Rawan Kecurangan, Masyarakat Diminta Pantau Proses Rekrutmen CPNS 2013

TRIBUNNEWS.COM – Setelah diberlakukan moratorium Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), pemerintah kini kembali membuka rekrutmen CPNS tahun 2013. Pemerintah akan merekrut 65 ribu CPNS, dimana 25 ribu diantaranya akan diangkat menjadi PNS di lingkungan Kementerian, sedangkan sisanya di lingkungan Pemerintah Daerah.
Terkait proses rekrutmen tersebut, Konsorium LSM Pemantau Seleksi CPNS (KLPC) meminta masyarakat untuk ikut memantau proses rekrutmen yang selama ini rawan dengan berbagai penyelewengan.
"Jika masyarakat ada yang menemukan pelanggaran atau tindak pidana agar melaporkan pada posko pengaduan KLPC atau melaporkan secara online pada situs pantaucpns.net atau siduta.menpan.go.id," ujar Asfianur dari KLPC dalam konferensi pers di Kantor Sekretariat ICW, Jakarta, Minggu (1/9/2013).
Selain pengaduan dari masyarakat, KLPC juga menerima pengaduan bagi LSM yang melakukan pemerasan, calo, atau praktek lainnya yang melanggar peraturan proses rekrutmen CPNS.
Menurutnya, keterlibatan masyarakat dalam upaya memantau proses rekrutmen amat penting karena animo publik untuk menjadi PNS sangat tinggi sementara formasi yang tersedia terbatas.
"Hal ini menyebabkan sebagian pelamar menggunakan berbagai cara untuk lolos, termasuk memberi suap pada pihak-pihak tertentu agar lolos dalam proses seleksi," tandasnya.
Dengan adanya proses rekrutmen yang terawasi dengan baik, diharapkan dapat meningkatkan kualitas proses seleksi CPNS menjadi lebih transparan, akuntabel dan minim KKN.
KLPC sendiri sendiri merupakan kumpulan lembaga yang terdiri dari ICW, Forum Informasi dan Komunikasi Organisasi Non Pemerintah (FIK-Ornop Sulsel), Malang Corruption Watch (MCW), Pokja 30 Samarinda, Masyarakat Transparansi Banten (MATA Banten), Sentra Advokasi Untuk Hak Pendidikan Rakyat (Sahdar Medan) yang dibentuk untuk mengawal proses seleksi CPNS yang dilakukan pemerintah.