Yuddy Chrisnandi: Birokrat Jangan Sok Jadi Bos!

JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) membentuk Tim Pelaksana Evaluasi Pelayanan Publik Tertentu. Tim ini dibentuk dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
MenPAN-RB Yuddy Chrisnandi menjelaskan, Presiden Joko Widodo mencanangkan tahun 2015 sebagai tahun pelayanan publik dengan semangat revolusi mental. Ada dua sasaran yaitu memperbaiki sumber daya aparatur dan memperbaiki lembaga-lembaga pemerintah dalam hal melayani masyarakat.
"Apabila dua-duanya yaitu SDM aparatur diperbaiki menjadi baik dan institusi pemerintahnya melayani dengan baik maka titik temunya adalah kepuasan masyarakat dan kepercayaan masyarakat. Karena yang melayani adalah aparatur, maka menjadi tanggungjawab Menpan sebagai penanggungjawab pembinaan dan pengawasan aparatur dari pelaksanaan pelayanan publik," kata Menteri Yuddy kepada pers di Jakarta, Senin (9/11).
Yuddy mengatakan, birokrat saat ini sudah tidak bisa lagi menjadi bos tetapi harus menjadi pelayan. Itu merupakan bagian dari konsep revolusi mental, yaitu dengan mengubah pola pikir aparatur yang semula di atas kedudukan dan jabatannya, kini harus sejajar dengan rakyat.
"Siapa yang harus direvolusi mental? Pertama, jajaran pemimpin karena jika pemimpin memberikan contoh baik maka anak buahnya juga akan mencontoh. Kedua, institusi kan banyak banget, mulai dari pemerintah pusat sampai dengan kota. Nah, yang mau kita perbaiki terlebih dahulu adalah yang berkaitan dengan masyarakat," beber Yuddy.
Yuddy mengatakan, fokus evaluasi pelayanan publik saat ini adalah pada pelayanan yang banyak aktivitas dan perputaran duit. Sebab, aktivitas ekonomi merupakan faktor kunci pertumbuhan  dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
Ada tujuh pelabuhan udara yang menjadi fokus tim evaluasi yaitu Bandara Soekarno Hatta di Jakarta, Bandara I Gusti Ngurah Rai di Bali, Bandara Kualanamu di Meda, Bandara Juanda di Surabaya, Bandara Hang Nadim di Batam, Bandara Husein Sastranegara di Bandung, Bandara Adisucipto di Yogyakarta, dan Bandara Achmad Yani di Semarang.
Kemudian, lima pelabuhan laut yaitu Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta, Batam Center di Batam, Belawan di Medan, Tanjung Emas Semarang, dan Tanjung Perak di Surabaya.
"Tim yang bertugas dalam evaluasi ini yaitu para deputi dan staf khusus yang bertanggungjawab. Jadi ada role model kotanya, ada juga pelayanan publik utama yang menjadi lokomotifnya. Itu semua berjalan secara simultan. Saya menargetkan sekaligus yakin, 6 bulan ke depan lebih baik lagi karena kita kontrol terus," kata Yuddy.
Yuddy meminta masyarakat turut serta dalam memberikan informasi dan laporan jika ada pelayanan publik yang kurang baik. Hal ini bisa menjadi bahan untuk perbaikan ke depan. Kemudian, dia juga meminta agar media membantu sosialisasi kebijakan dan langkah-langkah yang dilakukan pemerintah dalam memperbaiki pelayanan publik ini.
"Sehingga kalau ada apa-apa mereka bisa memberikan pengawasan dan informasi. Kalau dibaca oleh aparatur, artinya dia menerima instruksi secara langsung kalau dia mau berbenah diri. Jadi sosialisasi sangat penting melalui media," pungkasnya. (esy/jpnn)