaery Wardhana dan kawan-kawan selaku pemberi suap, KPK juga menyita uang senilai Rp1 miliar di rumah orangtua Susi sebagai barang bukti.

Akil juga masih terjerat dugaan suap sengketa pemilihan walikota Palembang dan bupati Empat Lawang karena KPK mendapati uang Rp2,7 miliar di rumah Akil.