Prins David Saut - detikNews
Jakarta - Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin
mengungkap adanya mahar bernilai miliaran rupiah untuk partai politik
saat pencalonan dirinya sebagai kepala daerah. Indonesia Corruption
Watch (ICW) menyebut praktik pemberian mahar untuk parpol agar bisa
dicalonkan lumrah terjadi.
ICW juga mengungkap besaran mahar untuk parpol beragam. Jumlahnya bahkan bisa mencapai triliunan rupiah.
"Kalau
besaran beda, bisa sampai triliunan. Apalagi jika periode kampanye
panjang," kata Koordinator bidang Korupsi Politik ICW Abdullah Dahlan
kepada detikcom saat berbincang, Kamis (19/9/2013).
Praktik mahar
ini tak hanya terjadi untuk pencalonan kepala daerah, tapi juga untuk
pencalegan. Makin rendah ketokohan seorang calon kepala daerah atau
caleg, makin tinggi mahar yang harus diberikan kepada parpol.
"Kalau instan ya harganya juga mahal. Ini yang membuat pemilu kita high cost," papar Abdullah.
Abdullah
yakin praktik permintaan mahar tidak hanya terjadi di partai yang
disebut Ilham dalam kesaksiannya di Tipikor, yaitu PKS. Namun juga
terjadi di sebagian besar partai lainnya. Sebab, parpol di Indonesia tak
memiliki sumber pendanaan mandiri.
"Maka cara yang gampang adalah dengan membajak kebijakan negara, pemda, dana APBH, digunakan sedemikian rupa," ujarnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar