Mantan Ketua MK Dukung Komnas HAM Jadi Penyidik

Andi Saputra - detikNews

Jakarta - Nasib Komnas HAM ibarat macan ompong. Sebagian besar penyelidikan mental di tangan polisi/jaksa sehingga tidak pernah sampai ke pengadilan. Ke depannya, Komnas HAM dinilai harus memiliki kewenangan penyidikan.

"Saya sudah bilang ke DPR, untuk segera merevisi UU HAM. Salah satunya Komnas HAM diberikan kewenangan penyidikan," kata mantan Ketua MK, Jimly Assidiqie saat berbincang dengan detikcom, Sabtu, (14/1/2012).

Hal tersebut bukanya tanpa alasan. Sebab selama ini, Komnas HAM hanya mempunyai fungsi penyelidikan semata. Setelah penyelidikan selesai, lalu dilimpahkan ke kepolisian/kejaksaan. Oleh kedua institusi tersebut, hasil penyelidikan akan diperiksa ulang apakah layak masuk ke pengadilan atau tidak.

"Lah, kalau yang melanggar HAM adalah polisi, bagaimana?" tanya balik Jimly.

Alasan lain, tantangan Komnas HAM semakin banyak. Sebab dengan semakin bebasnya kehidupan maka semakin besar potensi pelanggaran HAM. Jika hukum tidak ditegakkan berdasarkan pendekatan HAM, maka pelanggaran HAM makin banyak. "Komnas HAM ke depan tantangannya makin berat," ungkap Guru Besar Universitas Indonesia (UI) itu.

Berbeda dengan masa Orde Baru yang sebagian besar pelanggaran HAM dilakukan oleh TNI, maka pasca reformasi pelanggaran HAM justru dilakukan oleh aparat kepolisian.

"Terus kalau yang melanggar HAM adalah polisi, bagaimana?" tuntas Jimly.

Seperti diketahui, Komnas HAM sedang melakukan pembukaan pendaftaran untuk komisioner 2012-2017. Pendaftaran sendiri akan ditutup pada 31 Januari 2012. Tahapan seleksi calon anggota Komnas HAM yaitu seleksi administrasi, penilaian profil, masukan masyarakat tentang calon, wawancara/tes kesehatan (fisik dan jiwa) dan psikotes bagi bakal calon anggota Komnas HAM terseleksi.

"Baru mendaftar 19 orang. Target kami menyeleksi 30 nama ke DPR. Dari 30 nama itu dipilih menjadi 15 pimpinan komisioner. Mungkin hari-hari terakhir banyak yang mendaftar. Biasanya seperti itu," terang Jimly.